syarat teknis di lelang cepat

Pada suatu lelang cepat

suatu paket pekerjaan, ppk membutuhkan personil dan peralatan tertentu sebagai persyaratan kualifikasi penyedia...menurut pokja, pekerjaan ini dapat dilakukan pemilihannya melalui lelang cepat...pada saat membuat setting kriteria, pokja tidak dapat mengisikan kriteria personil dan peralatan...bagaimana langkah yg harus dilakukan pokja

Trims atas jawabannya pak...

Denda dari konstruksi yang bertahap di kerjakan

Pada TA. 2017 ini, Dinas Perumahan mempunyai satu kegiatan yaitu Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor (Tahap II) dengan nilai kontrak Rp. 15 milyar.- 

Audit Konstruksi pekerjaan gedung

Tim Audit  sedang melaksanakan Audit Operasional Pembangunan Gedung Pemda 

Pelaksanaan Kontrak sedang berjalan dengan jenis kontrak unit price

Berdasarkan hasil cek fisik diketahui penggunaan bekisting seperti buat kolom dan balok minimal 2 x pakai

KONTRAK DIPUTUS TAPI TIDAK KENA DENDA KETERLAMBATAN ?

Kontrak lump sum, dengan tanggal berakhir kontrak 30 Juni 2017, 

Pada tanggal berakhir kontrak 30 juni 2017 prestasi pekerjaan mencapai 48persen.
Keterlambatan ini, karena kesalahan penyedia.

Kemudian oleh PPK, penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan s,d 50 hari, yaitu s,d tanggal 19 Agustus 2017 dengan memperpanjang juga jaminan pelaksanaan.

KECIL NON KECIL DALAM PEKERJAAN KONSULTANSI

Saya mau tanya: bagaimana jika pekerjaan pengadaan perencanaan gedung dengan nilai dibawah 750jt diikuti oleh perusahaan kualifikasi besar. Sementara perusahaan tersebut sudah mengukuti pembuktian kualifikasi. Sebagai informasi bahwa didalam dokumen lelang kualifikasi tidak tercantum peruntukan badan usaha  perusahaan kecil / non kecil

jaminan bisa dicairkan langsung oleh ULP atau PPK

unconditional

surat jaminan dari bank/asuransi/perusahaan penjaminan HARUS bersifat unconditional, artinya pokja ULP atau PPK bisa mencairkan tanpa syarat bila ada hal tertentu. Tanpa ada syarat ini itu.

Jaminan penawaran dicairkan bila penyedia mengundurkan diri atau memalsu dokumen lelang ==> dicairkan oleh ULP ==> disetor ke kas daerah / negara

Optimalisasi anggaran 2017

Optimalisasi yang saya maksud disini adalah menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang bermanfaat.
Optimalisasi kadang dilarang kadang diperbolehkan.

PEMILIHAN DENDA DI RANCANGAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

Ada pekerjaan lanjutan pembangunan kantor dgn nilai kontrak Rp  24.000.000.000 dimana pembanguan gedung sesuai kontrak masih blm selesai/masih blm bisa digunakan krn masih dilanjutkan utk tahun kedepan hal ini terjadi krn keterbatasan dana, nah sebagai PPK apabila pekerjaan tdk selesai pada tahun anggaran 2017 maka PPK menggunakan mekanisme menambah wkt 50 hari dengan tetap mengenakan denda 1/1000, kira kira perhitungan denda sebaiknya dihitung dari nilai kontrak atau nilai sisa pekerjaan..??? 

perubahan spesifikasi kontrak

Perencanaan Jalan menggunakan bahan HRS dan sudah dilelang dan sudah ada pemenang

Namun pada saat uitzet pelaksana memberi masukan kalo melihat kondisi exsiting sebaiknya material jalan yang digelar adalah Jenis AC

ADMINISTRASI KONTRAK TINDAK LANJUT PEMUTUSAN KONTRAK

       Dalam hal kontrak dengan pengadaan APBN untuk pemutusan kontrak agar melaporkan ke KPPN
       ( Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ), dibuat surat pemutusan atau penghentian sebagaimana 

pengadaan ,,bagaimana Ikut pameran di expo

saya ingin mendapatkan informasi dan pencerahan tetkait pengadaan pameran...

Konsolidasi pengadaan ...secara sederhana

Konsolidasi sederhana

Suatu pemda.
Contoh masing2 skpd waktu peng anggaran pengadaan AC..

Jenis kontrak konsultan konstruksi ( perencanaan dan pengawasan )

Konsultan perencana ..
Cocoknya kontrak lumpsum
Dengan skema termin sbb :
Contoh untuk pekerjaan perencanaan konstruksi bangunan gedung ( sesuai permen pu 45 tahun 2007) sebagai berikut :
1. Akan 80% bila selesai gambar, rab dsb
2. Dibayar 5% ketika selesai dilelangkan
3. Dibayar 15% ketika konstruksi selesai

Kontrak e-purchasing

Kontrak katalog mengikuti aturan perka katalog.
Jika tidak di atur mengikuti aturan perpres nya

Ijin multi year lambat

Kami sdg lelang ..kontrak tahun jamak waktupelaksanaan 1560 HK.. jika terkontrak pd bulan okt 2017 maka kontrak berakhir jan 2022 sdgkan kami sdg memproses Ijin MYC mulai 2017 sd 2021 .. jika ijin MYC nya terbit waktu nya hanya sd 2021 sdgkan kontrak berakhir 2022.. kira2 bgmn mengantisipasinya pak..

.waktu pelaksanaan sangat tergantung dari IJIN MYC dari keuangan...hal tersebut segera diinfokan ke pemenang....

Krn hal ini termasuk kesalahan (lambat Ijin MYCnya) dari pengguna...  maka harus ada percepatan pek... atau optimasi pek..... atau revisi anggaran bila bisa revisi?.....

Silahkan koordinasi internal pak (kpa ppk pokja dan pphp)

YANG TANDA TANGAN DI KSO DAN PORSI PEMBAYARANNYA

Penyedia  bermitra dgn penyedia lain.. berarti ada perjanjian kemitraan dinotaris..

Jadi yang tanda tangan masing2 penyedia..kecuali diatur di perjanjian notarisnya bahwa yg tandatangan yg ditunjuk di perjanjian notaris tersebut.

Jadi perjanjian di notaris itu bgmn ?

pemutusan kontrak

Apabila dalam pelaksanaan kontrak, pihak penyedia lamban dalam pengerjaan sehingga progres pekerjaan kecil sekali,  apakah boleh dilakukan pemutusan kontrak setelah diberikan 3 kali peringatan ? 
Bila rencana dengan realisasi ada keterlambatan progres, maka dapat diundang penyedianya, bahkan dalam pertemuan ini, bilamana penyedia memang tidak akan sanggup menyelesaikan maka akan diputus kontrak.

Apabila sudah dilakukan pemutusan kontrak,  apakah boleh sisa pekerjaan yang belum terselesaikan dilelang kembali? 

Pemaketan berdasar kompetensi penyedia

Pemaketan; contoh.... bolehkah memecah paket pekerjaan bahan kampanye (cetakan) dan Alat peraga kampanye (cetakan)?

Contoh FORM surat pemberitahuan keadaan kahar dari penyedia

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia  Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.