Monday, September 30, 2019

CONTOH NASKAH KONTRAK

Contoh-contoh berikut dapat ditiru, atau disesuaikan dengan kebutuhannya atau mungkin tidak dapat digunakan.
Tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhannya atau peraturannya sudah berubah.

Contoh-contoh naskah kontrak, silakan di klik "CONTOH NASKAH KONTRAK"

MATERI presentasi GEDUNG NEGARA , ALAT KESEHATAN DAN PEMBANGUNAN JALAN

MATERI GEDUNG NEGARA , silakan klik  ==>  Bit.ly/materigedungnegara

MATERI ALKES , silakan klik  ==> bit.ly/materi-alkes

MATERI PEMBANGUNAN JALAN. silakan klik ==> bit.ly/materi_mks


Tuesday, September 24, 2019

pemutusan kontrak dilakukan dengan penunjukan langsung

"Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat."

PerLKPP No. 9 tahun 2018 angka 7.17.1

Saturday, September 14, 2019

APAKAH KONTRAK PENGADAAN PEMERINTAH HANYA BERDASAR HUKUM PERDATA ?


Mengenai perikatan atau kontrak disebut dalam KUHPerdata, disebut dalam buku 3.

Selanjutnya pembahasan mengenai kontrak disebut azas-azas kontrak, seperti  Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda)
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang.

Thursday, September 12, 2019

Sunday, September 1, 2019

JAMINAN PELAKSANAAN UNTUK KONTRAK PEMERINTAH RI


JAMINAN PELAKSANAAN DALAM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
1.     Jaminan pelaksanaan pelaksanaan dibuat untuk menjamin pelaksanaan kontrak s.d serahterima pertama ( sehingga masa berlaku jaminan pelaksanaan s.d serah terima pertama di tambah 14 hari kalender.)
2.     Jaminan pelaksanaan diserahkan  oleh penyedia sebelum tanda tangan kontrak.
3.     Jaminan pelaksanaan oleh PPK diklarifikasi ke penerbit.
4.     Jaminan pelaksanaan digunakan untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya untuk nilai di atas Rp 200 juta
5.     Jaminan pelaksanaan diperpanjang bila ada pemberian kesempatan atau perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak.
6.     Jaminan pelaksanaan dicairkan bila penyedia tidak memenuhi syarat sebagai penyedia yang diketahui saat berkontrak atau terjadi wan prestasi.
7.     Jaminan pelaksanaan dalam hal dicairkan, disetorkan ke kas negara /kas daerah.

8.     Dalam hal PPK lalai / lupa mencairkan jaminan pelaksanaan, dalam beberapa kejadian diproses sebagai tindak pidana korupsi dan dihukum.  Ini suatu kesalahan penerapan hukum, seharusnya diproses sebagai perbuatan kerugian negara. Suatu ironi, bagaimana suatu kesalahan adminitrasi kontrak dan ada kerugian negara, meloncat jadi proses pidana. Ini pemberantasan korupsi atau ternyata hanya pemberantasan kesalahan administrasi kontrak ?