PELATIHAN BULAN NOVEMBER 2015

Surat Pernyataan Tidak Diperlukan Atau Diperlukan

       Penyedia tidak perlu menyampaikan surat pernyataan sebagaimana disebut sebagai berikut  :

Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik Penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:

sumber hps konsultan

SUMBER HPS JASA KONSULTAN
untuk biaya personil, bisa mengambil dari
- INKINDO untuk jasa konsultan non konstruksi atau asosiasi terkait
- SE PU No. 3 tahun 2013 untuk konsultan konstruksi
Namun setiap penawaran yang masuk mengenai biaya personil 
perlu dinegosiasikan dengan bukti pembayaran pajaknya

TIDAK DILAKUKAN NEGOSIASI HARGA

Dalam pengadaan dengan spse, bila yang masuk dua atau satu.
Untuk skema pengadaan lumpsum tidak diperlukan negosiasi harga.
Untuk skema pengadaan kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, untuk bagian lumpsum tidak diperlukan negosiasi harga.

Namun masih diperlukan klarifikasi teknis dan negosiasi teknis

Kesimpulan di atas dapat ditelusuri dari standar dokumen pengadaan. 

KPBU

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha (swasta), dilakukan dengan pemilihan penyedia, kemudian kontrak jangka panjang antara pihak swasta dengan entitas pemerintah, untuk penyediaan layanan publik dan/atau infrastruktur publik dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.

KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA UNTUK INFRASTRUKTUR

Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial mencakup:

KATALOG LOKAL

Sudah bisa dimulai
silahkan lihat Perka LKPP No. 14 tahun 2015

UMUR PENYEDIA KURANG DARI SATU TAHUN

Penyedia disyaratkan NPWP dan SPT tahunan
Kalau umur penyedia belum satu tahun bagaimana ?
Cukup NPWP saja dulu.

Syarat-syarat  yang lain bagaimana, terpenuhi ?

PENCATATAN BMN ( BARANG MILIK NEGARA )

Dalam pengadaan dengan skema kontrak lump sum
penawaran penyedia tidak perlu mencantumkan rincian harga
untuk masing-masing item harga satuannya.

Bagaimana pencatatan BMN nya untuk masing-masing item ?

bimtek ujian sertifikasi pbj

NOVEMBER 2015

Pemaketan / itemize

Proses Pengadaan Barang di Satker kami dengan permaslahan sebagai berikut

1. Kegiatan Ini merupakan Kegiatan dengan 1 Judul Kegiatan dengan 4 Kode Rekening Belanja yang berbeda

2. Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan 1 judul Kegiatan dengan 4 Kode RUP yang berbeda

3. apabila di lelangkan dengan metode lelang secara itemized bagaimana pelaksanaanya sedangkan kegiatan ini memiliki 4 Kode RUP yang berbeda

TANGGAPAN

1. dilelangkan dalam satu paket bila 4 kode rekening dalam satu kompetensi penyedia

2. bisa dilelangkan dalam satu paket dengan satu pemenang atau satu paket dengan banyak pemenang (itemize)

3. karena tidak boleh melebihi masing2 rekening maka nilai masing2 rekening dapat disampaikan di dokumen pengadaan

4. dalam hal dilakukan pelelangan dengan itemize, mengenai penggunaan aplikasinya dapat ditanyakan ke LPSE

LELANG CEPAT

Pembahasan ringan mengenai lelang cepat
Silahkan ikuti fanspage FACEBOOK
" Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia "

HARUS DIBUKTIKAN ADANYA SUAP / GRATIFIKASI NYA, BUKAN KESALAHAN PROSEDURNYA

Harus dibuktikan kesengajaan adanya niat jahat merekayasa pelelangan.
"carilah keserakahannya bukan untuk mencari menemukan kesalahannya sesuai perpres pengadaan"

Pembayaran pengadaan di akhir tahun 2015

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu   PER 24/PB/2015  tanggal 2 Oktober 2015 mengenai  Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir tahun anggaran 2015.

Pedoman ini mengatur antara lain seperti bagaimana pembayaran pengadaan pada akhir tahun anggaran 2015 untuk anggaran Kementerian/Lembaga.

Untuk daerah yang menggunakan APBD mungkin perlu membuat Peraturan Kepala Daerah.

BESARNYA HONOR ULP / PPK / PEJABAT PENGADAAN / PPHP

Untuk kementerian / lembaga ( yang menggunakan dana APBN ) mengikuti PMK ( Peraturan Menteri Keuangan ). Kemenkeu setiap tahun menerbitkan aturan PMK mengenai standar biaya masukan.  Contoh untuk menganggarkan tahun anggaran 2016 ada PMK 65 tahun 2015 ( 65/PMK.02/2015).

E PURCHASING ( kirim barang dulu kemudian dibayar )

BUKAN KIRIM UANG DULU, kemudian barang diterima ( bukan seperti kita beli ke toko online yang harus kirim uang dulu, kemudian barang diterima ).

ALAT MEMILIKI SENDIRI ATAU SEWA

Penyedia bisa disyaratkan mengenai alat, yaitu memiliki atau sewa.
Syarat alat, tidak harus memiliki, namun dalam hal alat akan menjadi kritikal dalam pencapaian pekerjaan maka dapat disyaratkan harus memiliki.

Pasal 19 ayat 1
e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;

Tulisan ini didapat dari fanspage "ikatan ahli pengadaan indonesia" di facebook.

Silahkan yang suka facebook untuk ikuti dengan disukai pada fanspage tersebut.

ALAMAT KANTOR LKPP / ALAMAT KANTOR MUDJISANTOSA

TIDAK PERLU LAGI MEMBUAT SURAT PERNYATAAN KUALIFIKASI

Dalam pengadaan dengan SPSE, penyedia yang dapat mengisi/mengirimkan data kualifikasi secara elektronik dinilai telah membuat pernyataan, sehingga TIDAK PERLU ada lagi, mengenai surat pernyataan yang harus diupload, seperti :

GUGUR SUBSTANSIAL

BAGAIMANA DALAM SUATU PENAWARAN ADA HAL YANG TIDAK JELAS ATAU ADA HAL/INFORMASI YANG BERTENTANGAN ?

KETIDAK HADIRAN DALAM PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

1.       Apakah pokja ULP dapat langsung menggugurkan calon penyedia yang tidak menghadiri Jadwal Pembuktian Kualifikasi.

2.       Apakah ada aturan soal waktu minimal acara pembuktian kualifikasi, misalnya minimal sekian jam atau maksimal sekian jam ? Mohon jawabannya, dan terimakasih atas jawabannya.

PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI ATAU PEKERJAAN SEWA ALAT ?

Perubahan metode pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai. seperti yang disampaikan dalam dokumen penawaran, tetapi hasil pekerjaan tercapai.

Contoh penggunaan alat escavator yang disampaikan di dokumen penawaran ada tiga, namun yang dioperasikan hanya dua saja, dan pekerjaan tercapai. 

Auditor menilai ada kerugian negara akibat perubahan penggunaan alat. Mohon penjelasannya, PPK fokus pada hasil atau fokus pada perubahan penggunaan alat ? Tks

Pasal 19 ayat 1 e
memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa.

Syarat tersebut dibuat syarat minimal yang diperlukan untuk mencapai kinerja dari penyedia yang akan dipilih/ditunjuk.

Persyaratan modal, jarang diperlukan lagi, untuk usaha konstruksi disyaratkan adanya dukungan keuangan dari bank.

Untuk konstruksi, syarat penyedia  bisa mengacu kepada permen pupr no 31 tahun 2015.

buku permen pu 45 tahun 2007

Harga rp 60 ribu + ongkir
sms 087 8855 89 333

AGENDA IAPI OKTOBER DAN NOVEMBER 2015

PENGADAAN LANGSUNG MENGACU HARGA KATALOG

Kami sudah merencanakan pengadaan langsung atas tindaklanjut e-purchasing yang gagal sebelumnya. Dimana pada saat survey terhadap penyedia dalam proses pengadaan langsung tidak ada yang bersedia untuk mengikuti dan menyanggupi harga yang dibuat dalam HPS (harga sesuai ecatalog+ongkos kirim), mohon petunjuk ? tks

KANTOR LKPP yang baru Jalan Epicentrum Tengah Rasuna Said Kuningan Jakarta

Keabsahan SBU, SKA, SKT ( SKTK )untuk 2016

No SE 63/SE/M/2015 tanggal 2 September 2015

Cek SBU , SKA , SKTK di www.lpjk.net