Pengadaan awal tahun yang mendesak di APBD

Menjelang akhir tahun anggaran, kami panitia mulai bersiap melaksanakan lelang mendahului untuk pekerjaan yang harus sudah mulai per 1 Januari (makanan pasien, obat, cleaning service dll)...

Nilai DIPA/DPA atau HPS untuk pengadaan langsung

Apakah boleh dilaksanakan dengan pengadaan langsung tanpa lelang pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu anggaran Rp 60 juta sedangkan HPS Rp 49 juta ?

Saksi ahli berbeda dengan keterangan ahli.

Penggunaan anggaran dari sisa pengadaan

Untuk Kementerian Lembaga penggunaan anggaran dari sisa pengadaan dapat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan no 49 tahun 2012.

Pajak pengadaan barang yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,-

Perpres 70 tahun. 2012 pada pasal 19 menyebutkan bahwa  "Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Jumlah KPA, PPK dan Pejabat Pengadaan di suatu satker

Pengadaan lokasi / tanah

Pengadaan tanah tidak termasuk dalam ruang lingkup Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres 70 tahun 2012; 

Tes kesehatan untuk calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga/pemda

Terkait  adanya rencana kegiatan pengeluaran biaya tes kesehatan suatu kementrian/lembaga tinggi negara untuk proses seleksi guna mendapatkan calon-calon pejabat/ pemimpin di kementerian/lembaga tinggi negara tersebut:

Setelah melalui perdebatan yang lumayan ricuh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2013 menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat Paripurna.

Pengadaan buku pelajaran dan PPN

Pengadaan buku  pelajaran tidak dikenakan PPN, maka dalam menyusun HPS tidak perlu dicantumkan PPN, demikian pula dalam kontrak dan pembayaran tidak perlu dikenakan PPN.
 Informasi lebih lanjut silahkan ditanyakan ke Kantor Pelayanan Pajak  setempat

data-data pengadaan

PPK wajib menyimpan atau melakukan dokumentasi data terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam proses pengadaan barang/jasa. PPK wajib melakukan menyimpan

Pengadaan buku dari dana DAK

-->

1.      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 24 ayat (1), Pengguna Anggaran (PA) melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis (Pasal 24 ayat (2));

2.    

Penghargaan Whistleblower

Masa kerja pengalaman tenaga ahli

Bagaimana cara menentukan atau cara menghitung masa kerja pengalaman tenaga ahli ?

Pengadaan dari dana Desa (II)

     

Pengadaan Kendaraan dinas

Bagaimana proses pengadaan kendaraan dinas ?

Apakah Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung perlu adanya jaminan penawaran ?

yang harus hadir dalam pembuktian kualifikasi

Apakah diwajibkan, yang harus datang dalam pembuktian kualifikasi adalah direktur atau yang namanya tercantum dalam akte perusahaan?

Buku "MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"

Tulisan atau artikel di blog ini telah diedit berdasar revisi Perpres 70 tahun 2012

di buku ""MUDAH MEMAHAMI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH"

pesan buku dapat menghubungi pin BB  27328C11 atau SMS ke 087885589333

harga Rp. 60.000 belum termasuk ongkos kirim.

Pengadaan Blangko kependudukan

Bagaimana penetapan penyedia untuk pencetakan kartu keluarga, kartu KTP dan kartu E-KTP ?

Bagaimana pembayaran konsultan perencana

Pola pembayaran konsultan perencana agar dimuat dalam dokumen pengadaan. Kemudian pola tersebut harus dimuat dalam dokumen kontrak, atau SPK (Surat Perintah Kerja) bila nilai paket pengadaannya

Sistem penilaian terhadap perusahaan yang baru didirikan

Negosiasi biaya personil di jasa konsultan

Bagaimana negosiasi biaya personil di jasa konsultan   ?

Dokumen pengadaan tidak memenuhi

Kami melaksanakan pelelangan namun dalam dokumen pengadaan kami terlupa mencantumkan masa berlaku surat penawaran, dalam penjelasan  lelang hal tersebut ditanyakan para penyedia, kami sepakat dan dijelaskan  bahwa penawaran berlaku s.d. 28 Oktober 2012, namun kami lupa juga membuat dokumen adendum lelang.  Sekarang dalam evaluasi penawaran, ada beberapa penyedia yang tidak menulis masa berlaku surat penawaran. Bagaimana langkah kami berikutnya ?

Bagaimana HPS yang pagu anggarannya sudah rinci

      Bagaimana mengumumkan HPS mengingat pagu anggaran untuk masing-masing item sudah dirinci anggarannya, agar penawaran penyedia  atau kontraknya nanti tidak melebihi masing-masing rincian anggarannya ?

Urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak

PPK dalam dokumen kontrak menetapkan  urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

Penunjukkan langsung karena adanya MOU

1.    Kami SKPD Dinas Pendidikan di Kab. SSS akan melakukan penunjukan langsung kepada perusahaan HHH sebagai penyedia jasa internet karena perusahaan tersebut telah melakukan MoU dengan Kepala Daerah. Bagaimana prosedurnya ?

SIUP

Di pengumuman pelelangan atau seleksi masih dijumpai persyaratan penyedia harus memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)

Penyedia tunggal pameran dan promosi

Kami SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pemerintah Kabupaten sering mengadakan kegiatan promosi potensi daerah melalui pameran di ibukota provinsi maupun ke Jakarta

HASIL SELEKSI SAKSI AHLI BARU

[INFO] PENGUMUMAN HASIL SELEKSI SAKSI AHLI BARU

Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP

Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP

Silahkan klik di : 
Prosedur Operasional Standar Whistleblowing System dalam PBJP