Penyebutan Merek dalam pengadaan jasa pemerintah

Bolehkah dalam spesifikasi teknis menyebut merk ?

Tanda tangan dalam sistem Eproc (SPSE LKPP)

Apakah surat penawaran dan dokumen lainnya boleh tidak ditandatangani dalam upload (memasukkan) dokumen atau dokumen penawaran ke dalam sistem pengadaan secara elektronik.

Bagian yang akan disubkontrakan

Dalam rangka  mengembangkan keterlibatan usaha kecil. PPK dapat menetapkan bagian yang akan disubkontrakan.

Di  dokumen pengadaan pokja ULP  menuliskan bagian yang akan disubkontrakan.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

 Pola pengadaan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta tidak diatur berdasar Perpres 54 tahun 2010, tetapi diatur berdasar peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008  TENTANG  INVESTASI PEMERINTAH

Pengadaan dari dari APBDes (Dana Desa) (I)

Setelah baca artikel ini silahkan baca : http://ujiosa.blogspot.com/2012/10/pengadaan-dari-dana-desa-ii.html

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Desa beda lho dengan Kelurahan. Yang dibahas disini untuk desa.

PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL DI PENGADILAN

                   Berdasarkan rating dari penulis kira-kira sebagai berikut :

1.           PENUNJUKKAN LANGSUNG

  Seharusnya pelelangan/seleksi tetapi dilakukan dengan penunjukan  langsung, tidak ada kompetisi sehingga harganya melebihi harga pasar.

    Atau penunjukkan langsung tanpa dilakukan klarifikasi spesifikasi dan  tidak ada  negosiasi kewajaran harga

Jaminan Sanggah Banding disampaikan terlambat

Pasal 82 

(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding. 

Syarat sahnya perikatan

Syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1230 KUH Perdata  yakni: 

1. sepakat bagi yang mengikatkan dirinya, 

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

3. suatu hal tertentu dan 

4. sebab yang halal atau legal

Honorarium PPK dan PPHP

Honorarium PPK 
Honor untuk pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2012 menggunakan standar biaya berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 
Kemudian untuk pelaksanaan 2013 mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan No. 37 /PMK. 02/2012 . Dalam anggaran tahun 2013

Honorarium Pokja ULP, Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan

Dalam menyusun Anggaran 2013 untuk Kementerian Negara dan Lembaga telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/ 2012 tentang STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013

KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012  TENTANG  KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN  BERAS OLEH PEMERINTAH

Pemilihan bank/pos penyalur bantuan sosial

Peran Kementerian/lembaga dan Pemda diantaranya melakukan pemberian bantuan sosial secara terus menerus, seperti pemberian bantuan kepada siswa tidak mampu secaRa bulanan. Bagaimana pemilihan bank/pos sebagai penyalur dana ?

Keharusan memiliki NPWP daerah

Ada beberapa daerah menghendaki peserta pelelangan/seleksi pengadaan di daerah tersebut untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) daerah tempat pelelangan/seleksi. 

Pengadaan Soal ujian tes ujian penerimaan CPNS

Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil diperlukan adanya tes atau ujian masuk. Bagaimana dengan  pembuatan soal, pengadaan soal, pelaksanaan ujian dan koreksi soalnya ?

Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 19 ayat 1 k. Perpres 54 tahun 2010

sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.

Perhitungan pajak konsultan perorangan (konsultan non konstruksi)

Bagaimana Perhitungan Pajak Konsultan Perorangan  (Non Konstruksi) ?

Konsultan perorangan dikenakan PPh pasal 21 dan tidak dikenakan PPN.

PPN akan dikenakan kepada konsultan bila penghasilannya mencapai Rp. 600 juta rupiah.

Yang tidak punya NPWP akan dikenakan PPh  lebih tinggi 20%.

Penilain SPESIFIKASI Pengadaan barang dan jasa pemerintah

Spesifikasi mulai muncul didalam Kerangka Acuan Kerja (pasal 22 ayat 4 c)

Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan.

KLARIFIKASI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah

Dalam setiap proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, bila ada yang kurang jelas,  perlu informasi atau penjelasan lebih lanjut dapat dilakukan klarifikasi. Klarifikasi tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran.  Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.

Sisa Kemampuan Paket (1)

Pasal 19

Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

jaminan penawaran dikirim langsung ke pokja ULP

Didalam standar bidding document Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran. 

Pembuktian kualifikasi

Pembuktian kualifikasi dalam sistem manual atau menggunakan E-procurement SPSE, caranya adalah sama.

File Penawaran dalam Eproc tidak bisa dibuka oleh pokja ULP

Apabila Perusahaan kami melakukan lelang secara elektronik dan sudah mengapload dokumen, tetapi dokumen lelang kami tidak bisa dibuka keseluruhan (hanya dapat dibuka separuh dari keseluruhan dokumen) diLPSE, bagaimana sikap kami? apakah ada solusi untuk menindaklanjuti kejadian tersebut ? terimakasih.

Kompetensi Teknis Usaha Kecil

.Perpres 54 tahun 2010 Pasal 100 ayat (3)

        Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi

Pengadaan Bahan Bakar Minyak

1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
     NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG 
     HARGA JUAL ECERAN DAN KONSUMEN PENGGUNA
     JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU

BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL

BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL DALAM PEROLEHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA   DENGAN DANA DIPA

Oleh : Mandar Trisno Hadisaputro

SIUJK

Pasal 19
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Tenaga ahli/personil yang sama ditawarkan oleh banyak penyedia.

Dalam gaya pengadaan yang lain, kebutuhan  tenaga ahli/personil tertentu, ada yang diserahkan sepenuhnya kepada penyedia.  Penyedia dipersilahkan mengajukan komposisi tenaga ahli/personil  yang ideal  untuk menyelesaikan pekerjaan.

Sedangkan pengguna telah menentukan  tenaga ahli/personil tertentu adalah model  yang sering digunakan di Indonesia untuk pengadaan pemerintah. Dengan demikian seolah-olah  pengguna, sudah dianggap mengetahui cara menyelesaikan suatu pekerjaan.

Materai tidak ada, tidak menggugurkan.

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012, materai tidak dibahas.
Perlu tidaknya materai bisa dilihat dalam  Standar Dokumen Pengadaan.

Nilai jaminan sanggah banding

Pasal 82

(1)  Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban  sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

Uji mutu

1.  ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/ fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;

Pejabat yang menetapkan daftar hitam

Pejabat yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam, berdasar  Peraturan LKPP NOMOR :   7  TAHUN 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFTAR HITAM Pasal  5 sebagai berikut : 

Pajak Catering dan Pajak acara di hotel

Ada beberapa pengadaan yang sering dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya adalah

1.     pengadaan catering di kantor

2.      pengadaan acara di hotel (boleh termasuk sampai dengan cateringnya).