PENERAPAN UU TIPIKOR ?

MENS REA AND ACTUS REUS ?

Untuk mengingatkan kita akan satu hal penting dalam pemberantasan korupsi, yaitu aparat penegak hukum harus menemukan bukti-bukti yang mengarah pada niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) dari pelaku tindak pidana korupsi.

MEMILIH KONTRAK LUMP SUM

Kita banyak memilih jenis kontrak lump sum. 
Sebaiknya pemilihan jenis kontrak lump sum didasarkan kepada 3 hal yaitu :
a. dari sisi pengguna tidak akan ada perubahan pekerjaan, 
b. dari sisi penyedia dapat memenuhi dan 
c. dari faktor lain diperkirakan akan sedikit perubahannya

Sanksi kejahatan atau kesalahan prosedural ?

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Pasal 87 ayat 4 UU ASN

on line shop

Online shop ada dua penyedia yaitu bhineka dan ayoklik...barang2nya bisa ada yang sama...dalam hal ada yang sama/kriteria sama..dilakukan kepada yang paling murah ...

KEABSAHAN SBU SKA SKT TAHUN 2016

SE PU PR No. 63 tahun 2015

Penawaran dibawah 80% HPS

Terkait Harga Penawaran yang berada jauh dibawah HPS, pada prinsipnya tidak dapat digugurkan.

DISYARATKAN MEMILIKI NPWP DAERAH YANG MELAKUKAN PELELANGAN

Mohon masukan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah di sektor pajak, boleh tidak kita mensyaratkan surat pernyataan bahwa apabila ditunjuk sebagai pemenang bersedia membuat NPWP di daerah kami ( Kota/Kabupaten/ Provinsi ) ?  Terima kasih.

bimtek dan ujian sertifikasi di BALI

Gara-Gara Kata ‘Dapat’, Terdakwa Bawa UU Tipikor ke MK

Pasal dakwaan dalam korupsi akhirnya dipersoalkan sejumlah terdakwa korupsi lewat uji materi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Mereka adalah Firdaus, Yulius Nawawi, Imam Mardi Nugroho, HA Hasdullah, Sudarno Eddi, Jamaludin Masuku.

Pengadaan buku berjudul

Pengadaan buku senilai Rp 400 juta, dengan banyak judul, diadakan dengan bagaimana ?

Kalau pembelian buku tulis dilelangkan saja.

Kalau pencetakan buku, pengadaannya dijadikan satu paket ya dilelangkan saja.

Kalau perlu buku yang hanya diterbitkan oleh penerbit tertentu saja maka dilakukan dengan penunjukan langsung ke penerbitnya.

Pembelian ke penerbit, biasanya ada diskon.

SEMINAR GRATIS IAPI

Yang berminat ikut seminar 

silahkan mendaftar di www.ipfe.co

Pengadaan dengan katalog LKPP

Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

PERTANYAAN KE blog ?

Mohon maaf tidak sempat terjawab

Silahkan ke  konsultasi.lkpp.go.id

Pelatihan HPS di Jakarta

PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI PBJ

Tanggal 21-24 Maret 2016
Tempat Jakarta
Penyelenggara IAPI
Kontribusi dibayar ditempat
Info lebih lanjut ke Reza 0878 131 21988

PENGGUNAAN INCOTERM DLAM PENGADAAN BARANG

Digunakan untuk pengadaan dari luar negeri / penyedia dari luar negeri.

Syarat	Perdagangan	Tempat Penerimaan Barang
EXW	Ex works	Di Gudang Eksportir
FCA FAS FOB	Free Carrier Free Alongside Ship Free On Board	Di tempat tertentu Di samping kapal Di dalam kapal pelabuhan muat
CFR CIF CPT CIP	Cost and Freight Cost, Insurance and Freight Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid To	Di dalam kapal pelabuhan tujuan Di dalam kapal pelabuhan tujuan Diserahkan pengangkut pertama Diserahkan pengangkut pertama
DAF DES DEQ DDU DDP	Delivered at Frontier Delivered Ex Ship Delivered Ex Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid	Di perbatasan Di dalam kapal pelabuhan tujuan Di atas dermaga pelabuhan tujuan Di pintu gudang importir Di dalam gudang importir

Pengadaan antara suatu instansi KLDI dengan penyedia dari dalam negeri, yang dipastikan adalah barang akan diserah terimakan di tempat penyedia atau barang diserahterimakan di tempat PPK atau dikirim ke suatu tempat sesuai yang ditetapkan oleh PPK

Harga satuan timpang kaitannya dengan kerugian negara atau harga mark up ?

Pada saat evaluasi oleh pokja ULP
Harga satuan timpang bagi pokja ulp tidak digugurkan dan tidak dikoreksi/tidak diubah, cuman diklarifikasi bahwa logis/sesuai harga pasar atau tidak sesuai.. kegunaan dinyatakan timpang atau tidak nanti bagi pelaksanaan kontrak oleh ppk.

KONTRAK RANCANG BANGUN PROYEK INFRASTRUKTUR

I) Penanganan Konstruksi Proyek Infrastruktur Kita pahami bahwa penanganan konstruksi yang baik mempunyai konstribusi yang paling besar terhadap penyelesaian proyek infrastruktur. Penanganan administrasi kontrak yang tidak profesional tidak hanya akan menimbulkan kerugian atas suatu proyek secara individual, tetapi akan menyebabkan terjadinya kerugian yang berlanjut, sebab dengan terlambatnya penyelesaian proyek akan berakibat terlambatnya pengoperasian asset, yang berarti juga terlambatnya pemanfaatan proyek, baik secara ekonomi maupun secara finansial seperti antara lain proyek jembatan, jalan/jembatan layang, jalan/jalan tol, proyek listrik, gas, rumah susun dan lain sebagainya. Selanjutnya pada proyek-proyek secara fisik telah dinyatakan selesai,ternyata masih banyak yang menyimpan masalah administrasi, baikdalam kaitan adanya sengketa antara pengguna jasa dan penyedia jasa kontraktor berupa masalah klaim konstruksi yang tidak jarang berlanjut ke pengadilan, maupun dalam kaitan dengan pihak pemeriksa, utamanya bagi proyek-proyek pemerintah.

HPS JASA KONSULTAN

Bisa merujuk untuk konsultan non konstruksi kepada data INKINDO
http://web.inkindo.org/images/billing_rate_inkindo_2015.pdf