Friday, February 26, 2016

informasi diskon dan kerugian negara

Mohon pencerahan pendapat dan masukannya ...apakah harga discount yg didapatkan penyedia dalam menyediakan barang/jasa bs dijadikan temuan oleh BPK?

Sunday, February 21, 2016

ANGGARAN BELUM SIAP, BAGAIMANA SPPJ DAN Tanda tangan KONTRAK

Kalo masih ada hambatan anggaran maka batasan paling lama harus segera diterbitkan sppbj dan tanda tangan kontrak menjadi tidak berlaku. Misal anggaran masih diusulkan, anggaran masih dibintang perlu persetujuan/syarat lainnya dsb.
Namun kalo ada anggarannya dan bisa dieksekusi maka agar segera dibuat sppbj dan kontrak ditandatangani.

Thursday, February 18, 2016

PENGUMUMAN PENGADAAN DI KORAN

Pengumuman di koran adalah sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik, bukan sebagai syarat lelang.

Pengumuman di koran, korannya adalah koran yang disebut di katalog

http://www.lkpp.go.id/v3/files/attachments/5_sUoTLolKpxdHohubEAqeqCFfaPXjtsUV.pdf

Wednesday, February 17, 2016

PEMBAYARAN ATAS HARGA SATUAN TIMPANG BUKAN KERUGIAN NEGARA

Pembayaran untuk item yang harga satuannya yang timpang 
bukan suatu kerugian negara 
(kecuali untuk item tambahannya/addendum volume tambahan dari yang harga satuannya timpang, dilakukan negosiasi kewajaran harga).
Secara total, penawaran masih dibawah HPS.

Tuesday, February 16, 2016

PENYEBUTAN MEREK DALAM LELANG CEPAT

Dalam lelang cepat, di dokumen pengadaan,
pokja ULP boleh menyebutkan merk
dalam spesifikasi teknis / daftar kuantitas dan harga

Perka LKPP No 1 tahun 2015

Sunday, February 14, 2016

PERTENTANGAN KEPENTINGAN

Apakah boleh bendahara penerimaan di perguruan tinggi negeri menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.
Respon = Ukurannya adalah adakah pertentengan kepentingan.
Bendahara hanya penerima penerimaan negara (uang) , tidak ada conflict of interest sebagai pejabat pengadaan, karena pembayaran pengadaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 6e
menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;

PETUNJUK PENGENAAN DAFTAR HITAM

Perka LKPP No. 18 tahun 2014

Saturday, February 13, 2016

KEHADIRAN TENAGA AHLI DALAM RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK ( PCM )

Cukup dihadiri oleh pimpinan dari penyedia, manajer teknis dan keuangan sesuai yang diajukan.
Tahapan PCM sebagai bagian untuk saling mengenal para pihak, untuk mengenal organisasi proyek, sebaiknya semua tenaga ahli yang diajukan terutama yang ber SKA dapat dihadirkan, apalagi kalo akan membahas program mutu.

Friday, February 12, 2016

Perlindungan Kontraktor (SARWONO HARDJOMULJADI)


Presiden menyatakan bahwa pelaksanaan konstruksi proyek-proyek pemerintah harus dipercepat penyelesaiannya. Suatu penggalan kalimat yang dalam pelaksanaannya memerlukan suatu pemahaman mendalam atas tahapan pembangunan infrastruktur, khususnya tahap pelaksanaan konstruksi oleh semua pemangku kepentingan kegiatan proyek konstruksi pemerintah. 

Wednesday, February 10, 2016

KESEMPATAN PENYELESAIAN KONTRAK . S.D. 50 HARI ?

Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan merupakan wewenang mutlak oleh PPK ( bukan hak dari penyedia) untuk mencapai azas manfaat dari suatu kegiatan dengan mempertimbangkan hasil penelitian terkait kemampuan penyedia dan progress pekerjaan, serta dalam hal pembayaran akan melampui tahun anggaran harus ada jaminan ketersediaan anggaran.

Monday, February 8, 2016

pengadaan koleksi musium

  1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 40 ayat (2), dinyatakan bahwa Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik tidak mempunyai harga pasar dan tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan;

Saturday, February 6, 2016

Kantor Virtual Akhirnya Resmi Diizinkan Pemerintah

Aktualita.co – Regulasi kantor virtual (virtual office) yang selama ini menjadi polemik mematikan Startup dan UKM akhirnya terselesaikan. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta mengeluarkan perizinan virtual office melalui Surat Edaran (SE) Nomor 06/ SE/ 2016. Dalam surat edaran ini, BPTSP menyatakan memberikan izin legalitas kepada perusahaan yang beralamat kantor di virtual office.

Surat Edaran (SE) Nomor 06/ SE/ 2016 tentang virtual office
Surat Edaran (SE) Nomor 06/ SE/ 2016 tentang penerbitan surat keterangan domisili bagi pengguna virtual office

Syarat Penyedia Pengadaan Langsung

Syarat kualifikasi nya yang diperlukan saja..
namun agar memperhatikan :
a. penyedia sebenarnya ( bisa toko, usaha percetakan dsb)
b. harga wajar sesuai harga pasarnya,
( kalo sudah harga jual jangan ditambahkan keuntungan lagi di HPS)
c. dikoordinasikan dengan bagian keuangan mengenai pertanggungjawabannya

Friday, February 5, 2016

belum ada penetapan PPK, tetapi kontrak perlu ditandatangani

PPK berakhir SK nya tanggal 31 Des 2015
PPK yang sekarang belum ada penetapan .
Kontrak dengan penyedia cleaning service, jasa keamanan, dsb perlu ditandatangani. 
Siapa yang yang tanda tangan kontrak ?

Thursday, February 4, 2016

Analisa harga satuan yang kegedean mengakibatkan kerugian negara ?

Bisakah auditor mempermasalahkan analisa harga satuan dari penyedia yang terlampir di penawarannya yang tidak wajar, sedangkan dokumen pengadaan tidak mensyaratkan penyedia menyampaikan analisa harga satuan ?

Dalam kontrak, kalau ada harga satuan timpang bisa dibayar.
Jadi kalo analisa harga satuan ada yang kegedean, khan nggak masalah. Semua total harga penawaran penyedia khan masih dibawah hps.

Perusahaan asing ?

Nama perusahaan asing, tetapi berbadan hukum indonesia, maka bukan perusahaan asing


Penjelasan pasal 19 ayat 1a sbb : yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia

TP4D

http://kejati-banten.go.id/peraturan/INSJA-nomor-001-tahun-2015.pdf

KPPU

Mahkamah Agung (MA) mengungkap persekongkolan tender proyek jalan di Sulawesi yang ternyata hanya diikuti oleh kedekatan keluarga. Mereka lalu dihukum dengan hukuman denda dari Rp 1 miliar hingga Rp 10 miliar.