PENGADAAN DANA DESA 2019

Peraturan pengadaan desa
Peraturan LKPP No 12 tahun 2019  Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Peraturan terkait :
1. Peraturan LKPP No. 22 tahun 2015 ( tidak berlaku )
2. Peraturan LKPP No. 13 tahun 2013 ( tidak berlaku )
3. Permendagri 130 tahun 2018  mengenai dana kelurahan

PAJAK UNTUK JASA KONSULTANSI

PPN

PPN dikenakan kepada penyedia jasa konsultansi yang merupakan PKP ( Pengusaha kena pajak ).

Penyedia perorangan atau penyedia badan usaha yang bukan PKP, tidak dikenakan PPN.

PPh.

dikenakan kepada penyedia jasa konsultansi .

Penyedia jasa konsultansi berupa penyedia perorangan ( PPH pasal 21) atau penyedia badan usaha ( PPh pasal 23 untuk konsultan non konstruksi, dan PPh pasal 4 ayat 2 untuk konsultan konstruksi  ).

TENDER DINI

Suatu kontrak agar tidak terlambat untuk dilakukan tanda tangan kontrak, atau karena harus dilakukan di awal tahun anggaran atau untuk memberi waktu pelaksanaan kontrak yang cukup, maka solusinya adalah dengan Tender dini atau seleksi dini , yaitu pengadaan dapat dilakukan sebelum anggaran efektif dilaksanakan.

Tender dini atau seleksi dini, nama lainnya seperti tender pra DIPA atau untuk APBD yaitu tender pra DPA.

Tender dini atau seleksi dini yaitu suatu pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya, dengan proses s.d penetapan pemenang, namun kontraknya ditandatangani ketika anggaran sudah efektif dapat dicairkan ( misal per 2 Januari ).

Dalam dokumen pengadaan untuk tender dini agar dituliskan kalimat sebagai berikut :

"Tender dini bisa dibatalkan bila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran"

Kalimat di atas tertulis di dokumen PUPR ( SE 10 2018 ), dalam hal aplikasi mengenai surat penawaran tidak bisa diubah di aplikasi atau tidak bisa ditambah di aplikasi SPSE maka mengenai kalimat tersebut bisa dicantumkan di LDP atau IKP.

Apakah tender dini kontruksi harus berdasar SE 10 2018 ? SE ini hanya sekedar memberi contoh untuk tender dini untuk anggaran 2019. 
Sedangkan peraturan dapat dimulai tender dini bisa merujuk Perpres 16 tahun 2018 di Pasal 22 ayat (1)  Pengumuman RUP Kementerian/Lembaga dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran belanja. 
Dengan adanya RUP maka bisa dilakukan proses pengadaan

Dalam PerLKPP 9 tahun2018
7.1.3 Waktu Penerbitan SPPBJ
Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.2 Penandatanganan Kontrak
Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif. 

Berikut adalah contoh dari standar dokumen pengadaan SE 10 - 2018 :

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA TUNGGAL/KSO

Nomor : _______, _____________ 20___

Lampiran :

Kepada Yth.:

Pokja _______UKPBJ____________ [K/L/PD] [diisi oleh Pokja Pemilihan]

di ______________________________

Perihal : Penawaran Pekerjaan_______________[nama pekerjaan diisi oleh Pokja Pemilihan]

Sehubungan dengan pengumuman tender Pascakualifikasi dan Dokumen Pemilihan nomor: _________________ tanggal ______________ (Diisi oleh Pokja Pemilihan) dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan _____________________[diisi oleh Pokja Pemilihan] sebesar Rp_______________ (__________________________) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

Penawaran ini berlaku selama _______ (__dalam huruf__) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Jaminan Penawaran Asli;
2. Surat perjanjian Kerja Sama Operasi, (apabila ber-KSO);
3. Dokumen Penawaran teknis, terdiri atas:
1. Metode pelaksanaan pekerjaan;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
3. Daftar isian Peralatan utama;
4. Daftar isian Personel manajerial;
5. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
6. Daftar isian bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan (apabila disyaratkan); dan
7. Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
4. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:

1.    Daftar Kuantitas dan Harga;

2.    Daftar Keluaran dan Harga.

5. Dokumen lain:
   a. Formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),

(apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga); dan b. Daftar barang yang diimpor (apabila ada).

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup

dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Fa/KSO_________________ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

.........................

Jabatan

Referensi SE PUPR NO 10 tahun 2018

DANA KELURAHAN UNTUK KELOMPOK MASYARAKAT

 Dana kelurahan digunakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Awas jangan fiktif, palsu, rekayasa negatif, dikorupsi.

PERLKPP NO. 8 TAHUN 2018

BAGAIMANA ANGGARAN UNTUK TIM TEKNIS ?

Tim Teknis ini adalah Tim Teknis dari PUPR yg dikenal dg Pengelola teknis kriteria penunjukan tim ini adalah memiliki sertifikat kompetensi tim teknis dan penganggaran dan honor tim ini dari dinas PUPR provinsi.

SK biasanya ditetapkan olh dinas PUPR Provinsi atas permintaan Satker.

Pembahasan Tim Teknis ini di uraikan  menjadi 2;
1. Tim Teknis dari PUPR
2. Tim Teknis PPK yg menetapkan PA/KPA/PPK, anggaran diambil dari dana Administrasi. Proyek ( AP )

Apabila PPK menganggarkan honor untuk tim ini hrs selektif mana yg sdh dianggarkan dari dinas dan mana yg blm (klarifikasi kpd ketua Tim)

1.    Apakah sudah dianggarankan di instansi teknis ( Kemen PUPR atau Dinas PUPR Pemda ). Kalau belum perlu dianggarankan. Selanjutnya jangan sampai terbayar dobel dari berbagai anggaran.

2.    Perlu dibuat SK tim teknis nya. Siapa yang bisa ditanda tangan SK untuk bisa terbayar, SK dari PA atau  PPK ?

3.    Pembayaran atas output peran pendampingan, jangan dibayar honor karena ada nama di tim

Surat Keterangan Asal (COO = Certificate of Origin)

Perlem LKPP 9/2018
2.3.2.7 Sertifikat/Dokumen dalam rangka Pengadaan Barang Impor