Takut Dipidana, Banyak Pejabat Takut Ambil Keputusan

Indonesia membutuhkan lebih banyak para penyidik dan auditor yang memiliki kemampuan untuk memahami perbedaan antara kekeliruan dan kejahatan. Karena bila pejabat melakukan kekeliruan lalu dipidana, hal ini akan membuat banyak aparat pemerintah takut mengambil keputusan.

SEWA RUMAH

Sehubungan dengan kegiatan kami pada Dipa - Belanja Sewa Gedung dengan pagu anggaran Rp. 90 JUTA, direncanakan untuk melalukan sewa Gedung untuk dipergunakan sebagai Kantor. Berikut beberapa hal yang perlu kami tanyakan :

Konsolidasi Pengadaan Langsung

Pengadaan langsung di suatu instansi yang memiliki 4 bagian.
Masing-masing bagian melakukan pengadaan sendiri-sendiri.
Hasil harga pengadaan menjadi bermacam-macam untuk kertas satu rim dengan spek yang sama, karena penyedianya beda-beda.

RISIKO NEGOSIASI KATALOG

Negosiasi dilakukan untuk efisiensi anggaran.
Berapapun hasil negosiasi dari pejabat pengadaan untuk e-purchasing, bahkan negosiasinya nol sekalipun, tidak masalah

E PURCHASING ATAU PENGADAAN LANGSUNG

Untuk pengadaan dari nilai nol s.d tidak terbatas.
Kalo pengadaannya nilainya kecil bisakah dilakukan dengan pengadaan langsung ?

surat kesanggupan dari penyedia yang diberi perpanjangan waktu kontrak

UNTUK DANA APBN
Penyedia yang diberi kesempatan menyelesaikan kontrak ( untuk dana APBN bisa s.d. 90 hari) , harus membuat surat sbb :

USER BOLEH MEMINTA PRODUK DENGAN MENYEBUT MEREKNYA DALAM MEMILIH PRODUK DI KATALOG

Ada beberapa produk yang spesifikasinya sama di katalog
namun penyedianya berbeda-beda. Bolehkah user menyampaikan merek tertentu yang harus diproses dengan e-purchasing ?

bimtek Februari 2016 di jakarta

APAKAH HARUS YANG TERMURAH PILIHAN PRODUK DI KATALOG

Ada beberapa produk yang spesifikasinya sama di katalog

namun penyedianya berbeda-beda dan harganya berbeda beda juga

Apakah harus dipilih yang paling murah ?

PEMBAYARAN KONSULTAN PERORANGAN

Konsultan ada pola kerjanya harus hadir setiap hari kerja atau tidak perlu hadir. Konsultan yang tidak perlu hadir setiap hari adalah konsultan yang diperlukan out put nya saja, kehadiran sesuai dengan jadwal yang disepakati, seperti setiap minggu atau setiap waktu yang ditentukan., dalam kehadiran dapat menyampaikan kemajuan pekerjaan.

Info pengadaan setiap saat dapat diperoleh di facebook ini

Yang hobi  Facebook dan ingin mendapat info  pengadaan terkini, agar like facebook ini :)

PENGADAAN IKUT PAMERAN

Pada APBD kami, tahun 2016 terdapat kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pameran  di Jakarta XXX2016 dimana didalamnya terdapat Belanja Sewa Stand sebesar Rp. 350 juta ,- dengan rincian sebagai berikut : 

TIDAK DAPAT EPURCHASING

Antara lain, penyedia catalog tidak sanggup.
Tolong di screenshot (difoto) pernyataan ketidaksanggupan penyedia. ( Ini nggak diatur lho). Sebagai dokumentasi, kenapa kita tidak menggunakan katalog.

Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi

Pengertian

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;

Harga pasar yang wajar ?

Menyusun Anggaran dan kemudian menyusun HPS, tidak sekedar menghitung harga pasar dari barang/jasa nya, tetapi juga memastikan biaya lainnya dan pajak PPN nya, sehingga barang/jasa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Biaya lainnya seperti biaya pengiriman, pemasangan, uji lab, pelatihan.. dsb

Demikian juga dalam menghitung kerugian negara, jangan sekedar dari harga pasarnya saja

PBJ

PBJ
Seorang guru yang baru lulus mengajar di sebuah kampung terpencil. Saat pertama mengajar ia menanyai satu per satu muridnya. “Kamu yang duduk paling depan, siapa namamu?” Sang murid menjawab, “Nama saya Kresno, pak.” Sang guru bertanya lagi, “Apa hobimu?” Murid yang bernama Kresnomenjawab, “Hobi saya memikirkan PBJ di sungai, pak.”

PERPRES 3 TAHUN 2016

PERCEPATAN 

PELAKSANAAN  PROYEK  STRATEGIS  NASIONAL 

INPRES NO 1 TAHUN 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk kepentingan umum dan kemanfaatan umum, dengan ini menginstruksikan: 

Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Masa Jabatan pengelola pengadaan

Jabatan pengelola pengadaan dalam SK nya, sebaiknya tIdak dibatasai s.d. tanggal 31 Desember

Pengangkatan dan pemberhentian para pengelola pengadaan tidak terikat tahun anggaran.
Rujukan

KEADAAN KAHAR ATAU BENCANA

Suatu keadaan kahar atau bencana dapat berakibat perpanjangan waktu kontrak yang berjalan.
Atau dapat terjadi dilakukan penunjukan langsung.

PEMBAYARAN DIMUKA 100%

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur oleh Menteri Keuangan.

Dalam satu rekening anggaran dapat dibuat dua kontrak atau lebih

Ada paket penyediaan ransum makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sdh dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi paketnya baru akan dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan sdh dilakukan mulai tanggal 1 januari. Bagaimana bagusnya nantinya sipemenang lelang kepada yang memberi pinjaman, apakah nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan sipemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan. Masa pelaksanaan pekerjaan 366 hari. Terima kasih

Engineering Procurement Construction / EPC

EPC
Pengadaan secara EPC, tidak diperlukan HPS
Penawaran penyedia bebas menawarkan item-item pekerjaan. Penawaran penyedia dinilai bagaimana mencapai output dengan efisien.
Penyedia yang mencapai efisien terbaik, item-item yang ditawarkan dinilai kewajaran harga pasarnya.

HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DAPAT DIPERTANYAKAN KEBENARANNYA

Bila hasil pengadaan prosesnya ternyata diketahui tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka hasil pengadaan perlu dinilai oleh APIP mengenai azas manfaat dan kewajaran harga pasarnya.

Bila ada mark up harga akan menimbulkan kerugian negara.

Apakah kerugian negara bisa dihitung dengan benar ?

Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi

Fakta Dilapangan Persoalan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sering diangkat ke ranah hukum, sudah banyak memakan korban disebabkan kurangnya pemahaman tentang periode terjadinya atau substansi atas kejadian kegagalan pada pekerjaan konstruksi itu sendiri sehingga keliru dalam penerapan hukumnya Ketika permasalahan penyelenggaraan konstruksi terjadi pada periode kontrak (belum diserah terimakan terakhir, FHO) seperti keruntuhan girder jembatan atau balok/lantai bangunan beton dlsbnya yang seharusnya diselesaikan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tetapi faktanya didakwa mendasarkan hukum pidana bahkan sering dikenakan tindak pidana khusus Tipikor 

Perubahan kontrak

Kontrak mengacu kepada Perpres Pengadaan atau mengacu kepada ketentuan lainnya, atau ada yang mengacu kepada Fidic Kontrak. 

Bila kontrak kita mengacu kepada FIDIC Kontrak sbb :

Pasal 2 dan pasal 3 UU TIPIKOR

UU 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR

UU NO 20 TAHUN 2001

Pasal 2

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

PPHP DALAM KONTRAK PERORANGAN

Dalam pengadaan SDM Tenaga Kontrak perorangan. 

1. Apakah dalam sistem Penerimaan Hasil Pekerjaan SDM tersebut yang harus dilakukan oleh PPHP?

2. Apakah PPHP harus membuat Berita Acara setiap bulannya sebelum dilakukan pembayaran?

ANGGARAN UNTUK PENGADAAN

Pengadaan jasa Konstruksi

1.       Biaya administrasi (rapat, ATK dsb)

2.       Biaya tim teknis

3.       Biaya konsutan perencana

4.       Biaya pengelola pengadaan ( PA/KPA, PPK, Pokja ULP, PPHP dan tim lainnya )

5.       Biaya survai HPS, lokasi dsb

6.       Biaya pelaksana konstruksi

7.       Biaya uji lab

8.       Biaya konsultan pengawas

9.       Biaya penyambungan listrik, air, telpon, internet dsb

10.   Biaya pemeliharaan

Pengadaan Barang

1.       Biaya administrasi (rapat, ATK dsb)

2.       Biaya tim teknis

3.       Biaya pengelola pengadaan ( PA/KPA, PPK, Pokja ULP, PPHP dan tim lainnya )

4.       Biaya survai HPS, lokasi dsb

5.       Harga barang

a.       Harga jual barang

b.      Biaya pengiriman

c.       Biaya pemasangan

d.      Biaya pelatihan

e.      PPN

6.       Biaya operisional alat/ pemeliharaan

HPS untuk penyedia tunggal

Bila pilihannya penunjukan langsung ke penyedia tunggal ?
Penyedia tunggal adalah pabrikan atau distribiutor tunggal 
HPS nya 
1. kalo belum pernah ditransaksikan dan impor = harga impor + biaya2 lainnya + pajak + keuntungan
2. kalo belum ditransaksikan dan bukan impor = analisa biaya perolehan
3. kalo sudah pernah ditransaksikan = bukti harga transaksi

Dapatkah pengadaan KONSULTAN PERORANGAN untuk nilai lebih dari rp 50 juta

Bisa dialokasikan dana lebih dari rp 50 juta, kalau kebutuhannya memang diperlukan. 
Bila nilainya lebih dari Rp 50 juta untuk satu konsultan, maka konsultan perorangan dilakukan dengan seleksi sederhana/seleksi umum.
Karena batasan pengadaan langsung konsultan untuk nilai s.d. Rp 50 juta.

Konsultan Perorangan, syarat pengadaan nya

Sesuaikan kebutuhannya :
a. ijasah / sertifikat yang berkaitan
b. CV / referensi 
c, NPWP
d. tidak kena daftar hitam/masalah hukum
e. bukan PNS
f.  KTP
g. menyampaikan tanggapan atas TOR dan menyampaikan rencana kerja

UNTUK DIPA DIBERI KESEMPATAN 90 HARI

Tahun anggaran 2015 hampir berakhir. Untuk beberapa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun, Menteri Keuangan memberikan kesempatan untuk dilanjutkan ke tahun depan, asalkan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Hal ini diatur Menkeu dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas PMK nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran. PMK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2015.

sanksi perbedaan harga transaksi e-purchasing / katalog

KONTRAK PAYUNG KATALOG
Jika penyedia katalog menjual lebih murah pada pihak lain diluar pemerintah maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 5x dari selisih harga.