Kejari Sita Alat Peraga Pendidikan Sejumlah Sekolah

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Kejaksaan Negeri Mungkid Kabupaten Magelang menyita sejumlah alat peraga pendidikan sebagai barang bukti kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Neraca Perusahaan (Neraca Keuangan)

Dalam Perpres 54 tahun 2010  untuk neraca keuangan  / neraca perusahaan  tidak perlu dilampirkan lagi atau tidak perlu diisi dalam formulir isian kualifikasi.

Dalam sistem LPSE masih diminta neraca keuangan / neraca perusahaan  sampai saat ini. Mudah-mudahan dalam sistem yang baru nanti, tidak akan muncul lagi dalam sistem.
Jadi kalau ada muncul dalam sistem LPSE, agar diabaikan saja.

AFILIASI

	Untuk membuktikan adanya afiliasi diantara Penyedia dan juga keterlibatan PPK/Panitia pada suatu perusahaan dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen perusahaan terkait dan data terkait lainnya misalnya akta perusahaan, kemudian dilakukan klarifikasi.

SPAMKODOK

Dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik maka diterbitkan  Peraturan Kepala LKPP No. 4 tahun 2012 tentang Uji Coba Penerapan Sertifikat Digital dan Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Sistem Pengamanan Komunikasi Dokumen (SPAMKODOK) adalah sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)  untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keabsahan informasi /dokumen elektronik pada sistem  pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk mengetahui aturan tersebut silahkan klik Peraturan Kepala LKPP No. 4 tahun 2012

Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah

Pengadaan kendaraan pemerintah telah tersedia untuk Bus, truk, mobil dan motor. Silahkan pelajari :

Peraturan Kepala LKPP No. 3 tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan 

Evaluasi Teknis

Evaluasi Teknis dalam Pelelangan umum secara Pascakualifikasi dengan metode satu sampul dengan menggunakan sistem gugur

a)   evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi

b)   unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;

c)   evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan sebagai berikut:

PEMBAYARAN PELAKSANAAN KONTRAK

Dalam Perpres 54 tahun 2010

Pasal 89  ayat 1

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembayaran bulanan;

b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau

c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Bagaimana Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa

(( artike; ini sudah tidak berlaku silahlan baca http://www.mudjisantosa.net/2014/09/petunjuk-teknis-operasional-sertifikasi.html )

Ketika sertifikat seseorang habis masa berlakunya, namun sudah mengajukan konversi perpanjangan ke Dit. Sertifikasi Profesi LKPP, Gedung Smesco Lantai 7 Pancoran  Jalan Gatot Subroto 94 Jakarta dan memenuhi syarat konversi, maka sertifikat tersebut dianggap  masih berlaku. 

Bagaimana Perpanjangan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa, silahkan lihat 

Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Penyedia mohon segera upload dokumen penawaran

Dalam lelang lewat LPSE, peserta tender sering memasukkan penawaran disaat-saat terakhir  batas jam pemasukkan dengan data lampiran yang berat-berat.  Seperti suasana orang mudik lebaran, lewat jalan tol yang biasanya lancar kalau yang lewat banyak  ya macet juga.

Sertifikat Manajemen Mutu ISO Dalam Pengadaan

Sertifikat Manajemen Mutu ISO Dalam Pengadaan 

 http://vidije.blogspot.com/2012/05/sertifikat-manajemen-mutu-iso-dalam.html

di 17:05

Diposkan oleh vdj

Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan teman-teman tentang apakah panitia boleh mempersyaratkan Sertifikat Manajemen Mutu ISO dalam Pekerjaan Konstruksi? Konsultan? Jasa lainnya maupun Pengadaan Barang? sebelumnya mari kita pelajari terlebih dahulu tentang Manajemen Mutu? Apaan tuh?

     Arti kata dasar dari manajemen adalah pengaturan. Maka sistem manajemen mutu adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktifitas-aktifitas yang mempengerahui mutu produk atau pelayanan yang dihasilkan organisasi.

Jenis- Jenis ISO Pengadaan

DITULIS OLEH 

Vidi Januardani

http://vidije.blogspot.com/

Sesuai dengan akhir penjelasan tentang sertifikasi Manajemen Mutu ISO, bahwa dalam Perpres 54 Tahun 2010 dimungkinkan panitia mensyaratkan penyedia harus mempunyai Sertifikat Manajemen MUTU ISO tapi untuk kategori pekerjaan kompleks, yang memerlukan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu. ISO (International Organization of Standardization) sendiri adalah Organisasi International yang membidangi penerbitan sistem ISO termasuk indonesia adalah merupakan salah satu

spesifikasi

Pasal 19 ayat  1 butir  e

memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil

Pada ketentuan tersebut pokja ULP maupun penyedia agar memahami bahwa untuk pengadaan s.d. Rp. 2.5 miliar mengikuti ketentuan  “memiliki kemampuan pada BIDANG pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil”    sedangkan untuk pengadaan diatas Rp. 2.5 miliar mengikuti ketentuan “serta kemampuan pada SUBBIDANG pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil”.

Bukti Survei Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Dalam pasal 66 penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat.

Data dari hasil survey data harga pasar setempat. didokumentasikan berupa :

data tertulis berupa surat atau daftar harga dari penyedia,  catatan pembicaraan telpon, SMS, wawancara lisan, brosur, data catalog dari penjual, fotocopy data BPS, print out data internet, nota/kuitansi pembelian, data kontrak yang telah dilakukan dsb.

Misal informasi yang diperoleh melalui SMS, dapat dicatat tanggal jam menit berapa,

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam membuat anggaran untuk kegiatan yang dilakukan oleh penyedia, pembuat anggaran DIPA/DPA harus mengalokasikan untuk PPN.

Misal untuk pengadaan baju seragam senilai Rp. 120 juta, agar ditambahkan PPN sebesar 10% sehingga menjadi Rp. 132 juta. Nilai Rp. 132 juta menjadi DIPA/DPA.

Pengadaan Obat dengan dana APBN dan APBD (2)

Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan harga jual tertinggi obat generik di apotek, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian HET tidak bisa digunakan sebagai dasar penyusunan harga untuk pengadaan dengan metode Penunjukan Langsung karena HET hanya mengatur tentang batasan tertinggi harga jual, bukan harga untuk pengadaan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Persyaratan Pajak dalam Pelelangan

Persyaratan Pajak dalam Pelelangan 

Penulis :  MT Hadisaputra

(Anda dapat membaca berbagai artikel terkait di   mengelolaperbendaharaan.blogspot)

Kepatuhan Penyedia Jasa terhadap perpajakan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi penyedia barang/jasa ketika ingin mengikuti proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam pasal 19 huruf k Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi

Pengadaan Obat dengan dana APBN dan APBD (1)

Referensi yang perlu dibaca (Kontribusi dari sahabat Trivindi dan Renny Haslinda):

PENGADAAAN ALAT KESEHATAN  DAN OBAT-OBATAN

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

SK Harga Obat Pengadaan


SK HET OG 

PENGADUAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pengaduan dalam pengadaan barang dan jasa adalah laporan secara tertulis dari berbagai pihak (termasuk dari Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat) mengenai indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.  

Namun bilamana yang mengadu adalah peserta pelelangan/seleksi dalam paket tersebut dan aduan tersebut disampaikan dalam masa sanggah maka disebut sanggahan.

Pengaduan ditujukan kepada APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang bersangkutan, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.  APIP menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.

Siapa APIP ?  

KOREKSI ARITMATIK DALAM PENGADAAN BARANG

Pada pembahasan ini, akan dibahas mengenai koreksi aritmatik dalam pengadaan barang.

Misal kita akan mengadakan pengadaan meja, kursi dan podium.

Dalam dokumen pengadaan di daftar kuantitas dan harga

100 meja  x  Rp…..=

220 kursi  x  Rp…..=

2  podium x  Rp…..=

Edaran mengenai Unit Layanan Pengadaan

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

Jaminan Penawaran dalam Eprocurement LPSE

 

1.   dapat diupload dengan scan dari jaminan penawaran, pokja ulp nanti akan mengklarifikasi ke penerbit  bahwa jaminan tersebut, yang hanya jaminan yang discan, bukan asli, bisa dicairkan.

     Selanjutnya Pokja ULP akan mengklarifikasi ke banyak penerbit.
     Ada penerbit yang mau diklaim berdasar copy dokumen dan ada yang tidak bisa diklaim berdasar
     copy dokumen.

2. dapat disampaikan  aslinya sebelum batas pemasukan penawaran.
    Beberapa kasus, terlambat atau diterima oleh bukan ULP sehingga terlambat diterima oleh ULP.
    Dikirim ke ULP, yang terima unit lain, baru disampaikan beberapa hari kemudian, sehingga terhitung
    terlambat. Lalu digugurkan oleh pokja ULP.

3. dapat diberikan pada saat pembuktian kualifikasi.
    Bagaimana yang kalau ternyata, penyedia yang dibuktikan kualifikasinya, ternyata  tidak benar jaminan  penawarannya atau palsu. Berarti penyedia tersebut dikenakan black list /daftar hitam.


Pokja ULP bisa memilih diantara tiga pilihan tersebut dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
Bila kita memilih pada pilihan nomor tiga, kemungkinan lelang gagal akan kurang dan penyedia yang berkompetisi akan banyak. Namun para penyedia  harus siap menerima risiko diblack list.

Penyedia memang harus mencermati, apakah pilihan yang diambil oleh pokja ULP.   Bisa terjadi sudah biasa dengan pilihan nomor tiga, ternyata pokja ULP di suatu tempat, memakai nomor satu atau nomor dua.

Mudah-mudahan dalam masalah Tender Bid ini akan ada aturan yang mempermudahnya.

Bagi  yang ingin rujukan, silahkan baca

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Cara e-Tendering

Penerapan Hari Kalender di Sistem Eprocurement LPSE

Dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1/2011 di Lampiran V.2.a. 3) diatur bahwa dalam Pengadaan Secara Elektronik menggunakan hari kerja, kecuali untuk pengumuman, pengambilan dokumen  dan  pemasukan dokumen  menggunakan hari kalender .

BAGAIMANA PENGADAAN LANGSUNG ?

Dalam membahas pengadaan langsung ada beberapa pertanyaan yang sering terulang.

1.   Apakah beda pengadaan langsung dengan penunjukkan langsung ?

Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/ Penunjukan Langsung.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00, ( sekarang berdasar Perpres 70/2012 menjadi Rp. 200juta )  sedangkang untuk pekerjaan konsultan s.d. Rp. 50 juta rupiah.

HPS bisa menjadi kerugian negara ?

Dalam menghitung  kerugian  negara  sering pemeriksa menggunakan  perhitungan    yang dibuat oleh pemeriksa  sendiri .  Lebih parah lagi kalau HPS yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  digunakan sebagai dasar  perhitungan kerugian negara. Padahal di Perpres 54 tahun 2010 Pasal 66 ayat 6 “HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara”.

Mari kita lihat, terciptanya harga transaksi  berdasarkan urutan proses, minimal  akan  ada empat level harga.  Empat level harga tersebut sebagai berikut :

APBD TERLAMBAT DISYAHKAN, BAGAIMANA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENDESAK ?

Dalam pelaksanaan APBD sering pengesahan terlambat, melebihi tanggal 2 Januari. Sedangkan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas setiap satuan kerja/satker/SKPD  tetap memerlukan barang dan jasa.

Dalam hal demikian PA/KPA dapat memutuskan untuk melakukan penunjukan langsung kepada penyedia tahun sebelumnya atau penyedia yang dinilai mampu dengan disertai negosiasi teknis dan kewajaran harga. Penunjukan langsung  dilakukan untuk periode paling lama sampai dengan penyedia yang terpilih melalui pelelangan telah dapat efektif melaksanakan kontraknya.

Negosiasi Harga di Jasa Konsultan

Bila merujuk kepada Perpres 54 tahun 2010 maka negosiasi teknis dan harga  tidak ada di :

1.     Pelelangan Umum,

2.     Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung

3.     Pelelangan terbatas

Negosiasi teknis dan harga  ada di :

1.       Pengadaan Langsung

2.       Penunjukan langsung

3.       Jasa konsultansi badan usaha dan Jasa konsultansi Perorangan

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

SUMBER HPS KONSULTAN

HPS jasa konsultansi terdiri dari komponen:

(1) Biaya Langsung Personil (Remuneration);

(2) Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost); dan

(3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam pembuatan HPS konsultan biaya langsung non personil atau Direct Reimbursable Cost  adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat at cost, pengeluaran sebenarnya, yang tidak boleh dimasukkan keuntungan. Biaya langsung non personil disusun dengan memperhatikan harga pasar, tarif, satuan biaya umum Kemenkeu atau standar biaya Pemda.

PINJAMAN PROGRAM DIKAITKAN DENGAN KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN PERPRES 54 TAHUN 2010

Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) atau Local Government and Decentralization Project, merupakan pinjaman program dari Bank Dunia dalam rangka budget support untuk mengatasi sebagian defisit APBN.

Pemberian pinjaman program dikaitkan dengan  pelaksanaan DAK (Dana Alokasi Khusus) bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih  tahun 2011 – 2014. Dana DAK merupakan dana murni dari APBN dan penyaluran dana DAK mengikuti mekanisme peraturan dana DAK.

Satuan Kerja bekerja sama dengan Badan/Balai Diklat Pemerintah (Swakelola tipe 2)

Berapa jumlah PNS yang kompeten dalam bidang tugasnya ?

Menurut Menteri  PAN RB  dari empat juta Pegawai Negeri Sipil  hanya  5 % yang kompeten dalam bidang tugasnya.

Apakah ini ada korelasi dengan besarnya  anggaran ? Pengeluaran anggaran  untuk  pendidikan dan pelatihan PNS  di anggaran 2012 hanya senilai Rp. 2.5 Triliun sedangkan untuk biaya perjalanan dinas sebesar 7 kali lipat atau Rp.  18 triliun

Kita merasakan sendiri bagaimana tata kelola pemerintah yang seharusnya mudah dan akuntabel, karena kompetensi yang kurang dari SDM PNS maka menjadi rumit dan bahkan kurang akuntabel.

Whistleblowers (WB)

—  Whistleblowers (WB) memegang peran dalam membongkar bermacam pelanggaran hukum, atau kejahatan, maladministrasi, kecurangan, mismanajemen/salah pengurusan, kelalaian yang memiliki dampak yang merugikan bagi publik.

—  WB tidak hanya dikenal dalam pengungkapan suatu tindak-pidana, tetapi perbuatan curang lainnya baik yang merugikan masyarakat (public sector) maupun perusahaan (private sector) dalam perkara perdata, perburuhan, kesehatan, lingkungan hidup, dll.