Dampak HPS tidak dibuat untuk pelelangan

akan ditulis

E Audit untuk inspektorat dan auditor

E - audit sampai dengan versi SPSE Versi 4 dapat dilakukan oleh inspektorat/BPK dan aparat penegak hukum untuk pelelangan / seleksi yang telah selesai. Dalam hal belum selesai maka belum dapat dilakukan akses.

Untuk inspektorat yang berperan dalam membantu sanggah dan atau sanggah banding atau adanya pengaduan, sistem dapat diakses ketika proses lelang /seleksi sudah  selesai. Dengan demikian maka inspektorat dapat meminta bahan dari pokja ULP.

Kerjasama Pembiayaan Swasta ( KPS )

Akan ditulis...

Pengadaan dana desa

Peraturan Kepala LKPP No.13 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan Dana Bansos dan dana Hibah dari APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2012
sebagai pengganti
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 2011

Keterlambatan di akhir tahun untuk pekerjaan APBD

23-11-2013

1. Keterlambatan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa dan/atau kesalahan Pengguna Barang/Jasa berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013, secara umum diatur sbb:

Pembayaran APBN untuk akhir tahun 2013

Pembayaran bukti pembelian, kuitansi, SPK atau kontrak dari dana APBN agar memperhatikan mekanisme pembayaran.
Untuk pembayaran akhir tahun 2013 telah keluar peraturan dirjen perbendaharaan mengenai langkah-langkah akhir tahun 2013 yaitu PER 42/PB/2013

Pengadaan sepeda motor

Daerah kami akan pengadaan sepeda motor
Dealer sesuai katalog LKPP tidak ada, bila beli ke dealer sesuai dealer catalog LKPP dapat dilakukan dari daerah lain dengan ditambah biaya kirim.
Harga dealer tersebut Rp. 13 juta dan biaya kirim Rp. 740 ribu.
Ada dealer di kota kami yang tidak termasuk di catalog LKPP namun harganya Rp. 13,4 juta.

Identifikasi pengadaan

Identifikasi kebutuhan pengadaan dimulai sebelum penyusunan anggaran.
Identifikasi kebutuhan diperluka untuk mencapai pengadaan yang efektif, efisien dan akuntabel.

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN YANG TELAH TERPASANG PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pekerjaan konstruksi membutuhkan tiga parameter/sasaran dalam mencapai tujuan, yaitu:

Buku Kesebelas " Mudah memahami PBJ jilid 5 "

ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA

Proses pelelangan adalah hukum administrasi negara
Proses kontrak adalah hukum perdata
Proses pelelangan dan atau proses kontrak, selama tidak ada pemalsuan, mark up, fiktif, feedback dan kerugian negara maka bukan pidana

Sering kita mendengar istilah P19.
Kalau di Jakarta P19 adalah nama trayek bis kopaja jurusan Tanah Abang - Ragunan
Sedangkan dalam administrasi pidana disebut sebagai Pengembalian Berkas Perkara atas nama...

PESAN BUKU ( 20 buku pengadaan )

Silahkan Pesan ke Ayu 0812 959 65 262

Ada buku-buku sbb :

TIPS MENJAWAB SANGGAH UNTUK POKJA ULP

Penulis

Samudra Gunadharma

FINALISASI RANCANGAN KONTRAK

Rancangan kontrak dibuat oleh PPK sebelum pelelangan/seleksi dilakukan. Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup tersedia dalam dokumen anggaran.

Pelelangan / seleksi 2014 sudah bisa dimulai

Pada tanggal 23 Oktober 2010 DPR telah menyetujui Anggaran yang diusulkan pemerintah dalam bentuk Laporan Panja Belanja Pemerintah Pusat.

Eskalasi harga dalam kontrak konsultan

Penyesuaian harga atau eskalasi harga diberikan untuk kontrak multi years yang lebih dari 12 bulan.

PEKERJAAN APBN BELUM SELESAI DAPATKAH DIBAYAR 100 % ?

Pekerjaan diakhir tahun dapat dibayar 100%, meskipun pekerjaan  belum 100%.

Contoh (misal) pada tanggal 18 Desember 2012 adalah batas pembayaran dan pekerjaan baru selesai 92 % sedangkan kontrak berakhir 31 Desember 2012.

Konsultan Dalam Rapat Persiapan Lapangan (Pre Construction Meeting, PCM )

KONSULTAN bertugas :                

Penjelasan Penyedia Dalam Rapat Persiapan Lapangan (Pre Construction Meeting, PCM )

a.  garis besar rencana kerja pada saat mobilisasi   meliputi :    

Peran PPK dalam Rapat Persiapan Lapangan (Pre Construction Meeting, PCM )

Dilakukan setelah diterbitkannya SPMK

Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri PAN-RB No.77/2012 
tentang  Peraturan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pemerintah  dan angka Kreditnya

Peraturan  Bersama Kepala LKPP dan Kepala BKN 
No. 1 tahun 2013 
No. 14 tahun 2013 
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA

Perpanjangan waktu kontrak karena gangguan alam ?

Beda Bencana alam dengan Gangguan alam ?

Perencanaan dan pengawasan dalam pekerjaan pemeliharaan

Dalam pekerjaan PEMELIHARAAN konstruksi  diperlukan adanya perencanaan dan pengawasan pekerjaan.

Metode kerja yang dikerjakan berbeda dengan di penawaran/kontrak

Dalam  Perpres 54 tahun 2010  tidak ada lagi bahwa penyedia harus menyampaikan analisa harga satuan.

Dalam hal tidak disyaratkan menyampaikan analisa harga satuan maka penyedia bebas menyelesaikan pekerjaan, asal outputnya sudah sesuai dan tidak terlambat.

Pembayaran Total lost ?

Total lost artinya terhadap prestasi yang telah dilakukan tidak dapat dibayar semuanya.
Ini berlakukan ketika menggunakan kontrak lump sum, atau kontrak harga satuan yang tidak dapat digunakan sama sekali.

SUMPAH AHLI Pengadaan Barang dan Jasa

1. Diucapkan pada BAP Penyidikan.

PERANAN AUDITOR DALAM PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

PASAL 183 KUHAP :

UNDANGAN UNTUK INSPEKTORAT

Mohon agar disampaikan kepada inspektorat
Silahkan klik di 
http://www.lkpp.go.id/#/read/2115

Pengadaan jasa hotel untuk kegiatan meeting ( rapat diluar kantor )

Paket meeting di hotel

Menghitung penawaran yang menguntungkan negara dalam beberapa paket pelelangan

Dalam beberapa paket yang dikerjakan bersamaan  suatu pokja ULP menilai berdasar SKP (sisa kemampuan paket), penyedia PT ABC hanya mempunyai sisa kemampuan paket untuk dua pekerjaan. Di antara paket-berikut ini mana yang harus dipilih ?  

Dipilih berdasar yang menguntungkan negara.

Persyaratan ijin usaha dalam pengadaan ( TIDAK HARUS SIUP )

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan antara lain yaitu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata. ( Silahkan lihat pasal 19 ayat 1a)

Anatomi kontrak

Kontrak pengadaan pemerintah dalam hukum perdata (2)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari 4 buku yaitu :
1. buku kesatu tentang Orang
2.  buku kedua tentang Benda
3. buku ketiga tentang perikatan

Kontrak multi years

Kontrak tahun jamak (multi years)  adalah perjanjian atas pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. ( PP 45 tahun 2013)