Saturday, October 23, 2021

SURVAI HPS DAN PPN

                     Berdasar Permenkeu 231 tahun 2019

PPN dikenakan karena 3 hal sebagai berikut

i.  Berdasar UU dikenakan PPN

ii.Nilai transaksi di atas Rp 2 juta

iii.                       Penyedia adalah PKP ( pengusaha kena pajak )

 

Beberapa simulasi HPS sebagai berikut :

1.                        Sumber informasi bersedia menjadi penyedia dan PKP

Misal harga jual Rp 100 juta , belum termasuk PPN

 

HPS

Rp. 100 juta + biaya lainnya + PPN =

 

2.                        Sumber informasi bersedia menjadi penyedia dan  PKP

 Misal harga jual Rp 100 juta , SUDAH termasuk PPN

 

HPS

RP 100 JUTA – ( 100 JUTA X 10/11%

 ) + BIAYA LAINNYA + PPN =

 

 

3.                        Sumber informasi bersedia menjadi penyedia dan bukan PKP

 Misal harga jual Rp 100 juta , belum termasuk PPN

 

HPS

Rp. 100 juta + biaya lainnya =

 

4.                        Sumber informasi TIDAK  bersedia menjadi penyedia dan penyedia level berikutnya adalah  PKP

 Misal harga jual Rp 100 juta , belum termasuk PPN

 

HPS

( Rp. 100 juta + PPN +  profit dan biaya lainnya ) + PPN =

 

 

5.                        Sumber informasi TIDAK  bersedia menjadi penyedia dan penyedia level berikutnya adalah  PKP

 Misal harga jual Rp 100 juta , sudah termasuk PPN

 

HPS

Rp. 100 juta  +  profit dan biaya lainnya + PPN =

 

6.                        Sumber informasi TIDAK  bersedia menjadi penyedia dan penyedia level berikutnya adalah  bukan PKP

Misal harga jual Rp 100 juta , sudah termasuk PPN

 

HPS

Rp. 100 juta  +  profit dan biaya lainnya  =

 

 BIMTEK BALI 24-25 Nop 2021





 

Friday, October 22, 2021

PERSENGKONGKOLAN

 Unsur bersekongkol antara lain dapat berupa:

  1.  
  2. kerjasama antara dua pihak atau lebih;
  3. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;
  4. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan;
  5. menciptakan persaingan semu;
  6. menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
  7. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;
  8. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.



BIMTEK DI BALI  24-25 Nop 2021








Tuesday, October 12, 2021

Melakukan pemberian kesempatan penyelesaian kontrak ?

Pemberian kesempatan penyelesaian kontrak  adalah hak atau kewenangan PPK

Misal kontrak akan berakhir 30 Oktober 2021.

Saat ini tanggal  10 oktober prestasi adalah    50  %.

s,d tanggak 30 Oktober 2021 akan mencapai  60 %

Kekurangan sebesar 40%

Misal data prestasi per satu hari adalah 0.5% 

berarti bila 40% : 0,5% = dibutuhkan 80 hari , ini secara pro rata rata,   ataukah bisa secara waktu ke waktu progresnya bertambah secara eksponensial atau pertahapan bisa meningkat.

Bila diinginkan selesai 30 Nopember 2021 , waktu yang tersedia adalah  30 hari 

Perlu didiskusikan mengenai penambahan alat, tenaga, modal dan metode, tercapaikah  pada tanggal 30 Nopember 2021  dengan waktu yang tersedia adalah 30 hari sedangkan kemampuan penyedia perlu 80 hari! 

Bila tidak dicapai, apakah 

1. l;ebih baik diputus sekarang , dengan  mencari atau membandingkan dengan kinerja penyedia lain atau 

2. melakukan  optimasi dengan memberi pemberian kesempatan menyelesaian dengan waktu yang tersedia dengan penambahan alat, tenaga, modal dan perubahan metode,

Peraturan terkait :

1. Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Perpres 12 tahun 2021

2. Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021


Soal klas MS  nomor soal 1286

Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif pada saat tanggal kontrak berakhir dalam hal antara lain:

1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau

3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

4) sisa pekerjaan tidak mendesak diperlukan

5) akan melampaui tahun dan tidak tersedia anggaran

Jawaban ?

A. 12

B. 123

C. 1234

D. 12345

Jawaban D

Mudjisantosa  memiliki  kelas Whatsapps 

yang setiap hari  memberikan minimal 5 soal dan jawabannya  ( termasuk hari sabtu-minggu ) 

yang setiap  10 hari mengadakan tes online

yang setiap bulan mengadakan minimal 8 zoom webinar

bagi yang berminat dapat ikut dengan kontribusi perbulan hanya rp 60ribu

daftar ke AZ  0821 1326 7698



Buku seharga rp 120 ribu + ongkir 

Pesan ke AZ  0821 1326 7698

Monday, October 11, 2021

PENYEDIA USAHA KECIL TIDAK PUNYA NPWP, BISAKAH KITA BELANJA PENGADAAN PEMERINTAH ?

Mudjisantosa  memiliki  kelas Whatsapps 

yang setiap hari  memberikan minimal 5 soal dan jawabannya  ( termasuk hari sabtu-minggu ) 

yang setiap  10 hari mengadakan tes online

yang setiap bulan mengadakan minimal 8 zoom webinar

bagi yang berminat dapat ikut dengan kontribusi perbulan hanya rp 60ribu

daftar ke AZ  0821 1326 7698


contoh soal 1266 dari klas MS

Pengadaan meja kursi dengan tukang mebel.

Menurut tukang mebel, dia tidak punya npwp dan biasa menjual senilai rp  6 juta .

Nilai transaksi dan pajaknya ?

A. Tidak bisa dilakukan karena tdk memiliki npwp

B.  Rp 6 juta, dapat tdk memiliki npwp, tetapi diinput npwp dgn kode tertentu . PPh sebesar rp 90.000

C.  Rp 6 juta, dapat tdk memiliki npwp, tetapi diinput npwp dgn kode tertentu . PPh sebesar rp 180.000

D.  Rp. 6.6 juta  dapat tdk memiliki npwp, tetapi diinput npwp dgn kode tertentu . PPh sebesar 90.000 dan PPN 600.000


Jawabannya C

Penjelasan 

Penyedia tidak memiliki NPWP bisa sebagai pennyedia.

No npwp di kode bgmn ?

dipungut PPh pasal 22, bila punya NPWP 1.5% dan bila tidak punya  menjadi sebesar 3%

dengan NPWP 00.000.000.0-xxx.000

 xxx diisi kode KPP ( kantor pajak ) dimana tukang mebel berada

Bukan PKP dan tidak punya NPWP maka PPN tidak dipungut 

Pelaksanaan belanja ke penyedia tanpa npwp bisa dilakukan , tapi tidak BIASA kita lakukan. Apalagi sering bagian keuangan berkata tidak bisa.

Perlu penyebarluasan hal ini, perlu penyamaan persepsi dgn bagian keuangan dan apip.

Bahwa berdasar aturan pengadaan dan aturan pajak bisa.

Berdasar aturan keuangan bisa ?

Bisa, tapi sering tidak biasa sehingga salah dimaknai tidak bisa.

Pemda perlu memfasilitasi para usaha kecil setempat ( Usaha mikro kecil ) dengan aplikasi sekaligus membuatkan NPWP nya.



      Buku seharga rp 120 ribu + ongkir 

     Pesan ke AZ  0821 1326 7698











Friday, October 8, 2021

PEMBAYARAN DARI DANA APBD

Pertanggungjawaban pengadaan untuk dana APBD sekarang berdasar Permendagri 77 tahun 2020

Telah diatur rincian  berkas nya untuk pertanggungjawaban pengadaan / kontrak , namun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dinamika peraturan pengadaan.

Yang penting  pertanggungjawaban belanja adalah akuntabel bukan dokumenTEBEL.

Agar lancar  pertanggungjawaban ini dan dapat diterima sebagai pertanggungjawaban belanja, perlu koordinasi dengan DPAKD dan dengan inspektorat, atau lebih bagus kalau dikukuhkan dalam surat keputusan kepala daerah.

 BERDASAR PERMENDAGRI 77 2020 HALAMAN 269

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1) dokumen kontrak;

(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(5) berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank RKUD;

(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai dengan berakhir masa kontrak;

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan jasa yang dilakukan.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan telah disediakan;

(2) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

 

c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

 

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung lainnya.

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang[1]undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;

3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu  mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK[1]SKPD/PPK-Unit SKP




Buku harga rp 120 ribu + ongkir dapat dipesan  ke  AZ  0821 1326 7698