Bagian yang akan disubkontrakan
Dalam rangka mengembangkan keterlibatan usaha kecil. PPK dapat menetapkan bagian yan…
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
Pola pengadaan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta tidak diatur berdasar Per…
Pengadaan dari dari APBDes (Dana Desa) (I)
Setelah baca artikel ini silahkan baca : http://ujiosa.blogspot.com/2012/10/pengadaan…
PERMASALAHAN YANG SERING MUNCUL DI PENGADILAN
Berdasarkan rating dari penulis kira-kira sebagai berikut : …
Jaminan Sanggah Banding disampaikan terlambat
Pasal 82 (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerah…
Syarat sahnya perikatan
Syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1230 KUH Perdata yakni: …
Honorarium PPK dan PPHP
Honorarium PPK Honor untuk pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2012 meng…
Honorarium Pokja ULP, Panitia Pengadaan dan Pejabat Pengadaan
Dalam menyusun Anggaran 2013 untuk Kementerian…
KEBIJAKAN PENGADAAN GABAH/BERAS DAN PENYALURAN BERAS OLEH PEMERINTAH
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG KEBIJAKAN PENGADAA…
Pemilihan bank/pos penyalur bantuan sosial
Peran Kementerian/lembaga dan Pemda diantaranya melakukan pemberian bantuan sosial s…
Keharusan memiliki NPWP daerah
Ada beberapa daerah menghendaki peserta pelelangan/seleksi pengadaan di daerah terseb…
Pengadaan Soal ujian tes ujian penerimaan CPNS
Dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil diperlukan adanya tes atau ujian masuk. Ba…
Surat Keterangan Fiskal (SKF) untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah
Pasal 19 ayat 1 k. Perpres 54 tahun 2010 sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomo…
Perhitungan pajak konsultan perorangan (konsultan non konstruksi)
Bagaimana Perhitungan Pajak Konsultan Perorangan (Non Konstruksi) ? Konsultan p…
Penilain SPESIFIKASI Pengadaan barang dan jasa pemerintah
Spesifikasi mulai muncul didalam Kerangka Acuan Kerja (pasal 22 ayat 4 c) Spesifika…
KLARIFIKASI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
Dalam setiap proses evaluasi administrasi, teknis dan harga, bila ada yang kurang jel…
Sisa Kemampuan Paket (1)
Pasal 19 Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memp…
jaminan penawaran dikirim langsung ke pokja ULP
Didalam standar bidding document Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos ter…
Pembuktian kualifikasi
Pembuktian kualifikasi dalam sistem manual atau menggunakan E-procurement SPSE, cara…
File Penawaran dalam Eproc tidak bisa dibuka oleh pokja ULP
Apabila Perusahaan kami melakukan lelang secara elektronik dan sudah mengapload doku…
Kompetensi Teknis Usaha Kecil
. Perpres 54 tahun 2010 Pasal 100 ayat (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaa…
Pengadaan Bahan Bakar Minyak
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG HA…
BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL
BELANJA BARANG DAN BELANJA MODAL DALAM PEROLEHAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEG…
SIUJK
Pasal 19 (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib meme…
Tenaga ahli/personil yang sama ditawarkan oleh banyak penyedia.
Dalam gaya pengadaan yang lain, kebutuhan tenaga ahli/personil tertentu, ada yang d…
Materai tidak ada, tidak menggugurkan.
Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012, materai tidak dibahas. Perlu…
Nilai jaminan sanggah banding
Pasal 82 (1) Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari U…
Uji mutu
1. ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/ fungsi untuk bahan/alat …
Pejabat yang menetapkan daftar hitam
Pejabat yang berwenang menetapkan Sanksi Daftar Hitam, b erdasar Peraturan LKPP NOMO…
Pajak Catering dan Pajak acara di hotel
Ada beberapa pengadaan yang sering dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya adalah …
Penggunaan pelelangan/seleksi Eproc di LPSE
Pelelangan/seleksi melalui Eproc LPSE LKPP digunakan untuk 1. nilai pelelangan dia…
Social Media