Wednesday, November 30, 2016

Penyamaan teknis untuk pekerjaan kompleks

Penyamaan teknis...
Untuk pengadaan yg kompleks bisakah kita menentukan teknologi dengan merek tertentu...

Agar dibuat pengadaan dengan metoda dua tahap ... tahap pertama menyampaikan pensearan sesuai teknis yg dimiliki atau yang ditawarkan.

Berdasar teknis yang ditawarkan dari penyedia yang memasukkan penawaran dicari teknis yang memenuhi.

Berdasar penilaian teknis yang memenuhi dari para penyedia dan dapat dilakukab negosiai teknis...penyedia diminta lagi menyampaikan teknis  dgn syarat teknis yg telah ditetapkan penyedia diminta menyampaikan penawaran teknis dan harga.

Monday, November 28, 2016

Mari segera penyedia mengisi SIKAP

SiKAP
Sistem kinerja penyedia
Manfaat bagi penyedia YANG TELAH mendaftar dalam sikap
Akan diberitahu adanya paket pelelangan yg sesuai kompetensinya .
Pemberitahuan di Email penyedia atau Inbox di aplikasi sikap.
Penyedia yg berminat menawar ..cukup menawar harga saja...
Mari para penyedia datang ke LPSE terdekat.

Sunday, November 27, 2016

PEMBUKTIAN ALAT DI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Urun rembug lg trkait prtanyaan brikut pada proses PQ Pak :
1. pnyedia A mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp tidak mncantumkn nama paket yg dilelangkan. Apakah jelas menggugurkan Pak??
2. Pnyedia B mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp mncantumkn nama paket yg lain (bukan paket yg dilelangkan). Apakah jelas jg menggugurkan Pak?? Krn sy sdh cb nyari di Permen 31 & Perpres tp aturanny ga ktemu.
3. Klo proses PQ sdh slsai & evaluasi diatas dianggap keliru, solusiny gmn ya Pak?? Apakh PPK & Satker dapat menolak hasil yg diusulkn Pokja shingga yg mnjadi pemenang adlh Cadangn 1?? Trima ksh sblmny

Kesempatan perpanjangan waktu kontrak apbn

 Bapak/ibu mungkin ada yg sdh punya pengalaman untuk menerapkan PMK No.243 Tahun 2015 terkait Pekerjaan yg tdk terselesaikan sampai akhir tahun dengan diberikan kesempatan pada penyedia utk menyelesaikan pekerjaan keseluruhan selama 90 hari kalender tapi pembayaran sisa pekerjaan yg belum selesai tsb  dgn DIPA tahun berikutnya.

Pertanyaan bagaimana bunyi Perubahan Kontraknya atau apa saja yg dicantumkan dalam perubahan kontrak tsb.

Dalam PMK tsb memang sdh dijelaskan sbb

a. Mencantumkan sumber dana utk membiayai pemyelesaian sisa pekerjaan

b. Tidak boleh menambah jangka waktu /masa pelaksanaan pekerjaan.

PAJAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

PPN = (11 m x 10/11)x 10% catt : pkp
PPh = (11 m x 10/11) x tarif
Tarifnya 2% = utk penyedia kontruksi yg punya kualifikasi usaha kontruksi kecil

Saturday, November 26, 2016

BETON K300 ter realisasi K200 ?

Semisal beton yang disyaratkan mutu setara K 300, volume dikerjakan dan dibayar semua, pada saat pemeriksaan hasil yang didapat semisal  K200, apakah terhadap kejadian ini, keseluruhan beton dengan volume dan mutu terlaksana statusnya bagaimana... (diterima/ditolak).

Mitigasi risiko kerugian negara :

Analisa harga satuan dari penyedia bukan hal yang harus diaudit.

Untuk perubahan nilai kontrak dan pembayaran kontrak
agar memperhatikan volume, mutu, waktu, berfungsi, harga yang wajar dan akuntabel.

LEBIH SERING GUNAKAN KONTRAK HARGA SATUAN SAJA


Tanya
Saya punya masalah dgn pengadaan yg kontraknya hampir selesai tgl 7 des 2016 ttp pabrikan tdk pernah menerbitkan spesifikasi ukuran brg tsb (tinggi filling cabinet 14.3m) dgn kontrak lampsum, bgmn penyelesainya ?

Thursday, November 24, 2016

KETERLAMBATAN KONTRAK DI DENDA

Contoh kontrak berakhir tanggal 31 Oktober 2016
Dengan demikian kalau ada penyerahan pekerjaan setelah tanggal 30 oktober akan dikenakan denda.

Denda bisa tidak dikenakan atau denda bisa dikurangi kalo ada perhitungan azas kompensasi.

Denda dari bagian kontrak ?

Konsultasi perhitungan denda: di kontrak berbunyi, denda 1/1000 terhadap sisa kontrak, apabila dapat berfungsi. 

Pada pekerjaan ini, nilai Rp. 2 M, untuk jalan Rp.1,3m gedungnya Rp. 700 jt.

Saturday, November 19, 2016

PERUBAHAN KONTRAK MELEBIHI 10% ?

Mohon infonya, kami ada rencana CCO pd sebuah pekerjaan taman hny sj yg kami bingungkan krn tyata CCO yg kami akan laksanakan berkonsekwensi pd hilangnya hingga 40 persen items pekerjaan, ini disebabkan krn kekeliruan perencanaan pd volume yg mreka susun d rab dan gambar yg hingga 60persen kekurangannya, tim teknis ada menyarankan ttp memunculkan semua items pekerjaan tp dikecilkan volumenya, tp ada jg yg berpendapat tdk apa berkonsekwensi pd hilangx items pekerjaan hingga 40 persen slama memilki back up data yg baik...  Gmn?  Trims sblmnya

KELEBIHAN PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam suatu pekerjaan kontruksi, pelaksana menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari batas kontrak.
PPHP melakukan pemeriksaan dan menilai bahwa volume pekerjaan sudah sesuai RAB/Desain Perencanaan, dan merekomendasikan pembayaran.
Setelah proses pembayaran/pencairan, hasil pemeriksaan APIP menemukan selisih kurang akan hasil pekerjaan yg dimaksud & merekomendasikan pengembalian atas kelebihan pembayaran terhadap kekurangan volume pekerjaan.
Apakah yg harus dilakukan oleh PPK dan PA dalam kasus ini ?

AHS dari penyedia perlu disampaikan ?

Dalam membuat HPS diperlukan membuat AHS
AHS = analisa harga satuan

Friday, November 18, 2016

kontrak katalog diperpanjang ?

Paket pengadaan kendaraan Angkut Alat & Obat kontrasepsi(e katalog) sdh diterima dan kontraknya sudah ditandatangani oleh penyedia 

Tuesday, November 15, 2016

PEMOTONGAN ANGGARAN, BAGAIMANA DENGAN KONTRAK nya ?

1.   Penghematan anggaran sedapat mungkin tidak mengganggu anggaran kontrak yang sudah ditandatangani, sehingga tetap dapat dilaksanakan sebagaimana rencana semula dan tidak menimbulkan permasalahan dengan Penyedia Barang/Jasa yang sudah berkontrak.

Narasumber pengadaan


Saturday, November 12, 2016

BUKU PEMBAHASAN AUDIT PENGADAAN DAN KONTRAK ( MUDJISANTOSA )

Harga :
1. Buku Peraturan Audit Pengadaan Rp. 100.000 + ongkir
2. Buku Pembahasan Temuan Audit Pengadaan Rp. 70.000 + ongkir


Bagi yang berminat silakan hubungi Reza hp. 0878 1312 1988 atau Ayu hp 0812 9596 5262

AHS TIDAK PERLU DILAMPIRKAN DALAM PENAWARAN


Tulisan ini dibuat dari berbagai para narasumber.
Terimakasih atas diskusinya. Mohon maaf saya catat hasil diskusi disini.

Dokumen pengadaan dari pokja ULP jangan mensyaratkan bahwa penyedia dalam menyampaikan penawaran harus ada analisa harga satuan.

Friday, November 11, 2016

KSO / SUBKONTRAK MENJADI TIPIKOR ?

Mohon penjelasan mengenai kekuatan hukum untuk pelaksanaan proyek2 APBN/APBD yang di laksanakan oleh sub kontraktor dari main kontraktor.. Terima kasih

Thursday, November 10, 2016

narasumber administrasi pengadaan ( mudji santosa )


Aplikasi e purchasing tidak jalan ?

RUP dan Epurchasing
Pak kita mau epurchasing, sistem nggak berjalan bgmn nie ?
Coba cek RUP nya... dilabeli epurchasing atau pengadaan langsung.
Pengadaan langsung kalee

Harga Jual Tidak Boleh Ditambah Keuntungan Lagi ?



Namanya harga jual itu sudah untung, maka tidak perlu ditambah keuntungan.
Harusnya kita beli meja kursi untuk pribadi Rp. 10 juta, namun untuk kebutuhan kantor kok bisa menjadi lebih dari Rp. 10 juta.

Tuesday, November 8, 2016

HUMOR PENGADAAN

Cerita Lucu Mukidi: Surga atau Neraka
Bu Guru: “Anak-anak. Siapa yang mau masuk surga?”

Keberatan KEPUTUSAN AUDIT

Keputusan audit atau LHP ( Laporan Hasil Pemeriksaan ) dibuat oleh Inspektorat, BPKP atau BPK

Apakah keputusan audit atau LHP bisa digugat di pengadilan, dan di pengadilan mana ? 

Saturday, November 5, 2016

PENGERTIAN KERUGIAN NEGARA DALAM ARTI KEUANGAN NEGARA ATAU TIPIKOR

Sangat disayangkan dalam pemberantasan korupsi di negeri ini, selama ini sangat didasarkan hanya kepada kesalahan proses lelang atau buruknya pelaksanaan kontrak (walau sekarang sudah dimulai ada perubahan ).
Kesalahan proses lelang atau buruknya pelaksanaan kontrak, kemudian dikaitkan dengan kerugian negara, sering dinilai sebagai perbuatan tindak pidana korupsi (tipikor)
Terjadinya kerugian negara sering dinilai sebagai perbuatan tipikor, benarkah setiap kerugian negara harus dinilai sebagai tipikor ?

Wednesday, November 2, 2016

KONTRAK TIDAK SELESAI TIPIKOR ?

Akibat penerapan UU Tipikor yang berlebihan, yaitu bahwa hanya sekedar mencari kesalahan prosedur pengadaan atau buruknya kontrak saja akan dinilai sebagai perbuatan tipikor.

Mencari kesalahan atas pelaksanaan pengadaan, mencari kesalahan atas pelaksanaan kontrak, berakibat suasana menjadi horor dan paranoid bagi para penggerak pembangunan Indonesia.

Carilah keserakahannya bukan mencari kesalahanannya.
Orang boleh salah, yang tidak boleh adalah serakahnya.
Orang bisa saja salah proses lelang, buruk pelaksanaan kontraknya,
YANG TIDAK BOLEH ADALAH MELAKUKAN PERBUATAN KORUPSI.