Sunday, April 30, 2017

Dalam SIKAP data penyedianya hanya satu ( lelang cepat )

Dalam lelang cepat ketika penyedia di sikap hanya satu... katanya bisa jalan proses lelang cepatnya di aplikasi ... apa tidak sebaiknya minimal 3 saja ..minimal penyedia di sikap ?

Saturday, April 29, 2017

Koreksi atas kelebihan item

Mhon petunjuk,..  Jika Dok. Lelang kelebihan 1 item pekerjaan (contoh : pek. Pas. Batu)  sedangkan di HPS nya tidak ada.. Dan paket Pek. tsb. sedang proses evaluasi, apakah pada saat koreksi aritmatik,  Pokja harus ikut HPS..  atau sesuai Dok. Lelang.. Trimks.

Setelah di konfirm.  ke PPK,. PPK tidak bersedia merubah HPS (dgn alasan di lokasi tsb tidak ada pek.dimaksud), Tks.

BOQ/DKH dari penawaran peserta lelang...dalam koreksi arithmati dibetulkan/disama persiskan HPSnya PPK

Kecuali HARGA SATUAN PENAWAR dilarang dikoreksi

Friday, April 28, 2017

Keuntungan dalam hps konstruksi

saya mau tanya, apakah keuntungan yg di konstruksi harus di tuangkan di dalam hps, contoh :
Jumlah .....
Ppn 10 % ....
Keuntungan ....
Total ....

syarat badan usaha di perijinan konstruksi versus syarat di pelelangan

Ijin tanya pa, untuk persyaratan kualifikasi dan klasifikasi untuk peserta lelang konstruksi, menggunakan Permenpu 31/2015 atau Permenpu 19/2014..

1) untuk syarat ijin  badan usaha didasarkan kepada  permen PU NO 08/PRT/M/2011 direvisi permen PUPR NO 19/PRT/M/2014

2) sedangkan untuk syarat lelang mengacu permen PU NO 7/PRT/M/2011 disempurnakan terakhir dengan PERMEN PUPR NO 31/PRT/M/2015 bahwa permen tersebut ngatur tentang pertandingannya (pelelangan/seleksi) yaitu=

Tuesday, April 25, 2017

RINCIAN PEMBAYARAN UNTUK Kontrak Konsultan secara Lumpsum

Kontrak Konsultan secara Lumpsum
Hasil pekerjaannya secara output atau bagian2 output.
Jadi tentukan output atau bagian2 outputnya.

Wednesday, April 19, 2017

Biro / bagian hukum berperan di PBJ

Biro hukum /bagian hukum perlu mempunyai anggaran untuk lebih berperan.
Untuk kompetensi sdm hukum, untuk pembinaan hukum, untuk berkontrak yang baik, mencegah kesalahan hukum, untuk berperan di sengketa kontrak, untuk berperan di pengadilan.
Setiap kesalahan penerapan Perpres Pengadaan, tidak selalu pidana atau tipikor.

Gugatan terhadap PPK oleh Subkon

PPK dan Penyedia
Penyedia punya hubungan subkon, hubungan pemasok, dll

Tuesday, April 18, 2017

Konsultan pengawas di pekerjaan pengadaan langsung

Jika kerjaan Pengadaan Langsung Pemeliharaan rumdin dengan spk 190jt. Apa perlu konsultan pengawas  atau orang yang diberi tugas mengawasi ?

PPN atas jumlah nilai total kontrak bukan atas item-item kontrak

Ada pengadaan jasa cleaning service ( tanggung jawab output pekerjaan ada di penyedia)...
Misal ada penawaran penyedia  rp. 1 milyar plus ppn 100 juta
Unsurnya tenaga kerja 700 juta dan bukan tenaga kerja rp 300 juta.
Sehingga oleh pokja dinego, bahwa PPN hanya atas yang bukan tenaga kerja sehingga

Wednesday, April 12, 2017

Kedaaan Kahar atau Force mayeur dalam kontrak pbj pemerintah

Hal hal di luar kendali para pihak dalam berkontrak adalah forcemayeur..
Forcemayeur tidak hanya bencana alam atau kerusuhan sosial.
Bisa juga seperti karena kondisi anggaran, yang ternyata penerimaan tidak mencapai target sehingga berdampak kepada kontrak.

Dalam masa pemiliharaan ada perbaikan

 bagaimana dg penurunan kualitas bangunan seperti cat eksterior pada bangunan gedung/ pagar yg memudar pada saat fho??? Apakah wajar diminta perbaikan pada pihak ke tiga??? Tolong bantu penjelasannya! Tksh

PPK berganti ( kontrak )

Singkat aja pak.. jadi terkait masalah serah terima pekerjaan. Jadi untuk FHO serah terima akhir itu kewenangan yang di PPK yang lama atau yang baru. Karena PPK yang lama sudah pindah dinas pada posisi akhir desember 2016.

Tuesday, April 11, 2017

Penawaran salah nulis tahun

Mlm pak, mau tanya, kesalahan penulisan tahun  pd tgl surat penawaran apa bs menggugurkan penyedia? Mksh sblmx pak

Respon ...
Dokumen ini khan ditujukan untuk paket 2017
Semua dokumen dia khan untuk paket tersebut
Kalo ya ..maka ya tidak substansial...tdk gugur untuk nulis tahun 2016

SPT kurang bayar ( evaluasi )

 Mohon pencerahan..jika spt tahunan dari rekanan status sptnya kurang bayar, lulus atau gugur

Kalau bahasa di SDP tentang Tata Cara Evaluasi Kualifikasi "5. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan)". sebatas yang saya pahami kalau kurang bayar berarti belum memenuhi kewajiban perpajakan ?

 SPT kurang bayar, apakah hal trsebut menggugurkan?

1. Dlm UU KUP disebutkan dlm pasal 3 disebutkan *kewjiban* WP adlah mngisi SPT dgn benar, jelas, & lengkap serta mnyampaikanx kpd KPP.
2. KPP akan memberikan tanda bukti penerimaan, sbg bukti pnerimaan *spanjang SPT tersebut lengkap*

*jd dgn diterbitkan tanda terima oleh petugaa KPP mka SPT tersebut sdh dpt dinytakan benar, lengkap dan sah*

3. Syarat kualifikasi terkait kepatuhan pd kewajiban perpajakan adalah dipenuhix dgn pnyerahan SPT Tahunan.
*angka 3 tersebut, hrs dibuktikan dgn bukti penerimaan SPT oleh petugas KPP bukan bukti pngiriman SPT*

Dgn demikian meskipun SPT kurang byar/normal/lbih bayar, kewajiban perpjkan cukup dilihat dr tanda terima SPT
Mlihat ke UU KUP ketentuan umum perpajkan.

Dgn diterbitkanx tanda terima yg di-ttd oleh KPP mka sdh gugur kewajiban mnyampaikan SPT sprti tertuang dlm pasal 3 & 4 UU KUP

Surat peringatan kesatu

Pengendalian Kontrak
Per tgl 9 april 2017 progres prestasi pekerjaan janji penyedia mencapai 18 persen...
*Fakta 6 persen*

Sunday, April 9, 2017

Dalam masa pemeliharaan , penyedia tidak bersedia melakukan perbaikan

Dalam masa pemeliharaan di pekerjaan konstruksi ada kerusakan...apakah jaminan pemeliharaan bisa dicairkan digunakan ?

Pengadaan jasa band width secara epurchashing

Mau menanyakan soal pengadaan internet diatas 200Mbps, di katalog bandwidth max 200Mbps, se lkpp no 3/2015 memberi pengecualian jika spek teknis tdk sesuai kebutuhan maka dilakukan non ePurchasing,, boleh tidak jika dipecah paketnya supaya tetap menggunakan ePurchasing? Apa tidak melanggar pasal 24? Mhn maaf mengganggu waktu liburnya pak, terima kasih sebelumnya.

Thursday, April 6, 2017

Kapan waktu berlakunya daftar hitam ?

Daftar  hitam atau black list
Suatu kontrak di tahun anggaran 2015 ..kontrak berakhir 15 des 2015... tidak selesai..
Tahun 2017 diproses diputuskan daftar hitam di 17 maret 2017...ditayangkan di lkpp 4 april 2017
Kapan berlaku daftar hitam...
A. sejak 15 des 2015 atau
B. per tgl 17 maret 2017 atau
C. 4 april 2017
D. atau lain...

Daftar hitam berlaku sejak ditetapkan tgl 17 maret 2017

Perka lkpp 18 tahun 2014

Tuesday, April 4, 2017

BUKU FORM PENGADAAN LANGSUNG ber SPK

Harga Rp 75 ribu + Ongkir
Bila berminat silakan hubungi
Ayu HP 0812 9596 5262 
Reza HP 0878 1312 1988

Monday, April 3, 2017

CONTOH SPPBJ

Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan, bilamana PPK sepakat maka PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

 =======================================

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Saturday, April 1, 2017

PROSEDUR PEMBELIAN KATALOG

 Petunjuk Penggunaan

   Berikut panduan untuk penggunaan aplikasi eCatalogue/ePurchasing v.3