Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah , efisien,efektif,transparan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Wednesday, October 31, 2012
Pengadaan awal tahun yang mendesak di APBD
Menjelang akhir tahun anggaran, kami panitia mulai bersiap melaksanakan lelang mendahului untuk pekerjaan yang harus sudah mulai per 1 Januari (makanan pasien, obat, cleaning service dll)...
Nilai DIPA/DPA atau HPS untuk pengadaan langsung
Apakah boleh dilaksanakan dengan pengadaan langsung tanpa
lelang pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu anggaran Rp 60 juta
sedangkan HPS Rp 49 juta ?
Monday, October 29, 2012
Penggunaan anggaran dari sisa pengadaan
Untuk Kementerian Lembaga penggunaan anggaran dari sisa pengadaan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no 49 tahun 2012.
Pajak pengadaan barang yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,-
Perpres 70 tahun. 2012 pada pasal 19 menyebutkan bahwa "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Saturday, October 27, 2012
Pengadaan lokasi / tanah
Pengadaan tanah tidak
termasuk dalam ruang lingkup Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012;
Tes kesehatan untuk calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga/pemda
Terkait adanya rencana kegiatan pengeluaran biaya tes
kesehatan suatu kementrian/lembaga tinggi negara untuk proses seleksi guna
mendapatkan calon-calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga tinggi negara
tersebut:
Thursday, October 25, 2012
Pengadaan buku pelajaran dan PPN
Pengadaan buku pelajaran tidak dikenakan PPN, maka dalam menyusun HPS tidak perlu dicantumkan PPN, demikian pula dalam kontrak dan pembayaran tidak perlu dikenakan PPN.
Informasi lebih lanjut silahkan ditanyakan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat
Informasi lebih lanjut silahkan ditanyakan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat
data-data pengadaan
PPK wajib menyimpan atau melakukan
dokumentasi data terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam proses pengadaan
barang/jasa. PPK wajib melakukan menyimpan
Sunday, October 21, 2012
Pengadaan buku dari dana DAK
-->
1.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 24
ayat (1), Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana
Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan dilakukan
dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha
Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan
sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis (Pasal 24 ayat (2));
2.
Saturday, October 20, 2012
Thursday, October 18, 2012
Masa kerja pengalaman tenaga ahli
Bagaimana cara menentukan atau cara menghitung masa kerja pengalaman tenaga ahli ?
Wednesday, October 17, 2012
Monday, October 15, 2012
yang harus hadir dalam pembuktian kualifikasi
Apakah diwajibkan, yang harus datang dalam pembuktian kualifikasi adalah direktur atau yang namanya tercantum dalam akte perusahaan?
Saturday, October 13, 2012
Buku "MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"
Tulisan atau artikel di blog ini telah diedit berdasar revisi Perpres 70 tahun 2012
di buku ""MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"
pesan buku dapat menghubungi pin BB 27328C11 atau SMS ke 087885589333
Pengadaan Blangko kependudukan
Bagaimana penetapan penyedia untuk pencetakan kartu keluarga, kartu KTP dan kartu E-KTP ?
Bagaimana pembayaran konsultan perencana
Pola pembayaran konsultan perencana agar dimuat dalam dokumen pengadaan. Kemudian pola tersebut harus dimuat dalam dokumen kontrak, atau SPK (Surat Perintah Kerja) bila nilai paket pengadaannya
Friday, October 12, 2012
Thursday, October 11, 2012
Dokumen pengadaan tidak memenuhi
Kami melaksanakan pelelangan namun dalam dokumen pengadaan kami terlupa mencantumkan masa berlaku surat penawaran, dalam penjelasan lelang hal tersebut ditanyakan para penyedia, kami sepakat dan dijelaskan bahwa penawaran berlaku s.d. 28 Oktober 2012, namun kami lupa juga membuat dokumen adendum lelang. Sekarang dalam evaluasi penawaran, ada beberapa penyedia yang tidak menulis masa berlaku surat penawaran. Bagaimana langkah kami berikutnya ?
Sunday, October 7, 2012
Bagaimana HPS yang pagu anggarannya sudah rinci
Bagaimana mengumumkan HPS
mengingat pagu anggaran untuk
masing-masing item sudah dirinci anggarannya, agar penawaran penyedia atau kontraknya nanti tidak melebihi
masing-masing rincian anggarannya ?
Urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak
PPK dalam dokumen kontrak menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
Friday, October 5, 2012
Penunjukkan langsung karena adanya MOU
1.
Kami
SKPD Dinas Pendidikan di Kab. SSS akan melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan HHH
sebagai penyedia jasa internet karena perusahaan tersebut telah melakukan MoU
dengan Kepala Daerah. Bagaimana prosedurnya ?
Thursday, October 4, 2012
SIUP
Di pengumuman pelelangan atau seleksi masih dijumpai persyaratan
penyedia harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha
Perdagangan)
Wednesday, October 3, 2012
Penyedia tunggal pameran dan promosi
Kami SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pemerintah
Kabupaten sering mengadakan kegiatan promosi potensi daerah melalui pameran di
ibukota provinsi maupun ke Jakarta
Monday, October 1, 2012
Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP
Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian
Sanggah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Prosedur Operasional Standar
Whistleblowing System dalam PBJP
Silahkan klik di :
Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP
Silahkan klik di :
Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP
Subscribe to:
Posts (Atom)