Saturday, July 28, 2018

Istilah divisi dan group dalam Per LKPP No. 9 tahun 2018

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia 

Penyedia usaha kecil maupun non kecil harus memiliki ijin usaha yang sesuai dan pernah mengerjakan kontrak2 sebelumnya yang sesuai juga.

Friday, July 27, 2018

EVALUASI KEWAJARAN HARGA PENAWARAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN2018


Evaluasi Kewajaran Harga 
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan: 
a) pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: 

sanggah di Pepres 16 tahun 2018 dan Per LKPP No. 9 tahun 2018

Ada tiga macam sanggah yaitu  Sanggah di penetapan penyedia yang lulus kualifikasi, ada sanggah dalam penetapan pemenang tender, serta ada sanggah banding untuk semua pekerjaan konstruksi yang ditenderkan.
Dalam hal proses tender menggunakan metode evaluasi  harga terendah, untuk penawaran  yang tidak terendah atau  tidak lebih rendah penawarannya dibanding yang dimenangkan maka  perlu dipertimbangkan untuk  mengajukan sanggahan.

Tuesday, July 24, 2018

PEMBAYARAN SWAKELOLA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT


Pembayaran swakelola dalam P1618 dan dalam Per LKPP No. 8 tahun 2018  tidak mengenal  lagi  pola pembayaran 40%,  30%, dan terakhir 30%.

Sunday, July 22, 2018

swakelola dengan satuan kerja yang lain ( swakelola tipe II )


Ada beberapa output pekerjaan yang  ingin diperoleh tetapi tidak dapat dilakukan oleh satuan kerja kita sendiri tetapi dapat dilakukan oleh satuan kerja pemerintah yang lain.  Dengan demikian kita dapat melakukan kerjasama dengan satuan kerja yang mampu tersebut.  Hal demikian disebut sebagai  Swakelola tipe II.

Saturday, July 21, 2018

SYARAT PENYEDIA PERORANGAN

A.  memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP/ Paspor/ Surat Keterangan Domisili  tinggal
b. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
C. menandatangani Pakta Integritas; dan
D. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
      1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
     2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
     3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau  sedang menjalani  sanksi pidana; dan
     4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Referensi Per LKPP No. 9 tahun 2018

Friday, July 20, 2018

JADWAL TENDER CEPAT

Mari kita dorong penyedia setempat untuk mendaftar dalam  SIKAP
agar sewaktu waktu di kita ada tender cepat, mereka bisa ikut juga.

Dalam Per LKPP disebut sebagai berikut :

"Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Tahapan Tender Cepat meliputi:
1) Undangan;
2) Penyampaian dokumen penawaran;
3) Pembukaan dokumen penawaran;
4) Pengumuman hasil pembukaan penawaran;
5) Verifikasi; dan
6) Pengumuman pemenang"

Per LKPP No 9 tahun 2018

Tuesday, July 17, 2018

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV ( KELOMPOK MASYARAKAT )

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;         dan/atau

Monday, July 16, 2018

Gangguan aplikasi spse

Ada  masalah dengan aplikasi spse dikoordinasikan dengan lpse nya.
Bila tidak selesai pmep@lkpp.go.id

Tender atau pengadaan langsung

Apakah selaku Pejabat pengadaan sya hanya di batasi maksimal Rp. 200jt saja ? Walaupun metode yg sya pilih adalah Penunjukan langsung untuk Percetakan dokumen kependudukan (Anggaran Rp. 240jt) sedangkan penyedia terbatas (hanya perusahaan tertentu yg di tunjuk pemerintah sebagai perusahaan penyedia) mohon pencerahannya

Lakukan
1. tender atau
2. dibuat hps s.d rp. 200jt dgn out put tercapai kemudian lakukan pengadaan langsung

PROSES PENGADAAN LEWAT CATALOG ( EPURCHASING ) WAJIB DIGUNAKAN ?

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 110 disebutkan keharusan/kewajiban pengadaan dengan menggunakan catalog LKPP / epurchasing 

Selanjutnya TIDAK DIWAJIBKAN lagi berdasar pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018

Friday, July 13, 2018

Berakhirnya kontrak

Kontrak berakhir  misal tanggal 20 Desember 2017 dan masa pemeliharaannya s.d 20 Juni 2018

KEPUTUSAN DEPUTI LKPP No 20 dan NO 21 TAHUN 2018


Menginformasikan Ibu/Bpk sekalian,
SK Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 21/2018 tentang  Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang sudah diunggah pada aplikasi JDIH LKPP. Silahkan unduh pada link berikut:

1. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-20-tahun-2018

2. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-21-tahun-2018

KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Thursday, July 12, 2018

Wednesday, July 11, 2018

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

A. Tidak perlu ditulis
B. Ditulis PPN saja
C. Ditulis PPN dan Pph
D. Tidak tahu

Jawabnya B

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi berdasar P1618 dan Per LKPP 9 2018

Perpres 16 tahun 2018
Pasal  27 ayat  (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.

Per LKPP No. 9 tahun 2018
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi

AHS dari Penyedia tidak perlu dipersyaratkan

Dari sisi PPK
HPS pekerjaan konstruksi yang ditetapkan PPK berdasar reviu EE yang dibuat konsultan perencana. EE dibuat dari beberapa AHS. Jadi PPK memiliki AHS dari konsultan perencana.

Dari sisi penyedia
Analisa harga satuan pekerjaan ( AHS P ) dari penyedia tidak perlu disyaratkan oleh pokja ULP dalam dokumen pemilihan sehingga penyedia tidak perlu menyampaikan dalam dokumen penawaran penyedia.

Rujukannya dimana ?
Dalam standar dokumen pengadaan Kemen PU PR No. 31 tahun 2015 tertulis sebagai berikut :

"Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi: 

Monday, July 9, 2018

METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI berdasar Per LKPP No. 9 tahun 2018

Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk pengadaan konsultan perorangan atau badan usaha dengan nilai s.d rp 100juta.

Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

a. Penunjukan Langsung
Penunjukkan Langsung dapat dilakukan dalam hal:

Sunday, July 8, 2018

buku kontrak " membahas kontrak pemerintah "

Berisi 40 artikel sejak perencanaan kontrak s.d. sengketa kontrak
ditulis oleh 37 penulis
Harga Rp. 150ribu + ongkir
Halaman buku 380
Minat hubungi Reza 0822 111 948 66

Friday, July 6, 2018

Tender cepat bukan supaya cepat

Ada yg mau saya tanyak pak..

Sumber Dana DAK deadline tgl 21 Juli 2018 harus masuk no kontrak..

Thursday, July 5, 2018

Pengadaan Langsung berdasar Perlem LKPP No. 9 tahun 2018

Pengadaan langsung agar dilakukan kepada penyedia sebenarnya, dengan harga wajar, boleh menyebut merek dst.

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 40 dan angka 41

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai

SBU PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI ( SE 595 2018 )




Tuesday, July 3, 2018

TEMUAN AUDIT KARENA TIDAK DI TETAPKAN DAFTAR HITAM

Dalam tahun 2011-2012  Dinas PU dipimpin oleh bapak A.
Ada tiga penyedia yang diputus kontrak, belum sempat diproses penetapan daftar hitam.

Tahun 2013- 2016 Dinas PU dipimpin oleh bapak B.
Bapak B, merasa ini tidak menjadi tanggung jawabnya.
Di tahun 2014 ada temuan BPK untuk belum penetapan tiga penyedia tersebut. 

DAFTAR HITAM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

Dalam pelaksanaan kontrak penyedia bisa dikenakan daftar hitam bila

f. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Rujukan
1.  Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018
2.  Perka LKPP No. 18 tahun 2014

KSO atau JO

Kalo utk KSO
 Misalnya utk lead nya tidak punya ISO yg 2015,
Tapi KSO nya punya....itu boleh apa gak pak?

Thanks.

Salah satu harus punya

Mohn petunjuk utk pengalaman perusahaan hasil dr JO pd proy sebelumnya yg bisa dihitung sebagai NPT apabila sebagai leader apakah bisa 100 % atw sesuai dg porsi sebagai leader?

Sesuai porsinya...

Mau tanya pak, jika dalam lelang Perusahaan A melakukan kerjasama (KSO) dgn Perusahaan B, dalam kontrak yang berhak tanda tangan apakah perusahaa  A atau perusahaan B (mitra kerja samanya/KSO)?
Trmksih pak

 Perusahaa  A dinyatakan pemenang di SPSE

Sesuai dengan perjanjian kemitraan/KSO,  perusahaan yang ditunjuk sebagai perusahaan utama (leading firm) yang bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO

Silakan baca juga :
1. http://www.mudjisantosa.net/2017/07/kso-penyedia-harus-dengan-satu-level.html
2. http://www.mudjisantosa.net/2012/06/kso-kemitraan.html
3. http://www.mudjisantosa.net/2012/06/kso-dan-spse.html
4. http://www.mudjisantosa.net/2014/09/kso.html
5. http://www.mudjisantosa.net/2014/09/kso.html
6. http://www.mudjisantosa.net/2013/02/pilihan-melakukan-subkontraktor-atau-kso.html
7. http://www.mudjisantosa.net/2016/11/kso-subkontrak-menjadi-tipikor.html

SERAH TERIMA BERDASAR PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 DAN PERLEM LKPP NO 9 TAHUN 2018


Mohon pencerahan :
Perpres 16 tahun 2018 berlaku efektif sejak 1 Juli 2018.
Bagaimana bila proses lelang dilakukan sebelum 1 Juli 2018 sehingga diproses dengan Perpres 54 tahun 2010. Bagaimana aturan selanjutnya manakala kontrak ditandatangani pada bulan Juli 2018. Seperti PPHP dan aturan lainnya apakah menggunakan aturan perpres 54 ato P162018 beserta turunannya?
Sesuai kontraknya ( silakan lihat di kontraknya ) .. bahwa serah terima pekerjaan ..masih menyebut peran PPHP.

PERATURAN LEMBAGA LKPP TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERPRES 16 TAHUN 2018

HADIR PERLEM LKPP p1618

PERLEM = PERATURAN LEMBAGA

Untuk Perlem sudah dapat diunduh di 

jdih.lkpp.go.id

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

NOMOR 15 TAHUN 2018 
TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN NO 17 TAHUN 2018
Tentang SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2018 
TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA



Sunday, July 1, 2018

Penyelesaian sengketa kontrak pbj pemerintah

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa kontrak di negara-negara modern tidak ke pengadilan
Tetapi diselesaikan ke lembaga arbitrase.

Di dunia, penyelesaian melalui Arbitrase pun juga dihindari, lebih dipilih secara melalui *mediasi.*

Penyelesaian secara Mediasi dinilai lebih murah, cepat dan menghasilkan keputusan  yg lebih ikhlas untuk dijalani bagi pihak yang bersengketa.

Uu 2 2017 tentang jasa konstruksi, menyarankan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Penyelesaian secara bertahap dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Bahkan dikenal di uu ini adanya dewan sengketa.

Sekarangpun pengadilan perdata dan pengadilan agama juga mempopulerkan *mediasi*.

Sesungguhnya sengketa kontrak pbj lebih banyak karena kurangnya pemahaman para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak berdasar berbagai peraturan pemerintah.

Semoga dengan diselesaikan secara konsultasi saja, dapat dipahami para pihak dan selesai,  sehingga tidak perlu bersengketa.

Bagaimana Perlem lkpp no 18 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa kontrak ?