Tuesday, September 30, 2014

Berapa ideal SKA / SKT yang disyaratkan

Dalam membuat persyaratan SKA/SKT bila semua penyedia mempunyai banyak  tenaga yang ber SKA/SKT yang kita butuhkan, maka hal tersebut tidak masalah.

Dalam hal sedikit perusahaan yang diidentifikasi akan mengikuti pelelangan, maka dapat dibuat kriteria minimal SKA/SKT yang diperlukan dalam penyelesaian pekerjaan.

Kriteria minimal untuk kebutuhan SKA/SKT dapat dilihat dari kriteria  kompetensi suatu SKA/SKT yang diperlukan kemudian berdasar komptensi yang diperlukan seberapa banyak tenaga SKA/SKT yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilelangkan.

Selanjutnya dapat dilihat di Permen PU No 8 tahun 2011 dan lampirannya.

Silahkan juga dibaca ( klik ) di 

Berapa ideal SKA / SKT  yang disyaratkan   ???

Pelatihan kontrak dan HPS

Sunday, September 28, 2014

Penyebutan Merek dalam pelelangan

Kami akan mengadakan pengadaan perlengkapan olahraga untuk acara porprop, permasalahannya adalah pihak PPk mengalami kesulitan dalam menetapkan spesifikasi barang yang akan diadakan.
bolehkah PPK menetapkan spesifikasi dengan menggunakan kata setara selanjutnya disebutkan merk

Data penawaran yang dinilai sebagai data penawaran

Pada saat tahapan pembukaan dokumen penawaran ada empat calon penyedia yang memasukan dokumen penawaran. Setelah dibuka (deskripsikan) melalui aplikasi APENDO semua file penawaran berhasil dideskripsikan dengan hasil file dengan type PDF. Dari empat file penawaran yang sudah dideskripsikan tersebut terdapat dua file penawaran yang tidak bisa dibuka/dibaca melalui program PDF.

Saturday, September 27, 2014

CATATAN ASPEK HUKUM PENGADAAN

Buku ini dapat dipesan ke SMS 087 88 55 89 333 , Harga Rp. 60ribu + ongkir

Friday, September 26, 2014

PEMBUATAN DOKUMEN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI


Standar dokumen pengadaan (SDP) atau Standard Bidding Document (SBD) yang dibuat oleh LKPP adalah berfungsi sebagai acuan dalam pengadaan. Sehingga SDP atau SBD tersebut  dapat diubah, diedit, ditambah, atau dikurang sesuai kebutuhan pelelangan/seleksi.

Perbuatan Melawan Hukum dan Aturan Pengadaan Yang dinamis

akan ditulis ?

Thursday, September 25, 2014

JANGAN SAMPAI PEMBANGUNAN TERHAMBAT KARENA IMPLEMENTASI HUKUM YANG TIDAK TEPAT

PERJUANGAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN

PILIHAN PPK BAGI NEGARANYA


PEMBELAAN AGUS KUNCORO (silahkan klik )



PENGADAAN JASA HOTEL DIBAWAH NILAI RP 200 JUTA

Dilakukan dengan  pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan atau penunjukan langsung oleh ULP ?

Lelang ulang hanya satu yang memasukan penawaran

Perka LKPP 14/2012, BAB III Tatacara Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, huruf b. Tindak Lanjut Pelelangan Gagal, point 4). n). apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari tiga; angka 2 proses pelelangan dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya satu;

KONTRAK PENGADAAN PEMERINTAH ADALAH HUKUM PERDATA

Apa tindakan yang harus dilakukan oleh Pokja/PPK jika dikemudian hari/pasca kontrak menemukan kesalahan yg diakibatan keteledoran dalam melakukan evaluasi penawaran dan akibat kesalahan tersebut menyebabkan calon penyedia yang harusnya gugur malah menjadi pemenang lelang sedangkan kontrak telah ditandatangani dan pekerjaan sudah berlangsung setengah jalan ?

Kontrak Epurchasing

harga dicatalog masih perlu dilakukan negosiasi harga menjadi harga kesepakatan
harga kesepakatan sudah termasuk PPN
harga tersebut menajdi harga kontrak
dengan demikian harga kontrak sudah termasuk PPN.

Wednesday, September 24, 2014

Dukungan dicabut

Pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa khususnya penyedia jasa konstruksi, salah satu prasyarat penyedia pada dokumen pengadaan adanya peralatan utama. dalam pemenuhan syarat ini penyedia bisa dengan memiliki peralatan sendiri atau bisa dengan adanya surat perjanjian sewa alat.

JAWABAN SANGGAHAN BANDING ADALAH HARI KERJA

Rujukan


1. Perpres 54 tahun 20120 Pasal 82 ayat 6

Monday, September 22, 2014

Sekilas catatan UU TIPIKOR

Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Format HPS

Format sederhana HPS pengadaan barang

waktu pelaksanaan kontrak , kurang dari waktu dalam dokumen pengadaan



Pelelangan pekerjaan konstruksi, direncanakan 90 hari, namun karena proses lelang yang memakan waktu, pada saat ini, hanya tersisa waktu s.d akhit tahun anggaran menjadi 80 hari saja.
Bagaimana penyelesaiannya ?

Ongkos kirim di kontrak payung mengenai alkes tidak ada ?



Pengadaan  alat  kesehatan dengan menggunakan katalog LKPP.

Saturday, September 20, 2014

UU 17 tahun 2003 keuangan negara dan kerugian keuangan dalam pengadaan



UU  17 tahun 2003 mengenai KEUANGAN NEGARA
Pasal 1 angka 1
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Buku kumpulan catatan mengenai Aspek Hukum Pengadaan

Harga Rp 60rb + ongkir. yang berminat dapat SMS ke Latansa 0878 8558 9333

Thursday, September 18, 2014

sekilas surat jaminan dan surat dukungan




1. Surat jaminan  untuk pengadaan dibuat oleh bank/perusahaan asuransi/perusahaan penjaminan atas permintaan penyedia yang ikut lelang
2. 

Wednesday, September 17, 2014

Pemalsuan atau kesalahan pengisian dokumen kualifikasi


Kesalahan pengisian form isian kualifikasi sebagai tindakan pemalsuan atau bukan ?

Mengisi form kualifikasi salah, dapat menyebabkan tidak lulus kualifikasi. Bukan sebagai pemalsuan dokumen.  Namun melampirkan data palsu atau menyampaikan dokumen palsu dapat dituntut sebagai tindakan pidana.
Dokumen  palsu yaitu dokumen yang dibuat mirip atau persis seperti dokumen asli, namun tidak memiliki legalitas atau tidak diakui oleh penerbit dokumen tersebut.
Mengenai pemalsuan dalam KUHP ada beberapa pasal antara lain :

Pasal 263 KUHP

KSO ?


Pada proses pemilihan penyedia, terdapat perusahaan yang melakukan KSO, dan yang jadi pertanyaan adalah :
1.  apakah bukti KSO cukup dengan Surat Perjanjian Kemitraan seperti contoh yang tercantum didalam dokumen atau perlu dibuktikan dengan Akte Notaris (di Notariskan) ?


Calon pemenang mengundurkan diri ?

Calon pemenang mengundurkan diri, apakah dilakukan lelang gagal dan evaluasi ulang  atau bisa ditunjuk pemenang berikutnya ?

Dalam hal dalam pengusulannya terdiri dari tiga pemenang yaitu calon pemenang, calon pemenang cadangan 1, calon pemenang cadangan 2, maka ketika mengundurkan diri calon pemenang maka ditunjuk pemenang cadangan 1.

Monday, September 15, 2014

Metode pelaksanaan



Dalam dokumen penawaran sering terjadi Metode pelaksanaan, menjadi faktor yang menggugurkan.

Perubahan Out Put Kegiatan



Pengadaan kendaraan roda 4, untuk operasional mahasiswa (microbus) sebanyak 2 unit, dengan harga per unit sesuai SBU sebesar Rp 300 juta,-
Kami bermaksud untuk mengadakan mobil dimaksud dengan harga yang melebihi SBU, yaitu sebesar Rp 450,- per unit.

Saturday, September 13, 2014

KEABSAHAN SBU ./ SKA / SKTK

Permen PU No NoMOR: 06/SE/M/2014.
TENTANG
KEABSAHAN SERTIFIKAT BADAN USAIIA (SBU / SERTIFIKAT
KEAHLIAN ( SKA  ) DAN SERTIFIKAT KTERAMPII,AN (SKTK)
Silahkan klik di
http://download.lpjkdiy.net/data/surat%20edaran%20PU-keabsahan%20sbuskasktk-2014.pdf

Thursday, September 11, 2014

BUKU CATATAN ASPEK HUKUM PENGADAAN DAN KERUGIAN NEGARA

Sisi lain memandang bahwa pengadaan lebih banyak aspek administrasi negara dan perdata.
Sudah bisa dipesan buku sbb :

Wednesday, September 10, 2014

Penyediaan Bibit bersertifikat dan hak Paten



Apakah pengadaan bibit bersertifikat atau yang memiliki hak paten dapat dilakukan dengan penunjukan langsung ?

Penyedia meminta membuka data penyedia lain



Bisakah penyedia yang melakukan sanggahan meminta kelengkapan dokumen penyedia yang menjadi pemenang lelang ?

SANGGAHAN DILAKUKAN OLEH KONSULTAN HUKUM



Sebagaimana amanat Pasal 81 Perpres 54 tahun 2010, bisakah sanggahan disampaikan oleh kuasa hukum dari penyedia bukan oleh penyedia yang melakukan pelelangan ?

BAGAIMANA PENGGUNAAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)/SBU MENGENAI BIDANG DAN SUBBIDANG



Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil

Monday, September 8, 2014

LKPP Terbitkan Perka Baru Soal Daftar Hitam

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan aturan baru soal daftar hitam. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berlaku mulai 1 September 2014 setelah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

BUKU : Catatan ASPEK HUKUM PENGADAAN dan KERUGIAN NEGARA

Sisi lain memandang bahwa pengadaan lebih banyak aspek administrasi negara dan perdata.
Sudah bisa dipesan buku sbb :

PERGURUAN TINGGI SWASTA SEBAGAI PENERIMA SWAKELOLA



Dapatkah perguruan tinggi swasta sebagai penerima swakelola ?

Saturday, September 6, 2014

Pedoman Pembuktian Kualifikasi



Tulisan Vidi Januardani

Setelah melakukan evaluasi kualifikasi maka panitia harus melakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran II bagian B.1.f angka 1), 2) dan 3) dinyatakan, bahwa Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.

SANKSI PUTUS KONTRAK



Saya sebagai penyedia jalan, tidak selesai mengerjakan pekerjaan pembangunan jalan sesuai waktu kontrak, kemudian diberi perpanjangan waktu sampai dengan 50 hari. Tidak selesai juga.
Selanjutnya kontrak diputus, dikenakan sanksi
a.       Pencairan jaminan pelaksanaan
b.      Melunasi uang muka
c.       Dikenakan daftar hitam
Adakah sanksi lain buat saya dan dimana daftar hitam bisa dilihat ?

KONTRAK LUMP SUM dapat diberikan uang muka ?


Sebelum pelelangan, PPK menyusun dokumen kontrak.
Dalam dokumen kontrak, PPK mengisi perlu tidaknya diberikan uang muka.
Dokumen draft konrak bersama dengan spesifikasi dan HPS diberikan kepada ULP untuk menjadi dokumen pengadaan dalam melakukan pelelangan.

Friday, September 5, 2014

Terkena sanksi pidana



Bagaimana  bila salah satu direktur atau komisaris, terkena sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap ?
Dalam syarat penyedia sesuai pasal 19 ayat 1  k

Persengkokolan

apabila dalam suatu paket pekerjaan penydia A telah gugur di administrasi dan penyedia B memenuhi syarat sampai kualifikasi, ternyata setelah diteliti. terdapat di penyedia A sebagai direktur dan di penyedia B sbg wakil direktur,apakah dapat dikatan afiliasi /persengkokolan. Jika dapat pada tahapan. Evaluasi mana di gugurkan?

Thursday, September 4, 2014

PERATURAN DAFTAR HITAM PENGADAAN

Telah keluar PERKA=Peraturan Kepala
PERATURAN KEPALA LKPP NO. 18 TAHUN 2014
tentang  Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Pasar Terbakar dilakukan penunjukan langsung ?



Pembangunan  pasar/kios  darurat  dilakukan  dengan penunjukan langsung  dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga.

Contoh Pakta Integritas



Pakta Integritas sebaiknya dibuat satu kali saja ketika seseorang menjabat dalam tugas jabatan pengadaan. Bukan setiap kali untuk setiap paket pengadaan.

Wednesday, September 3, 2014

Pengadaan Kapal Penangkap Ikan

Bila pengadaan tersebut direncanakan untuk membeli kapal yang sudah ada maka dilakukan sebagai pengadaan barang. Namun dalam hal pengadaan kapal tersebut, harus dibuat terlebih dahulu, dengan desain yang dibuat oleh konsultan perencana maka dilakukan sebagai pengadaan pekerjaan konstruksi.

Penyebutan merek ?



Kami mohon bantuan dijelaskan mengenai pencantuman merk produk dalam spesifikasi  teknis pada dokumen pengadaan barang untuk Rumah Sakit. Adapun hal ini dimaksudkan untuk mencegah diperolehnya barang yang tidak berkualitas melalui  proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Bagimana penulisan di dokumen pengadaan ?

Tuesday, September 2, 2014