Wednesday, April 28, 2021

PENGADAAN TANAH

Pengadaan tanah ikut Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021 ?

Di pasal 61

1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

a. Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

b. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas

kepada masyarakat;

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau

d. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (1) huruf c, dan ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

Berdasar pasal 61 ayat 1 huruf d, pengadaan tanah sudah di atur di aturan tersendiri, sehingga tidak perlu ikut Perpres pengadaan.

Peraturannya yaitu PP no 19 Tahun 2021 turunan dari UU No 11 Tahun 2020

saran pengadaan tanah agar dikoordinasikan dengan  Badan Pertanahan Nasional



Tuesday, April 27, 2021

Cuti Di Luar Tanggungan Negara Untuk Menjadi Konsultan, Tenaga Ahli Atau Menjadi Penyedia

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, NOMOR  24 TAHUN 2017 TANGGAL  22 DESEMBER 2O17 tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

 

Cuti di Luar Tanggungan Negara.

1. PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.

2. Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada angka 1 antara lain sebagai berikut:

a. mengikuti atau mendampingi suami/ isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;

b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/luar negeri;

c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;

d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;

e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan / atau

f. mendampingi /merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.

 

Tidak disebut dalam aturan ini mengenai cuti diluar tanggungan negara untuk bekerja di luar pemerintah, misal jadi konsultan atau tenaga ahli, secara perorangan atau bekerja di badan usaha, atau menjadi penyedia untuk pemerintah.

Namun bila kepentingannya untuk cuti  adalah menjadi penyedia dan berdasar jawaban dari BKN adalah tidak perbolehkan maka dengan demikian bila ASN atau PNS menjadi konsultan atau tenaga ahli, kesimpulannya adalah tidak bisa.

Jadi perlu ditinjau lagi syarat di pengadaan bahwa PNS atau ASN boleh menjadi penyedia / konsultan asal dalam status cuti diluar tanggungan negara, sejak keluarnya Peraturan BKN ini.

Sejak keluarnya Peraturan BKN ini adalah tidak bisa.