Wednesday, April 29, 2020

ormas sebagai pelaksana swakelola

Apa itu ormas ? apakah ormas boleh sebagai pelaksana swakelola ?
Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Ormas bisa sebagai pelaksana  swakelola , disebut dalam PerLKPP no 8 2018 sebagai tipe 3.

Apa syarat ormas sebagai pelaksana swakelola ?
Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe III yaitu:

Tuesday, April 28, 2020

Penegasan Biaya/Belanja Yang Dapat Dibebankan Pada DIPA Satker Dalam Masa Darurat COVID-19

UNTUK DANA APBN
Surat Dirjen Perbendaharaan  no. 308 /PB/2020. 9 April 2020


Mempertimbangkan:
1.     Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran,
Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
2.     Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing Kegiatan dan

Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Penanganan COVID-19; dan


3.    Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 34 Tahun 2020,

dalam rangka menjaga governance dan akuntabilitas, bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1.     Biaya/belanja yang timbul selama ASN dan Anggota TNI/Polri Work From Home (WFH) dan biaya atas pelaksanaan operasional Satker selama masa darurat COVID-19 dapat dibebankan pada DIPA Satker. Biaya/belanja tersebut beserta penggunaan akun-nya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

2.     Biaya/belanja tersebut dapat dibebankan pada DIPA Satker dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

3.     KPA / Kepala Satker / Pejabat Berwenang melakukan penilaian kewajaran dan pengendalian atas biaya/ belanja yang dapat dibebankan pada DIPA sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4.     Ketentuan ini berlaku selama masa darurat COVID-19 sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

5.     Biaya/belanja tersebut di atas merupakan biaya/belanja selain yang telah ditetapkan oleh Menteri

Keuangan, antara lain insentif bulanan dan santunan kematian tenaga kesehatan serta

biaya/belanja dalam rangka penggunaan Dana Siap Pakai yang dikelola oleh BNPB.

6.     KPA/ Kepala Satker agar tetap menjaga good governance, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas atas penggunaan anggaran.

Karena saya tidak bisa aplot disini, silahkan dicari surat tersebut (308 /PB/2020. 9 April 2020) .  Sedangkan penggunaab akun sehubungan dengan darurat covid merujuk pada S-369/PB/2020, tanggal 27 April 2020


Monday, April 27, 2020

swakelola pada kelompok masyarakat

BAGAIMANA PENGADAAN YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT ?

Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.

Swakelola kepada kelompok masyarakat adalah swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

skema BTT Bantuan Tak Terduga


Perpanjangan waktu sertifikat elektronik - SKA . SKTK


OPTIMASI TERBAIK DI SAAT DARURAT, JANGAN PAKAI LAMA

Jabar: Ijin bertanya... untuk keperluan dapur umum 1 hari 10 juta selama 14 hari PSBB total 140 juta, sumber dana BTT, apakah prosedurnya dg Permen LKPP No 13/2018? Atau belanja harian saja? Antara lain untuk beli sayur mayur dan gas, beras tidak beli.

Kontrak konstruksi keadaan darurat

Terkait kontrak utk pekerjaan isolasi di buat setelah pekerjaan selesai dan di lakukan perhitungan bersama pertanyaan saya pak aapkah kontrak di buat tanggalnya setelah perhitungan bersama dan BAST atau tgl kontrak di buat setelah SPMK atau back date tks

Sunday, April 26, 2020

PENGADAAN BERAS UNTUK MASA DARURAT COVID 19

Bagaimana penggunaan APBD 2020 ?

KEPUTUSAN BERSAMA KEMENDAGRI 119 DAN KEMENKEU 177 tanggal 9 April 2020
tentang penyesuaian APBD 2020

Hasil penyesuaian untuk
  1.  kesehatan dan berkaitan dengan pandemi corona
  2. jaring pengaman sosial
  3. pemberdayaan ukm

Pengadaan beras untuk masyarakat miskin terdampak corona ?

KONTRAK JANGAN TERLAMBAT

Pekerjaan intinya inti ya jangan sampai terlambat..
Meski ada pemberian kesempatan , hindari kontrak terlambat, agar tidak ruwet 
P1618 PASAL 79 AYAT 4

Denda keterlambatan dari *nilai kontrak*

Nilai total kontrak = PPN + *nilai kontrak*

Saturday, April 25, 2020

contoh - contoh kerugian negara atau bukan ?

1.  Bagaimana mengenai koefisien dipekerjaan konstruksi tidak sesuai ?
Koefiesien sebagai bagian dari ahsp , antara lain merujuk pada Permen PUPR 28 2016.
Bagaimana kalo data yang didapat mengenai koefisien, maka ini sebagai indikasi apakah pekerjaan yang telah dikerjakan sudah sesuai mutu dan volume, bila sudah sesuai mutu dan volume , maka tidak masalah, kalo tidak sesuai maka menjadi kerugian negara.  Sesuai mutu dan volume ?

Friday, April 24, 2020

SWAKELOLA TIPE II

Apa anda pernah melakukan swakelola tipe II ?

Pernah, tapi sudah lama sekali.

APA ITU SWAKELOLA TIPE II ?
tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola;

CONTOH

Thursday, April 23, 2020

Apa pengertian kerugian negara ?

Apa pengertian kerugian negara ?

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”):

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”):
“Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.”

Kekurangan barang atau kekurangan prestasi

hps dan KERUGIAN NEGARA ?

KERUGIAN NEGARA ?

DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018 PADA  PASAL 26 AYAT 6 HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara, bagaimana penjelasan mengenai hal ini ?

Sebelum sampai ke sini , baiknya kita melakukan profesionalitas atau memiliki kompetensi dalam membuat HPS, atau bersama-sama melakukan kaji ulang  yaitu dalam membuat hps sesuai koridor peraturannya, sesuai keilmuannya ada kertas kerja yang logis, dan sesuai data dukung mengenai harga yaitu memadai dalam membuat HPS.
Dengan membuat HPS seperti itu maka siapapun yang menawar dibawah HPS seperti itu ya boleh saja, atau tidak masalah lagi.

Kalo menghitung kerugian negara bukan dari HPS , dihitung darimana kerugian negara ?

Wednesday, April 22, 2020

Tuesday, April 21, 2020

belanja pemeliharaan atau renovasi ?

saya mau tanya utk penggantian kusen jendela lebih tepat ke pemeliharaan atau renovasi gedung ya pak?

Apakah rehabilitasi gedung sama dengan pemeliharaan ya pak?

Apakah pemelihraan dan rehabilitasi akunnya sama ya pak 52?

Mandar Tot Kemenkeu:

harga satuan timpang dengan audit dan apeha ?

Boleh nanya lagi mengenai harga satuan penawaran dari penyedia ?
Ini kontrak sudah selesai, ternyata ada harga satuan timpang

Tidak masalah ada harga satuan timpang , asal hps nya secara total wajar , tidak ada perubahan volume dan kontraknya prestasinya 100%

Dan ternyata pokja pemilihan TIDAK melakukan klarifikasi dan kontrak sudah dibayar lunas ?

Monday, April 20, 2020

harga satuan timpang disetor ?

APA HARGA SATUAN TIMPANG ?
harga satuan penawaran dari penyedia yang nilainya lebih besar dari 110% (dari harga satuan yang tercantum dalam HPS.

Bisa dicontohkan kontrak yang memiliki harga satuan timpang ?

honor pokja pemilihan ketika tender gagal

Apakah pada tender yang gagal dan tidak dilanjutkan lagi, pokja pemilihan masih berhak atas honornya??? krn selama ini dikantor kami yg jadi patokan untuk honor tsb adalah nilai kontrak....

Respon :
Bagaimana pokja yang sudah bekerja berhari-hari, melakukan reviu dokumen persiapan, menyiapkan dokumen, melakukan penjelasan tender, evaluasi, menjawab sanggah, kemudian ternyata tidak menghasilkan pemenang tender atau tidak berkontrak.

Saturday, April 18, 2020

PENGADAAN S.D RP 10 JUTA


PENGADAAN LANGSUNG UNTUK ANGGARAN S.D RP 10 JUTA

Penulis Mudjisantosa

Apa bukti perikatan untuk pengadaan s.d rp 10 juta ?
Berdasar P1618  bentuk Kontrak s.d rp 10 juta adalah bukti pembelian/bukti pembayaran.

Apakah bukti perikatan s.d rp 10 juta , boleh kuitansi ?
Boleh kuitansi walau sebenarnya dengan bukti pembelian sudah cukup.

bea materai di nota atau bon

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN TARIF BEA METERAI DAN BESARNYA BATAS PENGENAAN HARGA NOMINAL YANG DIKENAKAN BEA METERAI

PENGADAAN LANGSUNG DENGAN SPK

Nilai berapa proses pengadaan langsung dengan SPK ?
1.     Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00
2.     Barang/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
3.     Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Kami punya anggaran pengadaan konsultan Rp 120 juta kemudian dapat kami buat HPS menjadi Rp. 96 juta, apakah bisa dilakukan dengan pengadaan langsung  ?
Nilai tender atau nilai seleksi bila bisa dibuat HPS dengan nilai pengadaan langsung dan output tercapai maka bisa dilakukan dengan pengadaan langsung

Thursday, April 16, 2020

Pengadaan langsung s.d. rp 50 juta ?

Kami akan ada pengadaan mebeler, contoh senilai Rp 47 juta bagaimana pengadaannya ?

Dapat melakukan pengadaan di catalog secara epurchasing
Dapat melakukan pengadaan dengan toko mebel
Dapat melakukan pengadaan dengan pembuat mebel

Kalo pengadaan dengan toko mebel bagaimana caranya ?
Buat spek dan HPS
Cari satu toko mebel Pastikan spesifikasi dan lakukan negosiasi harga.
bila sepakat buat surat pesanan atau nota pesanan toko ditandantangani
Barang dikirim
Diperiksa sesuai volume dan spek, ditulis di kuitansi "barang diterima dengan baik dan cukup"
Kemudian dibayar

Bagaimana pengenaan pajak
Dikenakan PPH
Dikenakan PPN bila tokonya merupakan PKP ( Pengusaha kena pajak )
Tidak dikenakan PPN bila bukan PKP, tetapi sering proses keuangan masih meminta dikenakan PPN maka dikenakan PPN

Bagaimana kalo toko tidak punya NPWP ?
Belanjalah di toko yang memiliki NPWP.
Bila di daerah anda, tidak ada toko yang memiliki NPWP, maka untuk toko yg tidak punya NPWP mengenai PPh akan dikenakan dua kali lipat.

Perlukah pengadaan di bawah rp 50 juta ada penyedia pembanding ?

Tidak perlu ada penyedia pembanding.

Perlukah pengadaan di bawah rp 50 juta, ada dua informasi harga pembanding ?

Sesuai aturan untuk nilai s.d. rp 50 juta, tidak, tapi kalo punya lebih dari satu informasi harga , akan lebih baik.

Siapa yang melakukan pengadaan langsung dibawah Rp 50 juta ?

PPK berdasar anggaran yang dimiliki, membuat spek dan HPS kemudian memerintahkan Pejabat pengadaan.
Kalo untuk toko yang harganya sudah pasti pejabat pengadaan bisa meminta staf atau temannya yang melakukan proses.

Dapat melakukan pengadaan dengan pembuat mebel / tukang mebel ?

Bisa

Bagaimana bila tukang / pembuat mebel hanya punya nama usaha, tidak punya bentuk ijin dagang, cv atau PT ?

Boleh saja, kalau memiliki kompetensi membuat mebel.

Bila tukang / pembuat mebel  tidak punya NPWP, bagaimana pengenaan pajak nya ?

Sebaiknya kepada yang punya NPWP, bila tidak punya NPWP maka PPh akan dikenakan dua kali lipat.

Kalo saya pesan meja atau kursi ke toko atau  ke tukang mebel, mulai nilai berapa dikenakan PPN dan PPH ?

Sekarang kalo di penyedia yang PKP untuk PPN dikenakan untuk nilai belanja di atas RP 2 juta.

Untuk PPH baik PKP atau bukan PKP dikenakan untuk nilai belanja di atas RP 2 juta.

Jadi kalau belanja dibawah Rp 2 juta tidak dikenakan PPN dan PPh.

Kalo ke toko yang harganya sudah pasti, seperti ke supermarket, harga tidak bisa dinego bolehkah tidak harus pejabat pengadaan yang melakukan proses?

Harganya ya sudah pasti itu, kalaupun kita jungkir balik untuk nego, dinego sepuluh kalipun harganya sudah itu, maka yang belanja ke toko seperti itu, tidak harus pejabat pengadaan.

Jadi s.d. rp 50 juta dengan kuitansi ya ?

Secara tekstual aturan begitu, namun kalo barangnya harus dibuat dulu atau perlu dipesan dulu, agar dibuat dalam kontrak sederhana, yang kita sering sebut surat perintah kerja ( SPK ) atau surat pesanan ( SP ).

Kalo proses keuangan maunya kuitansi maka spk atau sp disimpan saja, berikan ke bagian keuangan yaitu kuitansi saja.

Saran untuk pengadaan langsung dibawah rp 50 juta?
Pelajari PerLKPP 9 2018 hal 93 dan 94
Pelajari mekanisme pertanggungjawab keuangan dan pajaknya
Catat proses dalam spse
Dan jangan fiktif dan terima fee

Demikian semoga bermanfaat.

Wednesday, April 15, 2020

PEMBAYARAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pernah lihat kontrak konstruksi pak ?

Setelah 7 tahun bekerja , yaitu sejak tahun 1997 saya telah membaca lebih dari 2000 kontrak konstruksi, konsultan konstruksi dsb. Mencermati kontrak konstruksi pada aspek pembayaran, sengketa klaim, masalah audit dan masalah hukum. 
Sepuluh tahun saya jadi PPK non konstruksi.
Sampai sekarang saya masih pembelajar. Masih banyak yang harus dipelajari.

Boleh sharing , BAGAIMANA PEMBAYARAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI ? MISAL PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG ?

PEMBAYARAN  PEKERJAAN KONSTRUKSI,  MISAL PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG berdasar P1618 pasal 53 ayat 4 dilakukan sebagai berikut :
a. pembayaran bulanan;
b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Bagaimana penggunaan pembayaran bulanan / termin / sekaligus untuk PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG ?

Kalau kontraknya harga satuan dapat menggunakan pembayaran secara bulanan, termin atau sekaligus.
Kalau kontraknya harga satuan lebih sering atau cocoknya menggunakan pembayaran secara bulanan.

Kalau kontraknya lumsum dapat menggunakan pembayaran secara termin atau sekaligus.

Kalau kontraknya singkat waktunya atau kontrak terima jadi atau turn key dapat menggunakan pembayaran sekaligus

Bagaimana pilihan pembayaran untuk PEKERJAAN KONSTRUKSI GEDUNG dengan waktu 5 bulan ?

dapat menggunakan pembayaran secara bulanan, termin atau sekaligus.

Kalau bulanan, cenderung pekerjaan lambat, karena berapapun prestasinya akan dibayar setiap bulan.
Kalo dibayar sekaligus akan memberatkan cash flow.

Mungkin optimasinya terbaik di pembayaran secara termin, yaitu penyedia diharapkan termotivasi mencapai terminnya. Penyedia akan dibayar bila mencapai terminnya. Bahkan kontrak 5 bulan tadi kaalo diselesaikan dalam 3 bulan penyedia akan dibayar 100%. !00% dikurangi retensi atau dengan jaminan pemeliharaan.

Pembayaran dilakukan atas dasar apa ?

Pembayaran dilakukan sesuai pencapaian prestasi yaitu telah tercapai sesuai gambar atau volume dan sesuai mutu.
Yang belum ada prestasi, yaitu pembayaran uang muka maka diperlukan adanya jaminan bank/ asuransi

Apakah dalam setiap pembayaran bulanan, termin dan sekaligus, dikenakan PPN PPH ?

Ya dikenakan PPN, PPH untuk pembayaran bulanan, termin dan sekaligus.
Bahkan pembayaran uang muka juga dikenakan PPN PPH


Demikian semoga ada manfaatnya.
Yang saya sampaikan bisa tepat optimasinya , bisa juga kurang tepat.
Semoga ini menambah wawasan kita , salam pengadaan


Pembayaran kontrak konsultan konstruksi ?

Pembayaran kontrak konsultan konstruksi ?

Bagaimana pembayaran kontrak konsultan perencana konstruksi ?

Kontrak konsultan perencana konstruksi adalah kontrak lumsum, untuk pembayaran berdasar capaian output atau  pencapaian suboutput- suboutput, atau termin-termin  sesuai kontrak, bukan atas dasar biaya personil dan nonpersonil.

Kalo pekerjaan untuk konsultan perencana , misal termin 80% adalah  dua bulan, ternyata selesai dalam satu bulan setengah , apakah dibayar 80% atau menunggu sampai dua bulan ?

Pembayaran berdasar capaian termin, bukan waktu. Kalau tercapai 80% dan hasil pekerjaan dapat diteriama maka dapat dibayar 80%.

Konsultan pengawas konstruksi , cocoknya jenis kontraknya apa ?

Konsultan pengawas konstruksi, dapat menggunakan , jenis kontrak waktu penugasan.

Bagaimana pembayaran Konsultan pengawas konstruksi, dengan jenis kontrak waktu penugasan ?

Pembayaran untuk tenaga ahlinya dengan aktual waktu penugasan, ada rincian biaya, sedangkan biaya non personil bisa secara harga satuan, at cost atau standar biaya.

Kontrak pengawasan , dengan waktu penugasan, 4 bulan , ternyata aktual pengawasannya 3 bulan. Apakah dibayar 100%  dengan  waktu 3 bulan?

Karena waktunya berkurang, dalam hal penugasan aktualnya berkurang maka akan berkurang.

Kontrak pengawasan , dengan waktu penugasan, 4 bulan , ternyata aktual pengawasannya  5 bulan. Apakah  dengan waktu 5 bulan dibayar lebih dari nilai kontrak ?

Karena waktunya bertambah, dalam hal penugasan aktualnya bertambah maka akan bertambah.

Bertambah ? anggaran sudah tidak ada ?

Iya, makanya kontrak jangan terlambat, kendalikan kontrak dengan sejak awal.

Tuesday, April 14, 2020

pengadaan secara e-purchasing ( 2 dari 2 )

Siapa yang memproses pengadaan lewat catalog ( Epurchasing )

Pejabat pengadaan untuk nilai s.d rp 200
PPK untuk nilai di atas rp 200

Untuk banyak paket e purchasing dapat dilakukan oleh pejabat pengadaan kalo nilai perpaket maksimal rp 200 juta

Berapa Batasan nilai epurchasing ?

Batasan Nilai Pengadaan ePurchasing untuk Pejabat Pengadaan adalah paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sedangkan untuk PPK adalah paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pengadaan ePurchasing lebih dari Rp. 100 Milyar, wajib mendapat persetujuan PA/KPA.


Apakah dibuatkan Sirup ?
Ya dibuatkan di Rup

adakah Sanksi bagi penyedia catalog ?

Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses E-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak  atau surat pesanan.
Sanksinya dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi E-purchasing selama 6 (enam) bulan.
Untuk sanksi agar melaporkan ke LKPP

Bagaimana kalo untuk barang yang sama di luar katalog lebih murah ?
  Coba lakukan negosiasi dulu dengan penyedia catalog, kalau berdasar aspek mutu, volume, tingkat layanan, kedaluwarsa barang dsb  lebih murah diluar katalog maka lakukan saja pengadaan diluar catalog dengan pengadaan langsung atau tender

Monday, April 13, 2020

pengadaan secara epurchasing ( ke 1 dari 2 judul ) )

Apa itu pengadaan secara e-purchasing ?

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut  E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik.  ( P1618 pasal 1 angka 35 )

Apakah wajib menggunakan cara pengadaan secara epurchasing ?

Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah. . ( P1618 pasal 50 ayat 5 )
Apakah sudah ada penetapan sebagai kebutuhan nasional/ strategis ? sepertinya belum ada

Jadi kita bebas ya pak , tidak wajib katalog ?
Kita harus memilih optimasi terbaik, yaitu manfaat atau keunggulan bila menggunakan cara E-purchasing.

1. spesifikasi yang ada di catalog LKPP boleh diambil, dan boleh menyebut merek
2. tidak harus beli yang paling murah
3. tidak perlu buat HPS
4. tidak perlu membuat jaminan pelaksanaan
5. telah ada bentuk kontraknya yaitu surat pesanan
6. tidak perlu lagi data kualifikasi penyedia

Dapat dijelaskan mengenai tidak harus beli yang paling murah ?
Contoh pengadaan Mobil

Bagaimana dengan online shop di catalog, apakah harus beli yang paling murah ?

Contoh laptop , ditentukan kebutuhannya merek apa dan sampai termanfaatkan harganya berapa.
Misal merek xxx yang paling murah di penyedia online zzz yang diambil.
Tapi kalo penyedia ini sanggup mengirimnya dua bulan , apakah ini memenuhi harapan kita untuk kinerja, maka bisa pindah ke penyedia lain yang memenuhi meski harga bisa lebih mahal.

Kami pengadaan obat pak, kontrak 3 bulan tapi sampai tiga bulan tidak dikirim  dan ternyata penyedia sampaikan stok tidak ada , bagaimana ini ?

Kita harus melihat kebutuhan kita bagaimana, kalo kebutuhannya setiap 15 hari maka kita perlu tuangkan dalam kontraknya agar dikirim dalam setiap 15 hari, jika penyedia tidak menyanggupi maka kita tidak jadi sepakat atau tidak jadi berkontrak. Cari penyedia yang lain, kalo tidak ada yang menyanggupi berarti pengadaan tidak secara e-purchasing.
Jadi surat pesanan bisa ditambah klausul-klausul tambahan untuk kebaikan pelaksanaan kontrak.

Bagaimana dengan negosiasi harga ?

Dilakukan negosiasi harga, apalagi kalo belinya banyak.
Bila tidak bersedia bisa pindah ke penyedia lain.

Dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya pengiriman, pemasangan, pelatihan dsb
Kalau harganya sudah wajar, harga di catalog juga bisa diterima

Bagaimana mengenai PPN dan PPh ?

Dikenakan dipembayaran PPN dan PPH

Apa saran anda untuk kebaikan pengadaan secara e-purchasing ?
1. barang yang diterima, diperiksa apakah secara mutu dan volume sudah sesuai kesepakatan.
2. pembayaran dilakukan ketika barang sudah diterima, jadi bukan kirim uang dulu
3. tidak boleh ada fee

silakan dibaca
http://www.mudjisantosa.net/2019/02/pengadaan-dengan-catalog-lkpp-e.html

kebijakan ANGGARAN COVID 2020

PERPU NO 1  tahun 2020
TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI coRoNA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19l) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Sunday, April 12, 2020

kontrak terdampak covid 19

BAGAIMANA UNTUK KONTRAK-KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI TERDAMPAK COVID  SEHINGGA HARUS MEMAKAI PROTOKOL COVID ?

Kita bisa meniru menggunakan instruksi Menteri PUPR No 2 tahun 2020 antara lain
1.     Membentuk satgas , mungkin bisa ditunjuk para pihaknya siapa yang menjadi tim
2.     Menyediakan fasilitas pencegahan covid
3.     Mengedukasi tentang covid
4.     Mengukur suhu pagi siang sore
5.     Kerjasama dgn puskesmas atau rs
6.     Penghentian sementara kalau ada kejadian
7.     Isolasi atau penyemprotan

spesifikasi apd

https://www.flipsnack.com/farmalkeskemenkes/standar-apd-dalam-manajemen-penanganan-covid-19.html?fbclid=IwAR19e-f78T8ft8zQNRrsmrz_F8kXV54F1oU0ZyxOIi2QZu7Jh8V65L9JYT4

Saturday, April 11, 2020

Batasan % perubahan kontrak

Kontrak bisa direvisi atau diubah ?

Kontrak dapat dilakukan Perubahan kontrak  atau istilah populernya adalah adendum kontrak.

Perpres 16 tahun 2018
Pasal 54

Friday, April 10, 2020

tidak kenakan PPN dan PPh untuk pengadaan covid 19

Pajak untuk pengadaan covid apakah di bebaskan ?

Ya untuk pengadaan yang berkaitan covid PPN ditanggung dan PPh dibebaskan, intinya transaski pengadaan untuk covid dibebaskan PPN dan PPh.

Berdasar Permenkeu no 28 / 2020 PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN Menimbang PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pajak apa saja ?

PPN, PPH pasal 22 , PPH pasal 21 dan PPh pasal 23

Untuk barang dan jasa apa ?

Barang
a. obat-obatan;
b. vaksin;
c. peralatan laboratorium;
d. peralatan pendeteksi;
e. peralatan pelindung diri;
f. peralatan untuk perawatan pasien; dan/ atau
g. peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Jasa
a. jasa konstruksi;
b. jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
c. jasa persewaan; dan/ atau
d. jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).


Mulai kapan berlakuknya

Masa Pajak April 2020 sampa1 dengan Masa Pajak September 2020

Bagaimana adminstrasinya di pembayaran transaksi pengadaannya ?

Dilampirkan untuk PPN

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 28 /PMK.03/2020".

Dilampirkan untuk PPh

Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 yaitu  Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal22.

Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21 diberikan tanpa melalui Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21 .

Pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23 yaitu Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal23.

Silakan dibaca kembali Permenkeu 28 tahun 2020, kalo masih belum paham tentang pajak, jangan ditanyakan ke saya lagi, silakan dengan Kantor Pelayanan Pajak
======================= ============== ================= =============

*Resume PMK 28/2020*


Fasilitas Pajak Barang dan Jasa sehubungan dengan penanganan Covid-19

💠*PPN*💠

membangun rumah sakit untuk covid19 atau renovasi ?

Saya mau membangun rumah sakit untuk covid19

Darurat covid sampai kapan ? Kalo nggak salah s.d. 29 Mei 2020

Membangun rumah sakit untuk apa ? Mungkin untuk ruang isolasi atau laborat kebutuhannya.

Thursday, April 9, 2020

Siapa PENANDATANGAN KONTRAK ?

Siapa PENANDATANGAN KONTRAK ?

Dari pihak pemerintah adalah PA , KPA dan PPK

PA dan KPA tidak diwajibkan bersertifikat,

PPK diwajibkan bersertifikat PBJ 
PPK tentunya surat tugasnya juga mempunyai kewenangan tanda tangan kontrak.

Tuesday, April 7, 2020

PA dan KPA yang melakukan perikatan ?

1.      Siapa yang dapat melakukan perikatan di Pemerintah daerah (PEMDA) ?

Berdasar Peraturan Pemerintah TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH yaitu  PP 12 tahun 2019 ,yang dapat melakukan perikatan adalah
       A.   Pengguna Anggaran ( PA )
B.   Kuasa Pengguna Anggaran ( KPA )