DENDA

DENDA keterlambatan penyelesaian pekerjaan
bisa disetor oleh penyedia di bank/pos untuk kas negara/daerah atau dipotong dari pembayaran ketika diterbitkan surat perintah membayar

KEWAJIBAN KONSULTAN PERENCANA

Untuk pekerjaan pembangunan dengan luas bangunan diatas 12.000 m2 atau diatas 8 lantai, penyedia jasa perencanaan diwajibkan pada tahap pra-rencana menyelenggarakan paket satuan kerja lokakarya value engineering (VE) selama 40 jam secara in-house, untuk mengembangkan konsep perencanaan, dengan melibatkan partisipasi pengelola kegiatan, penyedia jasa manajemen konstruksi, dan pemberi jasa keahlian VE;
Biaya penyelenggaraan lokakarya, termasuk biaya kerja sama dengan pemberi jasa keahlian VE merupakan bagian dari biaya penyedia jasa perencanaan

Permen PU 45 tahun 2007

TKDN

digunakan untuk menghitung preferensi harga

TKDN yang dinilai adalah yang ada di web kemenperin

http://tkdn.kemenperin.go.id/

Bila tidak/belum ada di web tersebut maka dinilai tidak mempunyai TKDN

PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI OKTOBER 2015

PENGADAAN TAYANGAN DI TV

KPU Prov akan melaksanakan Debat Publik bln november rencana disiarkan di TV nasional dan bertempat di Hotel , yang ingin saya tanyakan adalah:

1. jika TV nasional itu adalah TVRI dengan penawaran diatas 300 jt, apakah bisa dilaksanakan pengadaan langsung karena TVRI adalah LPP milik pemerintah

2. dalam pelaksanaan debat publik, apakah kami bisa menunjuk EO untuk mengcover seluruh kegiatan dari hotel hingga sarana pendukung lainnya yang ada di hotel

3. apakah kedua paket itu bisa dilaksanakan terpisah (antara penyiaran dan pelaksanaan di Hotel) . mohon petunjuknya

KERUGIAN NEGARA , RENUNGAN UNTUK PENGHITUNG DAN PENEGAK HUKUM

Opportunity Cost – Koran Sindo

17 September, 2015 , by Rumah Perubahan

Anda yang pernah belajar ilmu ekonomi pasti kenal dengan istilah opportunity cost. Ini istilah dasar yang penting dipahami para pelaku ekonomi, pembuat kebijakan, dan terlebih kini para penegak hukum, auditor, dan para komentator

MATERIAL ON SITE

Pembayaran kontrak dapat memperhitungkan bahan yang ada di lapangan atau  material on site ( MOS ), jadi dilihat dulu bagaimana kontraknya, apakah sudah mencantumkan mengenai mos..

Namun untuk barang yang sifatnya mudah rusak (semen mengeras), yang rawan penyusutan volume selama penyimpanan.seperti pasir, batu dsb tidak dimasukkan sebagai bagian MOS yang dapat dibayar.

Material on site, bisa dihitung dibayar, bila dicantumkan di dalam kontraknya

NARASUMBER PENGADAAN DAN KONTRAK ( MUDJISANTOSA )

LABUAN BAJO FLORES NTT

PERPANJANGAN SERTIFIKAT Pengadaan

Sertifikat pengadaan yang habis masa berlakukanya dapat diperpanjang,  sesuai SE LKPP 2 Tahun 2015

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

PERKA LKPP 13 TAHUN 2013
http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_wfxpHYoUhDWfvcPnmRCaifPiWVGCqmbo.pdf

BATAS WAKTU KONTRAK DAN DENDA

Menambah ruang lingkup kontrak, bisa menambah waktu pelaksanaan kontrak, tambahan waktu karena perubahan ruang lingkup tidak dikenakan denda.

Tidak ada penambahan ruang lingkup pekerjaan, namun pekerjaan terlambat karena bukan kesalahan penyedia ( misal karena ada demo masyarakat  dua minggu), maka penyedia dapat diberikan perpanjangan waktu sesuai waktu yang menghambat yang terjadi (yang diluar kendali penyedia) dan tidak dikenakan denda.

DAFTAR PERUSAHAAN ASURANSI UMUM DAN ASURANSI PENJAMINAN YANG DAPAT MENERBITKAN SURAT JAMINAN

http://www.lkpp.go.id/…/5_QQBeFGgXGjdRpzfxYacJCLdfMJMWyntK.…

pembayaran konsorsium

—Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan, penyedia barang/jasa dapat melakukan secara konsorsium.

—Pencatatan nilai kontrak harus tercantum dengan jelas nilai kontrak total dan bagian nilai kontrak untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam konsorsium, nomor rekening dan NPWP masing-masing perusahaan.

PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

Harga buku rp. 60.000 + ongkir
Pesan sms ke 087 88 55 89 333

HARGA PENAWARAN TIDAK BISA DI NEGOSIASI

PASTIKAN HPS NYA TELAH SESUAI
Pelelangan dengan SPSE, yang memasukkan penawaran hanya satu, maka diperlukan negosiasi harga. Kemudian dalam hal penyedia tidak mau merubah harga atau skema pengadaaan dengan kontrak lump sum, sehingga harga penawaran penyedia tetap, tidak berubah.

SURAT PENAWARAN DISAMPAIKAN OLEH :

surat penawaran disampaikan ( kalau lelang manual ditandatangani) oleh:

swakelola pengelolaan sampah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Sentosa  yang selama ini dilakukan secara swakelola pada 11 kecamatan yang mana sampah terangkut ke TPA kurang lebih 430 ton/hari sementara timbulan sampah di 11 Kecamatan kurang lebih 1.010 ton/hari. untuk itu diperlukan suatu inovasi untuk merealisasikannya, salah satunya dengan melibatkan penyedia jasa pengangkutan sampah dengan penganggaran multiyears.

PEMAKETAN

Ada dana anggaran sebagai berikut :
1. Pengadaan kertas suara Rp. 700 juta
2. Pengadaan formulir Rp. 840 juta

Mengingat kompetensi penyedia untuk pengadaan kertas suara dan pengadaan formulir adalah sama yaitu penyedia usaha percetakan maka pengadaan dapat dibuat dalam satu paket yaitu pengadaan kertas suara dan formulir.

Atau dapat juga dibuat dalam dua paket, untuk memperbanyak menyediakan paket-paket untuk usaha kecil.

Kerjasama pemerintah dengan swasta

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha ( KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha ( BUMN, BUMD, Swasta, perusahaan asing dan koperasi ) dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Perka LKPP No. 19 tahun 2015 

PELATIHAN / TRAINING / BIMTEK MANAJEMEN KONTRAK

Dalam pengadaan dengan kontrak lump sum yang memasukan penawaran , kurang dari tiga

Kontrak lumpsum ,  yang masuk hanya dua 

harga penawaran penyedia yang ditunjuk mendekati HPS ?

Berdasarkan Perpres 4 tahun 2015, pengadaaan yang menggunakan SPSE, dalam hal yang memasukan penawaran kurang dari tiga, misal dua atau satu maka dilakukan evaluasi, bila hasil evaluasi lulus maka dilakukan negosiasi teknis dan harga.

Pengadaan DANA DESA PERLU PERBUP / PERWALI

PP 43 tahun 2014 , Pasal 105
Pengadaan barang/jasa di desa di atur dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan pe UU an.

pengadaan berkaitan dengan aplikasi ( program / software )

Bila   mengembangkan aplikasi namanya pengadaan jasa konsultan
Bila membeli aplikasi yang ada namanya pengadaan barang
Bila sekedar mengisi data untuk aplikasi namanya pengadaan jasa lainnya.

Pengadaan konsultan aplikasi bisa konsultan perusahaan atau konsultan perorangan

BIDANG / SUB BIDANG

BIDANG / SUBBIDANG ( kalau Konstruksi = klasifikasi / subklasifikasi )
Pasal 19 ayat 1 g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;

Bidang atau klasifikasi = untuk usaha kecil

Subbidang atau sub klasifikasi = untuk usaha non kecil

Penggolongan bidang / subbidang bisa di dilihat di KBLI ( klasifikasi baku lapangan usaha indonesia ) yang diterbitkan oleh BPS

Sedangkan klasifikasi/subklasifikasi untuk pekerjaan konstruksi bisa dilihat di Permen PU No 19 tahun 2014

PELELANGAN SEBELUM TAHUN ANGGARAN

LELANG LEBIH AWAL
Prov Kalteng per 31 Agustus 2015 penyerapan anggaran mencapai 56%. Hal ini disebabkan proses pelelangan dilakukan sebelum tahun anggaran 2015 ( dilakukan pada tahun 2014) dan dilakukan tanda tangan kontrak pada awal tahun 2015.

Pelelangan dapat dilakukan sebelum tahun anggaran namun SPPJ dan kontrak dilakukan pada saat DIPA/DPA telah efektif dapat digunakan.

Masalah denda di kontrak

1. ditulis denda dari keseluruhan dan/atau denda dari sebagian kontrak yang belum    

    diselesaikan (ditulis dua-duanya dari keseluruhan dan dari sebagian kontrak)
2. tidak ditulis mengenai denda
3. tidak tepat memilih denda ( harusnya denda dari keseluruhan tetapi ditulis denda

     dari sebagian kontrak)

aplikasi epurchasing belum update ?

Aplikasi untuk menjalankan epurchasing yang terbaru adalah versi 3 yaitu untuk  pejabat pengadaan dan pejabat yang ditunjuk sudah difasilitasi.
Untuk beberapa produk katalog masih menggunakan versi 2 yang hanya memfasilitasi pokja ULP, namun demikian silahkan bagi pejabat pengadaan/ppk/ pejabat pengadaan untuk menggunakan failitas pokja ULP