Pengadaan (TENDER/seleksi ) SEBELUM ADA DIPA / DPA ?

Apakah pengadaan dapat dilakukan sebelum ada DIPA ( APBN) atau DPA untuk APBD ?

Di Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 50 ayat 9

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah:

a. penetapan Pagu Anggaran K/L; atau

b. persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dapat diartikan berdasar pasal ini pengadaan dapat dilakukan sebelum ada DIPA ( APBN) atau DPA untuk APBD

Kemudian di PerLKPP 9 tahun 2018 sebagai berikut :

7.1.3 Waktu Penerbitan SPPBJ

Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat diterbitkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7.2 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

 

2. Dapatkah pengadaan dilakukan sebelum  penetapan Pagu Anggaran K/L; atau  sebelum persetujuan RKA Perangkat Daerah ?

Dapat saja digunakan untuk pengadaan yang memerlukan waktu yang lama, bisa untuk pengadaan bersyarat, atau pengadaan katalog. Yang penting jangan tanda tangan  kontrak dulu.

3. Bolehkah tanda tangan kontrak , tapi berlaku efektif ketika anggaran efektif.

   Contoh DIPA sudah diterima tanggal 5 Desember 2020 , kami tandatangan kontrak tanggal 10 Desember 2020 dan kami nyatakan kontrak berlaku 1 Januari 2021.

Boleh saja, sebagaimana dalam Perlkpp 9 tahun 2018

7.2 Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan. Dalam hal penandatangan kontrak dilakukan sebelum tahun anggaran, maka Kontrak mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA/DPA berlaku efektif.

PP 50 tahun 2018

Pasal59

(1) Proses pengadaan sebelum adanya penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah rencana kerja dan anggaran disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

(2) Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan. (

2a) Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif.

 

4.  Sering untuk pengadaan dari dana DAK terlambat, karena menunggu juknis dsb. Dapatkah pengadaan dilakukan dengan syarat bila juknis ternyata berbeda, hasil pengadaan di batalkan ?

Bisa saja, yang penting kontrak menjadi efektif bila anggaran efektif.

Efektif karena perlu juknis atau terbuka blokir anggaran misalnya.

ARTIKEL INI dapat didengar di YOUTUBE = 

https://www.youtube.com/watch?v=XB8mrUyunCo

KEDALUWARSA TAGIHAN KONTRAK ?

Apakah pelaksanaan kontrak boleh terlambat, karena ada pemberian kesempatan 50 hari ?

Kontrak jangan sampai terlambat penyelesaian prestasinya.

Hindari keterlambatan penyelesaian kontrak.

Hindari adanya pemberian kesempatan seperti 50 hari.

 

Kalo penyedia  menagih boleh terlambat ?

Kalo ada prestasi secara bulanan atau prestasi termin, segera lakukan tagihan.

 

Kami penyedia punya  kontrak tahun 2019 berakhir 30 Des 2019

Ada prestasi

Belum dibayar lunas

Tahun anggaran 2019 telah berakhir.

Belum kami tagih ? bagaimana menagihnya ?

Kalo  kontrak telah berakhir dan tahun anggaran telah berakhir, haruskah ada keputusan pengadilan perdata ?

Tidak perlu ke pengadilan

Berdasar UU 1 tahun 2004

Pasal  40 (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Selanjutnya ada PP 45 tahun 2013, dengan revisinya PP 50 tahun 2018

Di PP 50 tahun 2018

Pasal 76A

(1) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak timbulnya hak tagih, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

(2) Hak tagih mengenai tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) timbul pada saat telah terpenuhinya syarat penagihan kepada negara baik secara formal maupun material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal tagihan atas beban negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diajukan kepada negara sampai masa kedaluwarsa.

(4) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda dalam hal pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada negara sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

(5) Kedaluwarsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya

 

Saya sebagai penyedia mempunyai tagihan jasa konsultan perencanaan sebesar Rp 120 juta dan teman saya untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp 3 milyar bagaimana menagihnya ?

Silakan menagih Kembali.

Namun sangat mungkin belum dialokasikan anggarannya

Sehingga ada revisi anggaran terlebih dahulu yaitu untuk tahun 2020 merujuk kepada Permenkeu no 39 tahun 2020 tentang Tata cara Revisi anggaran tahun 2020

Setiap tahun biasanya akan keluar aturan petunjuk mengenai revisi anggaran

Bagaimana di APBD untuk Pemkab / Pemko / Pemprov ?

Apbd merujuk kepada UU 1 tahun 2004,  sedangkan aturan dibawahnya silakan merujuk kepada Kemendagri dan peraturan Kepala daerah

 Demikian semoga bermanfaat.

Penjelasan ini dapat dilihat di youtube = ... https://www.youtube.com/watch?v=Ssp-D1TzJgk