PEMELIHARAAN ALAT

1. Apakah proses penunjukkan langsung dapat diberlakukan untuk pemeliharaan alat medik tertentu dan berteknologi tinggi dirumah sakit kami, seperti: Cathlab untuk kateterisasi jantung, MRI untuk mendeteksi penyakit di Radiologi, CT Scan, Ventilator, dll dengan  cara langsung menunjuk perusahaan pabrikasinya di Indonesia misalnya : Penyedia ZZZZ ?

KEADAAN KAHAR BERDASAR PERPRES 4 TAHUN 2015

Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa kriteria Keadaan Kahar tidak lagi bersifat limitatif.
Definisi Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Keadaan Kahar dinyatakan oleh para pihak dengan didukung justifikasi data dan dokumen yang benar dan riil sesuai fakta.

PUTUS KONTRAK TUNJUK LANGSUNG

Bagaimana mekanisme tindak lanjut pemutusan kontrak?
Sebagaimana Pasal 93 ayat (3) Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.

SANGGAH BANDING dalam Perpres 4 tahun 2015 dihapus

Sanggah Banding sudah dihapus dalam Perpres No. 4 Tahun 2015.
Jalur apa yang dapat dilakukan Penyedia mengingat sanggah banding dihapuskan?

pendampingan hukum oleh pengacara / advokat

Apakah pendampingan hukum bisa dilakukan oleh pengacara/advokat? Bagaimana mekanismenya?

SANKSI INPRES 1 TAHUN 2015

Apakah ada sanksi apabila tidak melaksanakan Inpres No. 1 Tahun 2015?

Peran biro / bagian hukum dalam masalah pengadaan barang dan jasa

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 115 ayat (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

SEMINAR PENGADAAN GRATIS

PELAKSANA EPURCHASING

Perpres 4/2015 pasal 110 ayat 5 :
(5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
Siapakah yang dimaksud dengan pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi atau Instansi/Institusi ?

JAMINAN PENAWARAN tidak ada lagi

Berdasar Perpres 4 tahuan 2015, tidak digunakan dalam Etendering ( SPSE v3.5, SPSE V3.6 dan SPSE v.4 ), sampai dengan nilai pengadaan berapapun.

TIGA HARI DENGAN BERBAGAI SEMINAR GRATIS

MENUJU KOMPETENSI PERPRES 4 TAHUN 2015 DAN SPSE 4 ( PILIHAN JAKARTA ATAU PADANG )

PENGADAAN MOBIL MODIFIKASI ?

Kami mempunyai anggaran sebesar Rp. 320 juta, untuk pengadaan mobil yang dimodifikasi.  Bagaimana cara pengadaannya ?

Pengadaan di luar catalog lebih murah ?

Proses pelelangan Pembelian Bandwidth Internet, apabila dalam e-catalog tidak terdapat harga yang sesuai dengan kebutuhan internet yang akan kami lelangkan, proses selanjutnya bagaimana?

AUDIT Berdasar Perka LKPP No, 1 tahun 2015

1.   Persiapan

a.    Auditor/pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemerikasaan terhadap paket pengadaan, menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses untuk masuk ke dalam aplikasi SPSE melalui fitur e-Audit.

b.   LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap personil yang tercantum dalam surat tugas instansi yang memilikitugas pokok dan fungsi audit/pemeriksaan.

PEMBAYARAN BERDASAR PRESTASI ( KECUALI UNTUK...)

1)Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan senilai prestasi kerja yang diterima. 

      

Kecuali untuk :

ETENDERING Perpres 4 tahun 2015

ETENDERING
Pengadaan berdasar Perpres 4 tahun 2015 untuk pelelangan/seleksi dilakukan dengan Etendering.

Etendering dilakukan dengan dua cara :
1. Lelang Etendering Cepat, bila memenuhi syarat lelang cepat (Pasal 109A)
2. Lelang Etendering Biasa, bila masih memerlukan evaluasi teknis (Pasal 109 ayat 7 )

spse 4 untuk lelang biasa dan lelang cepat. 
sedangkan spses 3.5 atau spse 3.6 masih  untuk lelang biasa saja..

dapat dimulai sebelum RUP diumumkan

Pelaksanaan pemilihan penyedia dapat dimulai sebelum RUP diumumkan, untuk:

1) pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan           dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;

Misal pengadaan pekerjaan konstruksi dengan pelelangan/seleksi serta masa pekerjaan konsultan konstruksi dan masa pekerjaan kontruksi  yang bisa lebih dari satu tahun bila terlambat lelang dan atau terlambat kontraknya.

TANDA TANGAN PENAWARAN DALAM SPSE

Numpang nanya....pokja ulp melakukan evaluasi penawaran yg meliputi : evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya...untuk seleksi sederhana pascakualifikasi dalam hal evaluasi administrasi :1. Surat penawaran ditandatangani oleh peserta...bagaimana dgn surat penawaran yg tdk ada tandatangan peserta???apakah yg dimaksud dgn tnda tangan dlm dokumen elektronik?...mohon petunjuk...mksh sebelumnya?

TEREGISRASI DAN PUNYA AKSES LOGIN

PERPRES KONSOLIDASI P54 35 70 172 4

ISI buku :
1. Konsolidasi dalam satu penulisan mengenai Perpres 54, 35, 70, 172, dan 4
2. Perka 1 tahun 2015 mengenai Etendering

PEMBUKTIAN KUALIFIKASI DAN PENGUMUMAN PEMENANG

žPembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

KONSORSIUM / KEMITRAAN DALAM SPSE

Untuk Penyedia barang/jasa yang berbentuk konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.

PEDOMAN PEMBENTUKAN ULP DI PEMDA

PERMENDAGRI 99 TAHUN 2014

Perka No 2 tahun 2015 tentang ULP

Silahkan klik Perka 2 tahuan 2015

E-PURCHASING DENGAN SPSE v 3.5

PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai panitia pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-
Purchasing, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id (user id panitia untuk membuat paket, dan user id ppk untuk menyetujui paket)

Syarat penyedia mengenai pajak

Syarat perpajakan untuk penyedia disederhanakan. "Syarat Penyedia antara lain memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir" kemudian dalam penjelasannya; " Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan." (pasal 19 huruf 1l )

SPT Perorangan adalah akhir Maret 2015 dan badan usaha akhir April 2015 (karena batas perpajakan SPT tahunan adalah waktu tersebut), sehingga penyedia perroangan/badan usaha dapat menyampaikan SPT sebelum waktu tersebut adalah SPT tahun 2014, bila bila belum punya adalah SPT tahun 2013.

BERKUNJUNG KE PADANG SUMBAR DENGAN BIMTEK

BIMTEK PENGADAAN TANAH DAN GEDUNG NEGARA

NEGOSIASI HARGA DAN KERUGIAN NEGARA ?

Aspek-aspek negosiasi harga

NEGOSIASI HARGA
antara lain diperngaruhi jumlah barang/jasa (kuantitas)
semakin banyak kuantitas akan diiringi dengan penurunan harga

EPURCHASING OLEH PEJABAT PENGADAAN

Peran Pejabat Pengadaan dalam Epurchasing, tidak dibatasi nilainya, sampai nilai berapapun.

Pejabat Pengadaan. dalam Epurchasing, dapat melakukan untuk nilai berapa saja, karena Epurchasing seperti orang tinggal beli saja. Pejabat pengadaan dapat segera melakukan proses pengadaannya.

SELAMAT DATANG Peserta Pelatihan HPS dan Kontrak di Denpasar Bal

Peserta agar membawa laptop...

JAMINAN PENAWARAN DALAM E-TENDERING

Sampai dengan nilai berapapun kalo menggunakan etendering, tidak perlu lagi jaminan penawaran.
Pasal 109 ayat 7 a
Manfaatnya :

1. Kerja Pokja ULP berkurang dalam evaluasi administrasi
2. Pokja ULP tidak perlu repot mengklarifikasi
3. Pokja ULP tidak lagi disibukkan dengan pencairan

4. Penyedia tidak perlu repot-repot lagi memerlukan waktu untuk membuat

NEGOSIASI HARGA

Negosiasi harga dalam mencapai kewajaran harga digunakan di
1. Penunjukan Langsung (tidak terjadi persaingan)
2. Pengadaan Langsung ((tidak terjadi persaingan)
3. Pelelangan yang pesertanya kurang dari tiga ( tidak/kurang terjadi persaingan)
4. pengadaan jasa konsultasi

Tulisan ini didapat dari Facebook Fanpage " Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia "
Saudara dapat mengikuti FB tersebut dan akan mendapatkan informasi sangat sering dengan menekan klik " Disukai "

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering (Perpres No. 4 Tahun 2015)

SILAHKAN KLIK

PERATURAN KEPALA LKPP NO. 1 TAHUN 2015 MENGENAI E-TENDERING

PERKA ETENDERING
Peraturan Kepala (Perka) LKPP) No,. 1 tahun 2015

RAGAM SEMINAR DAN EXPO PROCUREMENT JAKARTA 5 - 7 Mei 2015

Yth.

Bapak/ibu/rekan-rekan

di seluruh Indonesia

IAPI akan menyelenggarakan pada tanggal 5-7 Mei 2015

1. pameran penyedia catalog (gratis berkunjung)

2. berbagai seminar gratis ( silahkan lihat di 

   http://procurementexpo.com/ )

3. yang berminat ikut seminar (gratis) silahkan daftar segera

   di http://procurementexpo.com/daftar-forum-dan-seminar/

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

MEMBAHAS PERPRES DAN PERKA ETENDERING 2015

Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 menggunakan Aplikasi SPSE

http://eproc.lkpp.go.id/uploads/unduh/Surat_Solusi_antara_menggunakan_SPSE_3.5_.pdf

10 LANGKAH PROSES E-KATALOG BARANG/JASA PEMERINTAH

Langkah kesatu
KLDI dan Penyedia mengusulkan barang/jasa ke Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP

Langkah kedua
Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP akan menganalisa dan mengklarifikasi usulan yang masuk

IAPI MEMBUAT PELATIHAN HPS DAN KONTRAK

PENUNJUKAN LANGSUNG PERTANIAN (Perpres 172 tahun 2014)

Pekerjaan pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, kedelai serta pupuk yang meliputi Urea, NPK dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk peningkatan ketahanan pangan. (Perpres 172 tahun 2014)

Penunjukan langsung untuk ketahanan pangan ini masih berlaku.

Bibit dan pupuk yang bisa ditunjuk langsung hanya itu saja.

Ditunjuk kepada pabrikan, bila tidak bersedia ditunjuk kepada distributornya.

Harga transaksi pada level penyedia yatu pabrikan/distributor (bukan level harga kios)

Dilakukan negosiasi harga karena skala kebutuhannya banyak.

Dalam hal ada pertanyaan agar disampaikan ke www.konsultasi.lkpp.go.id

Bila ada waktu,silahkan singgah di Facebook di " Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia"

Wewenang Pejabat Pengadaan dalam E-purchasing tidak dibatasi

Pasal 1 angka 9

                Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk 

                melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan

                E-Purchasing.