Monday, November 30, 2020

BERTANDA TANGAN KONTRAK SEBELUM TAHUN ANGGARAN

 

BERTANDA TANGAN KONTRAK SEBELUM TAHUN ANGGARAN

UU 1 2004

Pasal 3 (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 52

(2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

 

Sekarang tanggal 30 Nopember 2020 sudah ada DIPA

Bolehkah kita tanda tangan kontrak untuk anggaran tahun 2021

Boleh

Tapi berlaku efektif per 1 jan 2021

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN Menimbang Mengingat DAN BELANJA NEGARA

 

Pasal 59

Penandatanganan perjanjian dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai setelah DIPA disahkan.

(2a) Perjanjian yang ditandatangani sebelum tahun anggaran dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , mulai berlaku dan dilaksanakan setelah DIPA berlaku efektif

 

Sekarang tanggal 30 Nopember 2020 sudah ada DIPA

Bolehkah kita tanda tangan kontrak untuk anggaran tahun 2021

Boleh

Tapi berlaku efektif per 1 jan 2021

 

Bolehkan kita bertanda tangan kontrak di hari libur

Tidak ada larangannya

Yang tidak boleh melakukan tindakan fiktif

 

Sunday, November 29, 2020

Jaminan atas pembayaran

 

Jaminan atas pembayaran

Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Pihak Ketiga atas Kontrak yang Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 1 00°/o (seratus persen) pada Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut sebagai Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran adalah Jaminan tertulis dari Bank dengan nilai jaminan paling sedikit sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk menjamin bahwa apabila penyedia barangjjasa tidak menyelesaikan pekerj aan yang telah dilakukan pembayarannya, maka Penjamin akan membayar kepada PPK sebesar nilai jaminan.

Jaminan atas pembayaran

Dibahas dalam Permenkeu 145 tahun 2017 TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA

 

Dan setiap tahun dalam perdirjen perbendaharaan kemenkeu, tahun ini

Nomor PER-20/PB/2020 

 

Mengapa diperlukan jaminan atas pembayaran

bila batas pencairan pembayaran untuk suatu tahun dibatasi

misal tahun 2020 pencairan pembayaran kontrak dibatasi sampai tanggal 17 Desember 2020

jadi bila ada kontrak yang berakhir antara tanggal 17 -31 desember 2020 dan belum terbayar 100%

maka dapat dibayar 100% lebih dulu dengan jaminan pembayaran

jaminan ats pembayaran dari bank

bank dalam wilayah pembayaran KPPN setempat

 

jaminan pembayaran hanya berlaku s,d, 31 des

 

bagaimana penerapan untuk pemda

bila di pemda, untuk pencairan pembayaran  dapat dilakukan s.d 31 desember maka tidak diperlukan jaminan atas pembayaran

bila pemda  untuk pencairan pembayaran  dibatasi di tanggal tertentu misal 20 Desember sedangkan tanggal berakhir kontrak di antara tanggal 20 s.d 31 desember maka diperlukan adanya jaminan atas pembayaran untuk pembayaran yang belum dibayar.

Jaminan pembayaran bukan untuk mengcover pembayaran di tahun anggaran berikutnya.

Bukan mengcover pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak yang 50 hari itu

Kontrak dapat diberikan pemberian kesempatan menyelesaikan ke tahun anggaran berikutnya tetapi anggaran berhenti s,d 31 desember.

Pembayaran di anggaran tahun berikutnya, perlu dicari anggarannya perlu ada revisi anggarannya.

Repot and ruwet

Maka Ingat kontrak jangan terlambat

Ingat meski ada pemberian kesempatan menyelesaikan  kontrak

Bila anda ambil , berarti anda mengambil banyak PR

pemberian kesempatan menyelesaikan  kontrak merupakan kegagalan cinta, kegagalan mengendalikan kontrak dan semoga bukan kegagalan berkontrak

 

Tuesday, November 24, 2020

PEMBERIAN KESEMPATAN WAKTU MENYELESAIKAN KONTRAK JASA KONSTRUKSI Bagaimana dengan konsultan pengawas konstruksi ?

Kontrak jasa konstruksi terlambat agar dihindari

Kontrak jangan terlambat

Maka perlu direviu produk perencanaan

Reviu produk konsultan perencana

Untuk diwujudkan atau untuk dibangun perlu berapa waktu.

Untuk diwujudkan atau untuk dibangun perlu berapa waktu

Reviu produk perencanaan dan lakukan pengendalian kontrak dari waktu waktu

Hindari  PEMBERIAN KESEMPATAN WAKTU MENYELESAIKAN KONTRAK.

Karena bagaimana anggarannya kalau melampaui anggaran

Bagaimana memperpanjang jaminan pelaksanaan

Bagaimana mengenai pengawasan berkala konsultan perencana,

Bagaimana mengenai konsultan pengawas.

 

Kalau keputusannya adalah pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak maka bagaimana konsultan pengawas

Konsultan pengawas waktu penugasan

Ketika ada pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak maka konsultan pengawas dapat diberi perpanjangan waktu dan tidak dikenakan denda, serta mungkin nilai kontrak akan bertambah.

 

Atau kalo sudah berganti tahun, dilakukan penunjukan langsung kepada konsultan sebelumnya, asal kinerjanya baik. Ini dapat dimaknai sebagai repeat order.

Kalau konsultan pengawas berperan juga dalam keterlambatan maka tidak dapat ditunjuk

Konsultan pengawas sebelumnya kinerjanya jelek dan sekarang yang diperlukan konsultan pengawas mendesak , tentunya secara efektif dengan penunjukan langsung. Menunjuk konsultan lain.

Kalau pemberian kesempatan melampai tahun bagaimana dengan konsultan pengawas, yang sudah tidak ada anggarannya ?

Sudah tidak ada anggaran pengawasan.

Pengawasan dilakukan oleh PPK atau tim teknis.

 

 

Thursday, November 12, 2020

Bagaimana konsultan perencana yang tidak jadi ada pekerjaan konstruksi

 

Bagaimana  konsultan perencana yang tidak jadi ada pekerjaan konstruksi

Tidak jadi ada pekerjaan konstruksinya karena misal ada pemangkasan anggaran

Tahun berikutnya juga belum atau tidak dialokasikan

Maka kontrak perencanaan ya dihentikan

Karena bukan salahnya penyedia maka penyedia tidak dikenakan sanksi

 

Kalau dihentikan bagaimana mengenai pembayaran ?

Berhak dibayar

Sesuai suboutput yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan kontrak

 

Ini pekerjaan konsultan perencananya sudah selesai ?

Berhak dibayar

Sesuai suboutput yang telah dikerjakan dan sesuai dengan ketentuan kontrak

 

Kalau dibayar pekerjaan konsultan perencana tidakkah ini kerugian negara ?

Bukan kerugian negara dalam arti real, tetapi potensi kerugian negara karena konstruksi fisiknya tidak akan diwujudkan karena pemangkasan anggaran atau tidak menjadi kebutuhan lagi.

Thursday, November 5, 2020

PENUNJUKAN LANGSUNG SETELAH DUA KALI TENDER GAGAL

 Kami akan pengadaan dua ambulance

Namun dua kali tender dengan hasil gagal 

bagaimana selanjutnya ?


respon :

Agar dicermati kenapa gagal ?

bisa dilihat dari masukan penyedia ketika penjelasan tender

bisa juga mencari informasi kepada penyedia

juga bisa dianalisa dokumen pengadaan dan dokumen pemilihannya , terutama mengenai harga, volume, waktu dsb


sehingga hasilnya tender kembali, memakai katalog LKPP  atau penunjukan langsung


Perpres 16 tahun 2018

Pasal 51 ayat 10

Dalam hal Tender/Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) gagal, 

Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria: 

a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan 

b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi


Catatan saya, bila penunjukan langsung untuk ambulance

1. penyedia sebenarnya yaitu karoseri atau dealer untuk ambulance yang sudah jadi

2. harga pasar yang wajar

3. tidak ada suap


Monday, November 2, 2020

PENYELESAIAN KONTRAK YANG AKAN TERLAMBAT


Bagaimana solusi untuk Kontrak lumsum pengadaan alat, ada satu alat yang terlambat melebihi tahun anggaran ?

Pengadaan suatu alat / pekerjaan yang masih harus dibuat terlebih dahulu, disarankan jangan kontrak lumsum.

 

Mengapa disarankan jangan kontrak lumsum ?

Ketika risiko pengadaan masih tinggi untuk suatu alat

Ketika suatu alat harus dibuat atau dipesan

Maka jangan gunakan kontrak lumsum. Karena ketika tidak terpenuhi, harus dibayar berapa yang telah ada dan dapat dimanfaatkan.

 

Bagaimana suatu alat yang akan datang setelah tahun anggaran ?

Ketika merumuskan waktu pelaksanaan pekerjaan, tentunya konsultan pengawas atau PPK telah memperhitungkan waktu yang wajar untuk pelaksanaan kontrak

Ketika terpilih penyedianya sebelum SPPBJ, PPK perlu mengklarifikasi kemampuan penyedia membuat atau memesan alat.

Ketika setelah tanda tangan kontrak , ketika rapat persiapan, PPK dan team memastikan jadwal dan monitoring kedatangan alat.  Ketika terlambat sesuai jadwal, ya diberi surat peringatan walau kontrak belum berakhir.

 

Ini satu alat ini akan terlambat melebihi tahun anggaran ?

Lakukan pertemuan untuk mencari solusi agar kontrak jangan terlambat

 

Bila tidak ada solusi dan memang akan terlambat ?

Terlambat ini salah siapa . bila salah penyedia. Penyedia salah karena terlambat pesan barang,

Bila memerlukan pemberian kesempatan maka kenakan denda.

Bila keterlambatan ini salah PPK atau bukan salah penyedia maka berikan perpanjangan waktu

 

Tahun depan anggaran kami tidak ada lagi ?

Maka ketika kontrak berakhir, penyedia diputus kontrak.

Kalau ini salahnya penyedia maka penyedia diberi sanksi pemutusan kontrak

Kalau ini bukan salah penyedia, maka penyedia tidak diberi sanksi

 

Kalau kami menyelesaikan ke tahun depan dengan menjadi hutang apakah tindak pidana korupsi ?

Hutang belum merupakan kerugian negara.

Tindak pidana korupsi itu bukan kesalahan proses pengadaan tetapi adanya keserakahan pengadaan.