PELATIHAN PENGADAAN DI PALANGKA RAYA KALIMANTAN TENGAH

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Masing-masing kerugian negara diselesaikan sesuai dengan ranah hukumnya

Kerugian secara perdata maka dilakukan gugatan baik ke pengadilan maupun arbitrase

Kerugian karena masalah administratif diselesaikan secara administratif

Kerugian karena pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sanksi

Kerugian karena ada unsur pidana masuk dalam ranah UU Tipikor
(Prof Hikmawanto J )

Prof Hilkmawanto direncanAkan akan memberikan presentasi dalam acara
Expo IAPI dan berbagai seminar gratis.yang berminat mengikuti seminar gratis
silahkan daftar di www.procurementexpo.com

IP address dalam proses pelelangan

Alamat IP (Internet Protocol Addresss atau sering disingkat IP) adalah deretan angka biner antara 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan Internet.

Penawaran penyedia memiliki IP address.

PANDUAN MENGGUNAKAN KATALOG

PANDUAN MENGGUNAKAN KATALOG
https://katalog.lkpp.go.id/m/3/petunjuk-penggunaan

Hadiri pameran penyedia catalog dan berbagai seminar gratis di www.procurementexpo.com

cleaning servoce perorangan

PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE
Senilai Rp. 400 juta. Dapat dilakukan dengan badan usaha ( akan ada PPN) atau dapat dilakukan dengan banyak penyediia perorangan. Pengadaan Langsung dengan SPK dengan perorangan. Tidak kena PPN). Hal demikian dapat dilakukan, karena pilihan pengadaan jasa cleaning service dapat dengan perorangan ataupun dengan badan usaha. Mana yang terbaik, apakah dengan badan usaha atau malahan terbaik dengan perorangan. Dalam dana APBN hal demikian tidak masalah , fleksibel, kalau dengan APBD biasanya karena tertulis dengan detail di DPA nya melalui penyedia badan usaha maka tidak dapat dilakukan dengan perorangan atau sebaliknya dilakukan dengan rincinan banyak tenaga perorangan maka tidak dapat dilakukan dengan badan usaha.
Sebaiknya dalam APBD pilihan pengadaanya dilakukan ketika menyusun anggaran, dalam hal pengadaan cleaning service seniai Rp. 400 juta dilakukan dengan kontrak perorangan maka dibuat di DPA nya dengan perorangan.

PROSES EVALUASI/NEGOSIASI

PROSES EVALUASI/NEGOSIASI
BILA YANG MEMASUKAN PENAWARAN HANYA DUA PENAWARAN ATAU SATU PENAWARAN
Silahkan dibaca pada Standar Dokumen Pengadaan yang telah disesuaikan dengan Perpres 4 tahun 2015
Silahkan klik di 
http://www.mudjisantosa.net/…/sdp-sbd-berdasar-perpres-no-4…

BUKU KONSOLIDASI Perpres 54 tahun 2010 sampai dengan Peprres 4 tahun 2015 ?

Dalam belajar pengadaan barang dan jasa pada saat ini Maret/April 2015, harus dimiliki juga aturan-aturan mengenai perubahan terakhir atau perubahan keempat yaitu Perpres 4 tahun 2015

Harga Rp. 60 ribu + ongkir
Pembelian lebih dari 10 buku harga Rp. 50ribu + ongkir
Pesan sms ke 0813 222 94 733

e-Seleksi Sederhana untuk Jasa Konsultansi Badan Usaha dengan SPSE VERSI 3.5

Metode Kualifikasi : Pascakualifikasi

Metode Pemasukan  Penawaran : 1 (satu) File

Metode Evaluasi : Biaya Terendah / Pagu Anggaran

Negosiasi harga untuk penawaran yang hanya diikuti oleh dua penyedia atau satu penyedia

Berdasarkan Pepres 4 tahun 2015 pasal 109 ayat 7 

apabila  penawaran yang masuk kurang dari tiga peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya

Pertanyaan ?
1. Apakah harga penawaran dapat berubah dalam negosiasi untuk semua jenis kontrak? apa dasar harga pokja  untuk negosiasi harga?

pembuktian kualifikasi

Dalam Pembuktian Kualifikasi,Calon Pemenang Tidak dapat membuktian keaslian SKT (SKT di Luar Daerah),hanya membawa fotocopy SKT, Apakah Calon Pemenang tersebut di gugurkan?

1. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta dokumennya;

2. Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis;

3. bila waktu pembuktian kualifikasi dinilai mendadak, penyedia dapat diberi kesempatan waktu yang cukup.

4. Apabila tidak memenuhi poin (1) dan (2) maka calon pemenang dapat digugurkan.

GUNAKAN CATALOG

Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui epurchasing dapat dibuatkan user id sebagai PANITIA pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing.

PPK dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui e-purchasing dapat dibuatkan user id sebagai PANITIA pada aplikasi SPSE v.3.5 untuk dapat membuat paket pada aplikasi e-Purchasing, sehingga PPK yang bersangkutan memiliki 2 user id (user id panitia untuk membuat paket, dan user id ppk untuk menyetujui paket)

Diskusi mengenai catalog dapat hadir di
seminar gratis silahkan daftar di www.procurementexpo.com

HARGA SATUAN TIMPANG

Tidak menggugurkan penawaran
Tidak boleh dirubah harga satuan dari penawaran penyedia
Dalam pelaksanaan kontrak bila timpang tidak sesuai dengan harga pasarnya untuk tambahan volume pekerjaan perlu dilakukan negosiasi atas tambahan volume.

Untuk mencegah masalah pembayaran karena kemungkinan adanya item-item harga satuan penawaran yang tidak bisa dibayar karena melebihi rincian anggaran maka agar diumumkan ke penyedia mengenai rincian anggaran dan total HPS kita, saat pelelangan.


INFORMASI  BIMTEK GRATIS / SEMINAR GRATIS
DI

ACARA SEMINAR 5-7 Mei 2015
berbagai seminar gratis silahkan lihat di 
http://procurementexpo.com/

SEMINAR GRATIS DAN PAMERAN PENYEDIA CATALOG ( PENYELENGGARA IAPI )

SEMINAR GRATIS DAN PAMERAN PENYEDIA CATALOG

Tanggal 5-7 Mei 2015 di Balai Kartini Jakarta..

silahkan lihat di http://procurementexpo.com/

JASA CATERING TIDAK DIKENAKAN PPN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PMK.010/2015

TENTANG

KRITERIA JASA BOGA ATAU KATERING YANG TERMASUK DALAM
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/18~PMK.010~2015Per.HTM

DAFTAR SEMINAR GRATIS SILAHKAN LIHAT DI http://procurementexpo.com/

SOSIALISASI PERATURAN PENGADAAN DI 4 KOTA

Makassar
Medan
Balikpapan
Bandung

surat dukungan

Surat dukungan dibutuhkan jika barang yang dibutuhkan harus diimpor, atau yang jumlahnya sangat banyak atau sulit diperoleh sehingga membutuhkan jaminan dari pabrikan atau distributor. Dalam hal barang yang dibutuhkan mudah untuk diperoleh, surat dukungan tidak diperlukan.

Untuk pengadaan secara umum, tidak diperlukan adanya surat dukungan.

Namun untuk pengadaan yang bersifat akan berakibat tidak tercapainya hasil pengadaan atas barang/jasa maka diperlukan adanya surat dukungan, bahkan untuk suatu hal yang sifatnya kritikal dapat dipersyaratkan harus punya sendiri.

PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan secara
a. bulanan;
b. termin)
c. sekaligus
Untuk pekerjaan konstruksi, mengenai pekerjaan terpasang dapat dijadikan dasar untuk menghitung pembayaran secara bulanan, termin atau sekaligus.

Mengenai pekerjaan terpasang, dapat dirujuk Perka LKPP No, 19 tahun 2014

PILIHAN STUDI BANDING MENGENAI ULP

ULP Pemprov Jatim di Surabaya,
telah menggunakan aplikasi berbasis web dalam memproses usulan paket pelelangan.
Para SKPD tidak perlu mengirim dokumen kertas, cukup dengan mengirim data lewat web (paperless).
Setiap saat semua SKPD dapat mengetahui progres pengajuan paket yang dilelangkan melalui web.
ULP dapat bekerja darimana saja memproses usulan paket pelelangan dengan menggunakan internet.
http://p2bj.jatimprov.go.id

Catatan Kerugian Negara

Dengan sistem pengadaan yang baik dan para pelaksana pengadaan memiliki kompetensi yang cukup, belum menjamin bahwa pengeluaran anggaran tidak akan diselewengkan.
Yang diperlukan adalah integritas para pengelola anggaran dan para pengelola pengadaan.

Hal-hal yang mungkin terjadi adanya kerugian negara dalam pelaksanaan swakelola antara lain pertanggungjawaban yang tidak benar, misal pengeluaran fiktif atau mark up.

Pelatihan Pengendalian kontrak konstruksi

PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA ( Pengadaan jasa konstruksi )

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19/PRT/M/2014 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 08/PRT/M/2011 TENTANG PEMBAGIAN SUBKLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI USAHA JASA

1. Permen PU No. 19 tahun 2014
2. Lampiran Permen PU No. 19 tahun 2014

ULP dan JABATAN FUNGSIONAL

Mau tanya mengenai ULP dan Jabatan Fungsional

Silahkan disampaikan di https://konsultasi.lkpp.go.id/
kemudian pilih kategori pertanyaan "Kelembagaan ULP dan Jabatan Fungsional"

JUMLAH PEJABAT KOMMIITMEN DI SUATU KANTOR

Apakah dalam satu institusi boleh menetapkan 2 orang Pejabat Pembuat Komitmen dengan membagi tugas Pejabat Pembuat Komitmen, 1 orang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk pekerjaan lelang (seleksi dan pelelangan) dan 1 orang khusus Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pengadaan Langsung? Mohon jawabannya. Terima kasih.

Ihwal Kerugian Negara (Hikmahanto Juwana)

MENDENGAR kata "kerugian negara", para pejabat pemerintahan dan lembaga/badan yang didirikan dengan dana yang berasal dari APBN akan khawatir. 
Kekhawatiran bersumber pada adanya kerugian negara yang diasosiasikan dengan korupsi dan kemungkinan masuk penjara. 
Apakah kerugian negara selalu berkorelasi dengan korupsi? 

SDP ( SBD ) BERDASAR Perpres No. 4 Tahun 2015

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Dengan E-Tendering (Perpres No. 4 Tahun 2015)

Silahkan klik

PAMERAN CATALOG DAN BERBAGAI SEMINAR DI JAKARTA 5-7 Mei 2015

Yth.
Bapak/ibu/rekan-rekan
di seluruh Indonesia

IAPI akan menyelenggarakan pada tanggal 5-7 Mei 2015
1. pameran penyedia catalog (gratis berkunjung)
2. berbagai seminar gratis ( silahkan lihat di 
   http://procurementexpo.com/ )
3. yang berminat ikut seminar (gratis) silahkan daftar segera
   di http://procurementexpo.com/daftar-forum-dan-seminar/

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

BIMTEK MEMBAHAS APPRAISAL DAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Konsultan MANAJEMEN KONSTRUKSI

Penyedia jasa manajemen konstruksi digunakan untuk pekerjaan:
1. bangunan bertingkat diatas 4 lantai; dan/atau
2. bangunan dengan luas total di atas 5.000 m2; dan/atau
3. bangunan khusus; dan/atau
4. yang melibatkan lebih dari satu penyedia jasa perencanaan maupun pelaksana konstruksi; dan/atau
5. yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyears project).

Referensi Permen PU 45 tahun 2007

MEMBAHAS KONSTRUKSI GEDUNG NEGARA

PEMBUKTIAN

Ketika dunia berubah cepat.

Namanya kantor menjadi tidak relevan lagi.

Kantor bisa dibuat dalam bentuk kantor virtual, kantor adanya didunia maya

atau kantor E-office, orang bisa berkerja darimana saja atau dimana saja.

Pendirian kantor biasanya didasarkan kepada surat ijin.

Surat ijin selama ini belum menjamin.

Perlu masukan kepada berbagai instansi pemberi surat ijin usaha.

Ketika ijinnya sah, adanya suatu kantor atau tidak adanya, menjadi tidak substansial adanya suatu kantor.

Mungkin penguatnya adalah adakah kemampuan atau pengalaman.

Adanya ijin yang sah perlu diiringi dilihat dari pengalaman kontraknya.

Kesalahan mengenai tempat usaha atau ketidaktepatan pemilik usaha adalah kewajiban penerbit ijin.

Bila pokja ULP diberi anggaran cukup dan memiliki waktu cukup maka bisa dipertimbangkan untuk klarifikasi usaha.

BIMTEK PENGADAAN GEDUNG

KALAU PERBUATAN ITU DISEBUT SEBAGAI TIPIKOR

Pasal 14 bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini

TIPIKOR = Tindak Pidana Korupsi

UU TIPIKOR.

Kalau dalam Perpres pengadaan, ada yang disebut sebagai tipikor ?

PAMERAN PARA PENYEDIA DAN BERBAGAI SEMINAR PENGADAAN ( GRATIS )

Yth.
Bapak/ibu/rekan-rekan
di seluruh Indonesia

IAPI akan menyelenggarakan pada tanggal 5-7 Mei 2015
1. pameran penyedia catalog (gratis berkunjung)
2. berbagai seminar gratis ( silahkan lihat di 
   http://procurementexpo.com/ )
3. yang berminat ikut seminar (gratis) silahkan daftar segera
   di http://procurementexpo.com/daftar-forum-dan-seminar/

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.