Wednesday, November 28, 2018

KRITERIA DAN syarat pekerjaan konstruksi untuk design and build

       
Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Buildmeliputi:
a.     pekerjaan kompleks; atau 
Pekerjaan kompleks meliputi pekerjaan yang:
                                                           I.            memerlukan teknologi tinggi;
                                                         II.            mempunyai risiko tinggi;
                                                      III.            menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau
                                                      IV.            pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Pekerjaan kompleks  dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.
b. pekerjaan tertentu.

Saturday, November 24, 2018

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI KONSULTAN BERDASAR PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN 2018


Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 
Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:

Friday, November 23, 2018

Pemeliharaan AC secara value for money

mohon pencerahan terkait kontrak payung utk kegiatan yg vol belum pasti namun harga sudah pasti. Misal utk jasa pemeliharaan AC.

Thursday, November 22, 2018

KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BERDASAR PERMEN PU PR NO 22 TAHUN 2018

Kegiatan Manajemen Konstruksi 
Kegiatan Manajemen Konstruksi meliputi pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam pembangunan bangunan gedung negara, mulai dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan.
Kegiatan Manajemen Konstruksi terdiri atas:

Tender Cepat gagal


Pokja Pemilihan menyatakan Tender Cepat gagal, apabila:

Monday, November 19, 2018

PERAN KONSULTAN PERENCANA BERDASAR PERMEN PU PR NO 22 2018


KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS
Pekerjaan perencanaan teknis meliputi perencanaan lingkungan atau site atau tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung negara.
Kegiatan perencanaan teknis terdiri atas:

Wednesday, November 14, 2018

MASA PEMELIHRAAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN 2018


Masa Pemeliharaan
a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

Monday, November 12, 2018

RUJUKAN DAFTAR HITAM DALAM transisi PELAKSANAAN P1618

Sewaktu berkontrak berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

Kemudian ketika diputus kontrak telah berlaku Perpres 16 tahun 2018
Pengenaan daftar hitam merujuk kemana ?

Saturday, November 10, 2018

Pengadaan darurat oleh PPK

Pelaksanaan pengadaan darurat tidak ada pokja pemilihan / pejabat pengadaan ?

Iya oleh PPK

Peraturan LKPP No 13 tahun 2018

Thursday, November 8, 2018

Intruksi tertulis adalah dasarnya

ingin bertanya. Bila ada perselisihan antara PPK dan Pokja terkait pemenang. Apa yg harus dilakukan oleh PA pak? Sebab PPK tidak berkenan untuk mengeluarkan SPPBJ

Dan setelah PA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ, PPK tetap menolak mengeluarkan SPPBJ

Kalo PA mengambil tanggung jawab dan justifikasi benar ..tanpa ada kepentingan dan harga wajar ..
PA memberi *perintah tertulis*
Maka PPK bertindak karena adanya perintah tertulis yg tanggungjawabnya ada di PA.

Bila PPK tetap tidak bersedia maka diganti.

Tender Cepat bisa untuk konsultan ?

Pengadaan konsultan bisa tender cepat ?
Tender cepat itu apa ?
Dalam tender cepat, penyedia hanya menyampaikan harga. Aspek teknis tidak dipersaingkan lagi atau tidak dievaluasi lagi.
Sedang pengadaan jasa konsultan masih perlu menilai aspek teknis

subkon berdasar dokumen tender SE PU PR


Untuk SE PUPR No. 22 tahun 2018 sbb :
Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Tuesday, November 6, 2018

Opini hukum

Apakah sebuah opini hukum dari sebuah instansi hukum bisa membantu melegalkan keputusan Panitia peneliti kontrak dlm hal mengambil addendum waktu Krn akibat kompensasi dari kesalahan PPK...?

1. Opini hukum tidak mengikat 
2. Opini hukum tidak untuk melegalkan keputusan. Keputusan menjadi sah bila dilaksanakan sesuai ketentuan (secara sederhana)
-. Dilakukan pejabat yg berwenang.
-. Dilakukan dalam lingkup kewenangan yg dimilikinya.
-. Dilakukan dengan prosedur dan bentuk tertentu sesuai ketentuan.

Opini hukum untuk menjelaskan adanya keterkaitan suatu tindakan dengan aturan aturan yg ada

Sunday, November 4, 2018

Thursday, November 1, 2018

PERMEN PU 45 TAHUN 2007 DIGANTI DENGAN PERMEN PU NO. 22 TAHUN 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Permen PU No.  22/PRT/M/2018

contoh perubahan kontrak ( adendum ) karena pemberian kesempatan


Perubahan  Kontrak 
Nomor: ................
Tanggal: .................
Atas
Surat Perjanjian
Nomor: .................
Tanggal ................