Sunday, November 30, 2014

REKAYASA / PENGATURAN OLEH PENYEDIA UNTUK MEMENANGKAN PELELANGAN

AKAN DITULIS ?

WAN PREATASI, ATAS SPK/KONTRAK, BAGAIMANA PEJABAT PENGADAAN/POKJA ULP

AKAN DITULIS ?

KESALAHAN EVALUASI akan berakibat TIPIKOR ?

Misal ada pengadaan Genset dengan HPS, senilai Rp 940 juta
a.       Penawaran penyedia A. urutan 1 =  Rp. 700 juta
b.      Penawaran penyedia B, urutan 2 =  Rp. 880 juta
c.       Penawaran penyedia C, urutan 3 =  Rp. 893 juta
d.      Penawaran penyedia D, urutan 4 =  Rp. 914 juta

Pokja ULP melakukan ketidak tepatan dalam evaluasi, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut :

Saturday, November 29, 2014

Dalam dokumen penawaran ada perbedaan informasi

Dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran didalam metode pelaksanaan banyak/volume bahan lebih besar dengan Daftar Kuantitas dan Harga yang ada dalam dokumen penawaran minsalnya pada Daftar Kuantitas banyaknya 0.175 gr, dalam metoda pelaksanaan 0.256 gr. apakah hal tersebut dapat menggugurkan?

Bilamana terdapat perbedaan/ketidaksamaan pernyataan di dalam dokumen penawaran yang sedang dievaluasi, Pokja ULP dapat melakukan klarifikasi kepada penyedia.
Yang tidak boleh adalah adanya penambahan data/dokumen penawaran.

Bila ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Buku pengantar konstruksi

Harga Rp. 80 ribu + ongkir
Tebal buku 365 hlmn, info pemesanan ke hp 087 88 5589 333 by sms

Monday, November 24, 2014

dalam kontrak jasa konsultansi ada pengadaan barang

1. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 22, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang dan jasa, melakukan pemaketan pekerjaan dengan swakelola atau melalui penyedia.

Jasa Konsultansi

Seperti Jasa Konsultansi Perencana Konstruksi harus memilki SBU sesuai LPJK (yang menjadi wadah). Apakah Jasa Konsultansi pembuatan Web harus memiliki SBU juga, atau cukup SIUP ?

Dan Apabila Perseorangan, Apa kriterianya?
Apakah cukup Ijazah, Pengalaman kerja dan sertifikat lain-lain,  Atau adakah keharusan memiliki Sertifikat Lembaga Resmi Seperti SKT atau SKA dari LPJK?

Saturday, November 22, 2014

PERBUATAN MELAWAN HUKUM untuk Perpres 54 tahun 2010 ?

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU PTPK) merupakan inti delik (bestanddeel delict) yang harus dibuktikan untuk menyatakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu, penjelasan UU PTPK memberikan pengertian bahwa unsur melawan hukum dalam pasal 2 UU PTPK meliputi pengertian formal dan materiil.

DIDUNIA MANA SAJA PROSEDUR PENGADAAN ADALAH HUKUM ADMINISTRASI

Copy paste dari Zainuddin H.Abdulkadir

Perumusan yang luas dengan memasukkan unsur melawan hukum sebagai sarana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah membuka kemungkinan terjadinya multi interpretasi melalui interpretasi ekstensif. Hal ini ditandai adanya suatu kecenderungan dalam praktek peradilan dimana para praktisi hukum melalui perdebatan dan polemik yang diajukan dalam requesitoir, pledoi maupun putusan pengadilan menginterpretasikan unsur

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. PERPRES 54/2010 seseorang melanggar prosedurnya maka hanya perbuatan melawan hukum administrasi negara saja, jangan dinilai serta merta pidana korupsi, sepanjang tidak ada memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain secara tidak patut dan adanya kerugian negara
2. menghitung kerugian negara harus benar, jangan asal dari bukti beli tapi dari kewajaran harga pasar
3. Perpres 54/2010 apakah termasuk peraturan perundang-undangan ?

CONTOH FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

Kertas Kerja Evaluasi Penawaran

Silahkan klik FORMAT EVALUASI ADMINISTRASI

Wednesday, November 19, 2014

PPN jasa konsultan konstruksi

maaf pak numpang tanya, kalo untuk jasa konsultansi konstruksi di kenakan PPN apa tidak? terima kasih

kalo konsultan badan usaha ya...kalo konsultan perorangan tidak

selanjutnya kalau ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Wednesday, November 12, 2014

GRATIS UNTUK ANGGOTA IAPI


PEDOMAN PEMBAYARAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014

Terlampir adalah pedoman pembayaran prestasi pekerjaan di akhir tahun 2014  untuk dana APBN 2014 untuk Kementerian/Lembaga

Per 37 / PB / 2014 

Bagaimana untuk dana APBD ? Mungkin perlu dibuat aturannya


Sunday, November 9, 2014

Saturday, November 8, 2014

BUKU PENGANTAR PENGADAAN DAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI


Buku untuk pengadaan dan kontrak, dari dana APBN / APBD 


Harga buku Rp. 80.000 + ongkir
Bagi yang ingin memesan buku desa dapat sms ke ke Latansa 087 88 55 89 333

BUKU KUMPULAN PERATURAN DESA

Buku ini akan dibagikan di Bandung tanggal 25 Nop 2014
Yang berminat dapat mengikuti acara Bimtek Dana Desa tersebut
silahkan klik di
http://www.mudjisantosa.net/2014/11/membahas-dana-desa-di-bandung.html

Bagi yang ingin memesan buku desa dapat sms ke ke Latansa 087 88 55 89 333
Harga buku Rp. 50rb + ongkir

PEMBERI DUKUNGAN DAN PENERIMA DUKUNGAN IKUT DALAM PAKET YANG SAMA

Mensyaratkan adanya dukungan, harus dipikirkan urgensinya ( perlunya), jangan-jangan tidak perlu ?

Bila diperlukan untuk terjaminnya pekerjaan dan atau kepastian adanya barang, maka dapat disyaratkan.

Back date / tanggal mundur

Kegiatan pelaksanaan pentas seni, telah ada namun anggarannya perlu direvisi. Revisi dilakukan dengan APBD perubahannya diawal Nopember 2014.

MOU SWAKELOLA dengan INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA ( MEMORANDUM OF UNDERSTANDING / NOTA KESEPAHAMAN )

Terlampir contoh format  MOU / Nota Kesepahaman dalam rangka swakelola dengan instansi pemerintah lainnya.

Thursday, November 6, 2014

BAGAIMANA HPS ALAT KESEHATAN ?

1. Pengadaan alat kesehatan, dalam hal ada di catalog LKPP, maka agar dilakukan dengan catalog tersebut dengan memilih barang yang diperlukan dan selanjutnya dilakukan negosiasi harga.

2. Dalam hal tidak ada di catalog, dan dilakukan dengan pelelangan, maka membuat HPS sebagai berikut :

a. Berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 66 pada ayat 6 bahwa  HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara dan pada ayat 7 bahwa menyusun HPS agar dibuat secara profesional dengan memperhatikan harga pasar.

Peran brosur dalam pengadaan barang.

1.  Akankah menggugurkan rekanan karena brosurnya kurang jelas/kabur sedangkan pendukungnya adalah sama dengan pemenang yang harga tawarannya lebih tinggi ?

Monday, November 3, 2014

Tidak kena PPN telah dipotong PPN

Suatu kontrak sebesar  Rp. 1.650.000.000
Termasuk PPN sebesar 10%, yaitu Rp. 150.000.000
Kontrak bersih Rp. 1.500.000.000
Pekerjaan selesai dan dibayar lunas.
Ternyata untuk pengadaan ini, tidak dikenakan PPN ?
Apakah PPN dapat diminta menjadi milik penyedia (perusahaan).

Saturday, November 1, 2014