Saturday, February 29, 2020

Tenaga ahli konsultan ditawarkan di beberapa paket ?

Tenaga ahli nya overlapping ?

SDP Konsultan ( PUPR 7 2019 )

Wednesday, February 26, 2020

PENGADAAN KONSULTAN PERORANGAN non konstruksi


Misal untuk kebutuhan kinerja organisasi suatu instansi pemerintah lokasi di Jakarta diperlukan adanya aplikasi pelayanan untuk tahun 2020 dst ( konsultan non konstruksi )
Kebutuhan untuk aplikasi pelayanan ditindaklanjuti dengan membuat kerangka acuan kerja ( KAK / TOR ) dan disetujuinya anggarannya, terlihat tercantum untuk anggaran kegiatan sebesar Rp. 260 juta dan ada anggaran  untuk pembuatan aplikasi oleh konsultan aplikasi secara perorangan dengan dana sebesar rp 33 juta.

Berdasar aturan untuk pengadaan konsultan perorangan untuk nilai s.d. Rp 100 juta dapat dilakukan dengan pengadaan langsung.

Saturday, February 15, 2020

apa saja syarat pengadaan SEWA gedung atau sewa RUKO (rumah toko )?

Adakah ijin sebagai penyedia untuk sewa sewa ruko atau sewa ruangan atau sewa gedung ?

Dilakukan pengadaan sewa ruko atau gedung dengan pemilik perorangan atau pemilik badan usaha.
Dengan pemiliknya

Thursday, February 13, 2020

Anggaran terbatas, tersedia dalam dua tahun anggaran

Ada paket kami, di tahun anggaran 2020 ini untuk pembangunan gedung nilainya Rp. 2,8M
Namun di tahun ini dianggarkan hanya Rp. 1,5M
Dana sisanya akan dianggarkan di 2021
Bagaimana jika saya lelang dengan nilai 2,8M
Semacam multiyears ?

Sunday, February 9, 2020

PMK 231 2019 permenkeu pengenaan PPN

Sehubungan dengan terbitnya PMK  Nomor 231 /PMK.03/2019 Tentang Tata Cara Pendaffaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah dapat kami sampaikan :
1. PMK tersebut ditetapkan dan diundangkan tanggal 31 Desember 2019, tetapi mulai berlaku setelah 3(tiga) bulan sejak tanggal diundangkan. Dengan demikian akan mulai tanggal 1 April 2020.

Saturday, February 8, 2020

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI


Pedoman SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI


1.   Peraturan Menteri PUPR  No. 21/PRT/M/2019
TENTANG . PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI


2. SURAT EDARAN Menteri PUPR NOMOR: 11/SE/M/2019 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BIAYA PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

3.  Peraturan Menteri PUPR NOMOR 07/PRT/M/2019
TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA 

Monday, February 3, 2020

SUMBER HPS KONSULTAN KONSTRUKSI

Cukup dari satu sumber yaitu dari Kepmen PUPR 897 tahun 2017

Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa dalam hal pemilihan penyedia layanan jasa Konsultansi Konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli, serta Pengguna Jasa harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang ditetapkan oleh Menteri;

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 897/KPTS/M/2017 Tahun 2017 tentang



Sunday, February 2, 2020

PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNTUK USAHA KECIL DISYARATKAN HANYA SKT

Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2019 untuk pengadaan pekerjaan konstruksi untuk nilai s.d Rp 10 milyar untuk usaha kecil.  Berikutnya Peraturan Menteri PUPR no 7 tahun 2019 pada bagian standar dokumen pengadaan untuk pekerjaan konstruksi hanya mensyaratkan SKT, tersebut sebagai berikut :