Bolehkah dalam spesifikasi teknis menyebut merk ?
Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah , efisien,efektif,transparan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Tuesday, July 31, 2012
Tanda tangan dalam sistem Eproc (SPSE LKPP)
Apakah surat penawaran dan dokumen lainnya boleh tidak ditandatangani dalam upload (memasukkan) dokumen atau dokumen penawaran ke dalam sistem pengadaan secara elektronik.
Monday, July 30, 2012
Bagian yang akan disubkontrakan
Dalam rangka mengembangkan keterlibatan usaha kecil. PPK
dapat menetapkan bagian yang akan disubkontrakan.
Di dokumen pengadaan pokja ULP menuliskan bagian yang akan disubkontrakan.
Thursday, July 26, 2012
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Pola pengadaan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta tidak diatur berdasar Perpres 54 tahun 2010, tetapi diatur berdasar peraturan sebagai berikut :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH
Pengadaan dari dari APBDes (Dana Desa) (I)
Setelah baca artikel ini silahkan baca : http://ujiosa.blogspot.com/2012/10/pengadaan-dari-dana-desa-ii.html
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
Desa beda lho dengan
Kelurahan. Yang dibahas disini untuk desa.
Wednesday, July 25, 2012
PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL DI PENGADILAN
Berdasarkan rating dari penulis kira-kira sebagai berikut :
1.
PENUNJUKKAN LANGSUNG
Seharusnya
pelelangan/seleksi tetapi dilakukan dengan penunjukan langsung, tidak ada
kompetisi sehingga harganya melebihi harga pasar.
Atau penunjukkan langsung tanpa dilakukan klarifikasi spesifikasi dan tidak ada negosiasi kewajaran harga
Tuesday, July 24, 2012
Jaminan Sanggah Banding disampaikan terlambat
Pasal 82
(2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
Syarat sahnya perikatan
Syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1230 KUH Perdata yakni:
1. sepakat bagi yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. suatu hal tertentu dan
4. sebab yang halal atau legal
Monday, July 23, 2012
Honorarium PPK dan PPHP
Honorarium PPK
Honor untuk pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2012 menggunakan standar biaya berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011
Kemudian untuk pelaksanaan 2013 mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan No. 37 /PMK. 02/2012 . Dalam anggaran tahun 2013
Honor untuk pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2012 menggunakan standar biaya berdasar Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011
Kemudian untuk pelaksanaan 2013 mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan No. 37 /PMK. 02/2012 . Dalam anggaran tahun 2013
Honorarium Pokja ULP, Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan
Dalam
menyusun Anggaran 2013 untuk Kementerian Negara dan Lembaga telah ditetapkan
Peraturan Menteri Keuangan No. 37/PMK.02/ 2012 tentang STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2013
Sunday, July 22, 2012
KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH
Friday, July 20, 2012
Pemilihan bank/pos penyalur bantuan sosial
Peran Kementerian/lembaga dan Pemda diantaranya melakukan pemberian bantuan sosial secara terus menerus, seperti pemberian bantuan kepada siswa tidak mampu secaRa bulanan. Bagaimana pemilihan bank/pos sebagai penyalur dana ?
Keharusan memiliki NPWP daerah
Ada beberapa daerah menghendaki peserta pelelangan/seleksi pengadaan di daerah tersebut untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) daerah tempat pelelangan/seleksi.
Pengadaan Soal ujian tes ujian penerimaan CPNS
Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil diperlukan adanya tes atau ujian masuk. Bagaimana dengan pembuatan soal, pengadaan soal, pelaksanaan ujian dan koreksi soalnya ?
Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah
Pasal
19 ayat 1 k. Perpres 54 tahun 2010
sebagai wajib pajak sudah
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan
tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh
Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha
Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.
Thursday, July 19, 2012
Perhitungan pajak konsultan perorangan (konsultan non konstruksi)
Bagaimana Perhitungan Pajak Konsultan Perorangan (Non Konstruksi) ?
Konsultan perorangan dikenakan PPh pasal 21 dan
tidak dikenakan PPN.
PPN akan dikenakan kepada konsultan bila
penghasilannya mencapai Rp. 600 juta rupiah.
Yang tidak punya NPWP akan dikenakan PPh lebih tinggi 20%.
Tuesday, July 17, 2012
Penilain SPESIFIKASI Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Spesifikasi mulai
muncul didalam Kerangka Acuan Kerja (pasal 22 ayat 4 c)
Spesifikasi
teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan.
Saturday, July 14, 2012
KLARIFIKASI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dalam setiap proses evaluasi administrasi, teknis dan
harga, bila ada yang kurang jelas, perlu
informasi atau penjelasan lebih lanjut dapat dilakukan klarifikasi. Klarifikasi
tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran.
Sisa Kemampuan Paket (1)
Pasal 19
Khusus untuk
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa
Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:
jaminan penawaran dikirim langsung ke pokja ULP
Didalam standar bidding document Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
Friday, July 13, 2012
Pembuktian kualifikasi
Pembuktian kualifikasi dalam sistem manual
atau menggunakan E-procurement SPSE, caranya adalah sama.
File Penawaran dalam Eproc tidak bisa dibuka oleh pokja ULP
Apabila Perusahaan kami melakukan lelang secara elektronik dan sudah
mengapload dokumen, tetapi dokumen lelang kami tidak bisa dibuka
keseluruhan (hanya dapat dibuka separuh dari keseluruhan dokumen) diLPSE, bagaimana sikap kami? apakah ada solusi untuk
menindaklanjuti kejadian tersebut ? terimakasih.
Tuesday, July 10, 2012
Kompetensi Teknis Usaha Kecil
.Perpres 54 tahun 2010 Pasal 100 ayat (3)
Nilai
paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai
dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan
bagi
Monday, July 9, 2012
Sunday, July 8, 2012
BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL
BELANJA BARANG DAN BELANJA
MODAL DALAM PEROLEHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN DANA DIPA
Oleh : Mandar Trisno
Hadisaputro
SIUJK
Pasal 19
(1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Tenaga ahli/personil yang sama ditawarkan oleh banyak penyedia.
Dalam gaya pengadaan yang lain, kebutuhan tenaga ahli/personil tertentu, ada yang
diserahkan sepenuhnya kepada penyedia. Penyedia dipersilahkan mengajukan komposisi tenaga
ahli/personil yang ideal untuk menyelesaikan pekerjaan.
Sedangkan pengguna telah menentukan tenaga
ahli/personil tertentu adalah model yang
sering digunakan di Indonesia untuk pengadaan pemerintah. Dengan demikian
seolah-olah pengguna, sudah dianggap mengetahui
cara menyelesaikan suatu pekerjaan.
Materai tidak ada, tidak menggugurkan.
Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012, materai tidak dibahas.
Perlu tidaknya materai bisa dilihat dalam Standar Dokumen Pengadaan.
Perlu tidaknya materai bisa dilihat dalam Standar Dokumen Pengadaan.
Saturday, July 7, 2012
Nilai jaminan sanggah banding
Pasal 82
(1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
(1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.
Wednesday, July 4, 2012
Uji mutu
1. ULP
(apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/ fungsi untuk
bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan;
Pejabat yang menetapkan daftar hitam
Pejabat yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam, berdasar Peraturan LKPP NOMOR : 7 TAHUN 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL DAFTAR HITAM Pasal 5 sebagai berikut :
Sunday, July 1, 2012
Pajak Catering dan Pajak acara di hotel
Ada beberapa
pengadaan yang sering dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya adalah
1. pengadaan catering di kantor
2. pengadaan acara di hotel (boleh termasuk sampai
dengan cateringnya).
Subscribe to:
Posts (Atom)