Blog ini hanya pendapat pribadi untuk mendukung kemajuan Indonesia melalui pengadaan yang mudah , efisien,efektif,transparan,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
Sunday, January 31, 2016
SEWA RUMAH
Sehubungan dengan kegiatan kami pada Dipa - Belanja Sewa Gedung dengan pagu anggaran Rp. 90 JUTA, direncanakan untuk melalukan sewa Gedung untuk dipergunakan sebagai Kantor. Berikut beberapa hal yang perlu kami tanyakan :
Konsolidasi Pengadaan Langsung
Pengadaan langsung di suatu instansi yang memiliki 4 bagian.
Masing-masing bagian melakukan pengadaan sendiri-sendiri.
Hasil harga pengadaan menjadi bermacam-macam untuk kertas satu rim dengan spek yang sama, karena penyedianya beda-beda.
Saturday, January 30, 2016
RISIKO NEGOSIASI KATALOG
Negosiasi dilakukan untuk efisiensi anggaran.
Berapapun hasil negosiasi dari pejabat pengadaan untuk e-purchasing, bahkan negosiasinya nol sekalipun, tidak masalah
Berapapun hasil negosiasi dari pejabat pengadaan untuk e-purchasing, bahkan negosiasinya nol sekalipun, tidak masalah
Friday, January 29, 2016
E PURCHASING ATAU PENGADAAN LANGSUNG
Untuk pengadaan dari nilai nol s.d tidak terbatas.
Kalo pengadaannya nilainya kecil bisakah dilakukan dengan pengadaan langsung ?
Kalo pengadaannya nilainya kecil bisakah dilakukan dengan pengadaan langsung ?
Thursday, January 28, 2016
surat kesanggupan dari penyedia yang diberi perpanjangan waktu kontrak
UNTUK DANA APBN
Penyedia yang diberi kesempatan menyelesaikan kontrak ( untuk dana APBN bisa s.d. 90 hari) , harus membuat surat sbb :
Penyedia yang diberi kesempatan menyelesaikan kontrak ( untuk dana APBN bisa s.d. 90 hari) , harus membuat surat sbb :
USER BOLEH MEMINTA PRODUK DENGAN MENYEBUT MEREKNYA DALAM MEMILIH PRODUK DI KATALOG
Ada beberapa produk yang spesifikasinya sama di katalog
namun penyedianya berbeda-beda. Bolehkah user menyampaikan merek tertentu yang harus diproses dengan e-purchasing ?
APAKAH HARUS YANG TERMURAH PILIHAN PRODUK DI KATALOG
Ada beberapa produk yang spesifikasinya sama di katalog
namun penyedianya berbeda-beda dan harganya berbeda beda juga
Apakah harus dipilih yang paling murah ?
Wednesday, January 27, 2016
PEMBAYARAN KONSULTAN PERORANGAN
Konsultan ada pola kerjanya harus hadir setiap hari kerja atau tidak perlu hadir. Konsultan yang tidak perlu hadir setiap hari adalah konsultan yang diperlukan out put nya saja, kehadiran sesuai dengan jadwal yang disepakati, seperti setiap minggu atau setiap waktu yang ditentukan., dalam kehadiran dapat menyampaikan kemajuan pekerjaan.
Tuesday, January 26, 2016
PENGADAAN IKUT PAMERAN
Pada APBD kami, tahun 2016 terdapat kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pameran di Jakarta XXX2016 dimana didalamnya terdapat Belanja Sewa Stand sebesar Rp. 350 juta ,- dengan rincian sebagai berikut :
Monday, January 25, 2016
TIDAK DAPAT EPURCHASING
Antara lain, penyedia catalog tidak sanggup.
Tolong di screenshot (difoto) pernyataan ketidaksanggupa n penyedia. ( Ini nggak diatur lho). Sebagai dokumentasi, kenapa kita tidak menggunakan katalog.
Tolong di screenshot (difoto) pernyataan ketidaksanggupa
Pajak Penghasilan Atas Jasa Konstruksi
Pengertian
- Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi;
Harga pasar yang wajar ?
Menyusun Anggaran dan kemudian menyusun HPS, tidak sekedar menghitung harga pasar dari barang/jasa nya, tetapi juga memastikan biaya lainnya dan pajak PPN nya, sehingga barang/jasa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.
Biaya lainnya seperti biaya pengiriman, pemasangan, uji lab, pelatihan.. dsb
Demikian juga dalam menghitung kerugian negara, jangan sekedar dari harga pasarnya saja
PBJ
PBJ
Seorang
guru yang baru lulus mengajar di sebuah kampung terpencil. Saat pertama
mengajar ia menanyai satu per satu muridnya. “Kamu yang duduk paling depan,
siapa namamu?” Sang murid menjawab, “Nama saya Kresno, pak.” Sang guru bertanya
lagi, “Apa hobimu?” Murid yang bernama Kresnomenjawab,
“Hobi saya memikirkan PBJ di sungai, pak.”
Seorang guru yang baru lulus mengajar di sebuah kampung terpencil. Saat pertama mengajar ia menanyai satu per satu muridnya. “Kamu yang duduk paling depan, siapa namamu?” Sang murid menjawab, “Nama saya Kresno, pak.” Sang guru bertanya lagi, “Apa hobimu?” Murid yang bernama Kresnomenjawab, “Hobi saya memikirkan PBJ di sungai, pak.”
Sunday, January 24, 2016
INPRES NO 1 TAHUN 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk
kepentingan umum dan kemanfaatan umum, dengan ini menginstruksikan:
Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
Masa Jabatan pengelola pengadaan
Jabatan pengelola pengadaan dalam SK nya, sebaiknya tIdak dibatasai s.d. tanggal 31 Desember
Pengangkatan dan pemberhentian para pengelola pengadaan tidak terikat tahun anggaran.
Rujukan
Rujukan
Thursday, January 21, 2016
KEADAAN KAHAR ATAU BENCANA
Suatu keadaan kahar atau bencana dapat berakibat perpanjangan waktu kontrak yang berjalan.
Atau dapat terjadi dilakukan penunjukan langsung.
Atau dapat terjadi dilakukan penunjukan langsung.
Wednesday, January 20, 2016
PEMBAYARAN DIMUKA 100%
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur oleh Menteri Keuangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran diatur oleh Menteri Keuangan.
Dalam satu rekening anggaran dapat dibuat dua kontrak atau lebih
Ada paket penyediaan ransum makan untuk tahanan pada sebuah polres yang seharusnya pekerjaanya sdh dimulai pada tanggal 1 januari 2016, tetapi paketnya baru akan dilelangkan. Sedangkan pemberian makan kepada tahanan sdh dilakukan mulai tanggal 1 januari. Bagaimana bagusnya nantinya sipemenang lelang kepada yang memberi pinjaman, apakah nantinya di bunyikan di dalam kontrak untuk mewajibkan sipemenang lelang untuk mengganti segala biaya yg telah dikeluarkan. Masa pelaksanaan pekerjaan 366 hari. Terima kasih
Tuesday, January 19, 2016
Engineering Procurement Construction / EPC
EPC
Pengadaan secara EPC, tidak diperlukan HPS
Penawaran penyedia bebas menawarkan item-item pekerjaan. Penawaran penyedia dinilai bagaimana mencapai output dengan efisien.
Penyedia yang mencapai efisien terbaik, item-item yang ditawarkan dinilai kewajaran harga pasarnya.
Pengadaan secara EPC, tidak diperlukan HPS
Penawaran penyedia bebas menawarkan item-item pekerjaan. Penawaran penyedia dinilai bagaimana mencapai output dengan efisien.
Penyedia yang mencapai efisien terbaik, item-item yang ditawarkan dinilai kewajaran harga pasarnya.
Sunday, January 17, 2016
HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DAPAT DIPERTANYAKAN KEBENARANNYA
Bila hasil pengadaan prosesnya
ternyata diketahui tidak sesuai dengan peraturan yang ada, maka hasil pengadaan
perlu dinilai oleh APIP mengenai azas manfaat dan kewajaran harga pasarnya.
Bila ada mark up harga akan
menimbulkan kerugian negara.
Apakah kerugian negara bisa
dihitung dengan benar ?
Friday, January 15, 2016
Kegagalan Bangunan dan Kegagalan Konstruksi
Fakta Dilapangan
Persoalan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi sering diangkat ke ranah hukum, sudah banyak
memakan korban disebabkan kurangnya pemahaman tentang periode terjadinya atau substansi atas
kejadian kegagalan pada pekerjaan konstruksi itu sendiri sehingga keliru dalam penerapan hukumnya
Ketika permasalahan penyelenggaraan konstruksi terjadi pada periode kontrak (belum diserah terimakan
terakhir, FHO) seperti keruntuhan girder jembatan atau balok/lantai bangunan beton dlsbnya yang
seharusnya diselesaikan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak tetapi faktanya didakwa
mendasarkan hukum pidana bahkan sering dikenakan tindak pidana khusus Tipikor
Perubahan kontrak
Kontrak mengacu kepada Perpres Pengadaan atau mengacu kepada ketentuan lainnya, atau ada yang mengacu kepada Fidic Kontrak.
Bila kontrak kita mengacu kepada FIDIC Kontrak sbb :
Wednesday, January 13, 2016
Pasal 2 dan pasal 3 UU TIPIKOR
UU 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TIPIKOR
UU NO 20 TAHUN 2001
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara
seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Pasal 3
Setiap orang yang dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan atau denda paling
sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah).
Monday, January 11, 2016
PPHP DALAM KONTRAK PERORANGAN
Dalam pengadaan SDM Tenaga Kontrak perorangan.
1. Apakah dalam sistem Penerimaan Hasil Pekerjaan SDM tersebut yang harus dilakukan oleh PPHP?
2. Apakah PPHP harus membuat Berita Acara setiap bulannya sebelum dilakukan pembayaran?
Saturday, January 9, 2016
ANGGARAN UNTUK PENGADAAN
Pengadaan jasa Konstruksi
1.
Biaya administrasi (rapat, ATK dsb)
2.
Biaya tim teknis
3.
Biaya konsutan perencana
4.
Biaya pengelola pengadaan ( PA/KPA, PPK, Pokja
ULP, PPHP dan tim lainnya )
5.
Biaya survai HPS, lokasi dsb
6.
Biaya pelaksana konstruksi
7.
Biaya uji lab
8.
Biaya konsultan pengawas
9.
Biaya penyambungan listrik, air, telpon,
internet dsb
10.
Biaya pemeliharaan
Pengadaan Barang
1.
Biaya administrasi (rapat, ATK dsb)
2.
Biaya tim teknis
3.
Biaya pengelola pengadaan ( PA/KPA, PPK, Pokja
ULP, PPHP dan tim lainnya )
4.
Biaya survai HPS, lokasi dsb
5.
Harga barang
a.
Harga jual barang
b.
Biaya pengiriman
c.
Biaya pemasangan
d.
Biaya pelatihan
e.
PPN
6.
Biaya operisional alat/ pemeliharaan
Friday, January 8, 2016
HPS untuk penyedia tunggal
Bila pilihannya penunjukan langsung ke penyedia tunggal ?
Penyedia tunggal adalah pabrikan atau distribiutor tunggal
HPS nya
1. kalo belum pernah ditransaksikan dan impor = harga impor + biaya2 lainnya + pajak + keuntungan
2. kalo belum ditransaksikan dan bukan impor = analisa biaya perolehan
3. kalo sudah pernah ditransaksikan = bukti harga transaksi
Penyedia tunggal adalah pabrikan atau distribiutor tunggal
HPS nya
1. kalo belum pernah ditransaksikan dan impor = harga impor + biaya2 lainnya + pajak + keuntungan
2. kalo belum ditransaksikan dan bukan impor = analisa biaya perolehan
3. kalo sudah pernah ditransaksikan = bukti harga transaksi
Wednesday, January 6, 2016
Dapatkah pengadaan KONSULTAN PERORANGAN untuk nilai lebih dari rp 50 juta
Bisa dialokasikan dana lebih dari rp 50 juta, kalau kebutuhannya memang diperlukan.
Bila nilainya lebih dari Rp 50 juta untuk satu konsultan, maka konsultan perorangan dilakukan dengan seleksi sederhana/seleksi umum.
Karena batasan pengadaan langsung konsultan untuk nilai s.d. Rp 50 juta.
Bila nilainya lebih dari Rp 50 juta untuk satu konsultan, maka konsultan perorangan dilakukan dengan seleksi sederhana/seleksi umum.
Karena batasan pengadaan langsung konsultan untuk nilai s.d. Rp 50 juta.
Monday, January 4, 2016
Konsultan Perorangan, syarat pengadaan nya
Sesuaikan kebutuhannya :
a. ijasah / sertifikat yang berkaitan
b. CV / referensi
c, NPWP
d. tidak kena daftar hitam/masalah hukum
e. bukan PNS
f. KTP
g. menyampaikan tanggapan atas TOR dan menyampaikan rencana kerja
Untuk beberapa pekerjaan diperlukan adanya ijin usaha
a. ijasah / sertifikat yang berkaitan
b. CV / referensi
c, NPWP
d. tidak kena daftar hitam/masalah hukum
e. bukan PNS
f. KTP
g. menyampaikan tanggapan atas TOR dan menyampaikan rencana kerja
Untuk beberapa pekerjaan diperlukan adanya ijin usaha
Konsultan konstruksi memerlukan ijin usaha sesuai ii 2 tahun 2017 . Uu jasa konstruksi
Sunday, January 3, 2016
UNTUK DIPA DIBERI KESEMPATAN 90 HARI
Tahun anggaran 2015 hampir berakhir. Untuk beberapa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir tahun, Menteri Keuangan memberikan kesempatan untuk dilanjutkan ke tahun depan, asalkan memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Hal ini diatur Menkeu dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas PMK nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran. PMK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 Desember 2015.
Friday, January 1, 2016
sanksi perbedaan harga transaksi e-purchasing / katalog
KONTRAK PAYUNG KATALOG
Jika penyedia katalog menjual lebih murah pada pihak lain diluar pemerintah maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 5x dari selisih harga.
Jika penyedia katalog menjual lebih murah pada pihak lain diluar pemerintah maka akan dikenakan sanksi denda sebesar 5x dari selisih harga.
Subscribe to:
Posts (Atom)