Saturday, March 31, 2018

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN berdasar Pepres 16 tahun 2018

           Kontrak                 Rp      1milyar
           PPN                       Rp      100juta
           Nilai kontrak         Rp.      1,1 milyar

Klausul di kontrak bahwa pengenaan denda keterlambatan 1/1000 perhari dari nilai kontrak.

Pekerjaan terlambat 54 hari.

Berapa denda keterlambatan yang harus dipotong dari pembayaran ?

Penanganan Pengaduan oleh Masyarakat berdasar Pepres 16 tahun 2018


Pasal 77
(1)    Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
(2)    Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
(

Thursday, March 29, 2018

Kontrak jasa lainnya harus membayar sesuai.upah minimal provinsi

Begini masalahnya.
πŸ‘‰ Saat pengajuan baik dlm KAK,  dok lelang dll,  sy tdk cantumkan wajib UMK karena anggaran tdk cukup.

Wednesday, March 28, 2018

PENANGANAN KEADAAN DARURAT BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

                 
Pasal 59
(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan  harus dilakukan segera.

PENYEBUTAN MEREK DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018

Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa.  Contoh dalam pekerjaan konstruksi untuk lantai dapat menyebut merek aaa untuk cat dapat menyebut YYY dsb.  Tender tidak boleh bersifat mengunci, artinya merek tersebut bisa dipenuhi oleh banyak penyedia, atau merek tersebut teridentifikasi tidak hanya dipenuhi oleh satu penyedia.

Kalo untuk tender dengan menyebut produk dengan merek, yang merek tersebut  bukan komponen bagaimana ?

Dapat dilakukan terhadap barang yang sudah dimuat dalam catalog lkpp

Kalo penyedia produk tersebut banyak maka penyebutan merek terhadap produk yg utuh dapat dilakukan di tender cepat

Tuesday, March 27, 2018

PERUBAHAN KONTRAK LUMP SUM BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam Perpres 16 tahun 2018  Perubahan kontrak tidak membatasi untuk kontrak lump sum sebagaimana dilarang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (pasal 87 ayat 1a).

Bagaimana perubahan kontrak lump sum untuk pekerjaan konstruksi ?

Saturday, March 24, 2018

PPK DARI SATUAN KERJA YANG MEMILIKI ANGGARAN ( bukan dari satuan kerja yang lain )

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK
( Perpres 16 tahun 2018 )

Wednesday, March 21, 2018

material on site

Pembayaran prestasi  Pekerjaan
Seperti apa kategori termasuk peralatan/bahan yg menjadi bgian dari hasil pekerjaan yg akan diserahterimakan sesuai pasal 89 perpres 54/2010

Akan dibayar sesuai terpasang pak, kecuali kontrak kita (hs atau gab yg bag hs nya) ada pasal 89 ayat (4c) ngatur tentang mos ( *material on site*=bagian pek yg belum terpasang namun akan diserah terimakan ) yg dican tumkan dlm kontrak (SSUK/SSKK ) a.l: tercantum ketentuan:
1 berada dilokasi pek
2 bagian pek meskipun belum dilakukan uji fungsi (komisioning)
3 memiliki sertifikat uji mutu
4 ada garansi dari produsen/agen resmi yg diitunjuk produsen
5 dilarang dipindahkan oleh pihak manapun dsn penyedia bertsnggungjawab atss keamanan/resiko keeusakan
6 bila pek konstruksi akan dibayar 50 - 70% ditentukan oleh PPK

Contoh di pek konstruksi yg sering kita temui=
1 peralatan= lift,  pompa air, dll
2 bhn pabrikasi= sheet pile, tower dll
3 bhn telah jadi= beton pracetak (yg dibuat dilokasi pek atau dari luar) dll dll

kalimat pasal..namun implementasi bagaimana ya pak?
1. Kalimat pasal tsb bagian yg akan diserahterimakan apakah artinya hy bisa dinilai di akhir menjelang serah terima pekerjaan atau dinilai diposisi prestasi terakhir pekerjaan yg akan diputus kontrak.

2. Apakah bisa bagian dari prestasi pekerjaan sehingga penyedia bs claim dalam termijn mereka??atau hy berlaku diakhir krn kalimat kalusul pasal 89 akan bagian pekerjaan yg akan diserahterimakan

3.kalau contoh2 tsb diatas biaaa untuk pekerjaan yg berbiaya cukup besar
Minta contoh untuk bahan/alat peekerjaan dalam jalur bottleneck pak..
Misal apakah besi selonjor (sesuai spek) belum dirakit, tumpukan puluhan sak semen , baja ringan, atap genteng metal dll bisa dianggap MOS

4. Sepakat pak anton meski masuk kontrak di SSKK

Agar
1 Dibedakan RAW MATERIAL dgn bagian pek pak....

2 mos dihidupkan (saat itu prinsipnya) untuk bantu progres keuangan penyedia pak

 3 shg....pada posisi progres mana pun...bila termasuk BAGIAN PEKERJAAN (bukan RAW MATERIAL) bisa diserahterimakan... bahasa selalu diakhir kontrak adalah kebiasaan....

4 kuncinya adalah jgn debatable lagi (ketika akan mencantumkan dlm kontrak) bagian pekerjaan spt apa?

Berarti pada posisi manapun ya pak progres bs dijadikan penilaian bagian pekerjaan..
Apakah sampel sy diatas masuk RAW material??sy msh bgg perbedaan RAW Material dg Material On site pak korelasi dg termasuk bagian pekerjaan diserahterimakan

MOS itu bahasa sono pak...yg nggak pas dgn keinginan perka LKPP 19/2014 dan permen 31/2015====> ketika terjadi bingungπŸ™‚ *Raw material itu produk mentah/alami/bahan/dasar..* a.l
● tumpukan semen, tumpukan pasir, tumpukan batu,
●● Kalo tumbukan besi (bahan) sebelum membentuk konstruksi ya Raw material (menurut saya)

Sumber pak Anton PU

JAMINAN PELAKSANAAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK PENGADAAN

Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 70

Penawaran tenaga terampil di ganti tenaga ahli

mohon pencerahannya pa......apabila dalam dokumen pengadaan dipersyaratkan tenaga terampil bidang jembatan (TS 044/TS029) tapi dalam dokumen penawaran ternyata calon penyedia menawarkan tenaga ahli bidang jembatan (203) apakah keduanya bisa disamakan atau beda tugas dan fungsinya pa.....

Ya Gpp sih...
Cuma apa nggak ketinggian ya Pak?
Kalau mau dg bayaran billing rate terampil tidak masalah juga.

Jangan2 alokasi dana untuk tenaga terampil maupun tenaga ahli tidak tercover dalam harga penawaran maupun HPS.

Saturday, March 17, 2018

Syarat SPT 2017 ?

Kalo SPT nya terhutang..bukan urusan pokja ya.. memenuhi ya
Di KUP nya  kewajiban WP itu adalah membuat NPWP dan menyampaikan SPT.

CCO KONTRAK

RAB kontrak terdiri dari ratusan item pekerjaan sewa dan Jasa..
Salah satu kendala adalah banyaknya perubahan2 item (terutama adanya penambahan item pekerjaan)
Menindaklanjuti perubahan2 item pekerjaan, salah satu keputusan yang kami pilih adalah melakukan CCO jika ada pekerjaan baru pada waktu berjalan..

KAPAN MULAI BERLAKU PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Friday, March 16, 2018

KONSOLIDASI PENGADAAN


KONSOLIDASI PENGADAAN
Pembahasan konsolidasi telah dimuat di dalam Perpres 4 tahun 2015  pada pasal 126 ayat (7)       Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian dalam Perpres 16 tahun 2018  mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semakin banyak penyebutan mengenai konsolidasi pengadaan.

Thursday, March 15, 2018

Perpres 16 tahun 2018 perpres pengadaan

Perpres 16 tahun 2018

Peraturan Presiden pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres baru bernomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan setelah 1 Juli 2018 diharuskan menggunakan aturan baru tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan kepada Kepala LKPP agar persiapan masa transisi dari perpres lama ke perpres baru harus berjalan dengan baik. “Untuk perpres yang baru disiapkan sosialisasi ke semua, untuk yang belum (aturan turunan) agar diselesaikan, terutama peraturan tentang pembiayaan infrastruktur. “ Kata Seskab dalam pertemuan singkat dengan Kepala LKPP dan tim, Kamis (15/03) di kantor Setkab, di Jakarta.

Agus mengatakan bahwa sosialisasi dan persiapan aturan turunan sudah direncanakan. “Jadi intinya memang segera siap sosialisasi, kemudian tiga bulan kita harus selesaikan sekian set peraturan kepala. Saya jamin, konten dari perpres ini tidak ada yang bertentangan dengan perpres lama. Yang ada malah mempermudah dan mempercepat. Simplicity. Mudah-mudahan semuanya lancar.” Kata Agus.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terdiri dari 15 bab dengan memuat 94 pasal. Beleid ini disederhanakan dengan hanya memuat aturan umum. Hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral lainnya. (fan)

Tuesday, March 13, 2018

serah terima sebagian ( parsial )

Untuk serah terima parsial apakah memerlukan jaminan pemeliharaan, sedangkan untuk penarikan terminnya masih terdapat potongan retensi yg belum dibayarkan ???
Terima kasih sebelumnya pak

Monday, March 12, 2018

Sunday, March 11, 2018

Kebutuhan tenaga ahli ( SKA )

boleh tanya untuk menentukan jumlah ska yg d pakai baik jumlah.bnyakny ska dan minimal pngalman dlm syarat lelang pak...terimksh

Penunjukan langsung karena penyedia belum terpilih

Jasa Keamanan di Pemda kami  sedang berlangsung proses pengadaan melalui lelang umum dengan nilai 4 Milyar, di karenakan proses masih terus berjalan sedangkan tenaga pengamanan sangat dibutuhkan di lingkungan pemda kami. Untuk itu kami melakukan ;
Pengadaan penunjukan langsung dengan menunjuk kembali penyedia sebelumnya (tahun lalu) untuk 3 (tiga) bulan dengan nilai perbulan @ Rp. 320 juta. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan pengadaan barang jasa ?

LELANG ITEMIZED

LELANG ITEMIZED
Lelang itemize adalah melelangkan item-item dalam satu paket pelelangan.
Penyedia yang menawar dapat hanya menawar satu item saja yang diminati atau beberapa item yang diminati atau semua item.

Friday, March 9, 2018

Kontrak epurchasing di ubah

Bolehkah dalam proses e catalog telah terjadi kesepakatan antara penyedia dan Pejabat pengadaan pengadaan alat dengan type 40, dalam perjalanannya ketika paket tersebut brrada diposisi PPK, terdapat konfirmasi via email bahwa alat dgn type 40 udah discontinue,  oleh penyedia ditawarkan type pengganti yaitu type 43, bolehkah paket tetap dijalankan oleh PPK dengan berdasarkan surat keterangan bahwa alat dalam paket tersebut discontinue dan terdapat unit pengganti yg sejenis yg mempunyai fitur lebih baik dari alat type sebelumnya

Jawab
Kalo sudah berkontrak...
Kembali kpd hukum berkontrak.
Bisa addendum kontrak...
Item pengganti
1. Dibutuhkan
2. Tdk masalah dgn alat lain ( perlu connect / compatibel )
3. Harga wajar
4. Bila temuan audit dinilai kemahalan bersedia mengembalikan

Thursday, March 8, 2018

Pemeliharaan perlu masa pemeliharaan

Pak mohon ijin konsultasi, klo utk pemeliharaan gedung misal pengecatan gedung dan perbaikan plafon2 nilai dibawah 200jt (pengadaan langsung) apa perlu ada masa pemeliharaan nggeh pak.mohon arahan dan trimakasih sbelumnya pak...πŸ™πŸ™πŸ™

Berdasar penjelasan Saudara, untuk pekerjaan tersebut, tidak perlu pak, yang penting spesifikasinya harus jelas. Misalnya cat yang digunakan kualitasnya tahan jamur dan sinar matahari dll. Khusus pengecatan kualitas bahan sangat menentukan kualitas hasil.

SKA dilegalisir

mohon pencerahannya pak...apabila di dokumen penawaran peserta lelang meng-upload hasil scan SKA asli, tapi pada saat pembuktian kualifikasi ternyata peserta lelang tersebut hanya bisa menunjukan fotokopy SKA yg dilegalisir oleh notaris, apakah penawarannya digugurkan pak?  Matur nuwun

Menurut saya GUGUR...

*Yg dibuktiKan SKA ASLI yg masih berlaku...*

Bukan minta FOTOKOPY SKA LEGALISIR...

Terus aslinya dimana ?

Thursday, March 1, 2018

Peran apip dalam persiapan pengadaan dan proses lelang

Apip boleh terlibat dalam mereview spek hps dan draf kontrak  dgn ppk.
Dan keputusan di ppk

Apip bisa mereview proses evaluasi lelang
Dan keputusan ada di pokja ulp