PEMBERIAN KESEMPATAN untuk MENYELESAIKAN KONTRAK ?

Pengendalian kontrak adalah hal yang penting. 
Bukan sejak dari awal di pelaksanaan pengadaan, telah merencanakan adanya pemberian kesempatan.

Diupayakan kontrak untuk selesai, sebelum tanggal berakhirnya masa pelaksanaan kontrak. Sehingga prestasi kontrak dapat diperiksa dan dilakukan serah terima dengan tidak ada keterlambatan waktu.
Upayakan kontrak selesai sebelum tanggal berakhir masa pelaksanaan kontrak dan hindari terlambat, dan hindari pemberian kesempatan.

Dalam rangka untuk menyelesaikan kontrak, sedangkan masa pelaksanaan kontrak telah berakhir maka PPK mempunyai kewenangan ( maaf kewenangan PPK, bukan hak penyedia ), yaitu memberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan kontrak atau melakukan pemutusan kontrak dengan dikenakan sanksi pemutusan kontrak.

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 56

(1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

(2)  Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

(3)  Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.

Peraturan LKPP No. 9 tahun 2018

7.18 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Pertimbangan keputusan PPK

a.   berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sekian hari sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;

b.   PPK dapat meminta pertimbangan dari tim teknis atau konsultan pengawas / konsultan MK

c.    penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling sekian hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan, dengan dikenakan denda yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;

d.   berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DPA/DIPA Tahun Anggaran berikutnya melalui revisi anggaran.

e.   pernyataan bahwa penyedia barang/jasa tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran Berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

f.     Dalam hal melebihi tahun anggaran, KPA memutuskan untuk:

                         I.       melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran Berikutnya; atau

                       II.       tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke Tahun Anggaran

Dalam rangka mengambil KPA dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

g. PPK melakukan Perubahan Kontrak

                        i.         Mencantumkan sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DPA/DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;

                      ii.         Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

                     iii.         Perubahan Kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

Penyedia barang/jasa memperpanjang masa beriaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5%  dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan mengakibatkan denda lebih dari 5%, penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/ 1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak,

Referensi
1. Perpres 16 tahun 2018
2. Peraturan LKPP 9 tahun 2018
3. Permenkeu 243 tahun 2015

Baca juga http://www.mudjisantosa.net/2019/12/konsultan-pengawas-dalam-masa-pemberian.html

Acara bimtek di Malang Januari 2019