Tuesday, August 30, 2016

Pemutusan kontrak karena pemotongan anggaran ?

Artikel lain yang perlu dibaca
silakan klik di 
http://www.mudjisantosa.net/2016/11/pemotongan-anggaran-bagaimana-dengan.html


Pembangunan sekolah bersumber dari dau.tapi karena dana dau ditangguhkan maka pembyaranya pun blum bisa dibayarkan.bagaimana kalau 

Perubahan kontrak karena harga pasar naik ?

kontrak untuk pekerjaan Pembuatan Jalan Setapak (Paving Blok) senilai Rp. 195.000.000,-. Pekerjaan tersebut antara lain adalah Pemasangan Paving Blok dan Pemasangan Kanstin di sisi kanan/kiri paving blok. Untuk material paving blok dan kanstin adalah barang jadi yang disediakan oleh industry/pabrikan. 

Perubahan kontrak , menambah volume pekerjaan ?

Terkait Perubahan/Adendum Kontrak..
1.  boleh kah adenddum dlm hal nambah pekerjaan (sebelumnya paving hanya ukuran 16 x 10 nilai, apakah boleh di tambah menjadi 20 x 20)
2. Bolehkah Adenddum Kontrak Merubah nilai Kontrak (misal Kontrak Awal 9.500.000.000 menjadi 103.300.000.000).

Monday, August 29, 2016

Perubahan kontrak lumpsum pengadaan barang

Sehubungan dengan kegiatan untuk Pengadaan Peralatan Olahraga Pekan Olahraga Nasional dengan ini akan kami tanyakan pada saat pelaksanaan kontrak ternyata pelaksana mengirim barang yang sejenis tetapi berbeda dengan specifikasi yang ada dalam kontrak, namun demikian spesifikasi dan harga barang sejenis yang dikirim lebih tinggi dari yang ada dalam kontrak.

Saturday, August 27, 2016

Overhead harus ada ?

Overhead ( OH )
Cara memandang OH dan Keuntungan bukan surveinya dmn tp siapa calon penyedianya...
Kl penyedianya toko mk tdk boleh diperhitungkan.
Kalo dari analisa dlm menyusun hps tdk ada pemilik barang (tmsk toko) yg mau ikut pbjp, maka OH dan Keuntungan boleh ditambahkan krn penyedianya bukan mereka.
Yg penting, brp pantasnya besaran yg kita alokasikan (max 15%).
Sekedar kasih pendapat ya....
Sutan Lubis

Pengadaan obat tidak bisa dipenuhi oleh katalog

Pengadaan obat
Dalam hal penyedia catalog tidak bisa memenuhi atau penyedia obat tdk bisa melayani pembeli cq rumah sakit/dinas, maka berlaku Surat Edaran No. 3 Tahum 2015, yg intinya silahkan menggunakan metode pengadaan yang lain.
Ini juga berlaku utk semua komoditas, tidak hanya untuk obat saja.
Dalam hal pengadaan obat tidak menggunakan katalog dan akan dibayar oleh BPJS maka agar dikoordinasikan terlebih dulu dengan BPJS.

Friday, August 26, 2016

ALUR E - PURCHASING DENGAN NEGOSIASI

1. Registration Form
    Pejabat Pengadaan dan PPK mendaftar di akun LPSE

Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi

Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
Hakikat kontrak pada Pekerjaan Konstruksi adalah meng-eksekusi disain (gambar dan spesifikasi) yamg tidak luput dari perubahan.
Ketika dalam pelaksanaan ditemukan peristiwa ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan maka untuk mencapai tujuan disain dilakukan revisi melalui adendum kontrak (VO/CCO).

Hati-hati menggunakan jenis kontrak lump-sum pada Pekerjaan Konstruksi yang disain nya telah tersedia (baru diselesaikan), bukan disain sederhana dan bukan disain yang telah berulang kali dikerjakan seperti bangunan standar.

Tulisan Riad Horem

Tindak lanjut persengkokolan atau adanya pemalsuan

?

Thursday, August 25, 2016

Diskon yang terjadi ... TIPIKOR ?

DISKON ?
Diskon antar penyedia adalah urusan bisnis antar penyedia.  Tidak dinilai sebagai kerugian negara atau jangan dinilai sebagai kerugian negara.

Diskon yang diterima oleh pegawai pemerintah harus disetor ke kas negara/kas daerah. Mengenai diskon atau potongan harga, bisa dilihat di UU No.1 Tahun 2004 pada pasal 16  dan PP 45 tahun 2013 pasal 68.

UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 16 sebagai berikut :

Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah.

PP 45 tahun 2013 pasal 64 sebagai berikut
Komisi, rabat, potongan, dan penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan Kegiatan penjualan dan/atau pengadaan/penggunaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan APBN, merupakan hak negara.

Dalam UU N0. 31 tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan dengan jelas yang menerima adalah pegawai negeri
Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Jadi hadiah atau diskon yang diterima pegawai negeri harus disetor ke kas negara/daerah sedangkan  diskon yang terjadi diantara penyedia dengan penyedia/pemasoknya adalah hubungan bisnis, yang tidak perlu disetor ke kas negara/daerah

Dalam membuat hps diusahakan untuk menanyakan diskon.

Diskon yang ternyata terjadi, antar penyedia walaupun melebihi 15 persen itu adalah kepintaran penyedia dalam berbisnis.

Seandainya kita menanyakan ke pabrikan / distributor mengenai diskon ternyata diberikan informasi bahwa hanya ada diskon sebesar 5%. Kemudian kenyataannya, ternyata penyedia yang menang dalam pelelangan kita mendapat diskon 25%. Bagaimana ini ? Ini adalah masalah hubungan bisnis.

Dimana pasal dalam Perpres 54 dan seluruh perubahannya yang mengatakan keuntungan penyedia tidak boleh lebih dari 15% ? Tidak ada. Dicontohkan dalam membuat HPS di penjelasan pasal 66 sebagai berikut :

Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

 


Dengan  demikian,  perlu dilakukan untuk tercapai pengadaan lebih baik, perlu berusaha mencari  level penyedia yang tepat untuk harga yang tepat,  karena memperhatikan skala atau ukuran volume yang akan di adakan. Semakin besar volumenya yang diadakan disesuaikan semakin tinggi level penyedianya.
Semakin besar volume berarti mencari harga pasar pada level penyedia yang lebih tinggi. Di sini strategi pencapaian pengadaan menjadi suatu seni, yaitu seni pengadaan, suatu seni untuk memilih strategi terbaik dan jangan dilakukan untuk suatu seni bertujuan korupsi. Dengan demikian ketidaktepatan yang akan terjadi janganlah langsung di nilai sebagai serta merta kesalahan tindak pidana korupsi, sepanjang tidak ada perbuatan korupsi.


Yang dicari adalah suatu keserakahan yang diterima, bukan sibuk mencari kesalahan prosedur.

Wednesday, August 24, 2016

Penunjukan langsung untuk keadaan darurat

Penunjukan langsung karena bencana

Tanya didalam penunjukan langsung pekerjaan kontruksi dalam rangka penanganan darurat, berdasarkan pasal 57 ayat 3 hurup b pelaksanaan adm dilakukan secara simultan. Yg jadi pertanyaan bilamana berdasarkan hasil opname dan hps ppk nilai pekerjaan diatas 200jt (+-4 milyar) , yg melaksanakan proses adm pl tsb apakah ppk, pp pa pokja... sebelumya terima kasih

Respon :
1. Ada penetapan bencana dari kepala daerah
2. PA memerintahkan penunjukan langsung untuk hanya lingkup bencana
3. ULP memproses penunjukkan langsung
4. Ulp memproses penunjukan lsngsung kepada satu atau beberapa Penyedia terdekat yang mampu dengan negosiasi kewajaran harga
5. PPK memerintahkan penyedia mengirim barang atau melakukan pekerjaan. PPK membuat dokumen kontrak dan melakukan tanda tangan dengan penyedia.
5. Apip mengawal spesifikasi, prestasi penyedia dan pembayarannya.


Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan

Kejanggalan Beberapa Putusan Korupsi Pengadaan dan Kaitannya dengan Konstitusi

Article (PDF Available) · March 2016 with 259 Reads

1st Richo Andi Wibowo
0.6 · Gadjah Mada University
Abstract

Tuesday, August 23, 2016

Kisah Pengujian Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ?

Sejauh ini pihak yang menggugat pasal ini mendalilkan setiap tindakan yang merugikan keuangan negara tidak serta merta berimplikasi tipikor. UU Administrasi Pemerintahan jadi amunisi.

Kehadiran tenaga ahli dari penyedia konstruksi pada saat pembuktian kebenaran dokumen ?

Kami ada lelang konstruksi sedang tahap pembuktian kualifikasi, dari 3 tenaga ahli yg diminta, sampai saat ini calon pemenang baru bisa menghadirkan 1 tenaga ahli saat pembuktian, sedang yg 2 lagi menurut informasi dari calon penyedia sedang diluar kota, kami sudah kasih waktu utk mendatangkan 2 tenaga ahli di maksud, apakah memang ada keharusan menghadirkan ke 3 tenaga ahli tsb saat belum pengumuman pemenang, atau nanti saat rapat pertama setelah kontrak.

Tenaga Konsultan tidak hadir di lokasi pekerjaan

Konsultan Pengawas tidak mengirimkan tenaga sebagaimana yg ada di penawaran.
Tenaga yg dikirim tdk dibawakan surat tugas dan tidak tiap hari di lapangan,padahal kontrak man/month.
Bagaimana solusinya ?

Monday, August 22, 2016

BIMTEK PENGADAAN DAN KONTRAK DI PEKANBARU


WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN MENJADI BERKURANG

Sehubungan dengan lelang jasa konstruksi bangunan gedung dapat disampaikan sbb :

Dalam dokumen lelang konstruksi pembangunan gedung melalui pemilihan langsung dengan pagu dana Rp. 3,2 M disebutkan bahwa waktu pelaksanaan selam 5 bulan.

konsultan pengawas berkurang waktu pelaksanaan kontraknya

Sehubungan dengan lelang jasa konsultansi pengawas bangunan gedung dapat disampaikan sbb :

Dalam dokumen lelang konsultan pengawas pembangunan gedung melalui seleksi sederhana disebutkan bahwa waktu pelaksanaan selam 5 bulan.
Pemenang lelang telah ditunjuk namun belum dilakukan penandatangan kontrak
Penandatanganan kontrak direncanakan sama dengan waktu pelakanaan jasa konstruksi pembangunan gedung kantor yang diawasi

Saturday, August 20, 2016

PHO Pekerjaan Konstruksi

PHO Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) Merupakan penyerahan pertama ketika pekerjaan selesai 100 % sesuai disain, kuantitas dan kualitas yang dipersyaratkan. Ketika persyaratan belum terpenuhi maka PHO belum dapat dilakukan.
(2) Masa pemeliharaan adalah waktu untuk melakukan pemeliharaan/fungsionalisasi setelah ditetapkan PHO , bukan masa menyelesaikan pekerjaan.
(3) Dalam hal terdapat kekurangan fisik (disain, kualitas dan kuantitas) ditemukan setelah PHO, menjadi resiko pihak yang menerima pekerjaan.
(4) Bila seluruh catatan "defect-list" yang merupakan kegiatan yang mesti diselesaikan penyedia dalam masa pemeliharaan telah diselesaikan dengan sempurna, maka dapat dilakukan Penyerahan Kedua/ terakhir (FHO).
Riad Horem

PPHP Pekerjaan Konstruksi ( Pedapat Riad Horem )

PPHP Pekerjaan Konstruksi seperti apa?
(1) Pada hakikatnya adalah tim yang melakukan cross-check atas "hasil pekerjaan" yang telah dilaksanakan yang diperlukan PA/KPA dalam rangka penyerahan pertama (PHO).
(2) Dalam pelaksanaan nya, tidak bertindak sebagai auditor apalagi mengambil tugas pokok PPK melakukan serah-terima pekerjaan.
(3) Serah terima pekerjaan adalah tugas tanggung jawab pihak yang berkontrak bukan PPHP.

Pengakhiran Kontrak Pekerjaan Konstruksi

Pengakhiran Kontrak Pekerjaan Konstruksi yang disepakati seperti apa ?
(1) Ketika fisik pekerjaan selesai 100 ℅ sesuai persyaratan yang ditetapkan termasuk pemeriksaan hasil pekerjaan oleh tim PHO.
(2) Dalam hal terjadi peristiwa diluar kemampuan pihak berkontrak ketika pelaksanaan fisik berlangsung pekerjaan, dapat dilakukan pengakhiran yang disepakati.

Riad Horem

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) Dalam hal terjadi peristiwa yaitu tidak atau belum terpenuhi nya sarana/ prasarana yang menjadi kewajiban pengguna al persoalan lahan, perubahan disain dan lambatnya keputusan atau peristiwa diluar kemampuan pihak berkontrak al cuaca, bencana alam dan kebijakan moneter dapat dilakukan perpanjang waktu penyelesaian pekerjaan atau pengakhiran kontrak yang disepakati (bila sebagai pilihan)
(2) Perpanjangan waktu adalah penggantian jumlah hari yang hilang akibat persoalan tersebut pada point (1) bukan menambah jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja tetap. Yang berubah hanya waktu /tanggal penyelesaian pekerjaan dinyatakan dalam adendum kontrak.

Riad Horem

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi

Perpanjangan Waktu Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) Dalam hal terjadi peristiwa yaitu tidak atau belum terpenuhi nya sarana/ prasarana yang menjadi kewajiban pengguna al persoalan lahan, perubahan disain dan lambatnya keputusan atau peristiwa diluar kemampuan pihak berkontrak al cuaca, bencana alam dan kebijakan moneter dapat dilakukan perpanjang waktu penyelesaian pekerjaan atau pengakhiran kontrak yang disepakati (bila sebagai pilihan)
(2) Perpanjangan waktu adalah penggantian jumlah hari yang hilang akibat persoalan tersebut pada point (1) bukan menambah jumlah hari kerja. Jumlah hari kerja tetap. Yang berubah hanya waktu /tanggal penyelesaian pekerjaan dinyatakan dalam adendum kontrak.

Riad Horem

Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi

Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
(1) DED dikerjakan bersamaan pada pelaksanaan fisik dapat menghemat waktu dan berkembang nya inovasi teknologi tanpa terjadi perubahan kontrak (fix-price)
(2) Akibat DED dikerjakan bersamaan pada pelaksanaan fisik maka HPS menggunakan Pagu Anggaran. Konsekuensi pengembangan inovasi maka kontrak menggunakan kontrak Lump-sum (resiko pada penyedia)
(3) RAB Penawaran bersifat ancar-ancar. Tidak mengikat. Yang mengikat Total Harga Penawaran.

Riad Horem

Pemutusan kontrak oleh penyedia

Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Melakukan Pemutusan Kontrak Sepihak, seperti apa ?
Dalam hal kewajiban penyedia telah dipenuhi ditemukan peristiwa sarana dan prasarana tidak sesuai seperti yang dipersyaratkan, pengguna terlambat membayar atau tidak membayar maka penyedia berhak melakukan pemutusan sepihak.

Riad Horem

"Basic Design Critera" Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi

"Basic Design Critera" Kontrak Rancang Bangun pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
Sebagai rancangan, dasar pembuatan DED, digunakan untuk dokumen teknis pagu anggaran dan dasar penawaran penyedia.

Riad Horem

Review Design dan Revised Design pada Pekerjaan Konstruksi

Review Design dan Revised Design pada Pekerjaan Konstruksi seperti apa ?
Dalam hal ditemukan peristiwa kondisi lapangan yang berubah mengakibatkan tujuan perencanaan berubah maka untuk mengembalikan kepada tujuan semula diperlukan review design.
Revised Design, dibutuhkan ketika tujuan perencanaan masih dapat tercapai dengan melakukan beberapa revisi baik disain maupun spesifikasi dalam pelaksanaan kontrak.

Riad Horem

DED pada Pekerjaan Konstruksi Design and Build

DED pada Pekerjaan Konstruksi Design and Build, seperti apa ?
(1) Detail design yang disiapkan penyedia secara bertahap dalam pelaksanaan kontrak sesuai tahapan output yang akan dicapai.
(2) Disiapkan berdasarkan rancangan teknis dalam penawaran penyedia dan basic design criteria (BDC)
(3) Dalam hal dibutuhkan pengembangan inovasi teknologi dalam penyusunan DED dimaksud kan untuk percepatan penyelesaian pekerjaan berdasarkan BDC tanpa merubah harga (fix price)

Sumber : Riad Horem

Hubungan Gambar/Spesifikasi dengan Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi,

Hubungan Gambar/Spesifikasi dengan Kontrak pada Pekerjaan Konstruksi, seperti apa ?
Kontrak Pekerjaan Konstruksi pada hakikatnya adalah meng-eksekusi gambar/spesifikasi di lapangan sehingga didalam pelaksanaannya tidak luput dari penyesuaian untuk mencapai tujuan perencanaan. Kecuali disain yang standar.

Sumber : Riad Horem

Penunjukkan Langsung Satu Kesatuan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi

Penunjukkan Langsung Satu Kesatuan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi (lanjutan), seperti apa ?
(1) Penetapan metode Penunjukkan Langsung termasuk Penunjukkan Langsung Satu Kesatuan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi adalah kewenangan Kelompok Kerja.Tidak memerlukan persetujuan dari manapun.
(2) Dalam hal penetapan, yang dibutuhkan Kelompok Kerja adalah kajian profesional keteknikan yang menyatakan pekerjaan lanjutan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai satu kesatuan konstruksi.

Sumber : Riad Horem

BATASI PENGERTIAN PIDANA PENGADAAN !

KALO BUKAN DIBAWAH INI HARUSNYA KESALAHAN ADMINIsTRASI ATAU PERDATA

Friday, August 19, 2016

PEMBAYARAN PERSONIL ATAU ALAT PADA KONTRAK KONSTRUKSI

Permasalahan audit konstruksi atas kehadiran personil dan penggunaan alat ?

Misal personil dengan memiliki SKA / SKT yang ditawarkan 3 orang namun yang selalu hadir hanya 2 dan alat alat yang ditawarkan 6 yang digunakan hanya 4.

Apakah hal demikian mempengaruhi nilai pembayaran kontrak ?

Thursday, August 18, 2016

PPN kontrak dobel ?

CV A bli laptop ke distributor 11 jt (trmasuk PPN). Dipungut 1 jt utk PPN oleh distributor. Distributor nerbitkan faktur.
*CV A krn dia Pengusaha Kena Pajak (PKP) mencatat 1jt sbg Pajak Masukan (PM)

Tuesday, August 16, 2016

AHLI HUKUM KONTRAK ( 2 )

Kebutuhan akan ahli hukum kontrak untuk pekerjaan konstruksi dapat diminta kepada Biro Hukum Kementerian PUPR.
Kebutuhan tersebut berupa opini hukum atau fatwa terkait temuan audit.

http://www.mudjisantosa.net/2014/08/ahli-hukum-kontrak.html

http://www.inkindo-jateng.web.id/wp-content/uploads/2010/02/KEPUTUSAN.MENTERI.PEKERJAAN.UMUM_.NO_..349KPTSM2004..23.September.2004.TENTANG.PEDOMAN.PENYELENGGA.pdf


Anggaran Kegiatan Swakelola

Pengadaan, apakah melalui penyedia atau dilakukan secara swakelola, hal ini sudah kelihatan saat pengusulan anggaran dengan akun-akun tertentu yang digunakan.
Untuk dana dari APBN bila melalui penyedia,
1, terlihat dalam belanja modal akun 53xxxx dan belanja barang misal untu atk 52xxxx,
2. apabila instansi kita melakukan pengadaan untuk dihibahkan atau menjadi bantuan sosial,  terlihat di belanja hibah atau belanja

Sedangkan akun untuk swakelola untuk dana dari APBN sebagai berikut :

Sunday, August 14, 2016

BUMN AKAN MELAKUKAN EPURCHASING ( PEMBELIAN KATALOG LKPP )

1. langkah awal, melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan LKPP
2. agar dibuat aturan dalam BUMN berkenaan, mengenai dapat dilakukan pengadaan dengan menggunakan katalog LKPP.
Misal dalam aturannya agar ditambah 

Saturday, August 13, 2016

DATA PENYEDIA TIDAK BISA DIBUKA DI SPSE

Kalau data kualifikasi pada spse versi4 tdk bisa terbuka data kualifikasi rekanan. Aps ini suatu prlanggaran d pokja atau lpse ?

DATA KUALIFIKASI TIDAK PERLU DI UPLOAD

Bagimana pak kalau dukungan bank tidak di upload pada spse....apa menggugurkan.............
Dokumen kualifikasi disampaikan dengan mengisi daftar isian kualifikasi , bukan upload.
Tidak perlu melampirkan atau tidak perlu diupload.
Sehingga yang tidak upload.tidak gugur.

KITA PUN BISA KORUPSI

Dalam masyarakat kita sekarang memang sdh terjadi apa yg disebut dgn "social illness" uang yg diperoleh dari hasil kejahatan korupsi dianggap se olah2 itu sdh menjadi haknya. Kalau ada PPK yang berhasil mensiasati aturan dan UU berkali-kali untuk melakukan Korupsi lantas merasa gagah. Kalau bisa nyetor kemana-mana dianggap yang paling hebat dan paling berhasil.

Friday, August 12, 2016

KRIMINALISASI PENGELOLA PENGADAAN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

“Auditor dan aparat penegak hukum lebih condong menerima keterangan dari para ahli daripada keterangan pengguna atau pengawas lapangan.”
Di hadapan para kapolda dan kajati, medio Juli 2016, Presiden Jokowi berpesan agar tidak ada lagi kriminalisasi kebijakan dalam penegakan hukum. Pada pertemuan di Istana Negara itu, Presiden juga mengingatkan lagi lima instruksi terkait dengan itu yang pernah dia sampaikan di Istana Bogor, Agustus 2015. Pertama, kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan. Kedua, tindakan administrasi pemerintahan juga tidak bisa dipidanakan. Ketiga, potensi kerugian negara yang dinyatakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih diberi peluang 60 hari untuk dibuktikan kebenarannya. Keempat, potensi kerugian negara juga harus konkret, tidak mengada-ada. Kelima, kasus yang berjalan di kepolisian dan kejaksaan tidak boleh diekspose ke media secara berlebihan sebelum masuk ke tahap penuntutan. 

Tuesday, August 9, 2016

Dua penawaran dengan direksi yang sama ?

DIREKSI ?
Ada direktur utama kemudian ada direksi-direksi.
PT A dengan direksi W
PT B dengan direksi W
PT A dan PT B ikut lelang dalam satu paket yang sama.

PERMINTAAN PEMBAYARAN KONTRAK SECARA SEKALIGUS

Pembayaran kontrak secara termin/bulanan namun diajukan oleh penyedia sekaligus 100% ketika pekerjaan kontrak mencapai 100% ?
Boleh saja kalo penyedianya menagih begitu ..
Bgmn adm atau aplikasi keu, untuk dana apbn ? Apbd ?

pencairan jaminan pelaksanaan dan perpanjangan waktu kontrak

Mohon informasi nya ya... terkait dengan tidak di indahkannya klaim jaminan pelaksanaan kami oleh pemberi jaminan dgn alasan kami tidak memberi kesempatan perpanjangan waktu pekerjaan melewati akhir tahun.......
Mudjisantosa comment :

Monday, August 8, 2016

CCO =Contract Change Order bisa melebihi 10% ?

VO dan CCO pada Pekerjaan Konstruksi.
Pada pekerjaan konstruksi setiap perintah atas peristiwa perubahan yang disebabkan kondisi lapangan sepanjang untuk memenuhi target, kualitas dan biaya mesti ditindaklanjuti secara tertulis (VO = Variation Order)

Saturday, August 6, 2016

Swakelola dari dana APBN dan mata anggarannya

Swakelola kpd kelompok masyarakat itu akunnya hibah atau bantuan sosial atau apa ya ?

Kontrak lump sum bisa berubah di saat pelaksanaan kontrak ?

Maunya lumpsum namun ditengah jalan tidak terpenuhi.
Mhn solusi, dlm kontrak lumpsum ada pengadaan bbrp item brg, pd wkt penawaran ada srt dukungan agen yg nyatakan sanggup suplay brg, tiba 2 dlm pelaksanaan kerja pihak agen kirim surat bahwa brg tsb discontinue 2 item brg. bgm solusinya. Wassalam

Friday, August 5, 2016

KONTRAK PUTUS ATAU LANJUT ?

Putus kontrak thd kontrak yg sedang berjalan harus atas kesepakatan dua belah pihak, krn saat mengikat perjanjian/kontrak adalah mrpkn kesepakatan oleh dua pihak terhadap semua hal yg tercantum dalam kontrak (surat perjanjian, surat penawaran,daftar kuantitas, syarat2 dlm dokumen lelang, spek tenis, gambar, dan syarat lain yg merupakan satu kesatuan yg disebut "kontrak)

Kontrak konsultan konstruksi dibuat rp 50 jutaaan ( pengadaan langsung )

Pak apakah boleh lelang pekerjaan konstruksi jalan milyaran, konsultan perencana dibuat "paket hemat" 50 jt?

Mungkin saja bisa, tetapi agar dipertimbangkan sebagai berikut

Wednesday, August 3, 2016

TANDA TANGAN PENYEDIA DALAM SURAT PENAWARAN ?

Dalam Perka LKPP No. 14 tahun 2012
Disebutkan bahwa surat penawaran ditandatangani oleh: 

Tuesday, August 2, 2016

BIMTEK YOGYA


Keuntungan di jasa lainnya dimunculkan

Keuntungan di jasa lainnya
Dalam pembuatan RAB jasa lainnya apakah diperbolehkan mencantumkan/ memunculkan sebagai suatu item tersendiri mengenai di  Jasa lainnya ada keuntungan perusahan 10%?

KLASIFIKASI KONSULTAN KONSTRUKSI ?

apakah kualifikasi perusahaan utk jasa konsultan yg nilai paket dibawah 500 jt hanya utk kualifikasi kecil atau yg non kecil boleh ikut? Mohon petunjuknya..tks
Konsultan ada 2=