UU Tipikor Dianggap Berlebihan Jika Berlaku pada Perjanjian Kontrak

UNAIR NEWS – Pemberlakuan tindak pidana korupsi atas kontrak kerja konstruksi antara pemerintah sebagai pengguna jasa dengan pelaksana konstruksi sebagai penyedia jasa dirasa tidak adil dan berlebihan.

Pemberlakuan undang-undang yang dimaksud adalah pasal 2 dan 3 Undang-undang no. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Mempersaingkan pembelian katalog

Bgmn kalo instansi beli zzz... sebanyak satu ... tapi menghubungi lewat aplikasi ke banyak penyedia...yg ketemu cocok..harga dsb.. kemudian baru minta aproval ppk.
Yg lain tdk diaproval... bisa ya ?

REFERENSI PENGADAAN ATAU KAJIAN PENGADAAN MAJALAH GRATIS ( MAJALAH IAPI )

GRATIS

Silahkan hubungi

 procurementnews@yahoo.com atau WA ke 087888754531

Audit Kontrak Lump sum ?

Mohon pencerahan .....jika kontrak lumsum jika karena sesuatu hal ada item yg tidak mungkin dikerjakan oleh penyedia...apakah penyedia bisa dituntut? Dan apakah auditor bisa menjadikan ini sebagai temuan kerugian negara?

Klausul mengenai penyelesaian kontrak lumsum ini apa perlu dinyatakan eksplisit bahwa jika tidak bisa dikerjakan maka penyedia tidak bisa diminta untuk mengembalikan kelebihan pembayaran? Mksh banyak 

koefisien dalam eskalasi

semoga sempat ditulis

MENGENAL SIRUP VERSI 2

Silakan klik di  http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4419

Rup dan lelang

jadi ada 3 skenario lelang dari sisi waktu:
1. lelang sebelum rup diumumkan
2. lelang setelah rup diumumkan pra dipa/dpa
3. lelang pasca dipa/dpa

Sedang dilelangkan ...produk muncul di katalog

Pak mohon pencerahan

 Paket pengadaan barang sudah evaluasi penawaran

LELANG SEBELUM TAHUN ANGGARAN atau ANGGARAN lagi direvisi

Untuk percepatan pelaksanaan pembangunan maka Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan, untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan.

MEMAHAMI AKSES SPSE

Bagaimana cara memiliki account di SPSE (LPSE) ?

Silahkan Daftar secara online di LPSE Terdekat dengan mengakses url lpse tsb, caranya bisa dengan cari di google nama LPSE K/L/D/i contoh : lpse kabupaten Badung atau di website inaproc.lkpp.go.id cari nama LPSE yang diiginkan untuk didaftar, jika sudah mengakses website lpse yang dituju silahkan klik Mendaftar sebagai penyedia barang / jasa yang ada pada tampilan depan website, masukkan alamat email resmi perusahaan anda lalu klik mendaftar setelah itu akan ada balesan Konfirmasi email pendaftaran pada email perusahaan anda yang didaftarkan. Klik konfirmasi url di email anda dan isilah formulir elektronik tsb dengan lengkap lalu klik mendaftar, simpanlah user id dan password yg anda buat. silahkan datang langsung ke kantor lpse tsb untuk melakukan proses Verifikasi Data Penyedia oleh Verifikator

Memahami akses APLIKASI E-PURCHASING

Mengapa data Satuan Kerja (satker) tidak ditemukan ketika membuat paket ?

PENYEDIA MELAKUKAN SANGGAHAN

Penyedia dalam menyanggah agar memperhatikan sebagai berikut :

Sanggah ke ulp atau pengaduan ke inspektorat dan terakhir ke PTUN..
pertama apakah menurut dokumen pengadaan anda seharusnya tdk gugur
kedua apakah anda adalah penawar yang menawar paling murah

PERGANTIAN PPK

Ass. Pak  ada perubahan PPK setelah kontrak berjalan.
Karena PPK lama
1) promosi jabatan dan
2) alasan kesehatan/sakit.
Apa saja yg harus dirubah selain SK PPK? Trims,

PENGADAAN DENGAN CATALOG ( E-PURCHASING) APAKAH HARUS YANG MURAH

Mekanisme e-purchasing memberikan keleluasaan bagi semua instansi pemerintah untuk memilih produk yang benar-benar sesuai kebutuhan. Meskipun terdapat selisih harga untuk beberapa produk yang sejenis, instansi pemerintah tidak lagi diharuskan untuk memilih yang termurah selama produk tersebut telah tersedia di e-katalog.
Bahkan, pemerintah dapat memilih produk yang paling berkualitas sekalipun.

ijin penyedia dan ijin produk dalam PENGADAAN BARANG

Dalam pengadaan barang diperlukan adanya status yang jelas penyedia dan status barang ( ijin produk).

Status Penyedia seperti ijin usaha antara lain SIUP dsb.

Mengenai ijin usaha dapat dibaca 

waktu pelaksanaan kontrak terbatas

Selamat siang.. Saya lihat di salah satu LPSE, saat ini masih ada lelang pekerjaan (TA 2016) kenapa ga jauh-jauh hari... Mana nilainya besar lagi, mau nawar jadi ngeri-ngeri sedap..

GRATIS... MEMAHAMI RUP

GRATIS........................................................
Pengumuman Sosialisasi Soft Launching SiRUP V.2 Tahun Anggaran 2017
http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4405

PERSONIL YANG SAMA DITAWARKAN UNTUK BEBERAPA PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu

penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti

dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing

-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan  lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.

MENAWARKAN ALAT YANG SAMA DALAM PENAWARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan peralatan yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi  persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada satu paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan peralatan tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan peralatan tidak ada dan dinyatakan gugur.

SUBKONTRAK PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI

a. Sebagian pekerjaan utama di subkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis;

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PERENCANA

Konsultan perencana bertanggung jawab terhadap hasil desain sekurang-kurangnya sampai produk desain tersebut selesai dilaksanakan pembangunannya, sepanjang lingkup dan /atau kondisi lingkungan masihsesuai dengan kriteria desain awal

azas kompensasi

Studi kasus pada proyek rehab/revitalisasi pasar yg pelaksanaan perencanaan hingga fisiknya dalam 1 thn anggaran..seringkali permasalahan perpindahan pedagang dan pkl menjadi polemik yg menyebabkan keterlambatan jadwal pekerjaan..molor nya waktu mereka utk pindah, perlu intensitas komunikasi agar tidak terjadi kerusuhan, hingga review desain utk menyederhanakan desain dan evaluasi metode pelaksanaan utk mengimbangi permasalahan klasik di lapangan..apakah kondisi kahar bisa dipergunakan utk menambah/addendum waktu dlm kasus ini? Contoh harusnya semua pedagang sudah tidak ada pada tanggal Z, namun  kenyataannya terlambat pindah, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan  pada tanggal Z + 16, mohon pencerahan bapak...

PEMOTONGAN PEMUNGUTAN PAJAK DI DANA DESA

Pengelola dana desa adalah bukan PNS, atau kelompok masyarakat.
Berdasar Permendagri  No  113  tahun 2014 pasal 31
diwajibkan sebagai wapot wapu ( wajib potong atau wajib pungut) atas PPh dan pajak lainnya.

Silakan dipelajari
Walau saya belum setuju ketika belum ada aturan dari dirjen pajak  atau kemenkeu, namun dalam pelaksanaannya ternyata ada aturan permendagri tersebut.
Baiknya aturan permendagri diubah...
dari
....
menjadi,,,

Pemotongan atau pemungutan pajak mengikuti ketentuan perpajakan.

Kalo ketentuan perpajakan nya nggak ada seharusnya tidak ada pemotongan atau pemungutan pengenaan pajak,

pemutusan kontrak pekerjaan konstruksi dan dilanjutkan dengan penunjukan langsung

Terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia. Adapun dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa (proses lelang) paket tersebut CV. Z adalah pemenang tunggal, dimana pemenang cadangan untuk paket ini tidak ada. 

Sesuai Pasal 93 ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya disebutkan: “Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.”

Pengusulan anggaran untuk gedung kantor

Bgmn mengusulkan anggaran untuk gedung kantor :
Apakah cukup menyampaikan luas meter persegi x harga satuan kepala daerah ?

 Atau harus dgn gambar dan RAB dari konsultan ... padahal anggaran konsultan perencana belum ada ?