Repeat order pekerjaan jasa konsultan ( berdasar p1618 )

Mohon penjelasannya...
Pekerjaan jasa konsultansi seperti apa yg bisa dilakukan repeat order sebagaimana ketentuan pasal 41 perpres 16/18?

SOSIALISASI P1618 RP 500rb

Perubahan lokasi pekerjaan

Apakah bisa dilakukan Addendum lokasi (perubahan harga satuan) pekerjaan karena perubahan lokasi pekerjaan yang tentunya berpengaruh terhadap jarak angkut (untuk pekerjaan Jalan), jarak angkut semula 12 Km berubah menjadi 50 Km. 
Karena Dalam gambar kerja yang sudah dilelangkan pekerjaan dimulai dari titik akhir (lupa dirubah) sedangkan yang kami maksudkan dimulai dari STA 0+000. Berubah lokasi 40km. Mohon pencerahannya dan makasih sebelumnya

Serah terima pekerjaan

Di SPK perjanjian 7 hari kalender
Selesai pd tgl 1 mei 2018
Namun tgl 1 mei 2018 libur, pemeriksaan pekerjaan itu apakah tgl 1 mei 2018 atau tgl 2 mei 2018
Jika pekerjaan selesai tgl 30 april 2018, apakah pemeriksaan boleh pada tgl 30 april 2018 tsb pak?

Pembayaran kontrak sesuai prestasi ..jangan 100 persen.

Kontrak berakhir 31 des 2017
Prestasi 77 persen.
Tahun depan tidak dianggarankan...

Pelaksanaan epurchasing didasarkan pada RUP

Kalo  Di anggaran tdk ada pengadaan lap top..

Out put pengadaan sesuai dengan dokumen pengadaan

Mohon masukan bapak. Tentang  kegiatan di dinas kami itu ada pengadaan mobil. Tertulis di DPA Belanja Modal :  Kendaraan mini bus 1600 CC 2 unit dengan pagu 400.000.000, melalui e kataog.
Ada spesifikasi lebih tinggi yaitu  1800 CC, dengan pagu masih bisa terpenuhi. Mohon masukan,  bisakah itu kami laksanakan dg spesifikasi yg lbh tinggi, apa yg selanjutnya hrs kami penuhi & kerjakan?? Trima ksh atas pencerahanya.

Respon :
agar diubah / direvisi out put dokumen anggaran

Penyedia Catalog tidak menyanggupi atau tidak tersedia

Saya dari Dinkes  ingin bertanya terkaitpengadaan...
Kita punya anggaran untuk pengadaan Obat catalog dan non e catalog sebesar 2.8

Katalog E-purchasing sewa kendaraan

Mohon ijin beratanya pak.
Saya mau sewa mobil di trac. Karena itu mobil baru pihak penyedia di katalog LKPP meminta kami membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh kita untuk melakukan kontrak selama minimal 3 tahun. Apakah diperbolehkan seperti itu. Itu permintaan dari pihak penyedia.

Respon :
Maksimal kontrak epurchasingnya adalah sampai dengan akhir masa kontrak katalognya

CONTOH KONTRAK TERINTEGRASI

Perpres 16 tahun 2018 , menyebut beberapa kali tentang pekerjaan terintegrasi.

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

ASURANSI TENAGA KERJA DISYARATKAN DI DOKUMEN PEMILIHAN

Apakah badan usaha(calon penyedia) yg akan mengikuti lelang WAJIB melampirkan sertifikat yg di keluarkan oleh perusahaan asuransi.

Pertanyaan kami: apakah boleh pokja ulp mencantumkan persyaratan tersbut dalam persyaratan lelang? Apakah ttg bertentangan dgn perpres ttg pengadaan barng jasa?

pemberian kesempatan paling lama 50 hari di P1618

Pemberian kesempatan 50 hari = batasan denda 5% ?
Batasan denda 5persen itu tidak ada.
Denda bisa lebih dari 5%. Yang penting adalah pengendalian kontrak, agar pekerjaan tidak teelambat.

Bagaimana dengan pemberian kesempatan selama 50 hari ?
Pemberian kesempatan dibahas di dalam pasal 56 namun tidak dibahas lagi di P1618 mengenai pemberian kesempatan dengan batasan 50 hari.

PENGENDALIAN KONTRAK adalah PENTING

Kendalikan kontrak sejak membuat rancangan kontrak, saat PCM dan pengendalian saat pelaksanaan kontrak.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum termasuk yang dikecualikan dalam P1618.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

Tidak ada hal yang menghambat penggunaan perpres pengadaan termasuk P1618 dalam pelaksanaan BLU.  Pembahasan yang sering terjadi adalah batasan nilai pengadaan langsung. Banyak yang berpikir bahwa perlu ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi BLU, terutama untuk pengadaan langsung. Banyak pemikiran batasan nilai pengadaan langsung perlu diperlonggar.

Perlunya sampai dimana ? 

Dana investasi apbn apbd di bumn bumd pakai perpres 16 tahun 2018 ?

Dana investasi apbn apbd ke BUMN BUMD .. .. masih ikut  P1618 ?
🙏🏼
Tidak ikut P1618, kecuali dana tersebut disalurkan melalui DIPA/DPA sebagai pengadaan dengan  PPK suatu satuan kerja di K/L atau Pemda yang melakukan pengadaan.
Kalo di DIPA atau DPA  kita hanya akun sebagai penyertaan modal ( transfer modal) maka tdk termasuk dalam P1618

Konsultan Konstruksi kecil ikut paket non kecil

Mohon bantuan pencerahan 😀, jika dalam seleksi umum untuk usaha non kecil, ada subklasifikasi yg disyaratkan dlm LDK, tapi juga dimiliki oleh usaha kecil, dan usaha kecil tersebut merasa mampu ikut seleksi, bolehkah usaha kecil tersebut di luluskan?

Dalam konsultansi konstruksi===> kecil sanpai dengan nilsi 750juta...bila nilainya diatas itu Tidak boleh pak....    Biarlah diatas 750juta untuk non kecil   (Permen pupr 31/2015)
Tidak boleh= gugur

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( sebelumnya disebut pokja ULP )

Pokja ULP sekarang berdasar  Perpres 16 tahun 2018 disebut Kelompok Kerja Pemilihan atau  disebut Pokja Pemilihan

Pasal 1

Angka 12.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

E purchasing berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut   E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa  rnelalui sistem katalog elektronik.

TUGAS PPK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja  (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan  dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasar Perpres 16 tahun 2018

Banyak yang tidak mau  lulus ujian sertifikasi pengadaan.

Banyak yang tidak mau menjadi pengelola pengadaan.

Banyak proses pengadaan yang  digagalkan saja.

Dst.

Bagaimana nasib Indonesiaku !

Pengadaan untuk bisnis yang sudah mapan berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai  dengan praktik bisnis yang sudah mapan

HPS BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Berdasar Perpres 16 tahun 2018  HPS ( Harga Perkiraan Sendiri ) di kecualikan untuk :

a.       Pengadaan s.d. nilai Rp 10 juta

b.      Pengadaan melalui e-purchasing  ==> katalog LKPP

c.       Tender pekerjaan terintegrasi

BEBERAPA HAL MENGENAI PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pasal  1 angka

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau  E-purchasing.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus  juta rupiah)

Pasal 43

(1)      Metode penyampaian dokumen penawaran pada  pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan  Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan  metode satu file.

 

Pasal 50 ayat (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia  untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang  menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan  klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada  Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang  menggunakan SPK.

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN berdasar Pepres 16 tahun 2018

           Kontrak                 Rp      1milyar
           PPN                       Rp      100juta
           Nilai kontrak         Rp.      1,1 milyar

Klausul di kontrak bahwa pengenaan denda keterlambatan 1/1000 perhari dari nilai kontrak.

Pekerjaan terlambat 54 hari.

Berapa denda keterlambatan yang harus dipotong dari pembayaran ?

Penanganan Pengaduan oleh Masyarakat berdasar Pepres 16 tahun 2018

Pasal 77

(1)    Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(2)    Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(