REKAYASA / PENGATURAN OLEH PENYEDIA UNTUK MEMENANGKAN PELELANGAN

AKAN DITULIS ?

WAN PREATASI, ATAS SPK/KONTRAK, BAGAIMANA PEJABAT PENGADAAN/POKJA ULP

AKAN DITULIS ?

KESALAHAN EVALUASI akan berakibat TIPIKOR ?

Misal ada pengadaan Genset dengan HPS, senilai Rp 940 juta

a.       Penawaran penyedia A. urutan 1 =  Rp. 700 juta

b.      Penawaran penyedia B, urutan 2 =  Rp. 880 juta

c.       Penawaran penyedia C, urutan 3 =  Rp. 893 juta

d.      Penawaran penyedia D, urutan 4 =  Rp. 914 juta

Pokja ULP melakukan ketidak tepatan dalam evaluasi, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Dalam dokumen penawaran ada perbedaan informasi

Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran didalam metode pelaksanaan banyak/volume bahan lebih besar dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ada dalam dokumen penawaran minsalnya pada Daftar Kuantitas banyaknya 0.175 gr, dalam metoda pelaksanaan 0.256 gr. apakah hal tersebut dapat menggugurkan?

Bilamana terdapat perbedaan/ketidaksamaan pernyataan di dalam dokumen penawaran yang sedang dievaluasi, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi kepada penyedia.

Yang tidak boleh adalah adanya penambahan data/dokumen penawaran.

Bila ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Buku pengantar konstruksi

Harga Rp. 80 ribu + ongkir
Tebal buku 365 hlmn, info pemesanan ke hp 087 88 5589 333 by sms

MEMBAHAS SWAKELOLA DENGAN INSTANSI PEMERINTAH LAIN

Buku ini membahas mengenai RUP  dan swakelolla'.

JAKARTA 18 DESEMBER 2014 IAPI

dalam kontrak jasa konsultansi ada pengadaan barang

1. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 22, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemaketan pekerjaan dengan swakelola atau melalui penyedia.

Jasa Konsultansi

Seperti Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi harus memilki SBU sesuai LPJK (yang menjadi wadah). Apakah Jasa Konsultansi pembuatan Web harus memiliki SBU juga, atau cukup SIUP ?

Dan Apabila Perseorangan, Apa kriterianya?
Apakah cukup Ijazah, Pengalaman kerja dan sertifikat lain-lain,  Atau adakah keharusan memiliki Sertifikat Lembaga Resmi Seperti SKT atau SKA dari LPJK?

PERBUATAN MELAWAN HUKUM untuk Perpres 54 tahun 2010 ?

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.

DIDUNIA MANA SAJA PROSEDUR PENGADAAN ADALAH HUKUM ADMINISTRASI

Copy paste dari Zainuddin H.Abdulkadir

Perumusan yang luas dengan memasukkan unsur melawan hukum sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah membuka kemungkinan terjadinya multi interpretasi melalui interpretasi ekstensif. Hal ini ditandai adanya suatu kecenderungan dalam praktek peradilan dimana para praktisi hukum melalui perdebatan dan polemik yang diajukan dalam requesitoir, pledoi maupun putusan pengadilan menginterpretasikan unsur

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. PERPRES 54/2010 seseorang melanggar prosedurnya maka hanya perbuatan melawan hukum administrasi negara saja, jangan dinilai serta merta pidana korupsi, sepanjang tidak ada memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain secara tidak patut dan adanya kerugian negara
2. menghitung kerugian negara harus benar, jangan asal dari bukti beli tapi dari kewajaran harga pasar
3. Perpres 54/2010 apakah termasuk peraturan perundang-undangan ?

CONTOH FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

Kertas Kerja Evaluasi Penawaran

Silahkan klik FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

PPN jasa konsultan konstruksi

maaf pak numpang tanya, kalo untuk jasa konsultansi konstruksi di kenakan PPN apa tidak? terima kasih

kalo konsultan badan usaha ya...kalo konsultan perorangan tidak

selanjutnya kalau ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

di Bandung tanggal 25 November 2014 mengenai PENGADAAN DANA DESA

MEMBUAT JADWAL LELANG VERSI SPSE

Silahkan klik ==> JADWAL PELELANGAN SEDERHANA 

Telah hadir buku sederhana tentang konstruksi

yang berminat buku ini bisa sms ke  087 88 55 89 333
Harga Rp. 80.000 + ongkir

pengadaan band with internet di catalog lkpp dibawah kebutuhan paket kami

Kami memerlukan jasa band width internet. Sebesar  430 Mbps
Di katalog LKPP hanya tersedia 200 Mbps.

Bagaimana pengadaan kami untuk hal tersebut ?

PEDOMAN PENYUSUNAN APBD 2015

KEPMENDAGRI 37 Tahun 2014
Lampiran Kepmendagri 37  tahun 2014

DI BANDUNG MEMBAHAS DANA DESA

GRATIS UNTUK ANGGOTA IAPI

PEDOMAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Terlampir adalah pedoman pembayaran prestasi pekerjaan di akhir tahun 2014  untuk dana APBN 2014 untuk Kementerian/Lembaga

Per 37 / PB / 2014 

Bagaimana untuk dana APBD ? Mungkin perlu dibuat aturannya

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Peraturan Kepala LKPP No. 13 tahun 2011 mengenai
PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

MEMBUAT PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI PENGADAAN DANA DESA

Contoh silahkan diklik Format Peraturan.

Selanjutnya aturan mengenai Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :

1. Permendagri No. 1 tahun 2014
2. Lampiran I
3. Lampiran II
4. Lampiran III

PERATURAN KEPALA LKPP mengenai pengadaan dana desa.

Selanjutnya yang berminat dapat mendaftar dalam acara

BUKU PENGANTAR PENGADAAN DAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI

Buku untuk pengadaan dan kontrak, dari dana APBN / APBD 

Harga buku Rp. 80.000 + ongkir
Bagi yang ingin memesan buku desa dapat sms ke ke Latansa 087 88 55 89 333

BUKU KUMPULAN PERATURAN DESA

Buku ini akan dibagikan di Bandung tanggal 25 Nop 2014
Yang berminat dapat mengikuti acara Bimtek Dana Desa tersebut
silahkan klik di
http://www.mudjisantosa.net/2014/11/membahas-dana-desa-di-bandung.html

Bagi yang ingin memesan buku desa dapat sms ke ke Latansa 087 88 55 89 333
Harga buku Rp. 50rb + ongkir

PEMBERI DUKUNGAN DAN PENERIMA DUKUNGAN IKUT DALAM PAKET YANG SAMA

Mensyaratkan adanya dukungan, harus dipikirkan urgensinya ( perlunya), jangan-jangan tidak perlu ?

Bila diperlukan untuk terjaminnya pekerjaan dan atau kepastian adanya barang, maka dapat disyaratkan.

Back date / tanggal mundur

Kegiatan pelaksanaan pentas seni, telah ada namun anggarannya perlu direvisi. Revisi dilakukan dengan APBD perubahannya diawal Nopember 2014.

MOU SWAKELOLA dengan INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA ( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN )

Terlampir contoh format  MOU / Nota Kesepahaman dalam rangka swakelola dengan instansi pemerintah lainnya.

MEMBAHAS DANA DESA DI BANDUNG

BAGAIMANA HPS ALAT KESEHATAN ?

1. Pengadaan alat kesehatan, dalam hal ada di catalog LKPP, maka agar dilakukan dengan catalog tersebut dengan memilih barang yang diperlukan dan selanjutnya dilakukan negosiasi harga.

2. Dalam hal tidak ada di catalog, dan dilakukan dengan pelelangan, maka membuat HPS sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 66 pada ayat 6 bahwa  HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara dan pada ayat 7 bahwa menyusun HPS agar dibuat secara profesional dengan memperhatikan harga pasar.

Peran brosur dalam pengadaan barang.

1.  Akankah menggugurkan rekanan karena brosurnya kurang jelas/kabur sedangkan pendukungnya adalah sama dengan pemenang yang harga tawarannya lebih tinggi ?

PELATIHAN PBJ TINGKAT DASAR DI PADANG

Tidak kena PPN telah dipotong PPN

Suatu kontrak sebesar  Rp. 1.650.000.000

Termasuk PPN sebesar 10%, yaitu Rp. 150.000.000

Kontrak bersih Rp. 1.500.000.000

Pekerjaan selesai dan dibayar lunas.

Ternyata untuk pengadaan ini, tidak dikenakan PPN ?

Apakah PPN dapat diminta menjadi milik penyedia (perusahaan).

Bimtek dana desa di Bandung terbuka untuk umum

Petunjuk Teknis Pengadaan setelah Perpres pengadaan

Ada beberapa petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan antara lain, Peraturan Kepala LKPP (Perka)  :

a. Perka LKPP No. 14 tahun 2012
b. Perka LKPP No. 18 tahun 2012

sangsi tidak hadir pada tahap pembuktian kualifikasi

Apa sangsi terhadap perusahaan yang tidak hadir pada tahap pembuktian kualifikasi.

CONTOH FORM BERITA ACARA EVALUASI, PENETAPAN , DAN PENGUMUMAN PEMENANG

Silahkan klik  berikut ini :

1. Berita acara  evaluasi
2. berita acara hasil evaluasi
3. berita acara penetapan dan berita acara pengumuman

Peran konsultan pengawas dalam pemutusan pekerjaan konstruksi

Kami punya permasalahan sebagai berikut (Lelang Konstruksi) :

1. Sudah ada kontrak dengan penyedia ,berakhirnya kontrak di tgl 26 November 2014

Peran konsultan perencana

Kami punya permasalahan sebagai berikut (Lelang Konstruksi) :

1. Sudah ada kontrak dengan penyedia ,berakhirnya kontrak di tgl 26 November 2014