Friday, June 27, 2014

Thursday, June 26, 2014

Dosen PNS sebagai tenaga konsultan

Apakah tenaga ahli dalam pekerjaan konsultan diperbolehkan dari dosen PNS ?
Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (3) perpres nomor 70 tahun 2012, maka Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

daftar hitam untuk suatu daerah akan menjadi berlaku nasional

Apabila PT. RRR tidak terdapat dalam Link Daftar Hitam INAPROC tetapi black listnya hanya terdapat dalam SK Bupati XXX, apakah black list ini berlaku di seluruh K/L/D/I di seluruh Indonesia atau di Kabupaten XXX saja ?

BUKU PERPRES 54 35 70 ( konsolidasi )

Harga  Rp. 50.000

PENAWARAN PENYEDIA TIDAK MENYAMPAIKAN SELURUH ITEM

Pada sebuah pengadaan Pekerjaan X (Lelang Ulang) dengan HPS 2 miliar, ada 1 perusahaan yang memasukan penawaran untuk pekerjaan tersebut dengan harga penawaran (sebelum koreksi) Rp. 1.8 Miliar.

KESALAHAN PENAWARAN UNTUK PERHITUNGAN DI ANALISA HARGA SATUAN



Perpres 54 tahun 2010  dan perubahannya tidak mensyaratkan adanya Analisa Harga Satuan yang harus disampaikan oleh penyedia. Tidak ada analisa harga satuan tidak menggugurkan penawaran.
Tetapi sering dalam dokumen pengadaan jasa konstruksi, dalam dokumen pengadaan diminta penyedia untuk menyampaikan ANALISA HARGA SATUAN.   

Wednesday, June 25, 2014

PEKERJAAN KONSULTAN PERENCANA DI SWAKELOLA KAN

Mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas dalam tahun anggaran ini, untuk pekerjaan pembangunan Aula Mahasiswa, apakah diperbolehkan untuk pekerjaan konsultan perencana senilai Rp. 107 juta dilakukan secara swakelola dengan instansi pemerintah lain seperti dinas PU atau kemen PU atau Fak teknik perguruang tinggi ? 

Sunday, June 22, 2014

KPA menjadi anggota pokja di dana bukan DPA/DIPA nya ( pertentangan kepentingan )

KPA (pak Surya)  di dinas Perhubungan, dapatkah menjadi anggota pokja untuk paket-paket di luar dinas perhubungan ?


Sedang kontrak ternyata kena daftar hitam



Pekerjaan dengan PT ABC sedang dilakukan kemudian diketahui PT ABC dikenakan daftar hitam.
Kontrak dilakukan pada 1 Agustus 2013 s.d. 30 Nopember 2013.
Pada tanggal 30 September 2013 PT ABC diketahui dikenakan daftar hitam.
Apakah kontrak diputus atau diteruskan ?

undangan pembuktian kualifikasi pasa spse


Pada saat Pembuktian Kualifikasi, kami mengundang Penyedia yang memenuhi syarat untuk melakukan pembuktian kualifikasi dengan Memasukkan Undangan melalui Portal LPSE.
Yang ingin kami tanyakan :

Saturday, June 21, 2014

Pelatihan Pengadaan di Perwakilan Dagang RI di Taiwan


PENGENDALIAN KONTRAK SEJAK AWAL

Apakah bisa pokja menggugurkan penawaran CV.Abc  ketika pada proses lelang POKJA Mendapat Surat pemutusan kontrak terhadap CV. ABC  karena telah melakukan wanprestasi yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.

Bukti perikatan dalam sistem E-Purchasing

Apakah bukti perikatan untuk pengadaan senilai dibawah Rp 50 juta yang dilakukan secara E-purchasing ?

Thursday, June 19, 2014

Pengadaan untuk KONI ( Komite Olahraga Nasional Indonesia )


Dalam hal KONI direncanakan akan mendapatkan barang dari suatu satuan kerja pemerintah , maka pengadaan barang di satuan kerja pemerintah dilakukan  berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah (tidak dilakukan sebagai swakelola kepada kelompok masyarakat).

Tuesday, June 17, 2014

INDIKASI PERSEKONGKOLAN



Dalam pasal 83 disebutkan bahwa  ...Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila :

SBU (sertifikat badan usaha ) dalam KSO (kerjasama operasi)


Bila Leadfirm (penyedia yang memimpin KSO) memenuhi syarat semua SBU yang dipersyaratkan, tetapi untuk anggota KSO hanya 1 SBU yg sesuai
Apakah perusahaan yg melakukan KSO tersebut bisa lulus kualifikasi

Masalah Proses pengadaan diselesaikan ke PTUN

Kami sebagai penyedia meminta saran, langkah hukum apa yang bisa kami lakukan untuk mendapatkan keadilan dalam proses pelelangan? 

Pemaketan alat kesehatan



Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Kesehatan
Terdiri dari 5 Pekerjaan dengan kode rekening pekerjaan masing - masing 

PERLU DITINJAU MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA DARI NILAI PEROLEHANNYA


Anggaran untuk suatu paket pengadaan genset adalah sebesar Rp. 1,4 miliar
Dibuat HPS sebesar Rp. 1.25 miliar
No.
Nama Penyedia
Rp
Rangking
1
PT ABC
980 juta
1
2
PT KKK
995 juta
2
3
PT WWW
1.050 juta
3
4
PT EEE
1.110 juta
4
5
PT XXX
1.140 juta
5

Ada beberapa model kasus :

Friday, June 13, 2014

Paket pengadaan langsung banyak , bagaimana beban kerja pejabat pengadaan

Apakah ada batasan jumlah untuk kegiatan yang bisa dikerjakan oleh Pejabat Pengadaan ?
Maksudnya bukan nilai kegiatannya seperti yang kita ketahui s.d. Rp 200 juta, tetapi jumlah pekerjaannya. Misal hal ini terjadi pada pejabat pengadaan yang memiliki banyak paket pengadaan langsung, bisa terjadi memiliki lebih dari 100 jenis kegiatan dengan kisaran nilai mulai Rp. 5 jt s/d 200 jt.  Baik itu pengadaan barang maupun perencanaan pelaksanaan bahkan pengawasan konstruksi.

Menyatukan paket ( pemaketan )

Apakah Paket Pekerjaan  Pengadaan senilai HPS 2,4 M dapat digabung dengan paket  Pemasangan (Trafo) dengan HPS 1 milyar ini dimaksudkan untuk efisiensi dalam pelelangan dan pekerjaan karena keduanya harus memiliki SLO (sertifikat laik operasi) jika dipisah maka dikhawatirkan biaya SLO butuh lebih besar. 

Thursday, June 12, 2014

Pelatihan Materi Swakelola Kemenag Prov Bangka Belitung


KAPAN MULAI MASA BERLAKU DAFTAR HITAM



Pada tahun Desember 2013, penyedia PT ABR tidak bisa menyelesaikan kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak.
Pada bulan Juni 2014, akan dibuatkan/ditetapkan untuk dikenakan daftar hitam.

Tuesday, June 10, 2014

E purchasing membeli atribut optional

Bagaimana cara  Pokja untuk membeli atribut optional/dump karena pada aplikasi tidak ada tool tambahan untuk pembelian atribut optional/dump yang dimaksud ?

penyebab terjadinya pelelangan gagal

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 Bab VII Bagian B.9.b.1). PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain:

Monday, June 9, 2014

spesifikasi di kontrak tidak diproduksi lagi

Dalam hal barang yang ditawarkan sudah tidak diproduksi dan tidak beredar lagi dipasaran (discontinued), maka barang dimaksud dapat digantikan dengan barang lain. 

Sunday, June 8, 2014

Saturday, June 7, 2014

Masih ada jaminan yang tidak unconditional

Kami sekarang awal Juni 2014 sedang evaluasi dokumen. Kalau Jaminan penawaran yang mencantumkan aturan SE OJK No. SE-04/NB/2013 tgl 18 Sep 2013, tapi juga mencantumkan dapat di cairkan tanpa syarat.. apakah memenuhi syarat untuk lulus evaluasi administrasi?.. Mohon pendapat bapak?

Honor dan kegagalan lelang

Apabila pokja ULP telah selesai melaksanakan pelelangan, tetapi pelelangan tersebut gagal disebabkan tidak ada yang lulus. apakah panitia dapat mengambil honor untuk kegiatan pelelangan dimaksud ?
Apabila lelang diulang apakah pada pelelangan ulang tersebut panitia dapat mengambil honor lagi ? mengingat pelelangan dilaksanakan 2 kali ?

Wednesday, June 4, 2014

Pengadaan pengadaan langsung kendaraan pemerintah

Apakah Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang PERKA LKPP tentang Pedoman Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah dilingkungan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya masih berlaku sampai dengan saat ini atau sudah ada penggantinya, terima kasih.

Evaluasi penawaran ...

Pengadaan bibit okulasi karet. PPK meminta 2 (dua) varietas/klon, kuantitas dan harga hanya menulis satu okulasi karet. 
Apakah :
penyedia1. membuat sesuai daftar kuantitas dan harga tidak diuraikan 2 klon tetapi di spesifikasi menawarkan 2 klon. 
penyedia 2 di daftar kuantitas dan harga diuraikan sebanyak 2 klon tetapi jumlah tetap sama yang diinginkan PPK. 

Tuesday, June 3, 2014

MENGIRIMKAN DOKUMEN PENAWARAN LEBIH DARI SATU KALI



Batas pemasukan penawaran adalah tanggal  6 Juni 2014 jam 15.00
Kami telah memasukan penawaran tanggal 2 Juni 2014, melalui LPSE Pemda Prubhan.
Kami ingin merubah sebagian dokumen dan merubah harga penawaran.
Dapatkah kami menyampaikan data penawaran baru ?

Belanja Bantuan Sosial APBN ( DIPA)

Bentuk Belanja Bantuan Sosial
a.    Uang
b.    Barang
c.      Jasa