Wednesday, January 29, 2020

pengadaan konsultan perorangan /jasa lainnya perorangan


Perpres 16 tahun 2018
26.       Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
27.       Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Tuesday, January 28, 2020

E-reverse Auction


Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 42
E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang.
Pasal 50 ayat 11
Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction).

PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

Monday, January 27, 2020

NEGOSIASI DI PENGADAAN PEMERINTAH


NEGOSIASI ?

Saturday, January 25, 2020

iklan di Media

Kerjasama dengan Media Online, Media Cetak, Media Elektronik (radio & TV) dengan Dinas Kominfo selama ini terdapat kendala dalam penyusunan HPS. dimana setiap media berbeda beda harganya pak.

Pengadaan darah dengan PMI

Mohon bantuan info. RSUD membeli darah dari PMI, apakah pakai mekanisme Perpres 16? Atau cukup dgn MoU?

Mhn pencerahan. 🙏

Friday, January 24, 2020

Dapatkah nilai pengadaan dengan TENDER atau seleksi menjadi pengadaan langsung ?


Dapatkah nilai pengadaan dengan TENDER atau seleksi diturunkan  nilai pengadaannya sehingga menjadi pengadaan langsung ?

Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh tetapi ada argumennya yaitu :

Misal ada anggaran  untuk pengadaan alat tulis kantor senilai Rp  247 Juta , dapatkah dilakukan pengadaan langsung ?

Saturday, January 18, 2020

BOLEHKAH PENGADAAN MELALUI TOKO ???


Siapa penyedia untuk pengadaan pemerintah ?

Perpres 16 tahun 2018
Pasal 1 angka 27 dan 28
27. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
28. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

TOKO ?

Wednesday, January 15, 2020

Sunday, January 12, 2020

Perubahan hasil konsultan perencana ?

Mhn pencerahan nya
Kontrak dengan jasa konsultan perencana sdh di bayar 85 % ( sdh sampai tahap aanwijzing tender) , pada saat pelaksnaan konstruksi perlu perubahan design agar pekerjaan sesuai yg dilapangkan. Konsultan perencana tidak bersedia melaksanan perubahan design..akhirnya disepakati gambar perubahan design dibuat kontraktor dan persetujuan pengawas dan tim teknis..kemudian pekerjaan selesai 100 %
Dari Masalah tsb mengenai perubahan design yg dilakukan kontraktor dg persetujuan konsultan pengawas dan tim teknis apakah diperbolehkan?

Supartono Jateng:
Pemikiran, dicermati output perenc dg cakupan/lingkupnya (KAK), apakah sudah memenuhi ? Kewajiban kons perenc dalam pemberian penjelasan, pengawasan berkala dan serah terima Kemudian sejauhmana perubahan design tsb, apakah merupakan hal yang prinsip keengineeringan/ substansial atau non substansial (sekedar menyesuaikan/mengakomodir kondisi lapangan), dalam hal yang substansial menyangkut pertanggung jawaban kons perenc jika terjadi kegagalan bangunan... Jika ketidak bersediaan karena pertimbangan 'cidera janji' maka kons perenc perlu dikenakan sanksi...namun jika perubahan tsb termasuk yang substansial, perlu ditelusuri KAK, output dan dipikirkan kemungikinan terjadi design yang gagal ?

Monday, January 6, 2020

Pejabat struktural boleh menjadi pokja pemilihan ? ( Konflik kepentingan )

Adakah COI ( Conflict of Interest ) ?

Apakah pejabat struktural di UKPBJ dapat merangkap sebagai pokja ?

Sepanjang belum berlaku pasal 88 Perpres 16 tahun 2018 maka masih boleh, tetapi saya sarankan tidak dilakukan, karena masih banyak penilaian dari banyak pihak yang masih belum percaya terhadap proses-proses pengadaan, sehingga perlu dijaga integritas, independen dan profesionalitas.

Saturday, January 4, 2020

Perselisihan pokja dengan Pejabat Penandatangan kontrak


Perselisihan Pendapat atas Hasil Pemilihan
Dalam hal PPK yang bertindak sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan: