Pengadaan untuk Kedutaan di luar negeri

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 

Pasal 114 

ayat (1) disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini; 

ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional; 

ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri.