Saturday, May 23, 2020

PENGADAAN DI BLU D ( MEI 2020 )


1.       APA ITU  BLUD ?  apa contohnya satuan kerja  yang menjadi BLU di  pemda ?

      Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Contoh BLUD di daerah adalah RSUD

2. APA PERATURAN TERKAIT PENGADAAN DI BLU D ?
Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Per LKPP 8 tahun 2018
Kita dapat melakukan swakelola dengan BLU

Permendagri NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Friday, May 22, 2020

JADWAL WEBINAR MUDJISANTOSA

Bagi yg telah mendaftar webinar *MS Mudjisantosa Share*
Silakan cek emailnya
Komunikasi ttg webinar dilakukan di Telegram
Yang minat bergabung di telegram....
Silakan ke


MATERI DAPAT DI DENGAR DI 



Thursday, May 21, 2020

Peraturan pengadaan di BUMD

1. Apa pengaturan pengadaan di BUMD ?

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2OI7
TENTANG  BADAN USAHA MILIK DAERAH
Pasal 91   perlu ada Standar operasional prosedur pengadaan barang danjasa
Pasal 93
Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Jadi ada kewajiban bagi BUMD untuk Menyusun  SOP dan Perkada

2. Kalo belum ada SOP dan Perkada bagaimana pak ?
Bisa ikut aturan direksi yang masih berlalu atau ikut Pepres pengadaan saja.

3. Dengan adanya perkada maka BUMD dapat bebas melalukan pengadaan ?
Semua harus terukur, karena audit juga akan dilalukan,  kalua ada perbuatan korupsi akan ada proses hukum.

4. Kalau ada pengaturan sendiri dilakukan BUMD untuk pengadaan dgn ada fleksibilitas berarti akan sulit mencari kesalahan pengadaan  ?

Inilah keprihatinan kita, di semua negara , dalam penegakan hukum tidak ada namanya mencari kesalahan pengadaan yang ada adalah mencari keserakahan pengadaan.

5. Bagaimana sebaiknya pengaturan pengadaan di BUMD ?
Sekarang era transpraran  dan cepat.
Sebaiknya lebih banyak mengembangkan aplikasi pengadaan dan vendor manajemen system (VMS).
Kita jangan sibuk pengadaan lakukan kontrak payung, konsolidasi dengan BUMD sejenis dalam pengadaan.

6. Bisakah kami dibantu dalam membuat perkada , sop, VMs dsb ?
Bisa, ada beberapa perusahaan atau konsultan perorangan silahkan hubungi nomor  dibawah ini.

Wednesday, May 20, 2020

pembayaran dimuka ?


1.     Adakah mengenai aturan pembayaran dimuka ?
PRINSIPNYA Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
Berdasar peraturan ini, Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dania tau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu.
Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang dan/ atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan

2.     Apa CONTOH CONTOH PEMBAYARAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI MUKA ?
Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu meliputi:
a. pemberian uang muka kerja;
b. sewa menyewa;
c. jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko;
d. kontrak penyelenggaraan beasiswa;
e. pekerj aan pemeliharaan;
f. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik Negara;
g. pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan; dan/ atau
h. pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan.

3.     Apa pembayaran uang muka dapat 100% dan apa bentuk bentuk jaminan ?

Kalo untuk uang muka kerja untuk kontrak. silakan ikuti aturan pengadaan. Sedang pembayaran dimuka dapat mengikuti praktek bisnisnya, bahkan dapat dibayar 100%.

Bentuk jaminan yaitu Surat jaminan , spkpbj dan komitmen pemyedia ?

4.     Bagaimana surat jaminan ?
 surat jaminan.;  
i. Bank;
ii. Perusahaan Asurahsi; atau
iii. Perusahaan Penjaminan

5.     APA ITU SPKPBJ ?
Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan yang diterbitkan/ dibuat oleh penyedia barang/ jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barangjjasa idak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrakjperjanjianjbentuk perikatan lainnya.
a.     sewa menyewa yang nilainya lebih dari Rp.50juta
b.     jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko yang nilainya lebih dari Rp. 50jt
c.      pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara.

6.     Apa itu  komitmen penyedia barang/jasa ?
Jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa digunakan untuk kegiatan:
a. kontrak penyelenggaraan beasiswa kepada penyelenggara beasiswa yang tidak termasuk dalam skema bantuan pemerintah;
b. sewa menyewa dengan nilai sampa1 dengan Rp50jt
c. jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko dengan nilai sampai dengan Rp50jt
d. pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang persediaan; dan
e. pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan.

7.     PENCANTUMAN DALAM KONTRAK ?
Pencantuman Jaminan Dalam Kontrak  YAITU dicantumkan dalam perikatan yang berupa perjanjianjkontrak/ Surat Perjanjian pengadaan barangjjasa berkenaan. Kerja (SPK)
Jaminan tidak perlu dicantumkan dalam perikatan yang berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan.

8.     Bagaimana dalam hal penyedia wan prestasi  ?
Dilakukan penyetoran ke kas negara.

9.     Apakah pemda dapat menggunakan aturan ini ?
Kalo untuk jaminan dari penerbit surat jaminan dapat ditiru oleh pemda dalam hal disepakati dengan bagian pembayaran.
Sedangkan mekanisme SPKpBJ atau pembuatan komitmen diperlukan adanya aturan teknis di pemda anda.
Selanjutnya silahkan dipelajari Permenkeu 145 tahun 2017

10. bagaimana pembayaran uang muka untuk darurat covid 19 ?
silakan pelajari Permenkeu 43 2020

artikel ini dapat di dengar di youtube = https://www.youtube.com/watch?v=aMdpYxE8mlg&t=45s

Monday, May 18, 2020

PENGADAAN SECARA KONTRAK TAHUN JAMAK


PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAM TAHUN JAMAK UNTUK APBN ?

PERPRES 16 TAHUN 2018
PER LKPP 9 TAHUN 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

BAGAIMANA PERPRES 16 TAHUN 2018 ?

PERPRES 16 TAHUN 2018
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran


BAGAIMANA PER LKPP 9 TAHUN 2018 MENGENAI PEMBAHASAN KONTRAK  TAHUN JAMAK ?

PER LKPP 9 TAHUN 2018
Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:
1) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
2) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, contoh penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
3) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

 BAGAIMANA PERMENKEU MENGENAI PEMBAHASAN KONTRAK  TAHUN JAMAK ?


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN
Pasal 3
(1) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan; atau
b. Menteri Keuangan.
(2) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
atau
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(3) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteii Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(4) Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan.

DLL

BAGAIMANA DENGAN KEJADIAN DARURAT COVID DENGAN PEMANGKASAN ANGGARAN  SEHINGGA KONTRAK TAHUN TUNGGAL  DIJADIKAN TAHUN JAMAK ?

Silakan dicermati surat menteri keuangan nomor 302 tahun 2020 dan dikoordinasikan dengan bagian perencanaan atau anggaran serta diapdet dengan peraturan-peraturan teknis terkait.


artikel ini dapat didengar di YOUTUBE =

Saturday, May 16, 2020

akun pengadaan barang jasa


Apa itu akun belanja  barang dan akun belanja modal ?
Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai dan belanja perjalanan.
Belanja Barang dan Jasa untuk APBN diwakili dengan akun 52xxxx (akun yang diawali angka 52).

Friday, May 15, 2020

PERENCANAAN DAN OPTIMASI PENGADAAN


PERENCANAAN DAN OPTIMASI PENGADAAN

Kami akan pengadaan genset dengan anggaran rp 400 juta, apakah pengadaannya penunjukan langsung atau tender ?
Ketika kita memiliki anggaran, maka jawabannya bukan harus penunjukan langsung atau tender.
Perlu melalui identifikasi kegiatan yaitu kebutuhannya seperti apa dan berdasar kebutuhan itu siapa saja penyedianya

Adakah pedoman yang dapat kami gunakan untuk identifikasi ini ?
Ada yaitu KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Berdasar identikasi bahwa  pengadaan genset dengan anggaran rp 400 juta,  ada di katalog LKPP, apakah harus menggunakan katalog LKPP ?
Pengadaan harus menggunakan katalog atau tidak   ,  Perpres 16 2018 pasal 50 ayat 5
Pengadaan tidak harus menggunakan katalog.
Dengan pembelian secara katalog, maka banyak kemudahan seperti tidak perlu buat hps, tidak ada jaminan pelaksanaan dst .
Namun perlu dipastikan apakah penyedia dalam katalog memiliki stok, bagaimana waktu dan biaya pengiriman, bagaimana pemasangan dsb. Bila pertimbangannya lebih baik yang diluat katalog maka dilakukan dengan tender.

Bila berdasarkan identifikasi bahwa penyedianya hanya satu dan tidak ada di catalog , apakah perlu dilakukan dengan tender atau tender cepat ?
Pengadaan tidak harus mesti tender ,  Perpres 16 2018 pasal 38 ayat 7
Dalam hal berdasar identifikasi bahwa penyedianya hanya satu  maka pastikan kebutuhan akan barang tersebut.
Pastikan penyedianya di level produsen atau distributor tunggal.
Pastlkan harganya benar.
Sehingga pilihannya adalah penunjukan langsung.

Penunjukan langsung dilakukan berdasar kebutuhan akan barangnya, level penyedianya dan benar harganya, bagaimana dengan benar harganya ?
Penunjukan langsung bukan suatu yang haram.
Asal berdasar kebutuhan akan barangnya, level penyedianya dan benar harganya,
Bagaimana dengan benar harganya ?
Bahwa penyedia dapat menunjukkan struktur terbentuknya harga, ini terutama kalo belum pernah ada transaksi.
Kalo sudah sering transaksi maka bisa menunjukkan bukti-bukti transaksi.
Dalam penunjukan langsung ini jangan ada intervensi negatif, kolusi dan adanya fee.

Artikel dapat di dengar di youtube =  
https://www.youtube.com/watch?v=I_aYRXB7kKo&t=11s




Wednesday, May 13, 2020

BAGAIMANA PROSES PENGADAAN KETIKA TERJADI PEMANGKASAN ANGGARAN

BAGAIMANA PROSES PENGADAAN KETIKA TERJADI PEMANGKASAN ANGGARAN
Ya saat ini Ketika terjadi darurat corona covid 19 berdampak adanya refocusing dan reallocation anggaran sehingga berdampak anggaran menjadi terpotong atau menjadi tidak ada.  Padahal proses tender sedang berjalan atau telah selesai.
Maka proses tender ya harus dibatalkan, karena anggaran tidak ada.

Tuesday, May 12, 2020

PEMBERIAN KESEMPATAN MENYELESAIKAN KONTRAK - AGAR DIHINDARI


1.                 BAGAIMANA MENGENAI PEMBERIAN  KESEMPATAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN ?
Pemberian kesempatan adalah hal yang harus dihindari.
Pemberian kesempatan dalam praktiknya ,  banyak terjadi di kontrak pekerjaan konstruksi.
Untuk mencegah adanya keterlambatan penyelesaian kontrak maka
Mereviu hasil pekerjaan perencana konstruksi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi.
Membuat klausul klausul pengendalian kontrak di rancangan kontrak.
Memilih denda keterlambatan dari nilai kontrak
Melakukan PCM , membahas rencana mutu kontrak dan pengendalian kontrak dari waktu ke waktu.
Dsb.

Monday, May 11, 2020

3. UANG MUKA dicairkan

1. Untuk pembayaran uang muka apakah dikenakan PPN dan PPh ?

     ya dalam  PEMBAYARAN UM dikenakan PPN PPH

2. jadi pembuatan jaminan uang muka senilai plus PPN atau tanpa PPN. ?

    jaminan uang muka senilai plus PPN

3. Bagaimana pengembalian uang muka ?
     Dalam setiap pembayaran prestasi pekerjaan dikenakan pemotongan uang muka
     Misal menerima uang muka sebesar 10% maka setiap pembayaran  prestasi pekerjaan  dipotong
     sebesar 10% dari  setiap pembayaran.

3. bagaimana bila terjadi  PUTUS KONTRAK, apakah jaminan uang muka dicairkan semua ?

    Dalam hal terjadi pemutusan kontrak atau penghentian kontrak
     pencairan jaminan uang muka BUKAN senilai jaminan uang muka tetapi senilai sisa kontrak,
    misal ketika pemutusan kontrak atau penghentian dengan prestasi pekerjaan telah mencapai 35%
    maka uang muka dikembalikan  dicairkan  sebesar  65%  dari jaminan uang muka.

4. bagaimana mengendalikan pembayaran kontrak ?

   Ya perlu dilakukan pengendalian kontrak , dalam hal ini pengendalian pembayaran.
   Agar tepat nilai uang muka, agar tepat nilai PPN dan PPh , agar tepat pemotongan uang muka,   agar tepat pengembalian uang muka ketika terjadi pemutusan atau penghentian kontrak.
maka diperlukan kartu pengawasan pembayaran kontrak.


2. uang muka tertulis si rancangan kontrak


1.     Bagaimana dalam hal kontrak akan diberikan uang muka ?
Tidak semua kontrak diperlukan uang muka.
Dalam hal diperlukan, maka harus sudah ditulis di rancangan kontrak.
Rancangan kontrak oleh PPK disampaikan ke pokja pemilihan untuk menjadi dokumen tender atau dokumen pemilihan.

Saturday, May 9, 2020

UANG MUKA TIDAK Harus ada


1.       Kapan pemberian uang muka dapat diberikan ?

P1618
Dalam Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK yaitu menetapkan uang muka,
Pasal 29
Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Friday, May 8, 2020

3. masalah dan solusi pengadaan secara e-purchasing

1.       Dalam pengadaan secara e-purchasing bolehkah ketemu dengan penyedia ?
Ketemu untuk apa ?
Kalo ketemu untuk Presentasi produk, bagus itu.
Kita dapat meminta penyedia untuk presentasi produk
Tempat presentasi dikantor dan dihadiri oleh user, mungkin  apip.

Boleh bertemu dengan penyedia, yang tidak boleh melakukan kolusi dan aliran fee.
Pak saya tidak ketemu dengan penyedia, barang juga diterima dengan baik, tapi ada fee bagaimana ? ini yang tidak boleh.

Thursday, May 7, 2020

SE bersama Mendagri dan LKPP nomor 119 atau 11 tahun 2020?

Mengenai kontrak tahun jamak di APBD bisa dilihat di http://www.mudjisantosa.net/2020/05/1.html

Bagaimana Pelaksanaan kontrak berdasar edaran Bersama Kemendagri dan LKPP tanggal 30 April 2020,  nomor 119 atau 11 tahun 2020?

Surat Edaran Bersama Kemendagri dan LKPP tanggal 30 April 2020

2. Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran dalam APBD sebagai tindak lanjut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional, terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan COVID-19, namun pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembayaran di TA 2020 sebagai akibat kesulitan likuiditas sehingga dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja, maka pemerintah daerah mengakui sebagai utang kepada pihak kedua dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal setelah dilakukan penyesuaian melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan realokasi anggaran dalam APBD sebagai tindak lanjut penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagai bencana nasional, terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang/jasa yang sudah dilakukan penandatanganan kontrak, maka Pemerintah Daerah melakukan kebijakan dengan berpedoman pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, antara lain:

a. untuk pekerjaan yang masuk program prioritas sesuai APBD dalam tahun 2020 terutama untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang tidak dapat ditunda penyelesaiannya, kontrak tetap dilanjutkan sampai seluruh pekerjaan diselesaikan dan pembayaran dibebankan dianggaran tahun 2020 atau tahun 2021;

b. melakukan optimalisasi kontrak dengan penyesuaian lingkup pekerjaan terhadap anggaran yang tersedia pada tahun 2020;

c. penghentian kontrak secara permanen, untuk pekerjaan yang dapat ditunda penyelesaiannya; dan

d. penghentian kontrak sementara untuk pekerjaan yang dapat ditunda
penyelesaiannya.

4. Untuk menghindari adanya implikasi hukum dikemudian hari, maka apabila terdapat perubahan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, agar Sdr/i Gubemur/BupatiMalikota melaporkan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Apa itu pelayanan dasar ?

“Pelayanan dasar” adalah antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Jadi kalo penjelasan ini masih memerlukan penerapan perlu konsultasi ke LKPP ?
Ya Untuk menghindari adanya implikasi hukum, perlu konsultasi ke LKPP.
SE ini agar dimaknai para pihak untuk solusi dalam darurat covid 19 dan dampaknya terhadap kontrak di tahun anggaran 2020 dan berkaitan dengan anggaran 2021

Artikel ini dapat didengar di youtube =

KONTRAK TAHUN JAMAK UNTUK APBD ?


1.    Apa itu kegiatan tahun jamak ?

Kegiatan Tahun Jamak atau multi years adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak

2.    Bagaimana peraturan tahun jamak untuk APBD?

Untuk APBD diketahui dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 pasal 54A ?



1.  Kegiatan tahun jamak  harus memenuhi kriteria sekurang- kurangnya:

a.  pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu- kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian  lebih dari 12 ( bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan,  pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan  sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

2.  Penganggaran kegiatan tahun jamak  berdasarkan atas\      persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara  Kepala Daerah dan DPRD.

3.  Nota kesepakatan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun  jamak.

4.  Nota kesepakatan bersama sekurang-kurangnya memuat:
          a. nama kegiatan;
          b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
          c. jumlah anggaran; dan
          d. alokasi anggaran per tahun.

5.  Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir.

Adakah peraturan terbaru ?

Yang saya ketahui  ada PP 12 2019

Pasal 92
(2) Kegiatan Tahun Jamak   harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

(3) Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(4) Persetujuan bersama ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

(5) Persetujuan bersama paling sedikit memuat:
a. nama Kegiatan;
 b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun. (

6) Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam penjelasan PP ini disebutkan  Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program yang tercantum dalam RPJMD.

Jadi kontrak tahun jamak di mulai sebelum pembuatan anggaran , bukan setelah ada anggaran. Selanjutnya apakah yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran" ?

Yang dimaksud dengan "pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran" arttara Iain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service)

Ada saran anda ?
Kegiatan multi years atau tahun jamak berakhir pada masa jabatan kepala daerah.
Maknanya jangan sampai kepala daerah berikutnya tidak mempunyai anggaran untuk mewujudkan programnya.
Karena tahun jamak berakhir pada masa jabatan kepala daerah, maka jangan terlalu pas pada akhir jabatan, buat rencana selesaianya sebelum masa jabatan agar ada ruang bila ada penyesuaian atau ada waktu bila terlambat pelaksanaan pekerjaan.
Yang saya sampaikan masih PP , mungkin nanti ada Permendagri dsb.
Untuk darurat covid akan saya sampaikan edaran Bersama Kemendagri dan LKPP. bisa juga dibaca http://www.mudjisantosa.net/2020/05/se-bersama-mendagri-dan-lkpp-nomor-119.html



Artikel ini dapat didengar di youtube =

Apakah itu perpanjangan waktu kontrak ?


1.     Apakah itu perpanjangan waktu kontrak ?
Perpanjangan Waktu Kontrak  adalah perubahan kontrak yang berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak karena adanya perubahan kondisi lapangan, force majeure, dan/atau peristiwa kompensasi yang menuntut perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Tuesday, May 5, 2020

PENGADAAAN UNTUK SATU KODE REKENING >

Daerah kami ada psbb
Ada 7 kecamatan..

Bolehkah saya pengadaan beras untuk darurat covid ?

Darurat covid meliputi tiga hal yaitu aspek kesehatan, JPS dan ketahanan ukm

1. Bagaimana pengadaan dan peraturan terkait ?

Pengadaan secara pengadaan darurat brrdasar perlkpp 13 2018 dan se 3 lkpp 2020

2. Satu kode rekening boleh dipecah untuk banyak kontrak. ?
 Tidak ada larangan , satu kode rekening untuk banyak kontrak

3.Boleh dilakukan dengan toko , ada 7 toko ?
Toko adalah penyedia juga

4. Toko2 ini penyedia perorangan dan di 7 toko tdk satupun yg punya siup  dan tidak punya npwp ?
Toko bisa berjualan berarti tdk harus punya siup. Kalo tdk punya npwp maka dikenakan pph 2x

5. Tidak semua beras di toko harganya sama, bervariasi sesuai stok. Apakah dapat dgn harga berbeda beda

Asal tdk markup, harga bisa bermacam macam sesuai mutu dan volume nya

6. Pertanggungjawaban keuangannya apa ?

Kontrak atau SPK, BAST dan kuitansi
Untuk penyalurannya ke masyarakat, juga didokumentasikan.

Artikel ini dapat dilihat di = 

Monday, May 4, 2020

KEWAJARAN HARGA UNTUK KEADAAN DARURAT

KEWAJARAN HARGA UNTUK KEADAAN DARURAT  BAGAIMANA  ?

Ini versi saya untuk memperkaya pembahasan atau bisa untuk bahan diskusi

Pertama :
kewajaran harga berdasar rumusan cost plus fee

Sunday, May 3, 2020

Pembayaran kontrak untuk kontrak yang diputus atau dihentikan

1. Pembayaran kontrak untuk kontrak yang diputus atau dihentikan .

Apa pengertian diputus atau dihentikan ?

Secara sederhana dari pemahaman saya, diputus yaitu diputus oleh salah satu pihak karena wan prestasi.

Sedang dihentikan yaitu sepakat para pihak untuk dihentikan. Contoh karena ada pemangkasan anggaran.

Pemutusan oleh PPK bisa berakibat adanya sanksi, yaitu sanksi diproses daftar hitam dan dicairkan jaminan pelaksanaan.

Saturday, May 2, 2020

2. denda keterlambatan pada Perpres 16 tahun 2018 pasal 79 ayat 4

1. Dalam pelaksanaan kontrak, bolehkah saya merubah dari denda keterlambatan dari NILAI KONTRAK menjadi dari BAGIAN KONTRAK ?
tidak boleh, karena secara logika , ini bersifat mempengaruhi tendernya kemarin .
Kalo dendanya dari nilai BAGIAN kontrak akan ada yang banyak menawar lebih murah, atau yang tidak ikut akan berminat ikut.
berikutnya dalam pelaksanaan kontrak berpotensi akan lebih lambat
berpotensi akan kerugian negara.

1. denda keterlambatan pada Perpres 16 tahun 2018 pasal 79 ayat 4

Adakah aturan  mengenai denda keterlambatan  ?

Perpres 16 tahun 2018 pasal 79 ayat 4

Pengenaan sanksi denda keterlambatan ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan