Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah , efisien,efektif,transparan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Tuesday, March 31, 2015
Monday, March 30, 2015
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
Masing-masing kerugian negara diselesaikan sesuai dengan ranah hukumnya
Kerugian secara perdata maka dilakukan gugatan baik ke pengadilan maupun arbitrase
Kerugian karena masalah administratif diselesaikan secara administratif
Kerugian karena pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sanksi
Kerugian karena ada unsur pidana masuk dalam ranah UU Tipikor
(Prof Hikmawanto J )
Prof Hilkmawanto direncanAkan akan memberikan presentasi dalam acara
Expo IAPI dan berbagai seminar gratis.yang berminat mengikuti seminar gratis
silahkan daftar di www.procurementexpo.com
Kerugian secara perdata maka dilakukan gugatan baik ke pengadilan maupun arbitrase
Kerugian karena masalah administratif diselesaikan secara administratif
Kerugian karena pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sanksi
Kerugian karena ada unsur pidana masuk dalam ranah UU Tipikor
(Prof Hikmawanto J )
Prof Hilkmawanto direncanAkan akan memberikan presentasi dalam acara
Expo IAPI dan berbagai seminar gratis.yang berminat mengikuti seminar gratis
silahkan daftar di www.procurementexpo.com
Sunday, March 29, 2015
IP address dalam proses pelelangan
Alamat IP (Internet Protocol Addresss atau sering disingkat
IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai
sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.
Penawaran penyedia memiliki IP address.
Saturday, March 28, 2015
PANDUAN MENGGUNAKAN KATALOG
PANDUAN MENGGUNAKAN KATALOG
https://katalog.lkpp.go.id/m/3/petunjuk-penggunaan
Hadiri pameran penyedia catalog dan berbagai seminar gratis di www.procurementexpo.com
https://katalog.lkpp.go.id/m/3/petunjuk-penggunaan
Hadiri pameran penyedia catalog dan berbagai seminar gratis di www.procurementexpo.com
Friday, March 27, 2015
cleaning servoce perorangan
PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE
Senilai Rp. 400 juta. Dapat dilakukan dengan badan usaha ( akan ada PPN) atau dapat dilakukan dengan banyak penyediia perorangan. Pengadaan Langsung dengan SPK dengan perorangan. Tidak kena PPN). Hal demikian dapat dilakukan, karena pilihan pengadaan jasa cleaning service dapat dengan perorangan ataupun dengan badan usaha. Mana yang terbaik, apakah dengan badan usaha atau malahan terbaik dengan perorangan. Dalam dana APBN hal demikian tidak masalah , fleksibel, kalau dengan APBD biasanya karena tertulis dengan detail di DPA nya melalui penyedia badan usaha maka tidak dapat dilakukan dengan perorangan atau sebaliknya dilakukan dengan rincinan banyak tenaga perorangan maka tidak dapat dilakukan dengan badan usaha.
Sebaiknya dalam APBD pilihan pengadaanya dilakukan ketika menyusun anggaran, dalam hal pengadaan cleaning service seniai Rp. 400 juta dilakukan dengan kontrak perorangan maka dibuat di DPA nya dengan perorangan.
Senilai Rp. 400 juta. Dapat dilakukan dengan badan usaha ( akan ada PPN) atau dapat dilakukan dengan banyak penyediia perorangan. Pengadaan Langsung dengan SPK dengan perorangan. Tidak kena PPN). Hal demikian dapat dilakukan, karena pilihan pengadaan jasa cleaning service dapat dengan perorangan ataupun dengan badan usaha. Mana yang terbaik, apakah dengan badan usaha atau malahan terbaik dengan perorangan. Dalam dana APBN hal demikian tidak masalah , fleksibel, kalau dengan APBD biasanya karena tertulis dengan detail di DPA nya melalui penyedia badan usaha maka tidak dapat dilakukan dengan perorangan atau sebaliknya dilakukan dengan rincinan banyak tenaga perorangan maka tidak dapat dilakukan dengan badan usaha.
Sebaiknya dalam APBD pilihan pengadaanya dilakukan ketika menyusun anggaran, dalam hal pengadaan cleaning service seniai Rp. 400 juta dilakukan dengan kontrak perorangan maka dibuat di DPA nya dengan perorangan.
PROSES EVALUASI/NEGOSIASI
PROSES EVALUASI/NEGOSIASI
BILA YANG MEMASUKAN PENAWARAN HANYA DUA PENAWARAN ATAU SATU PENAWARAN
Silahkan dibaca pada Standar Dokumen Pengadaan yang telah disesuaikan dengan Perpres 4 tahun 2015
Silahkan klik di
http://www.mudjisantosa.net/…/sdp-sbd-berdasar-perpres-no-4…
BILA YANG MEMASUKAN PENAWARAN HANYA DUA PENAWARAN ATAU SATU PENAWARAN
Silahkan dibaca pada Standar Dokumen Pengadaan yang telah disesuaikan dengan Perpres 4 tahun 2015
Silahkan klik di
http://www.mudjisantosa.net/…/sdp-sbd-berdasar-perpres-no-4…
Thursday, March 26, 2015
BUKU KONSOLIDASI Perpres 54 tahun 2010 sampai dengan Peprres 4 tahun 2015 ?
Dalam belajar pengadaan barang dan jasa pada saat ini Maret/April 2015, harus dimiliki juga aturan-aturan mengenai perubahan terakhir atau perubahan keempat yaitu Perpres 4 tahun 2015
Pembelian lebih dari 10 buku harga Rp. 50ribu + ongkir
Pesan sms ke 0813 222 94 733
e-Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan SPSE VERSI 3.5
Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi
Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File
Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran
Metode Pemasukan Penawaran : 1 (satu) File
Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran
Wednesday, March 25, 2015
Negosiasi harga untuk penawaran yang hanya diikuti oleh dua penyedia atau satu penyedia
Berdasarkan Pepres 4 tahun 2015 pasal 109 ayat 7
apabila penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya
Pertanyaan ?
1. Apakah harga penawaran dapat berubah dalam negosiasi untuk semua jenis kontrak? apa dasar harga pokja untuk negosiasi harga?
1. Apakah harga penawaran dapat berubah dalam negosiasi untuk semua jenis kontrak? apa dasar harga pokja untuk negosiasi harga?
Tuesday, March 24, 2015
pembuktian kualifikasi
Dalam Pembuktian Kualifikasi,Calon Pemenang Tidak dapat membuktian keaslian SKT (SKT di Luar Daerah),hanya membawa fotocopy SKT, Apakah Calon Pemenang tersebut di gugurkan?
1. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya;
2. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis;
3. bila waktu pembuktian kualifikasi dinilai mendadak, penyedia dapat diberi kesempatan waktu yang cukup.
4. Apabila tidak memenuhi poin (1) dan (2) maka calon pemenang dapat digugurkan.
Monday, March 23, 2015
GUNAKAN CATALOG
Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui epurchasing dapat dibuatkan user id sebagai PANITIA pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing.
PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai PANITIA pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id (user id panitia untuk membuat paket, dan user id ppk untuk menyetujui paket)
Diskusi mengenai catalog dapat hadir di
seminar gratis silahkan daftar di www.procurementexpo.com
PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai PANITIA pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id (user id panitia untuk membuat paket, dan user id ppk untuk menyetujui paket)
Diskusi mengenai catalog dapat hadir di
seminar gratis silahkan daftar di www.procurementexpo.com
Thursday, March 19, 2015
HARGA SATUAN TIMPANG
Tidak menggugurkan penawaran
Tidak boleh dirubah harga satuan dari penawaran penyedia
Dalam pelaksanaan kontrak bila timpang tidak sesuai dengan harga pasarnya untuk tambahan volume pekerjaan perlu dilakukan negosiasi atas tambahan volume.
Untuk mencegah masalah pembayaran karena kemungkinan adanya item-item harga satuan penawaran yang tidak bisa dibayar karena melebihi rincian anggaran maka agar diumumkan ke penyedia mengenai rincian anggaran dan total HPS kita, saat pelelangan.
INFORMASI BIMTEK GRATIS / SEMINAR GRATIS
DI
ACARA SEMINAR 5-7 Mei 2015
berbagai seminar gratis silahkan lihat di
http://procurementexpo.com/
Tidak boleh dirubah harga satuan dari penawaran penyedia
Dalam pelaksanaan kontrak bila timpang tidak sesuai dengan harga pasarnya untuk tambahan volume pekerjaan perlu dilakukan negosiasi atas tambahan volume.
Untuk mencegah masalah pembayaran karena kemungkinan adanya item-item harga satuan penawaran yang tidak bisa dibayar karena melebihi rincian anggaran maka agar diumumkan ke penyedia mengenai rincian anggaran dan total HPS kita, saat pelelangan.
INFORMASI BIMTEK GRATIS / SEMINAR GRATIS
DI
ACARA SEMINAR 5-7 Mei 2015
berbagai seminar gratis silahkan lihat di
http://procurementexpo.com/
Wednesday, March 18, 2015
SEMINAR GRATIS DAN PAMERAN PENYEDIA CATALOG ( PENYELENGGARA IAPI )
SEMINAR GRATIS DAN PAMERAN PENYEDIA CATALOG
Tanggal 5-7 Mei 2015 di Balai Kartini Jakarta..
silahkan lihat di http://procurementexpo.com/
JASA CATERING TIDAK DIKENAKAN PPN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/PMK.010/2015
TENTANG
KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/18~PMK.010~2015Per.HTM
DAFTAR SEMINAR GRATIS SILAHKAN LIHAT DI http://procurementexpo.com/
NOMOR 18/PMK.010/2015
TENTANG
KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/18~PMK.010~2015Per.HTM
DAFTAR SEMINAR GRATIS SILAHKAN LIHAT DI http://procurementexpo.com/
Monday, March 16, 2015
Sunday, March 15, 2015
surat dukungan
Surat dukungan dibutuhkan jika barang yang dibutuhkan harus diimpor, atau yang jumlahnya sangat banyak atau sulit diperoleh sehingga membutuhkan jaminan dari pabrikan atau distributor. Dalam hal barang yang dibutuhkan mudah untuk diperoleh, surat dukungan tidak diperlukan.
Untuk pengadaan secara umum, tidak diperlukan adanya surat dukungan.
Untuk pengadaan secara umum, tidak diperlukan adanya surat dukungan.
Namun untuk pengadaan yang
bersifat akan berakibat tidak tercapainya hasil pengadaan atas barang/jasa maka
diperlukan adanya surat dukungan, bahkan untuk suatu hal yang sifatnya kritikal
dapat dipersyaratkan harus punya sendiri.
Saturday, March 14, 2015
PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan secara
a. bulanan;
b. termin)
c. sekaligus
Untuk pekerjaan konstruksi, mengenai pekerjaan terpasang dapat dijadikan dasar untuk menghitung pembayaran secara bulanan, termin atau sekaligus.
Mengenai pekerjaan terpasang, dapat dirujuk Perka LKPP No, 19 tahun 2014
a. bulanan;
b. termin)
c. sekaligus
Untuk pekerjaan konstruksi, mengenai pekerjaan terpasang dapat dijadikan dasar untuk menghitung pembayaran secara bulanan, termin atau sekaligus.
Mengenai pekerjaan terpasang, dapat dirujuk Perka LKPP No, 19 tahun 2014
PILIHAN STUDI BANDING MENGENAI ULP
ULP Pemprov Jatim di Surabaya,
telah menggunakan aplikasi berbasis web dalam memproses usulan paket pelelangan.
Para SKPD tidak perlu mengirim dokumen kertas, cukup dengan mengirim data lewat web (paperless).
Setiap saat semua SKPD dapat mengetahui progres pengajuan paket yang dilelangkan melalui web.
ULP dapat bekerja darimana saja memproses usulan paket pelelangan dengan menggunakan internet.
http://p2bj.jatimprov.go.id
telah menggunakan aplikasi berbasis web dalam memproses usulan paket pelelangan.
Para SKPD tidak perlu mengirim dokumen kertas, cukup dengan mengirim data lewat web (paperless).
Setiap saat semua SKPD dapat mengetahui progres pengajuan paket yang dilelangkan melalui web.
ULP dapat bekerja darimana saja memproses usulan paket pelelangan dengan menggunakan internet.
http://p2bj.jatimprov.go.id
Friday, March 13, 2015
Catatan Kerugian Negara
Dengan sistem pengadaan yang baik dan para pelaksana pengadaan memiliki kompetensi yang cukup, belum menjamin bahwa pengeluaran anggaran tidak akan diselewengkan.
Yang diperlukan adalah integritas para pengelola anggaran dan para pengelola pengadaan.
Hal-hal yang mungkin terjadi adanya kerugian negara dalam pelaksanaan swakelola antara lain pertanggungjawaban yang tidak benar, misal pengeluaran fiktif atau mark up.
Yang diperlukan adalah integritas para pengelola anggaran dan para pengelola pengadaan.
Hal-hal yang mungkin terjadi adanya kerugian negara dalam pelaksanaan swakelola antara lain pertanggungjawaban yang tidak benar, misal pengeluaran fiktif atau mark up.
Thursday, March 12, 2015
PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA ( Pengadaan jasa konstruksi )
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 19/PRT/M/2014
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011
TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA
1. Permen PU No. 19 tahun 2014
2. Lampiran Permen PU No. 19 tahun 2014
1. Permen PU No. 19 tahun 2014
2. Lampiran Permen PU No. 19 tahun 2014
Tuesday, March 10, 2015
ULP dan JABATAN FUNGSIONAL
Mau tanya mengenai ULP dan Jabatan Fungsional
Silahkan disampaikan di https://konsultasi.lkpp.go.id/
kemudian pilih kategori pertanyaan "Kelembagaan ULP dan Jabatan Fungsional"
kemudian pilih kategori pertanyaan "Kelembagaan ULP dan Jabatan Fungsional"
Sunday, March 8, 2015
JUMLAH PEJABAT KOMMIITMEN DI SUATU KANTOR
Apakah dalam satu institusi boleh menetapkan 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen dengan membagi tugas Pejabat Pembuat Komitmen, 1 orang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan lelang (seleksi dan pelelangan) dan 1 orang khusus Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Langsung? Mohon jawabannya. Terima kasih.
Saturday, March 7, 2015
Ihwal Kerugian Negara (Hikmahanto Juwana)
MENDENGAR kata "kerugian negara", para pejabat pemerintahan dan lembaga/badan yang didirikan dengan dana yang berasal dari APBN akan khawatir.
Kekhawatiran bersumber pada adanya kerugian negara yang diasosiasikan dengan korupsi dan kemungkinan masuk penjara.
Apakah kerugian negara selalu berkorelasi dengan korupsi?
Kekhawatiran bersumber pada adanya kerugian negara yang diasosiasikan dengan korupsi dan kemungkinan masuk penjara.
Apakah kerugian negara selalu berkorelasi dengan korupsi?
SDP ( SBD ) BERDASAR Perpres No. 4 Tahun 2015
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering (Perpres No. 4 Tahun 2015)
Silahkan klik
Silahkan klik
PAMERAN CATALOG DAN BERBAGAI SEMINAR DI JAKARTA 5-7 Mei 2015
Yth.
Bapak/ibu/rekan-rekan
di seluruh Indonesia
IAPI akan menyelenggarakan pada tanggal 5-7 Mei 2015
1. pameran penyedia catalog (gratis berkunjung)
2. berbagai seminar gratis ( silahkan lihat di
http://procurementexpo.com/ )
3. yang berminat ikut seminar (gratis) silahkan daftar segera
di http://procurementexpo.com/daftar-forum-dan-seminar/
Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
Bapak/ibu/rekan-rekan
di seluruh Indonesia
IAPI akan menyelenggarakan pada tanggal 5-7 Mei 2015
1. pameran penyedia catalog (gratis berkunjung)
2. berbagai seminar gratis ( silahkan lihat di
http://procurementexpo.com/ )
3. yang berminat ikut seminar (gratis) silahkan daftar segera
di http://procurementexpo.com/daftar-forum-dan-seminar/
Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
Konsultan MANAJEMEN KONSTRUKSI
Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan:
1. bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
2. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; dan/atau
3. bangunan khusus; dan/atau
4. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau
5. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project).
Referensi Permen PU 45 tahun 2007
1. bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
2. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; dan/atau
3. bangunan khusus; dan/atau
4. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau
5. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project).
Referensi Permen PU 45 tahun 2007
Thursday, March 5, 2015
PEMBUKTIAN
Ketika dunia berubah cepat.
Namanya kantor menjadi tidak relevan lagi.
Kantor bisa dibuat dalam bentuk kantor virtual, kantor adanya didunia maya
atau kantor E-office, orang bisa berkerja darimana saja atau dimana saja.
Pendirian kantor biasanya didasarkan kepada surat ijin.
Surat ijin selama ini belum menjamin.
Perlu masukan kepada berbagai instansi pemberi surat ijin usaha.
Ketika ijinnya sah, adanya suatu kantor atau tidak adanya, menjadi tidak substansial adanya suatu kantor.
Mungkin penguatnya adalah adakah kemampuan atau pengalaman.
Adanya ijin yang sah perlu diiringi dilihat dari pengalaman kontraknya.
Kesalahan mengenai tempat usaha atau ketidaktepatan pemilik usaha adalah kewajiban penerbit ijin.
Bila pokja ULP diberi anggaran cukup dan memiliki waktu cukup maka bisa dipertimbangkan untuk klarifikasi usaha.
Kesalahan mengenai tempat usaha atau ketidaktepatan pemilik usaha adalah kewajiban penerbit ijin.
Bila pokja ULP diberi anggaran cukup dan memiliki waktu cukup maka bisa dipertimbangkan untuk klarifikasi usaha.
Wednesday, March 4, 2015
KALAU PERBUATAN ITU DISEBUT SEBAGAI TIPIKOR
Pasal 14 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini
TIPIKOR = Tindak Pidana Korupsi
UU TIPIKOR.
Kalau dalam Perpres pengadaan, ada yang disebut sebagai tipikor ?
TIPIKOR = Tindak Pidana Korupsi
UU TIPIKOR.
Kalau dalam Perpres pengadaan, ada yang disebut sebagai tipikor ?
Tuesday, March 3, 2015
PAMERAN PARA PENYEDIA DAN BERBAGAI SEMINAR PENGADAAN ( GRATIS )
Yth.
Bapak/ibu/rekan-rekan
di seluruh Indonesia
IAPI akan menyelenggarakan pada tanggal 5-7 Mei 2015
1. pameran penyedia catalog (gratis berkunjung)
2. berbagai seminar gratis ( silahkan lihat di
http://procurementexpo.com/ )
3. yang berminat ikut seminar (gratis) silahkan daftar segera
di http://procurementexpo.com/daftar-forum-dan-seminar/
Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
Subscribe to:
Posts (Atom)