Saturday, December 31, 2016

Kualifikasi atau klasifikasi dalam pekerjaan konstruksi

Dalam pekerjaan konstruksi dikenal
*Kualifikasi* seperi usaha kecil/non kecil mengarah kepada paket rupiah pekerjaan
Dalam SBU disebutkan kualifikasi nya kecil, menengah, besar, dan subkualifikasinya K1,2,M1,2,B1,2

Thursday, December 29, 2016

Penawaran waktu pekerjaan ( evaluasi dokumen )

Ini ada lelang pak dokumen kelang disebutkan waktu pekerjaan 75 hari tapi calon pemenang menyampaikan 90 hari
Respon

Tuesday, December 27, 2016

Penggunaan ambang batas dalam pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi dengan evaluasi gugur ambang batas...  tidak disarankan di permen pu 31 tahun 2015 ?

Coba cek

Sunday, December 25, 2016

Hutang kontrak dan audit

mohon tanggapannya.
Kronologis:
Thn 2015 pd dinas kebersihan kota ada pengadaan solar bersubsidi utk truk sampah

PEMUTUSAN KONTRAK DAN SURAT PERINGATAN

SP = surat peringatan
Saya mau bertanya pak dalam hal pemutusan kontrak, dimana sp2 telah dikeluarkan namun di dalam kontrak bilang apabila dalam 14 hari vendor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan maka akan diberikan sp3.

Friday, December 23, 2016

PENJELASAN HUKUM Unsur Melawan Hukum


Buku gratis :
PENJELASAN HUKUM
Unsur Melawan Hukum
PENAFSIRAN
UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM PASAL 2  UNDANG -
UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tuesday, December 20, 2016

MATERIAL ON SITE ( MOS ) UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI

 Perpres 54 tahun 2010 diubah terakhir dengan Perpres 4 tahun 2015

Pasal 89
2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (Perpres 4 tahun 2015)

(4)      Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
c.    pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.

Monday, December 19, 2016

DISKRESI Dalam Pelaksanaan Pengadaan Atau Kontrak ?


Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. ( Pasal 1 butir 9)

Pengendalian kontrak

Ada kalimat mengenai kontrak kritis di kontrak kita ?
Misal kontrak 4 bulan.

Sunday, December 18, 2016

PPHP pengadaan makan minum pelatihan

Saya mohon informasinya pak, saya dari BKD yang sering mengadakan pelatihan PNS
Berita acara serah terima barang berupa makanan
Apakah harus hari yg sama dgn terlaksana kegiatan atau bisa di hari yg berbeda?
Bisa kah di hari yg bukan hari kerja?
Terima kasih

90 HARI ( PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN KONTRAK S.D. 90 HARI )

Untuk dana APBN.
Berpedoman pada
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.05/2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN.

Saturday, December 17, 2016

Hasil penilaian pekerjaan konstruksi berbeda antara PPHP dan konsultan pengawas ( audit )

Pekerjaan konstruksi..
hasil pekerjaannya ada penilaian berbeda antara PPHP ( panitia penerima hasil pekerjaan ) dengan hasil konsultan pengawas...
PPK memakai hasil dari PPHP..
akibatnya kontraktor merasa dirugikan

Bagaimana solusinya ?

Friday, December 16, 2016

8 Perintah Presiden Jokowi di Depan Kajati dan Kapolda se-Indonesia

1 Kebijakan dan diskresi pemerintah daerah tidak boleh dipidanakan
2 Tindakan administrasi harus dibedakan dengan yang memang berniat korupsi. Aturan BPK jelas, mana pengembalian dan yang bukan
3 Temuan BPK masih diberi peluang perbaikan 60 hari. Sebelum waktu itu habis, penegak hukum tidak boleh masuk dulu

UKURAN KEBERHASILAN KONTRAK

1.Diselesaikan dalam waktu sesuai rencana. 
2.Dilaksanakan dengan kualitas sesuai yang ditetapkan. 3.Dilaksanakan dengan kuantitas sesuai yang ditetapkan. 4.Diselesaikan dalam batasan biaya yang direncanakan. 5.Dilaksanakan dengan tertib administrasi sesuai yang ditetapkan.

Monday, December 12, 2016

Serah terima ke dua ternyata masih ada perbaikan ( kontrak )

Dalam hal serah terima ke dua ternyata masih ada perbaikan yang perlu dilakukan maka :

TIPIKOR PENGADAAN DIMULAI DARI PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI BUKAN SEKEDAR SALAH PROSES LELANG / KONTRAK

Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, pihak yang acapkali keliru justru berasal dari kalangan yang semestinya punya pemahaman baik dalam memaknai kedua pasal tersebut, termasuk para penegak hukum.

Sunday, December 11, 2016

syarat faktur pajak dalam pembayaran untuk pengadaan ( audit )

Faktur itu diminta kalo pkp (pengusaha kena pajak) ... bila bukan pkp..tdk perlu.
Kalo Peraturan Kemenkeu pmk 190 tahun 2012... minta semua transaksi harus ada pkp maka usaha kecil yg bukan pkp akan tdk bisa.  Seperti toko .. usaha tukang dsb . Shg pinjam bendera cv pt
.. mohon ada keperpihakan pada usaha kecil

konsultan perorangan konstruksi

Saya penyedia...Apa saja kriteria pekerjaan yang dipersyaratkan untuk jasa konsultansi perorangan konstruksi?

Saturday, December 10, 2016

STOP KRIMINALISASI PENGADAAN, EFEKTIFKAH INSTRUKSI JOKOWI?



STOP KRIMINALISASI PENGADAAN, EFEKTIFKAH INSTRUKSI JOKOWI?
Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan Tinggi pada pertemuan di Istana Negara pertengahan Juli 2016 lalu bahwa jangan ada lagi kriminalisasi dalam penegakan hukum.

Tuesday, December 6, 2016

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Saturday, December 3, 2016

EVALUASI SISTEM NILAI DI PEKERJAAN KONSTRUKSI ?



Apanya yang mau dipersaingkan  untuk di nilai ?
Metode evaluasi untuk pekerjaan konstruksi ada tiga yaitu
a.       Sistem gugur
b.       Sistem gugur dengan ambang batas

ALAT DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI


Urun rembug lg trkait prtanyaan brikut pada proses PQ Pak :
1. pnyedia A mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp tidak mncantumkn nama paket yg dilelangkan. Apakah jelas menggugurkan Pak??
2. Pnyedia B mncantumkn sewa bebrapa peralatan dalam surat perjanjian sewa tp mncantumkn nama paket yg lain (bukan paket yg dilelangkan). Apakah jelas jg menggugurkan Pak?? Krn sy sdh cb nyari di Permen 31 & Perpres tp aturanny ga ktemu.
3. Klo proses PQ sdh slsai & evaluasi diatas dianggap keliru, solusiny gmn ya Pak?? Apakh PPK & Satker dapat menolak hasil yg diusulkn Pokja shingga yg mnjadi pemenang adlh Cadangn 1?? Trima ksh sblmny ..