PENGENDALIAN KONTRAK LEBIH PENTING DARIPADA DISKUSI PEMBERIAN KESEMPATAN 50 HARI

LAPORAN HARIAN DARI KONTRAKTOR KONSTRUKSI

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.

pekerjaan konstruksi untuk usaha kecil di syaratkan adanya tenaga ahli ( SKA ) ?

Paket pekerjaan konstruksi, untuk usaha non kecil di atas Rp. 2.5 miliar agar mensyaratkan SKA sesuai kebutuhan minimalnya (jangan berlebihan dengan banyak tenaga ahli yang diminta, yang ternyata nanti juga tidak diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ), sedangkan untuk usaha kecil ( badan usaha kecil ) yaitu untuk nilai s.d. Rp. 2.5 miliar sebaiknya agar tidak mensyaratkan mengenai tenaga ahli ( SKA), cukup tenaga teknis saja ( SKT ).

berkontrak ternyata dikenakan daftar hitam

Berdasarkan list daftar hitam LKPP pada alamat website http://inaproc.id/daftar-hitam  disebutkan bahwa perusahaan PT. zzz masuk daftar hitam LKPP. dengan tanggal penayangan 10 Juni 2017 dan berlaku mulai dari tanggal 10 April 2017 s/d 10  April 2019

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon jawaban dan klarifikasi dari pihak LKPP.

1. PT. zzz pada tanggal 20 Mei 2017 sudah melakukan pendatanganan KONTRAK dan SPMK Paket Pekerjaan “qqq” dengan KPA/PPK Dinas www Kab. rrr Tahun Anggaran 2017. Proses penandatangan ini dilakukan sebelum penayangan List Daftar Hitam LKPP. Bagaimana Keabsahan dari proses kontrak ini?

LELANG CEPAT SEBAGAI INOVASI PENGADAAN

LELANG CEPAT SEBAGAI INOVASI PENGADAAN

Untuk melakukan pengadaan barang atau jasa di pemerintah sudah terbayang perlu suatu proses yang memerlukan waktu lama. Benarkah demikian ?

PARA PENYEDIA BISA IKUT LELANG CEPAT

Yth. Penyedia Barang/Jasa di seluruh Indonesia

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, khususnya mengenai e-Lelang Cepat, maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh penyedia Barang/Jasa untuk segera mengisi Data Penyedia pada website aplikasi SIKAP di URLhttps://sikap.lkpp.go.id, guna mengikuti e-Lelang Cepat.

PRAKUALIFIKASI bukan menyampaikan dokumen

Dalam pelelangan dikenal adanya 

1. prakualifikasi ( untuk pekerjaan konsultan, konstruksi yang kompleks atau pengadaan yang kompleks)

2. pascakualifikasi

surat peringatan dalam pemutusan kontrak

Kontrak sebagai hukum perdata...
Dasar sengketa kontrak adalah tertulis atau formil
Maka teguran dilakukan secara tertulis seperti surat peringatan 1 ( sp 1),  sp2  dan sp 3, kemudian dilakukan pemutusan kontrak.

Kapan Mulai masa pemeliharaan ?

mohon terkait pekerjaan kontruksi yang diberikan selama 90 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan, yang jadi pertanyaan kapan masa pemeliharaan dimulai, apa sejak pekerjaan selesai setelah diberi waktu yaitu tanggal 15 maret 2017 atau abisnya masa pelaksaan sesuai kontrak tanggal 15 des 2016

KD DARI SBU YANG MANA ?

Mohon masukannya berkaitan dengan KD (kemampuan dasar), jika kita mensyaratkan SBU
BG 009,
BG 008,
MK 002,
MK 005,
EL 010,

PERPANJANGAN WAKTU KONTRAK

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan ( Kontrak )

TEMUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI, SELESAIKAN DULU MASALAHNYA

Selesaikan dulu sepanjang tidak ada perbuatan tipikor, jangan langsung dinilai sebagai perbuatan tipikor.  Upayakan perbaikan dulu.

Swakelola di internal kementerian

Kalo kontrak swakelola antar satker (beda eselon 1) masuknya swakelola tipe 1 atau 2 ya pak?

Istilah adendum atau amandemen

Adendum dalam praktek biasa digunakan untuk melakukan penambahan Klausul pengaturan dalam kontrak.
Perubahan Klausul-Klausul dalam kontrak sering menggunakan istilah perubahan (amendement).

Anda punya arti lainnya ?

KONTRAK DISELESAIKAN LEBIH CEPAT

Dalam KAK dan Rancangan Kontrak telah kami sebutkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang selama 140 hari kalender, apakah diperbolehkan dengan kesepakatan antara PPK dan Penyedia merubah jangka waktu pelaksanaan pengadaan barang tersebut menjadi 115 hari kalender dalam kontrak  ?

Metode pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi

Pekerjaan konstruksi ( umumnya atau kebanyakan ) adalah pekerjaan tidak kompleks. 

Bila pekerjaan konstruksi tidak kompleks maka dalam pelelangannya tidak perlu mensyaratkan metodologi kerja/ metode pelaksanaan. Apalagi setiap item pekerjaan konstruksi ada SNI nya.

Nama instansi tidak muncul di spse 4

berikut langkah - langkah yang harus dilakukan untuk penarikan Satker (RUP): 
1. Pertama pastikan data satker tersebut sudah tayang di SiRUP lalu 
2.Silahkan Pokja yang sudah terdaftar login melalui SPSE 3.6 terlebih dahulu 
3. Kemudian klik tombol buat paket. Saat pilih RUP, pilih instansi untuk satker yang tidak muncul dahulu 
4. lalu klik tombol refresh di bagian menu satker, sampai berhasil muncul satker nya 
5. Setelah itu admin agency login dan buat pokja/kepanitiaan di SPSE versi 3.6.

Konsultan pengawas konstruksi , apakah jenis kontraknya ?

Kontrak konsultan pengawas untuk mengawasi pekerjaan konstruksi yang umumnya pekerjaan konstruksi standar, apakah jenis kontraknya yang tepat, apakah harga satuan atau lumpsum ?

PERLUNYA TIM TEKNIS dalam pekerjaan konstruksi

Pada saat ini ditempat kami ada perkerjaan konstruksi senilai Rp.15.000.000.000, untuk pembangunan KONSTRUKSI. yang menjadi pertanyaan kami adalah sejauh mana ruang lingkup dan peran tim teknis dalam pekerjaan dan pembayaran tahapan pekerjaan. Apakah peran tim teknis itu wajib ? dan tanggung jawab tim teknis itu seperti apa ?

PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENAWARAN

Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.
Pepanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

Perka LKPP No. 1 tahun 2015

Pakta integritas di kontrak

Mau bertanya...
Apakah didalam dokumen kontrak harus melampirkan pakta integritas?

BILA YANG MEMASUKKAN PENAWARAN HANYA DUA PENYEDIA ATAU SATU PENYEDIA MAKA LELANG TIDAK GAGAL

PERPRES 4 TAHUN 2015

Pasal 109 ayat 7c

(7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;

c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;

d. tidak diperlukan sanggahan banding;

e. untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi:

1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;

2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.

MARK UP dalam membuat HPS adalah perbuatan TIPIKOR ?

MARK UP dalam membuat HPS adalah perbuatan TIPIKOR

Mark up adalah menaikkan harga HPS melebihi harga pasar.
Apakah markup merupakan perbuatan tipikor ? Ya kalo disengaja sehingga menguntungkan pihak lain dan ada feed back.
Feed back yaitu pengelola pengadaan terima sesuatu ( uang / barang dsb ) sehubungan dengan kesengajaan mark up.

KSO PENYEDIA, HARUS DENGAN SATU LEVEL penyedia ( kualifikasi yang sama )?

Silahkan baca SE PUPR No. 11 tahun 2016

PENYELESAIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MANGKRAK ?

Bagaimana penyelesaian proyek konstruksi pemerintah yang mangkrak ?
MANGKRAK = terbengkalai.

Harus dilihat status atau kondisi terkini :

   a.     Adakah kebutuhan untuk diselesaikan, sehingga diperoleh manfaat bagi masyarakat dan  negeri ini ?

Pengadaan catalog , boleh menyebut merek dan tidak harus yang termurah.

Pengadaan dengan katalog. Dalam permintaan dari para user bolehh menyebut merek. Tidak harus yang termurah.

Sekilas lelang cepat

Untuk masuk sebagai penyedia di lelang cepat ( dengan aplikasi sikap ), penyedia diberi kemudahan tidak diklarifikasi.

kesepakatan waktu pelaksanaan kontrak katalog

Sehubungan dengan pengadaan obat e- catalog, mengenai masa kontrak maximal waktu yang diperbolehkan berapa lama, adakah aturan yang mengaturnya? karena kontrak yang ada dibuat 90 hari kalender, sementara pihak distributor meminta untuk merivisi menjadi 120 hari kalender. tolong dijelaskan, trimakasih....,,.

Ekosistem pengadaan di tahun 2017

LKPP Membahas Ekosistem Pengadaan dengan Menko Ekon

KOLUSI DALAM PENGADAAN

1.  dengan spesifikasi tertentu yang bisa memenuhi hanya satu, misal pengadaan dilakukan di bulan Maret      2017, namun penyedia sudah melakukan kontrak dengan pemasoknya pada bulan Januari 2017
2. merancang pengadaan dengan paket besar dengan skenario bahwa pengadaan dengan paket besar dan   waktu singkat sehingga hanya penyedia Z saja yang bisa mengerjakan
3. merancang anggaran dan sudah merencanakan calon pemenangnya, siapapun pesaingnya akan dicari hal-hal yang akan menggugurkan

Hindari dalam pengadaan kolusi, fiktif, mark up, pemalsuan dan suap/gratifikasi

DISKUSI TENTANG KONTRAK

GRATIS
Mengenai kontrak payung, kontrak multiyears dan kontrak bersyarat

http://www.lkpp.go.id/v3/#/read/4735

IUJK / SBU / SKA / SKT habis masa berlakunya pada saat proses pelelangan

SBU dilihat di www.lpjk.net
Silakan baca SE Dirjen Bina Konstruksi No. 595/SE/DK/2018


Kalau sedang proses evaluasi pelelangan, IUJK ( Ijin Usaha Jasa Konstruksi )  telah habis masa berlakunya sebelum batas waktu penyampaian dokumen, namun ada surat keterangan ( suket )  sedang dalam proses mengurus perpanjangan, apakah dengan demikian digugurkan atau diluluskan ?

Direktur utama / direktur dari penyedia merangkap sebagai tenaga ahli

Apa dibolehkan direktur utama bertindak sebagai pelaksana teknis dan masuk dlm personil inti pekerjaan yg akan dilaksanakan

Bila memenuhi syarat dokumen lelang maka sebagai tenaga ahli atau TA/Personil inti...tidak dilarang...

MENGENAL KONSOLIDASI PENGADAAN

HARGA KIRIM KATALOG LEBIH MAHAL

Mohon informasi belanja e catalog namun ongkos kirim 50% dari harga barang bagaimana solusinya, dan dasar hukumnya

Apa boleh ditenderkan atau wajib beli juga di e catalog (ini belanja alkes)

Perpres 4 tahun 2015 pasal 110 ayat 4

BAGI PENYEDIA MENGENAI VERSI SPSE ?

[INFO HELPDESK LPSE]

Bagi REKANAN Pengguna SPSE di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa Lelang Pengadaan Secara Elektronik melalui LPSE saat ini sudah banyak yang menggunakan Aplikasi SPSE Versi 4, dan sekaligus Aplikasi SPSE Versi 3.6 juga masih ŕunning/berjalan.

Jika Anda ingin ikut Lelang, pastiin dulu dech... Paket tersebut pakai SPSE Versi 4 atau SPSE Versi 3.6 ???

Caranya, buka dech alamat website LPSE masing-masing daerah dengan url seperti ini http://lpse.daerah.go.id/eproc4.

Contoh : http://lpse.lomboktengahkab.go.id/eproc4

Jangan lupa yaa.... taruh "eproc4" dibelakang alamat web LPSE trus klik menu disebelahnya "Beranda", yaitu menu "Cari Lelang".

Pastiin dech ... "spse4" atau "spse3".
Catat dulu ID Lelang Paket yg diinginkan. Eittss ... yg dicatat yg "spse4" aja ya... agar nanti pas login di SPSE Versi 3.6 ngga ikutan di klik tombol "Setuju Ikut Lelang".

Kenapa sih harus repot2 catat segala???

Alasannya, repot diawal jauh lebih baik daripada repot dibelakang.

Loohh...!!!

Iya kalo udah terlanjur klik "Setuju Ikut Lelang" di SPSE Versi 3.6 padahal paket lelang tersebut adalah paket lelang menggunakan SPSE Versi 4, insya Allah jika Anda mau login di SPSE Versi 4, maka user ID perusahaan Anda tidak dikenali lagi di SPSE Versi 4, alias akan tertolak.

Nahh...jadi repot kannn.... Disitu repotnya, karena Helpdesk LPSE ngga akan bisa mengatasi, harus dilaporkan dulu ke LKPP. Akibatnya kelamaan nunggu teratasi masalah akun perusahaan Anda, jadi hangus dech paket lelang dambaan hati, karena butuh waktu untuk proses pemulihan akun SPSE perusahaan Anda.

Sekarang pilih mana, repot diawal atau repot dibelakang???

Semoga masalah Bug Aplikasi SPSE Versi 4 ini secepatnya diatasi oleh Tim Development LKPP.

~Helpdesk LPSE~

...

Penulis Sunarno Lomteng