Monday, April 30, 2012

Mengenal Layanan DIT BIMBINGAN TEKNIS DAN ADVOKASI LKPP


Advokasi Pendampingan 

Program Advokasi Pendampingan adalah program yang diberikan kepada KLDI yang akan melelangkan paket pekerjaan kompleks atau bernilai strategis. Program pendampingan dilakukan dengan memberikan supervisi kepada PA/KPA, PPK dan Pokja ULP dalam melakukan proses pelelangan, dari mulai Rencana Umum Pengadaan, Penyusunan Dokumen Pengadaan, Metode Evaluasi hingga Penetapan Pemenang.

Untuk mendapatkan Program Advokasi Pendampingan dapat mengajukan surat permohonan dan menyertakan form isian permohonan advokasi pendampingan yang dapat di download di website LKPP. Biaya pelaksanaan Program Pendampingan dibebankan kepada DIPA LKPP Tahun 2012 untuk 8 (delapan) Paket Pendampingan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: Nandang Sutisna (081806666800) dan Deasy Rachmawati (081316689551).

Whistleblower di Pengadaan Barang dan Jasa


Kita membaca hari ini, non yang cantik, Enji diminta pejabat KPK untuk menjadi  Justice Collaborator.
 
Justice Collaborator : Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.
 

Berat memilih Kontrak Lumpsum (1)


Silang sengketa mengenai kontrak lump sum dan kontrak satuan, tidak hanya dalam tataran penulisan dan diskusi namun juga dalam pelaksanaan dan audit pertanggungjawaban pekerjaan.

Antisipasi  disarankan menggunakan kontrak harga satuan. 

Saturday, April 28, 2012

Pengadaan di BLU


BLU atau Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

Friday, April 27, 2012

KEMUNGKINAN HARUS DIUBAH Standar Dokumen Pengadaan

Untuk menjalankan tugas dalam pengadaan barang dan jasa melalui penyedia,  panitia pengadaan atau kelompok kerja ULP (pokja ULP) tidak perlu bersusah-susah menyusun atau membuat dokumen pengadaan. Pokja ULP dapat menggunakan standar dokumen pengadaan (SDP) atau Standard Bidding Document (SBD).

LKPP  telah menyusun dokumen  SDP yang dapat diunduh di website LKPP   www.lkpp.go.id  atau lebih cepatnya di
http://www.lkpp.go.id/v2/contentlist-detail.php?mid=0029564157&id=9775763951



PENUNJUKAN LANGSUNG Program Jamkesmas


Maaf masih diperbaiki dalam rangka pelelangan umum atau penunjukkan langsung.

Tuesday, April 24, 2012

MUDAH KEJEBLOS DENGAN PENUNJUKAN LANGSUNG


Sudah  banyak pejabat negara dan  kepala daerah yang berurusan  dengan hukum  karena memilih metode pemilihan ini dalam pengadaan barang dan jasa.

Metode pemilihan penunjukkan langsung dapat dilakukan sesuai Perpres 54 tahun 2010 :
a.    Sesuai pasal 38 karena  alasan keadaan tertentu; dan/atau khusus
b.    Setelah pelelangan ulang/seleksi ulang yang memasukkan  penawaran hanya satu penyedia

Saturday, April 21, 2012

PENGADAAN ALAT KESEHATAN (alkes) (Spesifikasi – 1)


Seringkali dapat pertanyaan bagaimana menyusun spesifikasi barang yang sifatnya tidak biasa seperti bagaimana menyusun  keramba plastik untuk pelihara ikan di laut, kemudian mengenai alkes atau alat kesehatan . Bila djiawab secara dasar hukum dan teori teks book, selalu tidak memuaskan. Jadi yang diperlukan kita tidak hanya  dasar hukum dan teori teks book tetapi menjelajah dari berbagai sisi tentang barang tersebut dan bertanya kepada yang telah ahli dan berpengalaman.

Friday, April 20, 2012

Pengadaan listrik untuk desa terpencil. (Swakelola -1)


Indonesia sudah merdeka berapa tahun ? Yang belum terfasilitasi infrastruktur banyak yang merasa belum merdeka. Termasuk untuk adanya listrik, walaupun Dahlan Iskan sudah pernah tangani listrik.  Jangankan yang di pelosok, orang  kota saja sering mumet gara-gara listrik byarpet. Sebaliknya, warga Dusun Sukamarga, Suoh, Lampung Barat, tetap tersenyum dengan listrik kincir air karya Mang Emed.
Untuk membuat satu kincir air mini membutuhkan dana sekitar Rp16 juta. Kincir air dengan kapasitas dinamo 3.000 watt itu didistribusikan untuk 5—6 rumah. Bisa digunakan untuk menghidupkan lampu, komputer, dan televisi.

Untuk biaya pemeliharaan kincir, warga mambayar iuran setiap bulan untuk satu lampu Rp30 ribu, kalau untuk televisi Rp100 ribu/bulan.


Pengadaan Bandwidth


Generasi di atas kita dulu, mempunyai koleksi lengkap Ensilokpedia lengkap Americana atau Britannica maka dianggap orang hebat atau setidaknya intelek.  Buku ensilokpedia dirawat dan tempatkan pada rak yang terhormat.  Pada saat ini  telah berubah paradigmanya, hanya dengan mengklik semua informasi yang jumlahnya jutaan kali dari ensilokpedia akan terpampang di depan kita. Sekarang Wikipedia menggantikan ensilokpedia. Maka waktunya kita berpikir melampui kebiasaan, keluar dari kotak yang membatasi kita (Agus Prabowo Deputi PPSDM LKPP)

Informasi yang jumlahnya bagai samudera ilmu, adalah kewajiban kita untuk kita berikan kepada masyarakat. Dibuat titik-titik bebas atau hot spot agar para pelajar tidak ketinggalan informasi dan komunikasi. Bila anggaran terbatas  minimal dapat diadakan pengadaan untuk instansi kita,  agar pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan profesional. Diantaranya dapat digunakan untuk layanan pengadaan secara eprocurement.


Tuesday, April 17, 2012

VENDOR MANAJEMEN


Saat ini  LPSE Kemenkeu sedang mengembangkan sistem aplikasi vendor manajemen

Tujuan dari pengembangan vendor manajemen adalah mempertajam fungsi e-procurement sebagai tool proses PBJ  pemerintah sehingga proses PBJ dapat lebih efisien, transparan dan akuntabel dengan mengelola para penyedia barang/jasa. 

Pengadaan dapat dipandang sebagai sebuah pasar dan LPSE berperan sebagi regulator dan fasilitator dari pasar ini.
manajemen vendor akan me-manage "pasar pengadaan dari sisi penjual" (namun kita juga berharap dapat mengembangkan "agency management system" yang mengelola "pasar dari sisi pembeli" termasuk link dengan sistem penganggaran, perbendaharaan, manajemen kontrak, manajemen aset dan pelaporan).


TKDN dan PREFERENSI HARGA


Sampai saat ini pemahaman mayoritas dari kita belum clear mengenai TKDN.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 97 ayat (2) bahwa Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan  nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. 


Monday, April 16, 2012

HITUNGAN WAKTU SANGGAH PELELANGAN UMUM / SELEKSI UMUM

Sanggah dalam masa prakulaifikasi ada 5 hari kerja.

Sanggah dakam masa pascakualifikasi atau masa memasukkan penawaran sebagai berikut :
1. Sanggahan =  5 hari kerja setelah pengumuman pemenang
2. Jawaban sanggahan = 5 hari kerja setelah sanggahan diterima
3. Sanggahan Banding =  5 hari kerja setelah Janwaban Sanggahan diterima
4.  Jawaban Sanggah Banding =  15 hari kerja setelah sanggahan banding diterima

Jadi kalau ada sanggah menyanggah diperlukan waktu 30 hari kerja. Tentunya hari kalender bisa lebih lama.

Bagaimana bila menggunakan Eproc-LPSE,  jadi berapa hari ?

Mengenai waktu sanggah lebih lanjut silahkan klik di
http://www.mudjisantosa.net/2013/09/waktu-sanggah.html

Jumlah Sumber HPS (HPS -4)

Dalam membuat HPS, sesuai dengan  uraian di HPS-3 bisa dibuat dari rata-rata atau harga tertinggi.. Selanjutnya berapa jumlah data yang diperlukan dalam pembuatn HPS ?

Jumlah sumber data untuk data survei HPS tidak disebut dalam Perpres 54, kecuali di Pengadaan Langsung..
Di Perpres 54 Pasal 57 untuk pengadaan langsung  dilakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari dua Penyedia, atau  mencari informasi barang dan harga melalui media  elektronik maupun non-elektronik 

Untuk pelelangan, berapa yang diperlukan, jawabnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan pelelangan yaitu minimal bisa diikuti oleh tiga penyedia. Dengan demikian sumber data HPS diperlukan adalah minimal dari tiga sumber data.



PENGADAAN MAKAN MINUM UNTUK PEGAWAI


Sebelum pelaksanaan kegiatan, kita harus melakukan identifikasi kegiatan. Identifikasi untuk memperkirakan kegiatan makan minum yang sifatnya rutin dan kegiatan makan minum yang sifatnya tidak rutin. Identifikasi direalisasikan dalam Rencana Umum Pengadaan, dalam RUP dicantumkan  untuk kegiatan yang bersifat pelelangan atau yang bersifat pengadaan langsung. Misal ada anggaran makan minum Rp. 280  juta terdiri Rp. 160 juta dengan pelelangan dan Rp. 120 juta dengan pengadaan langsung (catatan karena jamuan makan minum tidak rutin)
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 36 ayat (1), dinyatakan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi;
Pengadaan konsumsi bernilai diatas Rp100.000.000,00 dan sifatnya rutin seperti makan minum para pegawai dilakukan dengan pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikasi;
Bila kita melaksanakan pelelangan umum/sederhana dengan pascakualifikas dapat mencantumkan jenis-jenis menu dan penyajian yang diinginkan dalam Dokumen Pengadaan. Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Harga Satuan mengingat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayarannya sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan; 
Contoh memperkirakan nilai kontrak, ketemu harga satuan Rp.  15.000, pegawai 40 orang, pelaksanaan 250 hari kerja.
15.000 x 40 x 250 = Rp. 150 juta (Nilai kontrak).
Dibulan  Februari terlaksana   18 hari kerja x 40 orang x Rp. 15.000  maka dibulan Februari dibayar Rp. 10.800.000.
Sedangkan untuk pengadaan konsumsi yang sifatnya tidak rutin seperti jamuan makan untuk acara tertentu, dapat dilakukan dengan pengadaan langsung.

Bila semua pegawai sudah mendapat uang makan, maka tidak perlu diadakan lagi pengadaan makan minum untuk  pegawai. 


Selanjutnya kegiatan makan minum dapat diadakan untuk acara yang melibatkan tamu / undangan  dari luar instansi kita.

Sunday, April 15, 2012

Metode Evaluasi Pagu Anggaran. (Jasa Konsultansi -1)

Dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi / jasa lainnya maka HPS menjadi batas penawaran harga, yang menawar di atas tersebut digugurkan. Sedangkan untuk pekerjaan jasa konsultansi, para penyedia boleh menawar diatas HPS, asal masih s.d. batasan anggaran. namun untuk pekerjaan dengan metode evaluasi pagu anggaran. Maka HPSnya tidak boleh dilampui.

Berdasar Perka 14 tahun 2012  untuk seleksi sederhana, Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran biaya terkoreksinya sama dengan atau lebih kecil dari nilai pagu anggaran
 
Penawaran penyedia jasa konsultansi tidak boleh melebihi HPS untuk pemilihan penyedia yang menggunakan metoda evaluasi pagu anggaran. Namun mengingat metoda evaluasi pagu anggaran bertujuan memaksimumkan penggunaan anggaran, maka pada umumnya HPS tersebut sama dengan pagu anggaran. Sedangkan untuk metoda evaluasi lainnya, penawaran peserta lelang jasa konsultansi dapat melebihi HPS yang ditetapkan, sepanjang hasil negosiasi tidak melebihi pagu anggaran. Dengan demikian perjanjian kerja sama yang ditanda tangani tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia.

Mengacu pada Pasal 49 ayat (4) bahwa metode evaluasi berdasarkan pagu anggaran digunakan untuk pekerjaan yang : Sudah ada aturan yang mengatur (standar), dapat dirinci dengan tepat atau anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Dalam hal pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung dengan pagu yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka dapat digunakan metode evaluasi pagu anggaran mengingat telah memenuhi kriteria tersebut. Namun bila pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan sederhana dan standar, dapat digunakan metode evaluasi biaya terendah.

Sedangkan 
Seleksi umum sbb :
"Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi pagu anggaran tidak mengugurkan penawaran sebelum diakukan negosiasi biaya."

Harga Pabrikan, Agen/Distributor dan Pengecer dalam membuat HPS (HPS-3)


Sering dalam membuat HPS, kita kesulitan menentukan  harga yang diambil  dari level  penyedia yang mana? 
Perpres 54 tahun 2010 dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan “Nilai paket pekerjaan Pengadaan  Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.”

Berdasar hal tersebut untuk pengadaan dengan nilai s.d. Rp. 2.5 miliar untuk usaha kecil.

Contoh ada pengadaan barang senilai Rp. 400 juta.

Bagaimana mencari harga HPS nya ? Untuk pengadaan dengan nilai sebesar ini diperuntukkan bagi usaha kecil, sehingga para peserta pelelangan adalah usaha kecil.  

Penyedia usaha kecil adalah para pengecer atau untuk beberapa hal adalah distributor atau agen.

Sekarang kita cermati informasi harga dari berbagai level.

1.    Harga Pabrikan.

Ada beberapa hal kemungkinan yang dapat dijelaskan mengenai harga pabrikan.
-       Untuk pengadaan dengan nilai sebesar itu, mungkin pabrikan tidak berminat.
-    Harga di pabrikan mungkin lebih mahal daripada harga distributor/agennya. Pertimbangan ini untuk menjaga jaringan distributor/agen atau skala yang kita beli masih kecil dan hanya sekali ini saja.
-       Pabrikan akan berminat bilamana pabrikan tidak mempunyai jaringan distributor atau agen.
-   Harga Pabrikan bisa lebih murah daripada distributor atau agennya, tetapi ada kemungkinan pabrikan tidak menjadi penyedia karena yang diberi hak menjual adalah distributor atau agennya.

Untuk peserta pelelangan dengan informasi harga dari pabrikan maka informasi harga ini dapat ditambahkan keuntungan mengingat pesertanya nanti adalah usaha kecil yang perlu mengambil keuntungan. Masalahnya untuk hal-hal tertentu, ada  harga dari pabrikan bisa lebih mahal. Kalau begini ya diambil saja harga distributor/pengecer.

2.    Harga Distributor dan Agen
Dalam pembelian skala besar maka sangat dianjurkan kepada distributor atau agen. Namun dalam hal pembatasan nilai s.d. Rp. 2.5 miliar maka yang dapat ikut adalah usaha kecil.  Kebanyakan distributor adalah usaha non kecil.
Saat dapat diperoleh dari harga distributor, sedangkan peserta pelelangan kita adalah usaha kecil (penyedia) maka harga dari distributor dapat ditambahkan keuntungan dalam pembuatan HPS

3.    Harga Pengecer

Harga Pengecer adalah harga yang mendekati harga pasar, lebih baik lagi harga dari para pembeli atau yang telah menggunakan barang.jasa ini.. Perlu diperhatikan harga pengecer umumnya sudah mengandung keuntungan. Kejadian yang sering berlaku adalah adanya penambahan keuntungan dari survey harga  pengecer.
Pertanyaan yang sering dikemukakan, darimana keuntungan penyedia jika tidak ditambahkan keuntungan.
Penyedia tentu lebih paham saluran distribusi barang, tahu mencari jalan memperoleh harga dari distributor.  Dengan demikian tidak diperlukan pencantuman keuntungan di HPS bila informasi harga diperoleh dari harga para pengecer.  

Untuk barang/jasa yang jarang ditransaksikan penambahan keuntungan dapat dicantumkan,mengingat skala yang kita adakan lebih banyak dari barang/jasa yang telah ada, jadi harus diupayakan lebih oleh penyedia agar barang/jasa tersebut dapat diadakan.

Kesimpulan umum dalam pembuatan HPS dengan batasan peserta pelelangan adalah usaha kecil maka harga dari para pabrikan/distributor/agen dapat ditambahkan keuntungan agar penyedia usaha kecil dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan pengadan. Sedangkan informasi harga dari pengecer ATAU PEMBELI maka tidak diperlukan penambahan keuntungan. Ini kesimpulan  umum, untuk kondisi tertentu dan kasus-kasus tertentu akan berbeda.

Atau pembaca ada yang bisa memberi masukan atau koreksi.
Silahkan. Terimakasih atas perhatiannya.

Saturday, April 14, 2012

DUKUNGAN KEUANGAN dalam pekerjaan konstruksi


DUKUNGAN KEUANGAN

Bila kita mencari rujukan mengenai dukungan bank, maka tidak ditemukan dalam Batang Tubuh Perpres 54 tahun 2010 dan di Penjelasannya.

Friday, April 13, 2012

Harga Rata-rata dalam HPS ? ( HPS-2)

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa menyusun HPS dari harga rata-rata survei.

Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menganalisa dari metode evaluasi yang akan digunakan dalam mengevaluasi penawaran.

Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya ada tiga metode evaluasi yaitu :
a. sistem gugur;
b. sistem nilai; dan
c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.

(Disini saya sering ditegur peserta pelatihan ditanya HPS, kok njelasin metode evaluasi).

HPS DI METODE EVALUASI SISTEM GUGUR
Bila yang digunakan metode evaluasi sistem gugur maka HPS menggunakan harga rata-rata.
namun bila penyedianya hanya beberapa, tentu akan mengarah ke penyedia tertentu.

Contoh survei harga kepada empat sumber dan kemungkinan empat sumber ini menjadi peserta pelelangan.
Harga dari A  Rp. 575 juta
Harga dari B  Rp. 525 Juta
Harga dari C  Rp. 550 juta
Harga dari D  Rp. 400 juta

Bila dirata-ratakan Rp.. 2.050 juta /4 maka HPS nya adalah  Rp. 512.5 juta. Bila dilaksanakan pelelangan maka   yang bisa memenuhi adalah  hanya penyedia D.

Yang lulus evaluasi hanya dua penyedia. Pelelangan gagal karena tidak menghasilkan minimal 3 penyedia, kemudian diulang maka yang memasukkan dokumen hanya D, maka penunjukan langsung dilakukan ke D.

Perawatan Mobil Dinas

Perawatan dan penggantian spare part peralatan dalam kegiatan pemeliharaan, maka penggantian spare part asli tersebut dapat dilakukan dengan penunjukan langsung kepada agen tunggal pemegang merk (pasal 38 ayat (4) huruf d).

Mengingat kekhususan perawatan dan penggantian spare part peralatan/kendaraan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pemeliharaan, maka penyedia jasa yang dipilih untuk perbaikan kendaraan berikut penggantian spare part asli dilakukan dengan penunjukan langsung kepada bengkel resmi/agen tunggal yang khusus menangani merek peralatan/kendaraan dinas yang akan dirawat/diperbaiki, karena pekerjaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh penyedia jasa tunggal. Penunjukan langsung tersebut agar disertai dengan negosiasi teknis dan harga.


Pelelangan untuk perawatan mobil dinas dilakukan bila dapat diidentifikasi mengenai  yang diperlukan dalam perawatan /perbaikan  dari beberapa mobil dinas (atau satu mobil saja bila perawatan nilainya diatas Rp. 200 juta) dan penyedia yang mampu mengerjakan banyak, para penyedia tersebut memiliki harga penawaran yang bervariasi.(pemilihan penyedia menggunakan ketentuan sebagaimana Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 36 ayat 1)


Namun bila nilainya s.d. 200 juta dapat juga dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

Untuk kerusakan atau perbaikan yang tidak dapat diidentifikasi secara berkala dapat dilakukan dengan .  pengadaan langsung,. Pengadaan langsung ini bisa berkali-kali untuk berbagai pemeliharaan atau perbaikan meskipun pagu anggarannya diatas Rp. 200 juta. Pengadaan langsung dilakukan dengan satu  penyedia yang memenuhi dengan mengacu kepada harga pasar.

Harga Perkiraan Sendiri dan Standar Satuan Harga Pemda (HPS - 1 )


Berdasar Pasal 66 Perpres 54 tahun 2010.  disebutkan antara lain :
HPS disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat,
yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan.

Thursday, April 12, 2012

Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak wajib bersertifikat


1.      Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 8 ayat (1) huruf c dinyatakan bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat komitmen (PPK). Menurut Pasal 12 ayat (1), PPK merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa (Pasal 12 ayat (2) g.). PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012 (Pasal 127 huruf c.);
2.      Mengacu pada uraian di atas, PA/KPA wajib menetapkan PPK. Dalam hal tidak ada SDM yang memenuhi persyaratan sebagai PPK pada suatu SKPD, maka PA/KPA:
a.    Meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian untuk mencari dan mendistribusikan pejabat/staf dari SKPD lain yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK pada SKPD yang tidak ada atau kekurangan SDM tersebut; atau
b.    Dalam hal tidak dapat dilakukan seperti huruf a di atas, maka PA/KPA melakukan sendiri tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan (UU No.1 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (2) huruf b. dan Pasal 17 ayat (2)). Dengan demikian PA/KPA tersebut tidak wajib bersertifikat;
3.      Personil yang dapat diangkat sebagai PPK adalah personil yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 12. Dengan demikian, personil yang akan diangkat sebagai PPK tidak harus berasal dari pejabat struktural;
4.      Disarankan agar pejabat/staf di Instansi yang belum mempunyai  pegawai yang bersertifikat pengadaan barang jasa untik mengikuti ujian sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah atau ujian sertifikat berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Bina Sertifikasi Profesi, Deputi Bidang PPSDM. Informasi lebih lanjut mengenai ujian sertifikasi dapat dilihat pada situs www.lkpp.go.id.
5.      Disarankan pula PA/KPA dapat mendelegasikan kepada pejabat/staf untuk melaksanakan fungsi PPK, mengingat beban kerja untuk PPK cukup banyak. PA/KPA selanjutnya agar melaksanakan fungsi administrasi, manajerial, check and balance terhadap pelaksanaan tugas pejabat /staf dibawahnya. 



PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENGGUNAKAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI


 A.    Konstribusi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri pada APBN
Penggunaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) tidak dominan lagi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Namun demikian, jumlahnya cukup signifikan yaitu sekitar Rp.45.000.000.000.000,00- (empat puluh lima triliun rupiah) (APBN 2012) atau sekitar 3,14% dari anggaran pengeluaran yang sekitar Rp.1.450.000.000.000.000,00- (seribu empat ratus lima puluh lima triliun rupiah).

B.    Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai oleh PHLN tetap berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sesuai dengan ruang lingkup yang dijelaskan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. 

Demikian juga pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini. Dengan demikian, untuk Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya dari PHLN harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. 

Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan (pasal (4)). Pada penjelasan pasal (4) tersebut dijelaskan bahwa dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku. 

Mengacu kepada pasal (4) beserta penjelasannya diatas, maka perbedaan yang yang tidak prinsipil yang perlu disepakati dalam perjanjian, diluar itu pengadaan dengan PLHN harus berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

C.    Beberapa hal yang harus dicermati dalam penggunaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri
Penggunaan PHLN untuk belanja Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Instansi lainnya (KLDI) dapat dilakukan bilamana memberikan manfaat dan benefit langsung untuk masyarakat. Dalam hal ini perlu dicermati hasil dan kegiatan yang dibiayai dari PHLN harus menjadi milik Pemerintah Indonesia bukan menjadi milik negara/lembaga donor. Bilamana ada ketentuan dan persyaratan dalam pemberian PHLN tersebut memberatkan Negara Indonesia dan bertentangan dengan ketentuan dan prinsip-prinsip pengadaan, maka sebaiknya PHLN tersebut tidak diterima.

Dalam pemberian hibah sering dilakukan pembuatan desain dan peralatan yang tidak sesuai dengan kemampuan Penyedia di Indonesia atau barang-barang yang tidak ada di Indonesia. Padahal paket pekerjaan tersebut bilamana disesuaikan dengan kompetensi Penyedia Indonesia akan banyak dipenuhi oleh Penyedia Indonesia, termasuk spesifikasi barang-barang dapat disesuaikan dengan produk dalam negeri Indonesia dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Negara donor harus menghormati kebijakan umum pemerintah Indonesia termasuk ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, tidak diperkenankan dalam perjanjian hibah atau pinjaman menetapkan persyaratan yang sudah diarahkan sehingga yang dapat memenuhi hanya Penyedia yang berasal dari negara donor.

KLDI penerima PHLN sedapat mungkin memperjuangkan kepentingan Penyedia dan Produk dalam negeri ketika perjanjian tersebut ditandatangani dengan cara membuat paket pengadaan tidak dalam bentuk paket pengadaan yang besar. Disamping itu, KLDI diharapkan tidak tergesa-gesa menandatangani perjanjian PHLN dengan donor sebelum mengkaji dengan benar, bahwa perjanjian PHLN tersebut menguntungkan negara dan masyarakat. Demikian juga dalam membuat tanggapan atas hasil kajian lembaga/negara donor, tidak dibuat dengan tergesa-gesa sehingga merugikan negara dan masyarakat