PEMUTUSAN KONTRAK DILAKUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa , Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

Perpres 4 tahun 2015 Pasal 93 ayat 3

Dalam pelaksanaan kontrak yang penting adalah pengendalian kontrak sejak awal  sehingga dapat dihindari keterlambatan pekerjaan dan atau pemutusan kontrak.

Dalam hal kontrak diputus dalam masa kontrak, kemudian akan dilnjutkan oleh penyedia lain sebelumya agar mempertimbangkan sebagai berikut :

WACANA PEMBANDING

Di FB di " Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia "

MELAKSANAKAN PERPRES 4 TAHUN 2015

Harus ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk pelelangan berdasar Perpres 4 tahun 2015 yaitu :

SPSE UNTUK PELAKSANAAN PERPRES 4 TAHUN 2015

Pasal 106 dan 109 dengan SPSE V.3.6
Pasal 109A (lelang cepat)  dan E-pengadaan langsung dengan SPSE V.4

NEGOSIASI DALAM EPURCHASING

Silahkan lihat di aplikasinya.
Yang tidak diperlukan negosiasi lagi adalah pengadaan obat dan pengadaan buku.

Sumber di Facebook di  " Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia "

Acara Bertanya Perpres 4 tahun 2015 dan Pelatihan HPS / Kontrak

PILIHAN LELANG CEPAT (2)

Syaratnya spesifikasi standar, yang tidak memerlukan penilaian lagi (sehingga tinggal bersaing dalam harga). Syarat berikut Penyedia telah teregistrasi di SPSE. Tidak kena daftar hitam.

Selanjutnya akan dilakukan pengembangan data base penyedia yang telah melakukan kontrak dengan baik.

Selanjutnya bila ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Anda dapat mengikuti ulasan singkat mengenai Perpres pengadaan ini di  Facebook di

" Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia "

PENYEDIA MELAKUKAN SUB KONTRAK

Kontrak dengan penyedia X, senilai Rp. 1 miliar.

Dikerjakan semua oleh Penyedia Y senilai Rp. 840 juta.

Pekerjaan tidak boleh disubkontrakan, kecuali bila diperbolehkan untuk item-tem tertentu sesuai yang diijinkan / disebut dalam kontrak.

SANGGAH berdasar Perpres 4 tahun 2015

Dalam lelang E-tender untuk prakualifikasi tidak ada sanggah kualifikasi dalam masa prakualifikasi.

Dalam masa penawaran untuk prakualifikasi,  ada masa sanggah, demikian juga untuk pascakualifikasi, ada sanggahan. 

Dalam lelang E-tender tidak ada sanggah banding.

Dalam pilihan lelang cepat, tidak ada sanggah sama sekali, bila ada ketidakpuasan dapat dilakukan pengaduan.

Bila ada pertanyaan mengenai pengadaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

PAJAK DALAM PERPRES 4 TAHUN 2015

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir.
Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan. Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

(Silahkan lihat Perpres 4 tahun 2015, pasal 19)

Dalam hal ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Dalam hal punya waktu silahkan ikuti fanpage di Facebook untuk "IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA"

DAFTAR PENDEK 3-5 PENYEDIA ( Perpres 4 tahun 2015 )

Dalam pelaksanaan E-Tendering untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:
daftar pendek berjumlah 3 sampai 5 penyedia Jasa Konsultansi; dan untuk seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.
Perpres 4 tahun 2015 Pasal 109 ayat 7 e

SESUAI KEBUTUHAN/KEPERLUAN, BUKAN SESUAI KEINGINAN ( Catalog / E-purchasing )

Kami ingin mengadakan alat kesehatan habis pakai seperti spuit, nald, verband, dll. beberapa dari item tersebut ada di e-katalog. akan tetapi kualitas barang yg ada di ekatalog tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang kami butuhkan. Yang ingin kami tanyakan apakah kami boleh membeli barang di luar ekatalog yang sesuai dengan kebutuhan kami ?

PENGADAAN KORAN DAN MAJALAH

Dalam DPA terdapat Belanja Bahan Bacaan sebesar Rp. 320.000.000,- 

Apakah pengadaan ini dapat dipecah menjadi bebrapa paket berikut:

• Pengadaan koran terbitan harian Rp. 120.000.000,-
• pengadaan koran terbitan mingguan Rp. 135.000.000,-
• pengadaan majalah terbitan bulanan Rp. 65.000.000,-

PENGENDALIAN KONTRAK TERHADAP PENYEDIA YANG KINERJANYA DISANGSIKAN

Mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa salah satu syarat bagi penyedia jasa yang akan ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah tidak masuk dalam daftar hitam dan memiliki kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.

Tandatangan kontrak Kontrak TIDAK DIBATASI 14 HARI !

Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan.
Pasal 86 ayat 2a

Namun demikian bila anggaran ada dan tidak masalah maka segeralah diproses tanda tangan kontraknya...

 ikutilah Fanpage di Facebook " Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia "

KEMUDAHAN E-PURCHASING

E-Purchasing dilaksanakan oleh 
- Pejabat Pengadaan/
- PPK atau 
- pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

Perpres 4 tahun 2015 Pasal 110 ayat 5

pengendalian kontrak

Penawaran dengan harga mahal, apakah pasti baik ?
Penawaran dengan harga murah apakah pasti buruk ?
Kuncinya adalah di pengendalian kontrak serta serah terima pekerjaan sesuai spesifikasi dan ketentuan kontrak.

Dalam pilihan penggunaan lelang cepat dengan SPSE V.4
berdasar Pepres 4 tahun 2015
untuk spesifikasi yang standar maka yang dipersaingkan cukup harga saja

DALAM MASA KONTRAK TERJADI PUTUS KONTRAK DAPAT DILAKUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG

"Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat." 

Perpres 4 tahun 2015 Pasal 93 ayat 3

Apakah perlu ditunjuk penyedia lain untuk menyelesaiakn pekerjaan ? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan, bahwa apakah perlu diteruskan atau tidak, berdasar asas manfaat, mencegah kerugian negara, atas mangkraknya pekerjaan ( terbengkalainya pekerjaan).

Misal  masa kontrak dari tanggal 2 Juni 2015 -  12 Desember 2015

Pertanyaan PILIHAN LELANG CEPAT / PELELANGAN EXPRESS (1)

Perpres No. 4 tahun 2015  Pasal 109A

(1) Percepatan pelaksanaan E-Tendering  dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia
     Barang/Jasa
(2) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan
     penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi,
     administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
(3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
     a. undangan;
     b. pemasukan penawaran harga;
     c. pengumuman pemenang.

BUKU PERPRES KONSOLIDASI DAN PERPRES 4 TAHUN 2015

Rp. 60.000 + ongkir
SMS 0878 8558 9333

Bagi anda yang ingin melihat ulasan ringan tentang Perpres ini, silahkan lihat di Facebook di https://www.facebook.com/pages/Ikatan-Ahli-Pengadaan-Indonesia/1590759437811620?ref=aymt_homepage_panel

PELATIHAN HPS DAN KONTRAK di BALI

Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan

Dalam Perpres 4 tahun 2015 , Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:

Instansi pusat meminta bantuan melelangkan kepada ULP Pemda

Ada suatu instansi pusat misalnya RRI , yang berada di suatu daerah meminta kepada ULP Pemda untuk melelangkan, bagaimana  RUP diumumkan ?

perpres 4 tahun 2015

Akhirnya Perpres 4 Tahun 2015 terbit!

http://www.lkpp.go.id/v3/#/regulation

DAFTAR PERUSAHAAN PENERBIT PENJAMINAN PBJ

Silahkan klik di
http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_xFqMPUphejTvJZYNNizTcrADaiOXUmyE.pdf

Bila ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

FACEBOOK IAPI ( IKATAN AHLI PENGADAAN INDONESIA )

PERPRES PENGADAAN YANG BARU ?
Telah disebut-sebut adanya Perpres baru
Bagi Anda pengguna Facebook bisa lihat-lihat di
https://www.facebook.com/pages/Ikatan-Ahli-Pengadaan-Indonesia/1590759437811620?ref=aymt_homepage_panel

BEBERAPA PEMAKETAN UNTUK PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Kami dari Lapas / Rutan (Rumah Tahanan)  ada pengadaan bahan makanan senilai Rp. 2.2 miliar .
Seringkali kontrak yang terjadi menghasilkan Penyedia barang yang tidak berkualitas. Ketika kami komplain atau akan melakukan pemyusan kontrak, tentunya kan berdampak terhadap kebutuhan para tahanan.
Bagaimana strategi pengadaan yang efektif ?

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEMBERI KETERANGAN AHLI

Berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas perpres nomor 54 tahun 2010, pasal 44 ayat (1) " Penunjukkan langsung terhadap 1(satu) penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu", ayat (2) "kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. ...... b. ...... dst e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultansi hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada pemerintah yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda." mempedomani ketentuan tersebut, apakah saksi ahli yang kita hadirkan dalam suatu permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah, prosesnya dapat dilakukan dengan penunjukkan langsung sesuai dengan pasal 44 perpres 35 tahun 2011 tersebut.

Penunjukan langsung kepada pengelola tunggal untuk pameran suatu even

Dalam suatu event di Jakarta .. Asean Fashion di Jakarta acara tersebut telah ada pemegang hak kelolanya yaitu Asosiasi Model Indonesia.
Kami akan ikut berpartispiasi sebagai peserta pameran dengan nilai Rp. 350 juta.

Dapatkah kami melakukan PL (penunjukan langsung) ?

Agar dilakukan identifikasi kebutuhan. Apakah kita memang memerlukan kegiatan ini ?

Dalam hal memang memerlukan dan penyedia untuk kegiatan tersebut hanya satu, maka dapat dilakukan penunjukan langsung dengan klarifikasi teknis dan negosiasi kewajaran harga.

Selanjutnya kalau masih ada keraguan silahkan sampaikan surat tertulis ke LKPP.
Untuk pertanyaan dapat disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

PERPRES PENGADAAN NO. 4 TAHUN 2015

PENGADAAN LANGSUNG 

tidak dirubah, masih sampai dengan Rp 200 juta 

jadi tidak mempengaruhi pembuatan RUP

BUKU TENTANG E-PURCHASING

Harga Rp. 50 ribu + ongkir 
Minat SMS ke 0878 8558 9333

PELATIHAN HPS DAN KONTRAK DI BALI

spesifikasi yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak lengkap

Hasil pembukaan penawaran diketahui bahwa penawaran terendah gugur, penawaran terendah kedua sebenarnya lulus namun spesifikasi teknis yang diupload oleh penyedia tidak terupload seluruhnya...cuma hal awal dan akhir....namun ybs juga melampirkan brosur...

KERUGIAN NEGARA SELALU TIPIKOR ?

Ihwal Kerugian Negara

Hikmahanto Juwana (Guru besar Ilmu Hukum UI)

MENDENGAR kata "kerugian negara", para pejabat pemerintahan dan lembaga/badan yang didirikan dengan dana yang berasal dari APBN akan khawatir.

YANG DISALAHKAN KALO ADA KORUPSINYA

Keputusan salah

Apakah membuat suatu keputusan salah yang berkaitan dengan keuangan negara serta-merta berkonsekuensi pada jeratan UU Tipikor dan sanksi pidana?

PERATURAN PEMBENTUKAN ULP

Pembentukan ULP mengacu kepada Peraturan Kepala LKPP No. 5 tahun 2012.
Sedangkan untuk Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomer 82 tahun 2014

Penunjukan langsung bibit dan pupuk berdasar Perpres 172 tahun 2014

Perpres 172 tahun 2014

Merupakan perpres perubahan ketiga dari Perpres 54 tahun 2010

Perubahan tersebut adalah  penambahan pada pasal 38 ayat 5 huruf d menjadi 38 ayat 5 huruf d1 mengenai yang dapat dilakukan PENUNJUKAN LANGSUNG  sebagai berikut :

Pengaduan ke aparat penegak hukum saat sedang proses pelelangan

Pengaduan pada saat prsoes pelelangan agar ditujukan kepada inspektorat.
Bukan kepada aparat penegak hukum.
Berikut ini surat edaran Kejaksaan Agung
Surat Jampidsus tahun 2009

Catalog tahun sebelumnya masih berlaku ?

Sehubungan dengan telah memasuki tahun anggaran 2015 dan pelaksanaan pengadaan obat-obatan rumah sakit khususnya pengadaan obat catalog. Apakah catalog 2014 masih bisa dipergunakan sebagai dasar bagi kami dalam melaksanakan pengadaan obat 2015 dan sampai kapan daftar obat catalog 2014 tersebut dapat kami pergunakan? 

BIMTEK DI BALI ATAU DI JAKARTA

PENGADAAN LANGSUNG KEMBALI KE 100 JUTA ?

Pertanggal 13 Januari 2015
Berdasar Perpres 54 tahun 2010 yang dirubah terakhir dengan Perpres 172 tahun 2014
Peraturannya masih sampai dengan Rp. 200 juta

KD dari pekerjaan multi years

Bagaimanakah metode perhitungan Kemampuan Dasar (KD) perusahaan yang mengikuti lelang Pengadaan Tahun Jamak atau Kontrak Tahun Jamak, apakah yang dihitung total anggaran seluruh tahun atau per tahun?

Pengumuman pelelangan di banyak media

Dalam kegiatan Pengumuman lelang bolehkan menggunakan lebih dari 1(satu) LPSE?  
Kami instansi Pusat tapi pembangunan di Kabupaten rencana kami mau umumkan di LPSE Pusat, LPSE Propinsi, LPSE Kabupaten.

Semakin banyak media yang digunakan untuk mengumumkan adanya kegiatan pelelangan adalah semakin menunjukan transparansi dan meningkatkan kompetisi penyedia 

BIMTEK HUKUM