Penggunaan pelelangan/seleksi Eproc di LPSE

Pelelangan/seleksi  melalui Eproc LPSE LKPP digunakan untuk

1.  nilai pelelangan diatas Rp. 100 juta dan seleksi jasa konsultan di atas Rp. 50 juta.
2.  penunjukan langsung dilakukan melalui manual kecuali untuk penunjukkan langsung
    pengadaan kendaraan bermotor yang ditayangkan  di INAPROC

Azas transparansi dalam E-Procurement

Pada Pelelangan dengan E-Procurement yang menggunakan SPSE  LKPP kami sama sekali tidak melihat azas transparansi yang selalu dikumandangkan, terbukti dengan seluruh proses mulai dari pembukaan penawaran sampai pada penetapan pemenang dilakukan sendiri oleh Pokja ULP tanpa kami tahu kebenaran

Beda subkontrak dan KSO

1. Subkontrak (bila diperbolehkan dalam dokumen pemilihan)

    Tidak boleh menangani pekerjaan utama, menangani pekerjaan

     yang minor

    Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan 

    pekerjaan utama berdasarkan Kontrak,     dengan melakukan 

    subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama

    kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

Perangkapan Peran pegawai LPSE

Bolehkah pegawai LPSE merangkap sebagai pokja ULP ?

LPSE dengan nilai transaksi 10 besar

Th 2012: LPSE Provinsi dengan 10 besar nilai transaksi:
1. DKI Jakarta
2. Kalimantan Timur
3. Jawa Barat

Tiga penyedia teratas gagal dalam Pembuktian Kualifikasi

Bilamana dilakukan pembuktian kualifikasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan calon pemenang 2, hasilnya gagal, apakah dapat dilanjutkan kepada penyedia  berikutnya seperti penyedia urutan keempat dst ?

Pengalaman manajerial dan fasilitas utama dalam pekerjaan konsultan

Evaluasi penawaran teknis bagi pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi

a) pengalaman perusahaan (10 – 20 %);

b) pendekatan dan metodologi (20 – 40 %);

c) kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %);

Pengalaman perusahaan penyedia harus dilengkapi dengan referensi dari

PPK/pengguna jasa, yang menunjukkan kinerja penyedia yang

bersangkutan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Sub unsur yang dinilai,  antara lain:

(1) pengalaman melaksanakan kegiatan/pekerjaan sejenis;

(2) pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan/pekerjaan;

(3) pengalaman manajerial dan fasilitas utama;

TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN ORANG DALAM (WHISTLEBLOWER) PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Anda orang dalam ? Yang ingin mengawal instansi sendiri berjalan pada track nya.


Silahkan baca :
TATA CARA PENGELOLAAN
PENGADUAN ORANG DALAM
(WHISTLEBLOWER)

Pengadaan Kendaraan

    Untuk mendorong persaingan sehat, pemerintah  telah memberikan kesempatan kepada seluruh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk ikut menandatangani perjanjian kerjasama pembelian  langsung kendaraan bermotor.   

      Di tahun 2011, melalui 13 ATPM yang mewakili 9  merek kendaraan bermotor di Indonesia, tercatat  total transaksi untuk pembelian kendaraan  bermotor pemerintah sebesar Rp 373 miliar dengan  jumlah pembelian 1.732 unit di seluruh Indonesia. 

SPSE LPSE LKPP

Apakah Pengadaan secara elektronik harus menggunakan LPSE di Inaproc? 
Sah kah apabila ULP di suatu daerah masih menggunakan LPSE buatan sendiri?

KSO dan SPSE

Dalam paket yang dilakukan dengan KSO (Kerja Sama Operasi) dengan berbagai penyedia dalam SPSE (sistem pengadaan secara elektronik), cukup lead firm saja yang melakukan pendaftaran paket tersebut melalui SPSE.

Namun demikian, softcopy formulir isian kualifikasi untuk seluruh anggota KSO harus diunggah/aupload juga dalam fasilitas pengunggahan lain.

Penggunaan Sisa Anggaran DIPA

Pelelangan umum pengerukan kolam pelabuhan dengan nilai HPS 970 juta sudah dilakukan sampai pelelangan ulang dan yang mendaftar hanya 1 penyedia dari 2 kali proses lelang dengan nilai penawaran 79 % dari HPS. sekarang masih ada sisa anggaran 21 % dan rencananya akan dilelangkan kembali sisa anggaran tersebut ,yang kami tanyakan :

Kebijakan pejabat administrasi negara

Pejabat administrasi negara didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya  tidak lepas dari peraturan perundangan yang mengaturnya,  namun demikian di dalam masyarakat banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, dimana permasalahan-permasalahan tersebut belum terakomodasi atau diatur kedalam peraturan perundangan-undangan yang ada , di lain pihak permasalahan tersebut harus segera diatasi oleh pejabat administrasi negara , karena kalau tidak diatasi akibat yang ditimbulkan akan semakin lebih parah. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum , maka pejabat

Up load dokumen penawaran dalam pelelangan ulang

Dalam pelelangan pascakualifikasi dengan sistem Eproc (LPSE LKPP)  yang memasukkan dokumen hanya dua, karena persyaratan lelang minimal tiga peserta, maka pelelangan diulang. 

KSO (Kemitraan)

Penyedia yang menjadi anggota kemitraan (KSO) harus mengisi formulir isian kualifikasi sesuai dengan kualifikasi usahanya. Khusus untuk pekerjaan konstruksi dan sebagian jasa lainnya yang bernilai di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka lead firm dari suatu kemitraan harus memiliki Kemampuan Dasar (KD) yang cukup sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang dikompetisikan (Lampiran Bab III/V bagian B.1.g.3) g)), untuk keseluruhan nilai pekerjaan (Pasal 20 ayat (4)). Meskipun

Honor Pelelangan di DIPA

Saya mau konsultasi: Di DIPA kantor kami  ada akun belanja modal dan peralatan mesin (pengadaan meubelair) volume 7 unit harga satuan 40.000.000 atau total PAGU sebesar (7 x 40.000.00 = 280.000.000). Menurut besarnya pagu terebut berarti pengadaan meubelair ini harus melalui proses lelang/tender. Pertanyaan saya bagaimana cara membayar honor panitia lelang dan honor Tim Pemeriksa barang? apakah boleh pagu 280.000.000 tersebut diperhitungkan biaya pengolah kegiatan (Untuk honor

NEGOSIASI DALAM PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PENGADAAN LANGSUNG

Negosiasi akan menghasilkan pola :

Win-win solution  (kedua belah pihak untung yaitu pemerintah untung, penyedia untung)

Win-lose solution (pemerintah untung, penyedia rugi)

kontrak lump sum (2)

Definisi kontrak lump sum:

A contract under which a principal (customer or owner) agrees to pay a contractor a specified amount for completing work without requiring a cost breakdown.

Evaluasi Sistem nilai

Evaluasi sistem nilai didasarfkan kepada teknis dengan nilai antara 10 % s.d. 30%  dan harga antara 90% s.d. 70%.

Sebagai contoh disini, teknis diambil nilai 30% dan harga 70%.

Harga penawaran pekerjaan konstruksi dibawah 80% HPS

Berdasar Permen  PU Nomer 7 tahun 2011

Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80%  HPS, harus dilakukan dengan ketentuan:

a)  menilai rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama

Legalisasi ijazah

1. Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri

Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 82/DIKTI/Kep/2009 menyatakan bahwa Wewenang melakukan legalisasi ijazah berada pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau pada Atase Pendidikan pada Kedutaan/Konsulat RI di Negara Tempat Ijazah Diperoleh.

KONTRAK ANAK

Dimana ketentuan mengenai kontrak anak ? Siapa bisa bantu ?

Sejak membaca Keppres 29 tahun 1884 s.d. Perpres 54 tahun 2010, belum ketemu  penjelasan mengenai kontrak anak. 

Istilah kontrak anak dikaitkan dengan suatu pekerjaan yang dilaksanakan di beberapa tahun anggaran.

Pengadaan Jalan Beton atau Jalan Aspal

Di Skotlandia, hadir jalan beton yang dibuat dari semen portland pada 1865. Meski lebih kuat, jalan tersebut mudah retak karena perubahan cuaca. Berbeda dengan aspal yang bersifat lebih  lentur  atau dapat kembang susut yang baik terhadap perubahan cuaca.

Untuk mengatasi mudahnya keretakan, pengeringan jangan terlalu cepat, sehingga sering diberi plastik  didasarnya dan karung goni yang basah diatasnya atau  diperlukan penambahan zat kimia pada proses pengecoran. Atau sekarang ada teknik lain ?

Kelebihan jalan beton

Swakelola dengan perguruan tinggi negeri

Kalau orang Amerika ke bulan menggunakan satelit.
Kalau orang China ke bulan dengan menumpuk orang-orangnya
Kalau orang Indonesia ke bulan dengan menumpuk berkas kajian dan penelitian.

CCO, Amandement dan Adendum

Di Perpres 54 tahun 2010


Perubahan Kontrak

Pasal 87

(1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:

a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;

b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;

c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau

d. mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan

b. tersedianya anggaran.

(3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

(4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.

(5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.


Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.





Dalam Lampiran III Perpres 54 tahun 2010


Perubahan Kegiatan Pekerjaan


1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentukPanitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.


2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia
dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:


a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.


3) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal. 


4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak
awal.


5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.


CCO (Contract Change Order) adalah perubahan permintaan kontrak atau dapat diartikan  perintah perubahan pekerjaan


Amandement adalah perubahan kontrak tanpa ada penambahan atau pengurangan klausul.kontrak.


Adendum adalah perubahan kontrakdengan penambahan atau pengutangan klausul kontrak.

Beberapa pendapat ada yang menyamakan amandemen dengan adendum.

Istilah addendum merupakan istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Dilihat dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. (John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, hal.11).

 
Pengertian Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu. (http://id.wikipedia.org/wiki/Addendum). Menurut Frans Satriyo Wicaksono, SH dalam buku “Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak” disebutkan jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini umum ini umum disebut dengan addendum atau amandemen

 
Biasanya klausula yang mengatur tentang addendum dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, addendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan diantara para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Review Design  perubahan permintaan kontrak atau dapat diartikan  perintah perubahan pekerjaan yang melebihi 30% (untuk pernyataan ini saya masih mencari referensinya ) 

Penggunaan Standar dalam Pekerjan Konstruksi

(under Construktion)

Cara Menghitung KEMAMPUAN DASAR (KD)

Perhitungan KD (Kemampuan Dasar)  hanya  digunakan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, dengan nilai HPS  pengadaan di atas Rp. 2.5 miliar.
Pekerjaan yang dapat dijadikan perhitungan adalah pekerjaan selesai atau minimal serah terima pertama.

Pasal 19 ayat 1 h. 

memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk  pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;

Penyesuian Harga (Eskallasi Harga)

Penyesuaian harga dilakukan atas dua hal yaitu :

1.                 Adanya kebijakan penyesuaian harga oleh Menteri Keuangan

2.                 Adanya klusul dalam kontrak

Mengenai klausul dalam kontrak  di dalam Perpres 54 tahun 2010, adalah sebagai

Pelelangan Ulang

Dalam Perpres 54 tahun 2010    Pasal 84 ayat 1

Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka ULP segera melakukan:

a. evaluasi ulang;

b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;

c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau

Persyaratan Pajak dan Surat Keterangan Fiskal

Penyedia pengadaan barang dan jasa pemerintah disyaratkan 

Pasal 19 ayat 1 k

sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan

bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Penyedia yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah pimpinan perusahaan atau direktur atau yang diberi kuasa  dengan dibuktikan adanya surat kuasa. 

Perlu diperhatikan oleh PENYEDIA (peserta pelelangan/seleksi) :

1.    Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah

Kerja Sama Operasi (KSO) / Joint Operation

Tiga penyedia bergabung.
Apakah dokumen kontraknya satu atau tiga kontrak sesuai jumlah penyedia ?
Bagaimana pembayaraannya, ke satu  penyedia atau ke masing-masing penyedia  ?

Nilai paket atau Nilai HPS untuk menentukan metode pengadaan

Nilai paket dalam Perpres 54 lebih menunjukkan kepada nilai pada pagu anggaran.

Ketika nilai paket dilakukan pembuatan nilai HPS, kemudian nilainya berubah turun ke nilai metode pengadaan tertentu akan menjadi pertanyaan.

Penulisan Penawaran Angka dan Huruf dalam Pengadan Barang dan Jasa Pemerintah

Bila pengadaan berdasar kontrak satuan,  nilai penawaran didasarkan  kepada nilai total setelah hasil koreksi aritmatik.

Nilai penawaran penyedia dapat dikoreksi oleh pokja ulp berdasar hasil koreksi aritmatik. Koreksi aritmatik dilakukan terhadap daftar kuantitas dan harga.

Larangan Persengkokolan Dalam Tender

Pasal 22 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa:
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga
dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”


Pedoman Pasal 22 
Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
Tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat

Silahkan diklik di Pedoman Persaingan Usaha 

HARGA SATUAN TIMPANG

Dalam lampiran II, III dan V dari Perpres 54 tahun 2010

harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen Pemilihan;

Penawaran Responsif

Klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan: