Thursday, June 30, 2016

MENSYARATKAN SBU LEBIH DARI SATU

Apakah dibenarkan Pokja mempersyaratkan SBU lebih dari 1 Sub Bidang. Misalnya Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit, Pokja mempersyaratkan Rekanan harus memiliki 3 SBU Yaitu SBU : BG 008, MK 005 dan EL 010. Terima kasih atas pejelasannya.

MENGATUR LELANG DAN MENGALIHKAN PENYEDIA

Masih banyak penyedia..mensubkontrakan / mengalihkan secara diam2 kepada lain...ini masalah kontrak...harusnya kena sanksi sesuai kontrak...tapi sanksi di kontraknya kebanyakan nggak ada..beberapa sudah ada..bila mengalihkan.menurut saya penyedianya ya tdk boleh dpt keuntungan saja....masalahnya akan lain , bila hal ini telah telah dilakukan sejak pelelangan dengan adanya pengaturan lelang. Pengaturan lelang dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, yang harus dibuktikan mens reanya.. ternyata pengaturan lelang berlanjut dengan pengalihan pekerjaan kepada yang mengatur lelang 

Sunday, June 26, 2016

TIDAK HADIR SAAT PEMBUKTIAN KUALIFIKASI

Pada saat undangan pembuktian kualifikasi dikirim kerekanan, dan rekanan tidak hadir, apakah rekanan tersebut harus diusulkan daftar hitam atau tidak?
Agar diundang kembali / diberitahu kembali dengan menyebut risiko bahwa ketidakhadirannya akan dinilai sebagai pengunduran diri dan akan dikenakan sanksi daftar hitam
Perka LKPP No. 18 tahun 2014
Pasal 3 ayat 2d
Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila
mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan

Thursday, June 23, 2016

KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN GEDUNG di ITB

Disusun item-tem pekerjaan dan harganya ( itemnya akan sangat banyak )
Penyedia diminta untuk menawar SEMUA item-item pekerjaan.
Penawaran penyedia untuk setiap item harus lebih murah untuk setiap item.
Penjelasan dilakukan secara off line. Penyedia dilatih untuk menyampaikan penawaran dengan benar.
Bila penyedia yang terpilih lebih dari satu dibuat rangking dan pelaksanaan pemberian pekerjaan berdasar sisa kemampuan paket. Pemberian pekerjaan berdasar purchase order saja, dengan kontrak harga satuan.

Jaminan pelaksanaan untuk senilai setiap paket yang di order.
Dukungan bank berlaku setahun.

KONSOLIDASI PENGADAAN

Beberapa SKPD mempunyai pengadaan yang sama
maka dapat dilakukan konsolidasi dengan satu paket pengadaan dengan satu penyedia atau itemize (banyak penyedia)

harga di luar katalog LKPP lebih murah ?


Thursday, June 16, 2016

PEMBATALAN LELANG DI APLIKASI SPSE

Mekanisme atau langkah apa yg harus dilakukan apabila KPA menggagalkan lelang karena berbeda pendapat dengan hasil lelang yang disampaikan pokja. dan stelah dianalisis oleh pokja penyebab tersebut
pokja tetap pada pendiriannya dan KPA tetap pada pendiriannya.

PENUNJUKAN LANGSUNG HARAM ?

kami ada dana bantuan penelitian HIBAH dari luar negeri(dana bantuan hibah tersebut dimasukan dalam DIPA kami),peneliti meminta alat yang spesifikasinya sudah ditentukan dan hanya satu distributor tunggal,yang kami ingin tanyakan apakah kami boleh melakukan penunjukan langsung atau kami harus melakukan pelelangan sederhana..terimakasaih atas jawabannya

PENGADAAN DI KONI

Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pasal 2);

Wednesday, June 8, 2016

TIDAK KORUPSI BISA TERHUKUM ?

Akibat penegakan hukum yg fokus pada kesalahan administratif yg mengabaikan tujuan maka orang jahat yg bisa memainkan aturan atau bermain dalam aturan akan terus bebas meneruskan kejahatannya - sementara .....
Orang jujur yg kreatif utk mencapai tujuan secara cepat dan efektif, namun sedikit ceroboh di administrasi bisa masuk penjara.
Harusnya penegakan hukum ditujukan untuk memberantas penjahat - bukan terhadap kesalahan prosedural, bukan membungkam orang jujur yg kreatif.  

PEMUTUSAN KONTRAK KEMUDIAN DILAKUKAN PENUNJUKAN LANGSUNG

Perpres 4 tahun 2015 pasal 93 ayat 3 : "dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan penyedia barang/jasa. Kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau penyedia barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat" 

Tuesday, June 7, 2016

ACARA IAPI DI BATAM


Spesifikasi nya ternyata belum lengkap ?

Ada pekerjaan pembangunan RS. salah satu persyaratan ruangan yg dibutuhkan adlh pemasangan timbal. Dalam spek teknis, PPK tidak mencantumkan ketentuan ttg pemasangan timbal. Dl proses evaluasi baru diketahui kl penawar menawar pekerjaan jauh dr harga seharusnya. Ppk ingin membatalkan lelang karena khawatir nanti penyedia tidak mau mengerjakan pekerjaan tersebut krn biayanya sangat mahal. 

CEK KANTOR PENYEDIA ?

Cek kantor penyedia ?
Ulp bukan instansi penerbit perizinan...kalo ragu ijin ,..tanya ke pemberi perizinan
Kalo kita cek..ada kantornya milik sendiri..4 bulan kemudian dijual...hilang itu kantornya...apalagi kalo sewA,,,

PENGUSULAN PRODUK / JASA KATALOG ?

RSUD kami menggunakan produk Z
Bagaimana mengusulkan produk Z menjadi katalog ? TKS
Silahkan RSUD berkoordinasi dengan Sekda Pemda untuk mengusulkan ke LKPP
Rujukan SE LKPP No 4 tahun 2016

PPK harus setuju penetapan ULP ?

Apakah hasil penetapan pemenang dari ULP harus diterima oleh PPK?
PPK agar melakukan verifkasi terhadap penyedia yang terpilih. Dalam hal PPK tidak sependapat maka PPK dapat berkoordinasi dengan ULP. Dalam Hal tidak ada kesepakatan maka disampaikan kepada KPA untuk diputuskan 
(Pasal 8 ayat 1i Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya)

PEKERJAAN TERHUTANG ?

Mohon masukan bpk/ibu.... Bgm mekanisme pembayaran sewa gedung sejak th 2014 sampai sekarang, rencana pembayarannya tahun ini( 2016) sebesar 200jt per tahun jadi total nya 600jt...dok perjanjian sewa baru akan dibuat tahun ini, Mohon siarannya.. Tks