Sunday, May 31, 2020

BILA HANYA ADA SATU PENYEDIA YANG MENAWAR ( Permen PUPR 14 2020 )





1. BAGAIMANA DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENAWAR BANYAK TAPI YANG LULUS HANYA SATU ?
TIDAK GAGAL TENDERNYA

2. BAGAIMANA DALAM TENDER PEKERJAAN KONSTRUKSI YANG MENAWAR HANYA SATU ?
TIDAK GAGAL TENDERNYa

E-REVERSE AUCTION dalam Pekerjaan Konstruksi ( Permen PU PR 14 2020 )




APAKAH E-REVERSE AUCTION ?
dIsebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan PerLKPP 9 tahun 2018
Perpres 16 tahun 2018 sbb
Pasal 1  angka 42. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang
50 ayat 11  E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang

Saturday, May 30, 2020

HARGA SATUAN TIMPANG di Permen PUPR 14 2020








APA ITU HARGA SATUAN TIMPANG ? 

harga satuan dari penawaran penyedia di item pekerjaan yang melebihi 110% dari HPS

Jaminan penawaran berdasar permen pupr 14 2020

BAGAIMANA KALO JAMINAN PENAWARAN DIBUAT SECARA BARCODE ? DAN MUDAH DICAIRKAN OLEH UKPBJ ?

Perlukah jaminan penawaran ? Cukup daftar hitam saja. Kena daftar hitam itu sungguh berat.
Adanya jaminan penawaran itu akan merepotkan penyedia dan akan merepotkan pokja UKPBJ.
Menurut saya jaminan penawaran bukan substansi tender,  apalagi zaman gini, yang banyak aplikasi.
Pendapat saya secara pribadi, saya MENGUSULKAN ketika penyedia sudah terdata dalam perijinan iujk , sbu , npwp dan spse maka sebaiknya mengenai ketentuan jaminan penawaran dihapus saja, atau kalau masih ada karena UU/peraturan diusulkan dijadikan jaminan secara elektronik saja.

ALAT DALAM TENDER DAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI BERDASAR PERMEN PUPR 14 2020





Mengenai ALAT, beberapa hal dapat saya simpulkan sbb (mohon koreksi juga ) :

Friday, May 29, 2020

Personel manajerial ( Permen PUPR 14 2020 )



1. APA ITU PERSONIL MANAJERIAL ?

Personel Manajerial :
adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.

2, apakah disyaratkan PERSONIL MANAJERIAL UNTUK USAHA KECIL ?

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi/Ahli K3 Konstruksi;

3, apakah disyaratkan  PERSONIL MANAJERIAL UNTUK USAHA MENENGAH DAN BESAR ?

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar personel manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan:
Manajer Pelaksanaan/Proyek,
Manajer Teknik,
Manajer Keuangan, dan
Ahli K3 Konstruksi;

4. BERAPA Personel manajerial UNTUK MASING-MASING JABATAN ?

(a)           Hanya mensyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-masing jabatan;
(b)          Untuk pekerjaan kualifikasi usaha besar, maka Manajer Teknik yang disyaratkan dapat lebih dari 1 (satu) orang, disesuaikan dengan kebutuhan.

5. BAGAIMANA perSYARATan SKA/SKTK ?
 Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja (SKA/SKTK) untuk setiap personel yang disyaratkan;

Pekerjaan untuk kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi;

Untuk ualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar tidak mensyaratkan SKTK;

BAGAIMANA persyaratan personil keselamatan konstruksi ?

(a)           risiko keselamatan konstruksi kecil, mensyaratkan Petugas Keselamatan Konstruksi;
(b)          risiko keselamatan konstruksi sedang, mensyaratkan Ahli Muda K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Madya K3 Konstruksi;
(c)           risiko keselamatan konstruksi besar, mensyaratkan Ahli Madya K3 Konstruksi dengan pengalaman 3 (tiga) tahun atau Ahli Utama K3 Konstruksi.

Kapan Sertifikat kompetensi dibuktikan ?
Pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

untuk personel manajerial yang diusulkan dalam dokumen penawaran, pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia dikenakan sanksi sebagai berikut:
        a. sanksi administratif, berupa pembatalan penetapan\              
            pemenang; dan/atau
        b. sanksi daftar hitam sesuai ketentuan peraturan perundang-
            undangan.


ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube = https://www.youtube.com/watch?v=TVRc3Sc3T5E&t=3s



PROSES TENDER

1. di dokumen mana Personil manajerial disampaikan oleh penyedia ?

DI DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS 

DAFTAR penawaran teknis antara lain
Daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa;

2. Bagaimana mencermati penawaran teknis mengenai personil manajerial ?

Personel manajerial yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan ketentuan:

(1) Dalam hal peserta menawarkan Personel Manajerial atau Ahli K3 Konstruksi dengan pengalaman lebih dari yang disyaratkan, maka tidak digugurkan.

(2) Dalam hal disyaratkan jabatan petugas keselamatan konstruksi untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko kecil, peserta dapat menawarkan personil dengan jabatan Ahli K3 Konstruksi.

(3) Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat rapat persiapan penunjukan penyedia.

(4) Kompetensi personel manajerial meliputi lama pengalaman bekerja.

(5) Pengalaman kerja dihitung berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa.

(6) Pengalaman yang disampaikan tanpa melampirkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi maka tidak dapat dihitung sebagai pengalaman.

(7) Bidang pengalaman kerja yang dihitung adalah pengalaman sesuai dengan keterampilan/ keahlian yang disyaratkan, bukan berdasarkan jabatan yang disyaratkan.

(8) Pengalaman kerja dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran).

(9) Pengalaman kerja yang dinilai adalah pengalaman kerja setelah personel lulus pendidikan minimal sesuai persyaratan untuk memperoleh SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP. 

3. BAGAIMANA BILA PERSONIL MANAJERIAL YANG SAMA DITAWARKAN KE BANYAK PAKET TENDER ?

Apabila menawarkan personel yang sama untuk beberapa tender yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing tender, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) tender paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personel tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk tender lainnya dinyatakan personel tidak ada dan dinyatakan gugur;

4. BAGAIMANA BILA PERSONIL MANAJERIAL YANG SAMA SEDANG BEKERJA UNTUK SUATU KONTRAK ?

 Apabila peserta menawarkan personel manajerial yang sedang bekerja pada paket pekerjaan lain/yang sedang berjalan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang, apabila setelah dilakukan klarifikasi personel tersebut sudah tidak terikat pada paket lain;

Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi dikecualikan dengan syarat:

1) Personel yang diusulkan penugasannya sebagai Kepala Proyek/ General Supe r i n t e n d e n t ( G S ) dengan ketentuan maksimal 3 (tiga) paket bersamaan;

2) Jadwal penugasan personel tidak tumpang tindih ( overlap ) dengan kegiatan lain berdasarkan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau jadwal penugasan; atau

3) Terdapat personel cadangan yang diusulkan dalam Dokumen Penawaran yang memenuhi syarat.  SKA/SKTK sesuai yang disyaratkan dalam LDP.

5. KAPAN SERTIFIKAT KOMPETENSI DIBUKTIKAN ?

Setiap tenaga ahli, teknisi/analis, dan operator yang akan melaksanakan pekerjaan wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Sertifikat Kompetensi Kerja tidak dievaluasi dan tidak dibuktikan pada saat pemilihan.


Pada rapat persiapan penunjukan penyedia, penyedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja sesuai yang disyaratkan untuk personel manajerial. Bukan menghadirkan para personil.

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube =  https://www.youtube.com/watch?v=TwpmrzXYGew&t=14s



PERSONIL MANAJERIAL DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

1. apakah dalam pelaksanaan kontrak , personil manejerial dapat diganti ?


Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:

a. perubahan pekerjaan;
b. perubahan Harga Kontrak;
c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
d. perubahan personel manajerial

2. Kalau bisa diganti bagaimana kualifikasi personil pengganti ?

Dalam hal penggantian Personel Manajerial perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi  yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

Pengguna Jasa dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial  menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.

Perubahan Personel Manajerial  harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Jasa dan dituangkan dalam adendum kontrak.

3. bagaimana dengan biaya mobilisasi/demobilisasi karena pergantian personil manejerial ?

Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial  menjadi tanggung jawab Penyedia.


4. BAGAIMANA BILA DALAM PELAKSANAAN KONTRAK, PERSONIL MANAJERIAL DINILAI TIDAK MAMPU ?


Jika Pengguna Jasa menilai bahwa Personel Manajerial DALAM PELAKSANAAN KONTRAK:

1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau

3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pengguna Jasa

5. APA YANG DAPAT ANDA SAMPAIKAN MENGENAI PERSONIL MANAJERIAL ?

Yang saya sampaikan tadi berdasar  SDP PUPR 14 2020,  bila ada kurang lebihnya, mohon saya dikoreksi.


Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan.\

Personel Manajerial yang ditempatkan dan diperkerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK.

Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pengguna Jasa, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah

ARTIKEL bagian atas ini INI DAPAT DI LIHAT DI Youtube =  https://www.youtube.com/watch?v=nzMVSDmof14

Tuesday, May 26, 2020

pengantar sengketa kontrak

                   
SENGKETA PENGADAAN

1.       Apakah sengketa pengadaan  ?
  yaitu sengketa proses pemilihan dan sengketa kontrak

2.  Apa itu sengketa proses pemilihan ?

sengketa proses pemilihan yaitu sengketa pokja dengan penyedia atau para penyedia.
Diselesaikan dengan sanggah dan jawaban sanggah
Diselesaikan pengaduan oleh apip
Diselesaikan melalui PTUN atau Pengadilan Negeri

3. Apa itu sengketa kontrak ?

Sengketa antara PPK dan penyedia

Sengketa kontrak diselesaikan dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi , dewan sengketa, arbitrase.
Atau diselesaikan secara perdata di pengadilan.

4. Sengketa kontrak diselesaikan dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi , dewan sengketa, arbitrase adakah rujukan aturannya ?


a)        UU 2 2017
b)       PP 22 2020
c)        Perpres 16 tahun 2018
d)       PerLKPP 18 tahun 2018
e)        Permen PUPR tentang SBD

5.  Bagaimana praktek di berbagai dunia mengenai sengketa kontrak ?

Kebanyakan tidak di pengadilan.

Secara best practice pilihannya hampir mayoritas melalui arbitrase.
Tetapi arbitase juga dihindari , kalo perlu dengan mediasi saja.
Semua pihaknya ingin win win solution, cepat dan tidak mau bertele tele,

6.  Apa saran anda mengenai mediasi ini atau penyelesaian diluar pengadilan  ?

Lakukan untuk win-win solution , serta tidak menimbulkan kerugian negara maupun perbuatan korupsi.

7.   Apa contoh sengketa kontrak ?

Sengketa mengenai prestasi pekerjaan, nilai pembayaran, klaim, besarnya denda, pemutusan kontrak dsb.

8.    Benarkah LKPP mempunyai layanan sengketa kontrak ?

Benar dan tidak berbayar.


9. bagaimana permasalahan tuduhan korupsi bisakah dibawa ke layanan sengketa kontrak ?
Bukan disini forumnya, saran saya kumpulkan dasar aturan , logika tindakan, dan kelengkapan dokumen
serta buktikan tidak ada intervensi teman, pimpinan, kepala daerah , dewan dll
buktikan tidak ada kolusi atau ada fee atau pemberian jabatan.


Artikel dapat dilihat di youtube = 
https://www.youtube.com/watch?v=5QYx0iw_IFI

PENAWARAN DIBAWAH 80% untuk Pekerjaan Konstruksi ? PERMEN PUPR 14 2020

PENAWARAN DIBAWAH 80%





BAGAIMANA BILA DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI, JUMLAH  HARGA PENAWARAN PENYEDIA DIBAWAH 80% HPS KITA ?
Diklarifikasi secara nilai total apakah penyedia rugi atau tidak. Bukan rugi atau tidak permasing masing item.  Jadi secara total harga penawaran rugi atau tidak. 
Bila rugi digugurkan. Bukan di tanya sanggup atau tidak sanggup.

Monday, May 25, 2020

pengadaan di BUMN


1. Apakah pengadaan di BUMN  mengikuti Perpres 16 tahun 2018 ?

Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ttg PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pasal 2
Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD , termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau

c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD  termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Berdasar rung lingkup ini , pengadaan di BUMN  tidak mengikuti Perpres 16 tahun 2018

2. Jadi untuk pengadaan di BUMN , bebas cara pengadaannya ?

Tidak bebas atau bebas tetapi ada
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER - 08/MBU/ 12/2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BUMN sebagai entitas profit maka pengadaan harus efektif / cepat untuk mendukung kinerja BUMN , efisien dan akuntabel serta best practice.
Jadi pengadaan di BUMN jangan lebih rumit atau ruwet dibanding pengadaan pemerintah. Pengadaan pemerintah saja sekarang lebih simpel.

3. Bagaimana peraturan pengadaan  untuk  anak perusahaan BUMN ?

Anak Perusahaan BUMN  adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN yang bersangkutan atau perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN lain atau perusahaan patungan dengan jumlah gabungan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50%. 

Perusahaan Terafiliasi BUMN adalah perusahaan yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh Anak Perusahaan, gabungan Anak Perusahaan, atau gabungan Anak Perusahaan dengan BUMN.

4. Peraturan Menteri BUMN ini telah cukup sebagai dasar pengadaan di BUMN atau diperlukan lagi peraturan Direksi ?

Diperlukan peraturan direksi, yang tentunya disesuaikan dengan best practice untuk masing masing BUMN

5. Apakah dana BUMN dari pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (public service obligation) / penugasan Pemerintah dilakukan berdasar peraturan BUMN ini  ?

Ya

6. Bagaimana penerapan vendor management system dalam aturan menteri BUMN ini ?

BUMN membuat daftar dan rekam jejak (track record) Penyedia Barang dan Jasa

dan silahkan dibuat kriteria dan aplikasinya 

7. Dapatkah kami dibantu membuat Perdir untuk BUMN kami, termasuk aplikasi pengadaan dan pendampingan pengadaannya ?

Ya, ada beberapa perusahaan atau konsultan perorangan yang dapat berperan untuk ini.
Silakan hubungi kami.

Artikel ini dapat didengan di Youtube = 



Saturday, May 23, 2020

PENGADAAN DI BLU D ( MEI 2020 )


1.       APA ITU  BLUD ?  apa contohnya satuan kerja  yang menjadi BLU di  pemda ?

      Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksar'a teknis dinas/badan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Contoh BLUD di daerah adalah RSUD

2. APA PERATURAN TERKAIT PENGADAAN DI BLU D ?
Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61 (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah: Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum

Per LKPP 8 tahun 2018
Kita dapat melakukan swakelola dengan BLU

Permendagri NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Friday, May 22, 2020

JADWAL SEMINAR ONLINE - MUDJISANTOSA

ACARA SEMINAR ONLINE ini
1. ada yang gratis 
2. ada yang berbayar
3. ada yang klas wa SEMINAR reguler

Yang minat bergabung di telegram....
Silakan ke



BISA DI DENGAR DI YOUTUBE = MMUKLISI

Thursday, May 21, 2020

Peraturan pengadaan di BUMD

1. Apa pengaturan pengadaan di BUMD ?

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2OI7
TENTANG  BADAN USAHA MILIK DAERAH
Pasal 91   perlu ada Standar operasional prosedur pengadaan barang danjasa
Pasal 93
Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Jadi ada kewajiban bagi BUMD untuk Menyusun  SOP dan Perkada

2. Kalo belum ada SOP dan Perkada bagaimana pak ?
Bisa ikut aturan direksi yang masih berlalu atau ikut Pepres pengadaan saja.

3. Dengan adanya perkada maka BUMD dapat bebas melalukan pengadaan ?
Semua harus terukur, karena audit juga akan dilalukan,  kalua ada perbuatan korupsi akan ada proses hukum.

4. Kalau ada pengaturan sendiri dilakukan BUMD untuk pengadaan dgn ada fleksibilitas berarti akan sulit mencari kesalahan pengadaan  ?

Inilah keprihatinan kita, di semua negara , dalam penegakan hukum tidak ada namanya mencari kesalahan pengadaan yang ada adalah mencari keserakahan pengadaan.

5. Bagaimana sebaiknya pengaturan pengadaan di BUMD ?
Sekarang era transpraran  dan cepat.
Sebaiknya lebih banyak mengembangkan aplikasi pengadaan dan vendor manajemen system (VMS).
Kita jangan sibuk pengadaan lakukan kontrak payung, konsolidasi dengan BUMD sejenis dalam pengadaan.

6. Bisakah kami dibantu dalam membuat perkada , sop, VMs dsb ?
Bisa, ada beberapa perusahaan atau konsultan perorangan silahkan hubungi nomor  dibawah ini.

Wednesday, May 20, 2020

pembayaran dimuka ?


1.     Adakah mengenai aturan pembayaran dimuka ?
PRINSIPNYA Pembayaran atas beban APBN tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
Berdasar peraturan ini, Pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang dania tau jasa diterima dalam hal terdapat kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu.
Pembayaran atas beban APBN untuk kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu dilakukan setelah penyedia barang dan/ atau jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan

2.     Apa CONTOH CONTOH PEMBAYARAN YANG DAPAT DILAKUKAN DI MUKA ?
Kegiatan yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu meliputi:
a. pemberian uang muka kerja;
b. sewa menyewa;
c. jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko;
d. kontrak penyelenggaraan beasiswa;
e. pekerj aan pemeliharaan;
f. pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik Negara;
g. pengadaan jurnal asing yang dibayarkan dengan uang persediaan; dan/ atau
h. pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persediaan.

3.     Apa pembayaran uang muka dapat 100% dan apa bentuk bentuk jaminan ?

Kalo untuk uang muka kerja untuk kontrak. silakan ikuti aturan pengadaan. Sedang pembayaran dimuka dapat mengikuti praktek bisnisnya, bahkan dapat dibayar 100%.

Bentuk jaminan yaitu Surat jaminan , spkpbj dan komitmen pemyedia ?

4.     Bagaimana surat jaminan ?
 surat jaminan.;  
i. Bank;
ii. Perusahaan Asurahsi; atau
iii. Perusahaan Penjaminan

5.     APA ITU SPKPBJ ?
Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan yang diterbitkan/ dibuat oleh penyedia barang/ jasa yang memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara dalam hal penyedia barangjjasa idak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kontrakjperjanjianjbentuk perikatan lainnya.
a.     sewa menyewa yang nilainya lebih dari Rp.50juta
b.     jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko yang nilainya lebih dari Rp. 50jt
c.      pemasangan atau penambahan daya listrik oleh perusahaan listrik negara.

6.     Apa itu  komitmen penyedia barang/jasa ?
Jaminan berupa komitmen penyedia barang/jasa digunakan untuk kegiatan:
a. kontrak penyelenggaraan beasiswa kepada penyelenggara beasiswa yang tidak termasuk dalam skema bantuan pemerintah;
b. sewa menyewa dengan nilai sampa1 dengan Rp50jt
c. jasa asuransi dan/ atau pengambil alih risiko dengan nilai sampai dengan Rp50jt
d. pengadaan jurnal asing yang dibayar dengan uang persediaan; dan
e. pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang dibayar dengan uang persediaan.

7.     PENCANTUMAN DALAM KONTRAK ?
Pencantuman Jaminan Dalam Kontrak  YAITU dicantumkan dalam perikatan yang berupa perjanjianjkontrak/ Surat Perjanjian pengadaan barangjjasa berkenaan. Kerja (SPK)
Jaminan tidak perlu dicantumkan dalam perikatan yang berupa bukti pembelian, kuitansi, dan surat pesanan.

8.     Bagaimana dalam hal penyedia wan prestasi  ?
Dilakukan penyetoran ke kas negara.

9.     Apakah pemda dapat menggunakan aturan ini ?
Kalo untuk jaminan dari penerbit surat jaminan dapat ditiru oleh pemda dalam hal disepakati dengan bagian pembayaran.
Sedangkan mekanisme SPKpBJ atau pembuatan komitmen diperlukan adanya aturan teknis di pemda anda.
Selanjutnya silahkan dipelajari Permenkeu 145 tahun 2017

10. bagaimana pembayaran uang muka untuk darurat covid 19 ?
silakan pelajari Permenkeu 43 2020

artikel ini dapat di dengar di youtube = https://www.youtube.com/watch?v=aMdpYxE8mlg&t=45s

Monday, May 18, 2020

PENGADAAN SECARA KONTRAK TAHUN JAMAK


PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PENGADAAM TAHUN JAMAK UNTUK APBN ?

PERPRES 16 TAHUN 2018
PER LKPP 9 TAHUN 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN

BAGAIMANA PERPRES 16 TAHUN 2018 ?

PERPRES 16 TAHUN 2018
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran


BAGAIMANA PER LKPP 9 TAHUN 2018 MENGENAI PEMBAHASAN KONTRAK  TAHUN JAMAK ?

PER LKPP 9 TAHUN 2018
Kontrak Tahun Jamak
Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Kontrak Tahun Jamak dapat berupa:
1) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti proyek pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, dam, waduk, gedung, kapal, pesawat terbang, pengembangan aplikasi IT, atau pembangunan/rehabilitasi kebun;
2) Untuk pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan tetapi pelaksanaannya melewati lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, seperti: pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya bergantung pada musim contoh penanaman benih/bibit, penghijauan, atau pengadaan barang/jasa yang layanannya tidak boleh terputus, contoh penyediaan makanan dan obat di rumah sakit, penyediaan makanan untuk panti asuhan/panti jompo, penyediaan makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, penyediaan pakan hewan di kebun binatang; atau
3) Untuk pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan maksimum 3 (tiga) tahun anggaran, seperti jasa layanan yang tidak boleh terhenti misalnya pelayanan angkutan perintis darat/laut/udara, layanan pembuangan sampah, sewa kantor, jasa internet/jasa komunikasi, atau pengadaan jasa pengelolaan gedung.

 BAGAIMANA PERMENKEU MENGENAI PEMBAHASAN KONTRAK  TAHUN JAMAK ?


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 /PMK.02/2018 TENTANG PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK OLEH MENTERI KEUANGAN
Pasal 3
(1) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan; atau
b. Menteri Keuangan.
(2) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah);
atau
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(3) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteii Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:
a. pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
(4) Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dad Menteri Keuangan.

DLL

BAGAIMANA DENGAN KEJADIAN DARURAT COVID DENGAN PEMANGKASAN ANGGARAN  SEHINGGA KONTRAK TAHUN TUNGGAL  DIJADIKAN TAHUN JAMAK ?

Silakan dicermati surat menteri keuangan nomor 302 tahun 2020 dan dikoordinasikan dengan bagian perencanaan atau anggaran serta diapdet dengan peraturan-peraturan teknis terkait.


artikel ini dapat didengar di YOUTUBE =