Klarifikasi pengadaan secara e purchasing dengan katalog lkpp

Melakukan Epurchasing ( pengadaan dgn katalog lkpp ) ... saat proses sebelum deal... diklarifikasi dulu... misal barang dikirim kapan, dikirim s.d mana, pemasangan dan pelatihan bgmn, layanan purna jual . *Harga ditanya ke penyedia apakah* sudah include semua PPN , biaya kirim/pemasangan/pelatihan/layanan purna jual dst.
Bukan barang dalam kardus saja ?
Kebutuhan pengadaan apakah barang dalam kardus saja atau kebutuhannya adalah s.d barang berfungsi serta terjamin penggunaannya dan risiko kerusakannya

Kalau ada biaya2 yang belum include solusinya bagaimana? Mohon pencerahannya🙏

Dibuat kontrak terpisah. Ada kontrak dari katalog dan ada kontrak non katalog

Silahkan baca Perka 11 tahun 2018

Anggaran dinkes atau rsud / puskesmas

Anggaran Dinkes Kab/Kota, RSUD Kab/Kota dan Puskesmas semua APBD, APBD ada dua Belanja dan Pendapatan. Jadi mekanisme pengelolaanya dg APBD, kecuali SKPD yg menggunakan BLUD.

Konsultan perencana konstruksi gedung

Untuk konsultan perencana konstruksi gedung 

TENDER CEPAT ( mari para penyedia barang )

1) Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

KD dari SUBbidang yang sama

Pek. konstruksi rp 30 M

untuk KD perusahaan non kecil HPS 30 M, KD=3xNPt.
persyaratan sub kualifikasi adalah bangunan gedung pendidikan BG007 apakah NPt harus pekerjaan BG007?

pengadaan konsolidasi dengan itemize

SEMUA JANGAN SIBUK DENGAN PENGADAAN !

Penulis : Amik Tri Istiami

Abstrak

Pengadaan barang/jasa itu hendaknya tidak menjadi beban bagi setiap satker, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Untuk itu, dicari jalan bagaimana agar pengadaan barang/jasa tersebut efisien dan tidak mengganggu fungsi utama pelayanan pada masyarakat.

Catatan Kinerja Konsultan Perencana

saya mau konsultasi sedikit pak... saya sedang lelang konsultan perencanaan dengan nilai 810 jt... kebetulan sekarang sedang penilaian teknis, dari 5 peserta, yang lulus.kualifikasi dan memasukan penawaran PT. A dengan nilai teknis tertinggi... yang jadi permasalahan, Dari pengalaman yang pernah di lakukan PT. A ini produk perencanaannya tidak bisa di pakai... yang menyebabkan PPK berharap PT yang lain, asal jangan PT. A. sedang kan nilai teknisnya sudah di umumkan, tinggal pembuktian aja lagi... bagaimana menyikapi hal ini pak ?? Apa.saja yang boleh pokja lakukan dalam hal pembuktian agar hasilnya maksimal, dan kejadian pengalaman serupa tak terjadi lagi... mohon petunjuk pak...??

Janganlah beban ketidakmampuan mengaturnya PPK ke penyedia jadi beban Pokja.
PPK dapat menggunakan PAM untuk hal ini. Buat BA PAM sehingga si penyedia juga “menerima”.
Dengan adanya BA PAM tsb kan Pokja bisa mengevaluasi ulang.
Biasakan jangan “pokoknya gw gak mau si A, si B”.
Pakailah prosedur dan alasan teknis yang dapat diterima siapapun termasuk auditor dan APH.

Ada baeknya kandidat di suruh presentasi dan dicecar dgn tanya jawab.
Ppk, kpa di minta ikut hadir.

Hasil diskusi dgn sdr Lukman, Sinta P, Suryanto

Sengketa audit ?

Sengketa audit ?

Kasus satu :

AGEN PENGADAAN PASAL 14 P1618

AGEN PENGADAAN

(1). Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)  Pelaksanaan tugas Agen yaitu mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK. 
(3)  Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

      perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

P1618 pasal 14

Serah terima kolam ikan

Saya sebagai panitia PHO pekerjaan fisik konstruksi berupa kolam ikan secara visual telah sesuai spesifikasi namun ketika saya minta uji fungsi terhadap kolam ikan tersebut ternyata banyak/ lebih dari satu kolam ikan tersebut air isinya merembes dan bocor. Mohon petunjuk bapak bagaimana selanjutnya

PERUBAHAN KONTRAK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang  ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, (termasuk kontrak lumsum dapat berubah ), yang meliputi:

Ukpbj dalam transisi p1618

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak..
saya ingin bertanya terkait kelembagaan UKPBJ, apakah masih dibolehkan anggota pokja pemilihan UKPBJ berasal dari instansi/SKPD diluar UKPBJ?

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEMELIHARAAN BARANG berdasar P1618

PENUNJUKAN LANGSUNG  UNTUK PEMELIHARAAN BARANG

Amiktri,

Widyaiswara Kemenag RI

Apakah pengadaan pekerjaan pemeliharaan dengan nilai di atas Rp 200 juta harus dilakukan dengan tender ?

Pengadaan tidak semuanya harus  dilakukan dengan tender, tetapi bisa terjadi dilakukan dengan pengadaan secara penunjukan langsung.