Saturday, August 29, 2015

TRAINING / BIMTEK IAPI SEPTEMBER , OKTOBER , DAN NOPEMBER 2015



siapa penyedia dalam penunjukan langsung

Dalam hal `pengadaan barang dilakukan dengan penunjukan langsung, agar dilakukan dengan level penyedia yang tepat. Diutamakan ke pabrikan/distributor tunggal.

Kalau pekerjaan konstruksi, penyedia konstruksinya sesuai dengan level kualifikasinya.

Negosiasi teknis dan negosiasi kewajaran harga, diperlukan dalam pengadaan secara penunjukan langsung, karena proses pemilihan tidak dilakukan dengan persaingan (pelelangan) .

Friday, August 28, 2015

SYARAT ALAT

Dapat disyaratkan mempunyai sendiri atau sewa,  tetapi saat alat dinilai akan menjadi penghambat pencapaian pekerjaan, misal ketika pemakaian alat lagi overload karena banyak yang memakai, maka syarat memiliki sendiri menjadi penting.
Pengadaan memerlukan strategi dan pilihan-pilihan terbaik untuk mencapai value for money

Sunday, August 23, 2015

Penerapan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ?

PERBUATAN MELAWAN HUKUM  dalam pengadaan ?
Sering ada pertanyaan atau kejadian sbb :
1.       Aturannya nggak jelas atau nggak detail, jangan dilakukan, nanti ditipikorkan ?
2.       Pengelola pengadaannya melakukan kesalahan administrasi /perdata kok ditipikorkan ?
3.       Aparat penegak hukum kok kebablasan membahas kesalahan prosedural pengadaan/kontrak , bukan pidana korupsinya ?

Saturday, August 22, 2015

PENGADAAN TIDAK SELALU HARUS LELANG

Kami instansi pemerintah pusat, mempunyai dana Rp. 2,2 miliar, yang akan digunakan untuk sosialisasi/pelatihan di 10 lokasi di Indonesia.

Bagaimana pengadaannya ?

Friday, August 21, 2015

KETIKA LELANG, MUNCUL BARANGNYA DI CATALOG

Terhadap proses pengadaan barang/jasa yang sedang berlangsung sebelum e-Catalogue diterbitkan, maka proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan sampai selesai. Jika proses pengadaan barang/jasa tersebut dinyatakan gagal, maka proses pengadaan barang/jasa dilanjutkan dengan e-Purchasing. 

SE LKPP No 3 tahun 2015

bila aplikasi epurchasing tidak dapat dilakukan

Dalam hal aplikasi e-Purchasing mengalami kendala operasional yang menyebabkan aplikasi tersebut belum/tidak dapat dipergunakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-Purchasing dilakukan secara offline (manual) dengan cara sebagai berikut:

Wednesday, August 19, 2015

PERMEN PU PR NO 19 TAHUN 2014 MENGENAI KLASIFIKASI DAN SUB KLASIFIKASI

http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2014/PermenPUPR19-2014.pdf

14 hari tanda tangan kontrak

Perpres 54 /Perpres 70/2012 
Pasal 86 ayat (3)
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ.

Perpres 54 / Perpres  4/2015 Pasal 86 ayat (3)
Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

SURAT PENAWARAN DALAM SPSE

Tidak perlu tandatangan manual dan materai
Perka LKPP No 1 tahun 2015
d) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang
diunggah (upload) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah
ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaanatau kepala cabang
perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang
menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.


Karena tidak perlu tandatangan manual maka tidak perlu materai

Tuesday, August 18, 2015

DISERTASI PENGADAAN

S3 PENGADAAN
DR Ika Mardiah
Disertasi : Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Meujudkan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Jawa Barat ( Studi Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik ) 

DR Hery Suliantoro : 
Disertasi : Adopsi Teknologi E-procurement pada Sektor Publik, Pengembangan Model Teoritik melalui Pendekatan Nilai Sosialm Personal dan Organisasi

Siapa menyusul ?

Sunday, August 16, 2015

International Public Procurement Conference

International Public Procurement Conference (IPPC) adalah sebuah wadah konferensi pengadaan publik global dengan anggota lebih dari 60 negara dalam membahas pengadaan publik secara ilmiah serta menjadi ajang pertemuan praktisi pengadaan publik seluruh dunia. IPPC diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali, dimana IPPC kali ini sudah mencapai yang ke-7.


International Public Procurement Conference ke-7 (IPPC7) akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal                  : Rabu – Jumat, 3 – 5 Agustus 2016
Venue                          : Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Bali, Indonesia
Tema                            : “Trends in Public Procurement.”

Saturday, August 15, 2015

KEWAJIBAN PENGGUNAAN KATALOG

Kewajiban K/L/D/I melakukan e-Purchasing, dikecualikan dalam hal:
Harga Katalog Elektronik pada komoditas online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa melalui e-Purchasing untuk komoditas online shop pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis,dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melaluie-Purchasing.
SE LKPP NO 3 TAHUN 2015

PEKERJAAN REHAB / PEMELIHARAAN, APAKAH MEMERLUKAN KONSULTAN ?

Penggantian atas gedung senilai Rp 900 juta  ( diganti kerangka baja, genteng, plafon, pengecatan )
Perlukah adanya konsultan perencana dan konsultan pengawas ?

harga penawaran dibawah 80%

berapapun penawaran dibawah hps, diperbolehkan
dalam hal penawaran dibawah 80%, perlu dilakukan klarifikasi
dalam hal tidak wajar, namun penyedia sanggup maka perlu dilakukan pengendalian kontrak
jaminan pelaksanaan 5% dari HPS

Namun dalam hal dokumen pengadaannya mengikuti skema peraturan menteri pupr maka silakan dibaca 
http://www.mudjisantosa.net/2016/09/harga-penawaran-penyedia-di-bawah-80.html

Wednesday, August 12, 2015

PERLU KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN UU TIPIKOR

Ada beberapa hal mengenai UU tipikor, yang perlu mendapat perhatian kita.
1. MENS REA
setiap kesalahan prosedural, dicari kerugian negaranya. seharusnya setiap kesalahan prosedural dicari niat jahatnya.
Niat jahat dibuktikan dengan adanya suap/gratifikasi/pengaturan lelang.
Carilah keserakahannya, bukan kesalahannya.

2.  FORMIL
Perbuatan tipikor didasarkan kepada terpenuhinya syarat formil, bukan syarat materiil

3. PRIMUM REMEDIUM ATAU ULTIMUM REMEDIUM
Implementasi UU tipikor berwujud langsung sanksi hukum yang berat (Primum Remedium), tidak ditempuh dengan perbaikan pekerjaan, disetornya kelebihan pembayaran/kerugian negara ( ultimum remedium)

4. KERUGIAN NEGARA
   Sering terjadi kerugian negara, dihitung dari harga yang diperoleh dari penyedia, bukan dari harga pasarnya.

5. Sidang PENGADILAN
 Sidang pengadilan, lebih sibuk menggali kesalahan prosedur, daripada membuktikan adanya suap/gratifikasi dan atau kesengajaan mengatur lelang.

Dampaknya orang enggan melakukan inovasi, atau sekedar melakukan pengadaan yang sesuai aturan. Lebih baik makan gaji saja, daripada menerima atau lelah menjalani proses hukum dugaan tipikor.

Lima hal tersebut, dapat dikembangkan menjadi kajian hukum, skripsi, thesis, buku dsb.


Monday, August 10, 2015

Layanan Sertifikasi Pengadaan

LAYANAN SERTIFIKASI LKPP
0812 984 984 00
Sertifikasi habis masa berlakunya, mau ikut ujian, mau menyelenggarakan ujian, dsb ...dikonsultasikan kesini ya.

Friday, August 7, 2015

KERJASAMA DENGAN SWASTA

Perpres 38 tahun 2015
Pemenkeu No. 79 tahun 2014
Permen PPN/Bappenas No. 4 tahun 2015
Permedagri No. 52 tahun 2015
Perka LKPP No 19 tahun 2015

Tuesday, August 4, 2015

Perka LKPP No 7 tahun 2015

Kewenangan dan pendelegasian kewenangan di  berbagai Kementerian/Lembaga/Pemda dsb
memiliki kesamaan dan perbedaan-perbedaan.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan maka dengan demikian tidak dapat dipaksakan untuk seragam, sehingga perlu dibuat Perka (Peraturan Kepala) LKPP No. 7  tahun 2015

banyak tenaga ahli perorangan dengan pengadaan langsung

Kami berencana menggunakan jasa tenaga ahli perseorangan yang berjumlah empat orang dengan rincian sebagai berikut. - 
Tenaga Ahli Pengelolaan Sumberdaya Kelautan (ketua tim) dengan pagu anggaran Rp 23000.000,- - 
Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Kelautan dengan pagu anggaran Rp 22.000.000,- -