kesalahan penulisan nomer rekening penyedia di kontrak

Kontrak telah selesai dilakukan pada bulan Juni 2015. Pada bulan agustus ini akan dilakukan pembayaran. Namun ternyata ada kesalahan penulisan rekening. Bagaimana solusinya ?

MENYONGSONG SIKAP

Pemutakhiran Klasifikasi Ijin Badan Usaha dan Pengalaman Penyedia

Penyedia juga perlu menyesuaikan data klasifikasi bidang usaha berdasarkan data Ijin Usaha maupun data Pengalaman, dengan ketentuan:

1. Penyedia yang memiliki ijin atau pengalaman di bidang konstruksi dapat memilih klasifikasi bidang usaha berdasarkan Permen PU No.8 Th. 2012.
   • Download PDF SBU
   • 
     
2. Penyedia yang memiliki ijin atau pengalaman di bidang non-konstruksi dapat menentukan klasifikasi bidang usaha berdasarkan KBLI 2009.
   • Download PDF KBLI 2009
   • 
     
3. Penyedia non-konstruksi yang ijin usahanya masih menggunakan KBLI 2005, didalam pengisian SIKaP mohon menyesuaikan dengan menggunakan KBLI 2009.
   • Link tabel kesesuaian

Petunjuk Penggunaan Aplikasi

• Download Petunjuk Penggunaan Aplikasi

Apabila Anda mendapat kesulitan, dapat menghubungi:
 LPSE terdekat
 Call Center: (021)1500-557
 Email: sikap@lkpp.go.id atau helpdesk-lpse@lkpp.go.id

Satu orang menjadi PPK APBN dan pokja pengadaan untuk APBD

Mohon pendapat teman2 ahli pengadaan brg/jasa. Dalam Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 17 Point 7, Bahwa Anggota Pokja ULP dilarang duduk sebagai PPK. Jika suatu instansi atau satker Ada 2 sumber dana yaitu APBD dan APBN. Untuk APBD Personil tsb duduk sbg Anggota Pokja sementara di Paket yg lain dgn sumber dana APBN sebagai PPK , dengan alasan /mengingat personil yg terbatas. Apakah hal ini bisa dibenarkan atau bisa. mengingat tidak ada konflik interest terhadap tugasnya.

Karena tidak ada konflik kepentingan yaitu mengelola dana yang berbeda maka ya boleh saja.

Sebaiknya jangan terlalu banyak dibebankan suatu pekerjaan pada seseorang.

Peran bisa ditunjuk pejabat/pegawai yang lain, atau PPK tersebut dibantu pegawai yang lain

bimtek / training manajemen kontrak 5 - 6 agustus 2015

MASA PEMELIHARAAN HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Kontrak pengadaan s.d. Rp. 200 juta, tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
 Apakah diperlukan jaminan pemeliharaan ?
Ini tergantung dengan sifat pekerjaannya yaitu apakah diperlukan masa pemeliharaan. 
Bila ada masa pemeliharn : 

PERPRES KERJASAMA PENGADAAN INFRASTRUKTUR

PERPRES 38 TAHUN 2015

FAKTOR UTAMA PENYEBAB TIMBULNYA KLAIM PADA KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI RANCANG BANGUN

(sekedar sharing buat kehatian-hatian menghadapi kriminalisasi kontrak)

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab timbulnya klaim pada proyek dengan tipe kontrak rancang bangun antara lain 

(1) faktor kelalaian pengguna jasa yang berkaitan dengan pembayaran; 

(2) faktor kegagalan penyedia jasa memperbaiki cacat mutu; 

(3) faktor hal yang mempengaruhi kemajuan pekerjaan; 

(4) faktor kegagalan menyelesaikan pekerjaan karena faktor keuangan para pihak; 

(5) faktor terkait pelaksana lapangan; 

(6) faktor administrasi kontrak dan item yang disiapkan pengguna jasa; 

(7) faktor pelanggaran prosedur; 

8) faktor pembatasan kebijakan

Semoga ada manfaatnya, ditulis oleh Riad Horem.

NEGOSIASI CATALOG DILUAR JAM KERJA

Negosiasi catalog dengan penyedia bisa dilakukan bukan pada jam kerja, hal ini misal karena kemudahan akses internet. 
Bisa terjadi di Indonesia timur jam 17.00WIT (sudah tutup kantor jam 16.00 WIT) sedangkan di Jakarta jam 15.00WIB

BAGAIMANA PEMBAYARAN EPURCHASING ?

Pembayaran dilakukan setelah diterima barangnya. 
(Tidak dibayar dulu kemudian barang dterima).
Pembayaran secara langsung ( LS) ke rekening penyedia catalog.
Dengan dipotong pajak PPN dan PPh.

Ikuti informasi pengadaan di facebook "Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia"

TIGA ATURAN ANTI KRIMINALISASI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan tiga aturan anti kriminalisasi sebagai jaminan para kepala daerah agar tidak takut mengambil keputusan. Aturan tersebut diterbitkan bukan untuk melindungi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari korupsi. 

payung hukum pengadaan ?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang menyiapkan payung hukum untuk mempercepat belanja pemerintah dengan menyingkirkan kekhawatiran terjerat [pelanggaran hukum] yang berujung pidana.

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN ANGKA KREDITNYA

PERMEN PAN 77 TAHUN 2012
Jafung pengelola PBJ dan angka kreditnya

penyedia yang tanda tangan kontrak

Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya, pasal 86 ayat 5 dan 6.

Pasal 86

Aplikasi untuk ULP

Aplikasi untuk ULP Pemprov Jawa Timur
ULP Pemprov Jawa Timur mempunyai Apel Baja ( aplikasi pengelolaan pengadaan barang jasa) sehingga tidak ada lagi komunikasi/surat dengan kertas lagi, paper less. Semua SKPD bisa akses dan telusur tahapan proses pengadaan.

PERATURAN PENGADAAN 2014 - 2015

Berisi antara lain :

training / bimtek e-catalog e-purchasing

RUP untuk pengadaan langsung

Semua pelelangan/seleksi dimunculkan dalam RUP
Pengadaan kecil-kecil (pengadaan langsung) yang bukti perikatannya nota/kuitansi dijadikan satu saja dikumpulkan dengan label swakelola di RUP. 

Sedangkan yang buktinya akan SPK dimunculkan di RUP sebagai item melalui penyedia.

BATASAN NILAI PEKERJAAN KONSULTANSI UNTUK USAHA KECIL

Batasan nilai untuk usaha kecil bagi konsultan non konstruksi tidak diatur.

Sedangkan bagi konsultan konstruksi diatur dalam Permen PU No. 14 tahun 2013 Pasal 4a ayat 2 dan 3 sebagai berikut :

kriminalisasi kontrak konstruksi,

Kenapa negaramu tidak maju ?
Ternyata banyak yang mengerem aktivitas pembangunan.
Kenapa di rem, karena kemungkinan setiap kesalahan akan berdampak tipikor ...
akankah kita yang membawa ke tipikor...
akankah kita dicatat malaikat sebagai penghambat kesejahteraan negeri atau tidak...
jangan cari kesalahan orang..pasti ada kesalahannya..
carilah kejahatannya..

Kresno Dipojono 
Undang-Undang Jasa konstruksi No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 41