PROYEK SELESAI (KONTRAK KONSTRUKSI SELESAI)

Bedeng dll menjadi milik siapa ? PPK atau Penyedia.
Kita lihat dulu di kontraknya. 
a. bila tidak diatur, maka menjadi milik penyedia sebagai sarana untuk mencapai kegiatan
b. disebutkan dalam kontraknya sebagai sewa, maka bukan milik PPK, kembali kepada yang memiliki/membuat
c. disebutkan dalam kontrak sebagai milik PPK
d. disebutkan dalam RAB maka menjadi milik PPK

LELANG HANYA SATU JAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) tengah membuat sistem lelang pekerjaan konstruksi dengan waktu tersingkat yakni satu jam.

Kepala LKPP Agus Prabowo mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menjadi daerah percontohan penerapan sistem baru tersebut. 

"Ini ide baru, untuk mencari kontraktor, pekerjaan konstruksi. Sudah disiapkan oleh tim LKPP, nah Pak Gubernur bersedia dan Pemprov DKI bersedia dijadikan pilot project," kata Agus, di Balai Kota, Selasa (29/12/2015).

PENUNJUKAN LANGSUNG KONSULTAN PERENCANA UNTUK PEKERJAAN LANJUTAN

Pekerjaan konsultan perencana PT XYZ , untuk tahun 2015 hanya mencapai tahap penyusunan RKS dan RAB, sedangkan kegiatan untuk tahap pelelangan dan pengawasan berkala dari konsultan perencana akan dilakukan di tahun 2016.

BATASAN PERAN PPHP

Endang Diah Pitaloka 
PPPH bekerja dipenghujung pekerjaan. Bekerja jika ada permintaan pemeriksaan dr PPK. Efektif bekerja maksimal 1 minggu dan tergantung item pekerjaan yg diperiksa. Pemeriksaan berupa "hasil pekerjaan" dari tim pelaksanaan teknis kegiatan (pengawas, konsultan jika ada, PPTK dan penyedia sendiri). Hasil berupa administrasi kegiatan, jika sdh lengkap dan memenuhi syarat dlm kontrak baru dilanjutkan pemeriksaan visual/teknis "hasil pekerjaan" fisik dr penyedia. 

BIAYA PENYELENGGARAAN SMK3 KONSTRUKSI

BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATANDAN KESEHATAN KERJA (SMK3) KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM

SURAT EDARANNOMOR: 66/SE/M/2015

ANALISA HARGA SATUAN DAN SMK3 KONSTRUKSI

PermenPU No 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum ==> telah ada peraturan penggan ti 2016
PermenPU No 05_PRT_M_2014 ttg Pedoman SMK3 Konstruksi Bid Pekerjaan Umum

unforeseen condition

kontrak terjadi unforeseen condition, selanjutnya 
a. kemungkinan diperpanjang waktu pelaksanaan kontrak
b. kemungkinan bertambah nilai biaya kontrak
c. kemungkinan dilakukan perubahan ruang lingkup kontrak

SURAT PESANAN ATAU KONTRAK E-PURCHASING

Tanda bukti perjanjian antara lain surat pesanan.
(Pasal 55ayat 1e Perpres 4 tahun 2015)

Jadi kalo PPK sudah menyetujui proses epurchasing dari pejabat pengadaan dengan penyedia katalog maka terjadilah perikatan/kontrak yang berupa surat pesanan, walau surat pesanan / kontraknya tidak ditandatangani basah.

Surat pesanan ditandatangani basah dalah hal pertanggungjawaban keuangan meminta demikian.

Atau untuk pertanggungjawaban keuangan meminta spk atau kontrak yang bertandatangan basah ..

MENUANGKAN DOKUMEN ANGGARAN DALAM RUP

Dokumen anggaran sbb :
1. Biaya perjalanan dinas Rp 70 jt
2. Honor tim Rp 30 juta
3. Konsultan IT Rp. 120 juta

KONTRAK TIDAK SELESAI DI AKHIR TAHUN

1. Kontrak tidak mencapai target ?

bimtek pbj di denpasar bali Maret 2016

BIMTEK PENGADAAN FEBRUARI 2016

Prestasi pekerjaan

Kontrak tidak selesai dan dikenakan sanksi Denda Maksimal 5%

Jaminan Pelaksanaan dan Blacklist tetap dijalankan

Bagaimana perhitungan progres pekerjaan :

Apakah setelah tanggal berakhir kontrak (hari kelima puluh) atau sampai perhitungan pelaksanaan terakhir dari penyedia yang juga dilakukan pengecekan oleh tim lapangan yaitu dihari ke 56.

Perhitungan dihitung sampai hari ke 50 namun bila ada prestasi yang dapat dinilai dan diterima (oleh PPK karena ini diluar kesepakatan kontrak) maka dapat dihitung prestasi sampai hari ke 56, pembayaran tetap dikenakan denda sehingga denda setara dengan 5,6%.

Dapat dihitung s.d hari ke 56 berdasar azas manfaat dan negara tidak dirugikan (diberlakukan denda melebihi 5%).

RUP

Dalam dokumen anggaran dalam satu kode rekening anggaran diuraikan :
1. pembangunan pagar rp 120 juta
2. pembangunan pavling box rp 95 juta
3. pos satpam Rp 48 juta
4. Kamar mandi rp 60 juta

Apakah ditulis satu paket atau 4 paket ?
Bila dalam satu kompetensi penyedia dan satu lokasi maka dibuat dalam satu paket saja

PENGENALAN SPSE VERSI 4

https://www.youtube.com/watch?v=ZCHaGUYZogI

PENDAFTARAN PENYEDIA / REKANAN KE LPSE

https://www.youtube.com/watch?v=2EHkS1KdDW8

TUTORIAL E PURCHASING

https://www.youtube.com/watch?v=Quw6d3DCerkx

SEJARAH / PERKEMBANGAN LPSE

https://www.youtube.com/watch?v=7qnXqCaPeuo

https://www.youtube.com/watch?v=A51xvJiyeQI

https://www.youtube.com/watch?v=ZCHaGUYZogI

https://www.youtube.com/watch?v=fLxkTCJx9rg

https://www.youtube.com/watch?v=ReuZUSWwisQ

BEA MATERAI

PENGERTIAN BEA METERAI

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.

TERLANJUR BUKAN DENGAN PROSES KATALOG

Pada tahun 2015 pengadaan laptop tidak melalui e-cataloge...karena ketidaktahuan ppengadaan kalau barang tersebut sudah ada di katalog, apakah hal itu dapat disalahkan oleh auditor....tks

KOntrak diperpanjang, bagaimana konsultan pengawas nya

Bagaimana kalo ada perpanjangan kontrak konstruksi ?
Dilihat kontraknya.
1. kontrak pengawas mengikuti kontrak kontruksi
2. kontrak pengawas tidak mengikuti kontrak kontruksi
a. perlu dilakukan perpanjangan juga dengan menambah nilai rp kontrak
b. perlu dilakukan perpanjangan dengan beban biaya dari penyedia konstruksi
c. dilakukan pengawasan oleh pihak PPK

PPK DIGANTI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

Pergantian PPK dilakukan dengan pembuatan berita acara penggantian PPK dan kontrak dilakukan addendum mengenai nama PPK pengganti. 

JAMINAN PEMBAYARAN

JAMINAN PEMBAYARAN di APBN

Kontrak berakhir 31 Desember 2015

Batas pembayaran 23 Desember 2015

BELUM ADA RUP TETAPI LELANG HARUS SEGERA AGAR TIDAK TERLAMBAT

Belum ada RUP, karena anggaran belum selesai disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD

Pasal 73 ayat 2 Perpres 4 tahun 2015

Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

lelang cepat

Semua penyedia nasional maupun lokal , dapat ikut dalam lelang cepat

Penyedia agar mengisi bidang/subbidang (klasifikasi/ subklasifikasi) di aplikasi SIKAP. 

Manfaatnya penyedia yang sudah masuk SIKAP akan diberitahu nanti dalam lelang cepat 

mengenai adanya suatu paket lelang cepat berdasar bidang/subbidang yang dilelangkan

IP Address ( memasukkan penawaran dari satu laptop )

MASIH RELEVAN KAH ?
Kaitan pembahasan ini berkaitan dengan persengkokolan lelang atau pengaturan lelang
Dalam suatu pelelangan, ada 3 penyedia dalam kendali satu grup.
memasukkan data dari satu laptop yang sama ( IP Addres yang sama). Apakah hal demikian bermasalah ketika SPSE bersifat terbuka untuk semua penyedia yang berminat ?
Hal demikian bermasalah kalau sistem SPSE hanya memberi kesempatan kepada 3 penyedia itu saja !
Ketika sistem terbuka bagi penyedia yang lain yang mau ikut, masuknya 3 penyedia dalam satu grup kelihatannya tidak perlu menjadi masalah.
Apalagi dalam Perpres 4 /2015, kepada penawaran yang masuk hanya satu tidak masalah, bisa terus diproses dievaluasi.

Mungkin hukum persaingan usaha perlu ditinjau kembali menyesuaikan perkembangan teknologi IT atau aturan Perpres pengadaan yang terbaru.

KONTRAK BERLAKU MUNDUR

KAK dan HPS diterima pejabat pada bulan september utk paket kegiatan di PAPBD yg belum disahkan, dgn masa pelaksanaan 90 hari. Proses pengadaan dilaksanakan mendahului pengesahan PAPBD/DPA. Pengesahan DPA di awal nopember. Dapatkah kontrak/SPK bersifat retroaktif?

ini perlu diklarifikasi pertanyaannya...apakah masa pekerjaan bisa dibuat menjadi sisa waktu yang ada ? sehingga kontrak cukup dengan waktu yang ada...
atau bila memang dikerjakan 90 hari ,,baiknya dibuat 2 kontrak ..kontrak yang telah dilaksanakan yang pembayarannya agar diaudit terlebih dulu oleh inspektorat  untuk mencegah adnaya kerugian negara dan satunya lagi adalah kontrak yang akan berjalan..

spesifikasi diskontinu

Spesifikasi sesuai kontrak discontinue, kontrak dapat diputus

Namun bila PPK menyetujui penyedia untuk memberi spek lebih tinggi.


Asal barang dapat dimanfaatkan dan harga satuannya tetap ya..

Kalo spek tinggi dan harga pasarnya lebih murah ya turun dunk harga kontraknya

Perpres 54 tahun 2010 pasal 93 ayat 1b

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan