Monday, June 29, 2015

Data kualifikasi disampaikan melalui form di aplikasi spse

Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. 
Tidak perlu diupload dokumen2 kualifikasinya. 

Penyedia mengisi data isian kualifiaksi (tidak perlu upload) di aplikasi SPSE, sedangkan menu upload digunakan untuk dokumen yang tidak tersedia dalam apliakasi spse

Sehingga bagi penyedia menjadi cepat dan mudah mengisi/ menyampaikan data kualifikasi. 
Bagi pokja ULP cepat dan mudah untuk evaluasi kualifikasinya. 
Dokumennya yaitu dokumen aslinya nanti dibawa dan ditunjukkan pada saat pembuktian kualifikasi.

Ikuti komentar pengadaan di facebook di "Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia"

Sunday, June 28, 2015

TIDAK DIWAJIBKAN BERSERTIFIKAT

E-Purchasing dilaksanakan oleh 
Pejabat Pengadaan/
PPK atau 
pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi. 

STANDAR DOKUMEN PENGADAAN ( Juni 2015 )

Meskipun namanya standar, namun agar diisi, dilengkapi, diedit sesuai kebutuhan pengadaan.
Silahkan di unduh di https://inaproc.lkpp.go.id/v3/public/sdp/sdp.htm

Saturday, June 27, 2015

TIPIKOR MAJAPAHIT

Tipikor Majapahit bukan kesalahan proses pengadaan tetapi karena kejahatan ambil uang :)

Dalam zaman Majapahit yang diatur oleh agama (kertagama)
Dalam kitab pidana Majapahit (Kutara Manawa ) pasal 6 , seseorang yang mencuri dengan nilai 25 uang perak, tangannya dipotong. 100 uang perak kakinya dipotong, diatas 200 uang perak dipenggal.
Tipikor = Tindak pidana korupsi

BIMTEK / TRAINING MENGENAI KATALOG ( E PURCHASING )

Anda, sebagai penyedia ?
Anda, sebagai pengelola pengadaan di Kementerian , Lembaga, Pemda, Instansi dan Rumah Sakit Pemerintah ?

Bila ya disarankan mengikuti pelatihan berikut :



Wednesday, June 24, 2015

PEMBELIAN ( pembayaran dan pajak nya ) untuk ON LINE KATALOG

Harga suatu barang di catalog Rp. 6 juta.
Lakukan negosiasi dan pastikan biaya kirim. Biaya kirim bisa ada atau tidak ada. 

Sunday, June 21, 2015

SANKSI PENYEDIA CATALOG

Penyedia Barang/Jasa memiliki kewajiban untuk menyediakan Barang/Jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan permintan Pejabat Pemesan.
Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi apabila:

Saturday, June 20, 2015

ESKALASI HARGA

Kontrak tahun jamak dapat mencantumkan penyesuaian harga atau tidak mencantumkan penyesuaian harga.
Ada atau tidak adanya pencantuman penyesuaian harga, akan mempengaruhi harga penawaran penyedia.

Thursday, June 18, 2015

PERMEN PU PR Tentang Design Build

PENGADAAN RANCANG BANGUNG
Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.

Monday, June 15, 2015

PENGKAJIAN ULANG DALAM RANGKA KEBERHASILAN PENGADAAN

Menurut pendapat saya, PPK bersama POKJA ULP, perlu melakukan kaji ulang/koordinasi untuk pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa. 

Saturday, June 13, 2015

BIMTEK AGUSTUS DAN SEPTEMBER 2015


Memperoleh paling kurang satu pekerjaan ?

Pengumuman lelang 6-6-2015. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir, bagaimana hitungan 4 (empat) tahun terakhirnya atau tahun berapa mulai menghitungnya ?

6-6-2015 - 4 tahun = 6-6-2011 

BATASAN WAKTU LELANG

Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara E-Tendering pada Bagian II.2,a.1).e). Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf d) dengan memperhatikan jam kerja dan hari kerja untuk tahapan:

Friday, June 12, 2015

BATASAN PEJABAT PENGADAAN DALAM EPURCHASING

Pasal 110 ayat 5 Perpres 4 tahun 2015

"E-Purchasing dilaksanakan oleh 
Pejabat Pengadaan/
PPK atau 
pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/ Institusi."

Thursday, June 11, 2015

Tujuan kebijakan epurchasing

1.   Memudahkan  pengelola pengadaan Kementerian/ Lembaga/ Pemda/ Institusi (K/L/D/I) dalam proses pengadaan barang/jasa

2.          Mengurangi biaya transaksi proses pengadaan

3.   Memperoleh cost reduction, melalui pemotongan rantai distribusi dan konsolidasi pengadaan

4.            Mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah

5.  meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan pemerintah

Dalam memilih barang di catalog untuk spesifikasi yang sama/mendekati tidak harus yang paling murah. 
Silahkan dipilih yang sesuai dengan kebutuhannya.


 


SOP ?

Saya pernah mendengar curhat dua anak muda. Mereka mengeluhkan aturan yang begitu kaku. Utamanya aturan tentang pembelian barang.

Jangan salah, ini bukan di kantor pemerintahan atau BUMN, tetapi di perusahaan swasta. Selain harus melewati beberapa meja dan memperoleh persetujuan atasan, untuk setiap pembelian barang harus ada pembanding. Jadi harus ada tiga produk yang sejenis, lengkap dengan daftar harganya.

Wednesday, June 10, 2015

KONTRAK PAYUNG UNTUK ECATALOG BERUBAH MENJADI KONTRAK KATALOG

Perka No. 14 tahun 2015 Pasal 10
Penandatanganan Kontrak Katalog, dengan ketentuan:

a. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP maka penandatanganan Kontrak Katalog dilakukan antara Kepala LKPP dengan Penyedia Barang/Jasa;

b. Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah maka LKPP mendelegasikan kewenangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak Katalog dengan Penyedia Barang/Jasa
kepada Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

TERBUKTI TINDAKAN PIDANA, KEMUDIAN DILIHAT KERUGIAN NEGARANYA


Kerugian negara.
BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dengan cara membandingkan nilai kontrak dgn harga beli dari asal/sumber barang, tanpa overhead dan keuntungan. Kalau sdh terbukti ada penyimpangan atau pidana ya nggak masalah. Menjadi masalah ketika tidak ada penyimpangan (secara pidana) lalu dihitung kerugian negara. Kalau dengan cara ini, pasti ada selisih, artinya selalu ada kerugian negara yaitu sebesar overhead dan keuntungan penyedia. Karena itu harus dibuktikan dulu ada penyimpangan/pidana dulu baru dihitung kerugian negaranya.


Tuesday, June 9, 2015

PPHP

Memeriksa dan menerima pekerjaan sesuai jumlah, spesifikasi dan syarat kontrak.
Dalam hal tidak mengerti secara teknis dapat meminta bantuan dari orang/tim yang mengerti teknis

Bila pekerjaan dari penyedia tidak memenuhi sesuai kontrak maka PPHP menolak untuk item/semua yang tidak sesuai dengan kontrak


Sunday, June 7, 2015

ada tiga syarat utama sebuah tindakan bisa disebut tindakan korupsi


DETIK.COM  7 JUNI 2015
Jakarta - Penetapan tersangka mantan Dirut PLN Dahlan Iskan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menuai kritik. Praktisi hukum Erick Antariksa menilai ada syarat yang tak terpenuhi dalam penetapan tersangka itu.

“Sampai sekarang pun, sebenarnya belum jelas berapa sebenarnya kerugian negara yang disangkakan kepada Dahlan Iskan. Dengan demikian, salah satu syarat tindak pidana korupsi, "Kerugian Keuangan Negara" telah gugur. Dan konsekuensinya, Dahlan Iskan harus dinyatakan tidak bersalah,” kata Erick, Minggu (7/6/2015).

Erick menjelaskan, Secara hukum, ada tiga syarat utama sebuah tindakan bisa disebut tindakan korupsi. Pertama, "Ada kerugian keuangan negara”. Kedua, "Memperkaya diri sendiri atau orang lain”. Ketiga, "Secara melawan hukum”.

JANGAN MELAKUKAN INOVASI UNTUK NEGERI ?

Karena dibangun atas dasar marah dan dendam atas maraknya kasus KKN. Konon undang-undang ini menjelma menjadi undang-undang anti korupsi terketat sejagad. Itulah UU Nomor 31 tahun 1999. Pengertian korupsi pada UU ini paling luas di dunia. Sangat mudah menjadikan orang tersangka. Kita tidak perlu benar-benar korupsi untuk bisa dijerat dengan pasal-pasalnya.

Saturday, June 6, 2015

pelatihan pengadaan alat kesehatan secara e-purchasing

PAMERAN PENYEDIA ALKES
DAN BIMTEK SIMULASI PENGADAAN ALKES DAN OBAT 
SECARA EPURCHASING, tanggal 11 Juni 2015
Di Gedung Smesco lantai 4
Jalan Gatot Subroto 94 Pancoran Jakarta Selatan...

HARGA SATUAN TIMPANG di pengadaan dengan kontrak lump sum

Dalam pengadaan dengan kontrak lumpsum, tidak ada harga satuan timpang, karena penyedia tidak perlu menyampaikan item-item harga penawaran, yang ditawarkan adalah item-item pekerjaan (bila diminta) dan harga totalnya saja.
Namun sering terjadi penyedia menyampaikan item-item harga, dan pokja nengok harganya, kemudian dibanding dengan item-item di HPS, ternyata ada yang kontras (timpang).
Kemudian item-item penawaran tadi terbawa ke kontrak sehingga terlihat oleh auditor sehingga mereka memperhatikan juga.

Friday, June 5, 2015

KESALAHAN PROSEDURAL MENJADI PIDANA TIPIKOR

Seseorang yang melaksanakan tugasnya untuk suatu kegiatan, kemudian kegiatan tersebut ada prestasi yang dibayar, namun ternyata pemahaman auditor / aparat hukum menganggap dasar pembayaran prestasi tidak benar.  Menurut auditor/aparat penegak hukum seharusnya prestasi tersebut tidak dibayar / lebih dibayar.

Kita lihat disini ada perbedaan pemahaman aturan antara yang telah melaksanakan kegiatan dan yang kemudian  memeriksa.

Wednesday, June 3, 2015

NEGOSIASI PADA PENGADAAN SECARA KONTRAK LUMPSUM

Untuk penawaran biaya pada Kontrak LUMPSUM atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada BAGIAN LUMPSUM, Pokja ULP melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis kepada pemenang seleksi. Hasil klarifikasi dan negosiasi teknis tidak merubah biaya penawaran pada KONTRAK LUMPSUM/BAGIAN KONTRAK YANG LUMPSUM.

Monday, June 1, 2015

simulasi pengadaan alat kesehatan secara e-purchasing

PAMERAN PENYEDIA ALKES
DAN BIMTEK SIMULASI PENGADAAN ALKES DAN OBAT 
SECARA EPURCHASING, tanggal 11 Juni 2015
Di Gedung Smesco lantai 4
Jalan Gatot Subroto 94 Pancoran Jakarta Selatan...