Pengadaan ruang meeting di hotel

Kegiatan acara di hotel bisa diselenggarakan dengan penunjukan langsung dengan pihak hotel. Tidak harus dengan penyedia event organizer.
Tetapi kalo kita punya ruangan, tenaga dan lebih hemat diselenggarakan di kantor, lebih diutamakan menggunakan ruangan kantor.

KONTRAK LUMP SUM DI ADDENDUM VOLUME PEKERJAANNYA

Pada lelang lumpsum kontruksi  terdapat sisa anggaran lelang anggaran tersebut kemudian di tambahkan kembali dengan mekanisme addendum misalkan anggaran 2,3 M didalam pagu anggaran kemudian pada hasil negosiasi dan penawaran penyedia menjadi 2,1 m  karena ada sisa 200 juta maka sisanya itu ditambahkan kembali untuk menambah volume pekerjaan sehingga nilai kontrak menjadi 2,3 M, mohon penjelasannya

PEMBERI DUKUNGAN DINYATAKAN DALAM DAFTAR HITAM

Bolehkan perusahaan  yang dinyatakan dalam daftar hitam memberi dukungan peralatan kepada penyedia yang mengikuti pelelangan ?

PPK NAIK HAJI

PPK berangkat pergi haji, maka agar digantikan kepada pejabat/pegawai yang kompeten dengan dibuat berita acara serah terima pekerjaan ( wewenang pekerjaan dan sudah sampai mana pekerjaannya ). Ketika yang bersangkutan kembali dari haji , bila ditunjuk kembali maka dibuat berita acara serah terima.

Pengadaan secara e purchasing ( ada tambahan produk selain yang di catalog )

Dalam pengadaan lewat katalog ( e purchasing ) suatu produk misal dengan *penyedia W* , bila ada tambahan yang berkaitan dengan produk itu seperti pelatihan , pemasangan , dan atau pengiriman.

MATERI RANCANGAN KONTRAK DI YOUTUBE

1. https://www.youtube.com/watch?v=jdAzeLJGs2k

2. https://www.youtube.com/watch?v=oiq-tjoCCSg

pembayaran kontrak untuk yang berkonsorsium

silakan klik ke
ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/perdirjen/2012/per_22_pb_2012.pdf

UNDANGAN LELANG CEPAT

Bagi Penyedia yang ingin melihat undangan e-lelang cepat, silahkan Login SIKaP menggunakan user id dan password 
PENYEDIA yang sudah teraktivasi ADP di SPSE, lalu klik halaman inbox.

fROM Ida Asani

PENYELESAIAN PEKERJAAN BELUM TERKONTRAK

Ada pengadaan beberapa kapal, ternyata untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat nelayan perlu biaya pengiriman. Kapal sudah dikirim dan ada biaya kirim.  Biaya kirim senilai 400juta, kontrak belum ada, dana tdk tersedia, bgmana langkah2nya? 

KONSULTAN PENGAWASAN

1. Pekerjaan pembangunan suatu gedung menurut estimasi awal akan dilaksanakan dalam jangka waktu tujuh bulan atau 210 hari kalender sehingga rencana anggaran biaya untuk jasa konsultansi tersebut disusun untuk masa pelaksanaan tujuh bulan, jadi satu orang tenaga ahli bekerja selama 7 bulan.
2. Tahapan proses lelang/tender jasa konsultansi selesai sesuai dengan estimasi yang direncanakan, namun untuk pekerjaan fisiknya tidak sesuai estimasi awal sehingga masa pelaksanaan pekerjaan hanya tersisa selama lima bulan atau  150 hari kalender.
3. Dalam hal Kontrak Konsultan Pengawasan, jenis kontrak apa yang sebaiknya kami buat? apakah kontrak Harga satuan atau kontrak Lump Sum?

Swakelola tidak dibatasi nilai nya

Suatu instansi pemerintah dapat melakukan kegiatan swakelola sendiri tanpa batasan nilai rupiah jika
Kegiatan tersebut adalah tupoksi, memiliki kompetensi dan waktu. Bila ada pengadaan barang atau jasa pihak lain dilakukan dengan pelelangan / pengadaan langsung sesuai nilai rupiahnya.

Pembahasan mengenai swakelola agar dicari secara google sebai berikut ==> www.mudjisantosa.net  swakelola

KD UNTUK PENYEDIA YANG BERMITRA

Bagaimana perhitungan KD untuk perusahaan KSO/JO. Misal PT A dan B KSO untuk menawar paket konstruksi. PT A sebagai leadfirm 60% dan PT B 40%.

Kelebihan bayar atas prestasi pekerjaan

pertanyaan dan mhn pencerahan ttg gambaran kasus seperti ini, bbrp waktu lampau satker kantor  melaksanakan outbond dgn tema penguatan kelembagaan yg dmn kegiatan tsb menggunakan jasa EO, diperjalnan ad bbrp fasilitas dr EO tdk

Keterlambatan penyelesaian kontrak s.d 143 hari.

Sekarang di tahun 2017
Kami ada pekerjaan bendungan  dikerjakan pt Z.
Untuk mencapai bendungan ada kegiatan pekerjaan konstruksi jalan yang dikerjakan pt  G di tahun 2015.

14. RANCANGAN KONTRAK DI ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

1. Dalam waktu pemberian penjelasan, kita dapat menegaskan  atau memberitahukan kepada penyedia hal-hal yang perlu menjadi perhatian penyedia mengenai draft  atau rancangan kontrak .

2. penyedia dapat menyampaikan mengenai usulan untuk rancangan  kontrak.

3. penyedia dapat menyampaikan pertanyaan mengenai rancangan kontrak.

Bilamana hasil dari pemberian penjelasan, memerlukan adanya perubahan rancangan kontrak, maka disampaikan kepada PPK.

Selanjutnya bilamana PPK setuju maka dibuat addendukm dokumen rancangan kontrak atau  addendum dokumen pemilihan ( dokumen lelang )

13. Rancangan Kontrak... kaji ulang di ulp

Kaji ulang... review sebelum pelelangan ...
Ppk menyampaikan kepada ULPmengenai dokumen untuk pelelangan ..
Seperti spesifikasi, hps dan draft kontrak..
Bahkan sering juga diperlukan KAK dan dokumen anggaran.

12. Merancang kontrak ( penambahan hal-hal baru )

Merancang kontrak

Dalam rancangan kontrak dapat ditambahkan hal hal yang bertujuan agar pelaksanaan kontrak dapat tercapai dengan baik atau mencegah risiko yang kemungkinan akan terjadi.

Merubah standar kontrak atau  menambah klausul klausul diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
Penambahan hal - hal tersebut antara lain :

11. MERANCANG KONTRAK ( Pilihan penyelesaian sengketa kontrak )

Merancang kontrak
Menetapkan penyelesaian sengketa kontrak.
Dalam kontrak agar mencantumkan penyelesaian kontrak melalui tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut :

9. Membuat rancangan kontrak ( mendetailkan syarat prestasi pembayaran)

Merancang kontrak
Mengenai pembayaran.

10. MEMBUAT RANCANGAN KONTRAK ( PENYESUAIAN HARGA )

Rancangan kontrak
Mengenai penyesuaian harga.
Penyesuaian harga diberikan untuk kontrak multi years atau tahun jamak, yang melebihi sekian bulan sesuai peraturan dan bukan kontrak lumpsum.

Jadi kalau memenuhi kriteria tersebut dapat diberikan penyesuaian harga dan dicantumkan rumus perhitungannya.

Tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan.

Kalau kontraknya bukan multi years atau bukan tahun jamak, yang tidak melebihi sekian bulan sesuai peraturan dan kontraknya lumpsum maka tidak dapat diberikan penyesuaian harga.

Sehingga kalimat kalimat klausul penyesuaian harga dapat dihapus.

Untuk kontrak gabungan yaitu kontrak harga satuan dan lump sum, multiyear dan memenuhi sekian bulan sesuai peraturan maka agar ditegaskan atau ditetapkan bagian bagian pekerjaan yang merupakan.harga satuan sehingga dapat diberikan penyesuaian harga.

Penyesuaian harga nanti tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang

Kontrak multi years atau tahun jamak dapat pula tidak diberikan penyesuaian harga.

Kalau kontrak multiyears atau tahun jamak yang tidak diberikan penyesuaian harga maka kemungkinan akan berdampak pada nilai penawaran.

Dampak nilai penawaran penyedia akan cenderung mahal. karena penyedia harus mengcover kemungkinan kenaikan harga dalam waktu berkontrak.

7. Rancangan kontrak ( menentukan pengenaan besaran denda keterlambatan )

Rancangan kontrak

Pemilihan denda...

ANALISA HARGA SATUAN DI PEKERJAAN KONSTRUKSI

Dalam permen pu no 28 tahun 2016. Pengelola pengadaan dalam menyusun hps konstruksi didasarkan kepada analisa harga satuan.

Sedangkan untuk penyedia dalam menawar tidak perlu disyaratkan menyampaikan analisa harga satuan ( permen pu 31 tahun 2015 )

5. Membuat rancangan kontrak mengenai pemberian uang muka

Rancangan kontrak

Pemberian uang muka...

Pemberian uang muka bukanlah suatu keharusan,  apalagi di pekerjaan konstruksi ada surat dukungan keuangan dari bank.

Ada suatu alasan bahwa tidak perlu adanya pemberian uang muka dalam rangka mendapatkan penyedia yang serius.

4. Membuat rancangan kontrak ( memilih kontrak lumpsum atau kontrak harga satuan )

Yang paling populer kita dengar adalah kontrak lump sum atau kontrak harga satuan.

Bagaimana memilih jenis kontrak ini di rancangan kontrak.

8. MEMBUAT RANCANGAN KONTRAK ( PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN )

Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:

a.       pembayaran bulanan;

b.      pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau

c.      pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

6. Menyusun waktu pelaksanaan kontrak ( rancangan kontrak )

Waktu pelaksanaan kontrak, adalah salah satu hal yang harus disampaikan di dokumen di dokumen pengadaan.

Penyedia yang menawar nantinya, adalah yang menyanggupi melaksanakan kontrak dengan waktu tersebut.

Jika nanti dalam pelaksanaan kontrak, penyedia tidak dapat menyelesaikan kontrak dalam waktu yang ada maka akan diputus kontraknya atau kalau dilanjutkan pekerjaannya akan dikenakan denda.

VIDEO MENGENAI RANCANGAN KONTRAK

Silahkan di klik di
https://www.youtube.com/watch?v=jdAzeLJGs2k

HONOR PENGELOLA PENGADAAN

Bolehkah pokja ULP yang sudah menjadi pejabat fungsional pbj dan sudah mendapat tunjangan fungsional PBJ untuk menerima honor  untuk paket yang dilelangkan ?

PERUBAHAN KONTRAK KARENA KONDISI LAPANGAN

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastrukur  yang didanai oleh pinjaman hibah luar negeri  senilai Rp. 52 milyar, ,dalam proses pekerjaan terjadi peristiwa pergeseran tanah di lokasi proyek sehingga harus dilakukan pekerjaan perbaikan di lokasi terdampak pergesaran, karena jika tidak diselesaikan maka pekerjaan utama terganggu dan tidak bisa diselesaikan, dampak perbaikan  pergeseran tanah nilai pekerjaan menjadi bertambah, kami telah mencoba  mengajukan permohonan addendum kontrak ke pemerintah luar negeri pemberi hibah tetapi tidak disetujui.

KONSULTAN PENGAWASAN / SUPERVISI

Pekerjaan jasa konsultan supervisi saat lelang jangka waktu 180 HK, setelah akan dilakukan kontrak jangka waktu diperpendek menjadi 135 HK. karena fisik menjadi 135 HK. Bagaimana dengan kontraknya pak? apakah nilai penawaran dikurangi?

Terima kasih 🙏🏻

LSM meminta data terkait paket pengadaan

LSM  meminta data terkait paket pengadaan, dokumen yang diminta itu mulai dr dokumen lelang, hps, kak, spk, bahkan sampai bast dan bap serta spm pembayaran untuk paket itu.

Sebenarnya adakah rujukan aturan mengenai kerahasiaan dokumen negara pak?
Takutnya kalo dokumen itu ditujukan pada pihak semacam lsm bs disalah gunakan.

*Asumsi saya, pekerjaan konstruksi ya pak....*

Menghitung Pajak Pengadaan Kendaraan Bermotor

Dalam kontrak pengadaan kendaraan bermotor pemerintah antara PPK dan penyedia
adalah harga plat merah  (on the road).
Harga tersebut merupakan *harga off the road* ditambah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), biaya administrasi STNK, dan ongkor kirim.

Lelucon pengadaan

Menentukan pengalaman penyedia...
Apakah berdasar lamanya tahun mengalami atau berapa kali mengalami.

Pacaran ke 1. Diputus .. saya nangis gulung gulung
Pacaran ke 2. Terjadi lagi. Diputus pacar. Saya cukup nangis. Tidak gulung gulung lagi.
Pacaran ke 3. Terjadi kejadian diputus pacar, saya tidak nangis lagi.
Pacaran ke 4. Kalo diputus pacar, no problemo. Pacar saya masih ada 5 lagi 😬

Kalau ada kesalahan substansial dalam membuat dokumen pengadaan maka lelang bisa gagal

EYD (ejaan yg disempurnakan) sudah diberlakukan sejak 1972 tapi sampai sekarang masih sering orang membuat kesalahan.
Contoh
"antri": salah, yg benèr "antre".
"apotik": salah, yg bener "apotek".
"suami": salah, yg bener selalu ISTRI :)

Set kriteria lelang cepat

Pokja login di SPSE Versi 4 dan membuat paket lelang sesuai paketnya yang sudah di sinkronkan dari aplikasi SiRUP (Sistem Rencana Umum Pengadaan), lalu pada pilihan menu metode pemilihan pilihlah "e-Lelang Cepat" susun jadwalnya, lalu klik menu "setting Kriteria" untuk menentukan Kriteria yang memiliki Kualifikasi seperti apa yang akan diundang oleh sistem untuk mendaftar pada Lelang tsb. Pokja dapat mengatur Kriteria Shortlist seperti : 
1. Mengatur Minimal Pengalaman Pekerjaan Sejenis 
2. Mengatur Minimal Nilai Kontrak 
3. Jangka Waktu Tahun 
4. Mengatur Izin Usaha sesuai KBLI 
5. Mengatur Klasifikasi yang sesuai

Sumber tulisan dari lkpp

APAKAH HARUS MENUNGGU PERINGATAN KEDUA DAN KETIGA

Prestasi kontrak dari Penyedia pada posisi tanggal 5 agustus 2017 seharusnya  46%, tetapi prestasi yang dapat dhitung adalah 14 persen, kami telah memberi teguran pertama pada penyedia per 15 Juli 2017.
Untuk pemutusan kontrak,  apakah kami harus menunggu memberi surat peringatan 2 dan 3 atau dapat dilakukan pemutusan kontrak ketika dinilai penyedia tersebut tidak akan mampu mengerjakan atau tidak akan mampu menyelesaikan kontrak.

TESTIMONI DIKLAT PIM UNTUK PENGADAAN BARANG JASA

1.  PROYEK PERUBAHAN UNTUK AISYAH B. DI HALMAHERA SELATAN

https://www.youtube.com/watch?v=7bRFf9JVGQA


 2. PROYEK PERUBAHAN UNTUK SUFYAN SURI KAB. TAPIN

 https://www.youtube.com/watch?v=2agBLq_Xi54

KONTRAK DIPUTUS DAN DILANJUTKAN PENYEDIA LAIN

Menindaklanjuti  ketentuan Perpres 4 Tahun 2015 Pasal 93 ayat 3 yang berbunyi "Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa , Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat" 

Tidak ada masa pemeliharaan maka dapat dibayar 100 %

Paket penunjukan pemeliharaan rutin pengecatan trotoar jalan dalam kota. Pada saat melakukan pembayaran apakah bisa dibuat pembayaran 100% dgn langsung mengunakan penyerahan kedua (FHO) krn tidak ada wkt pemeliharaan. Makasih

Syarat masa kerja tenaga ahli

Pengalaman 10 tahun atau 3 kali dalam pekerjaan yang sama

Legalisir keahlian atau ijin ( SBU / SKA / SKT )

Mohon tanggpan,ska/skt, pada waktu pembuktian,harus menunjukkan yang asli,atau boleh leges notaris ?

Penyedia agar penuhi panggilan inspektorat untuk klarifikasi daftar hitam

Bisakah penayangan di portal LKPP mengenai daftar hitam untuk suatu penyedia di cabut dulu sementara, karena penyedia sedang mengajukan gugatan di PTUN mengenai daftar hitam ini ?

APH kapan boleh bertindak dalam pengadaan ?

Ass.Pak,mohon infonya, tentang surat edaran lkpp bersama...surat no. brapa dan tahun berapa? yang menyatakan aparat penegak hukum tidak dapat menindaklanjuti pengaduan/penyelidikan terhadap suatu pekerjaan sebelum pekerjaan tsb selesai di FHO..