AGEN PENGADAAN PASAL 14 P1618

AGEN PENGADAAN

(1). Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)  Pelaksanaan tugas Agen yaitu mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK. 
(3)  Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

      perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

P1618 pasal 14

Serah terima kolam ikan

Saya sebagai panitia PHO pekerjaan fisik konstruksi berupa kolam ikan secara visual telah sesuai spesifikasi namun ketika saya minta uji fungsi terhadap kolam ikan tersebut ternyata banyak/ lebih dari satu kolam ikan tersebut air isinya merembes dan bocor. Mohon petunjuk bapak bagaimana selanjutnya

PERUBAHAN KONTRAK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang  ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, (termasuk kontrak lumsum dapat berubah ), yang meliputi:

Ukpbj dalam transisi p1618

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak..
saya ingin bertanya terkait kelembagaan UKPBJ, apakah masih dibolehkan anggota pokja pemilihan UKPBJ berasal dari instansi/SKPD diluar UKPBJ?

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEMELIHARAAN BARANG berdasar P1618

PENUNJUKAN LANGSUNG  UNTUK PEMELIHARAAN BARANG

Amiktri,

Widyaiswara Kemenag RI

Apakah pengadaan pekerjaan pemeliharaan dengan nilai di atas Rp 200 juta harus dilakukan dengan tender ?

Pengadaan tidak semuanya harus  dilakukan dengan tender, tetapi bisa terjadi dilakukan dengan pengadaan secara penunjukan langsung.

PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN BERDASAR P1618

Pekerjaan konstruksi yang pengadaannya berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya telah ditetapkan pemenangnya, sedangkan konsultan pengawas belum diproses pengadaannya. Pengadaan untuk konsultan pengawas senilai Rp. 93 juta.

Bisakah untuk konsultan pengawas diproses berdasar Perpres 16 tahun 2018 ?

Konsultan Perencana menjadi konsultan pengawas

Konsultan perencana dapat menjadi konsultan pengawas di pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan perencana tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan pengawas  tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang diawasinya.

BUKU PERPRES 16 TAHUN 2018

MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pesan buku Pengadaan Perpres 16 tahun 2018 ke Reza 0822 1119 4866

CCO

Kontrak konstruksi rp 1 milyar di cco dgn nilai kontrak tetap.
A. Tdk boleh cco
B. Bisa di cco hanya s.d 10%
C. Bisa dicco lebih dari 10%

PERAN PPHP DALAM TRANSISI P1618

Perpres  16 tahun 2018 ( P1618 )

Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pasal 57
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58
(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
(2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

SAYEMBARA DAN KONTES DI PERPRES 16 TAHUN 2018

SAYEMBARA DAN KONTES

Pasal 9 ayat 1 huruf l

(1) PA memiliki  tugas dan kewenangan:

1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan  melalui Sayembara/Kontes;

Bagaimana dengan  prosedur pelaksanaan Sayembara/Kontes ?

Pemenang Tender Cepat mengundurkan diri

Dalam lelang cepat atau Tender Cepat, penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, karena harga yang ditawarkan terlalu murah, penyedia sekarang menyadari kalau akan rugi.

Apakah tindakan kami, pokja ULP ?

anggota DPRD menjadi penyedia

Terkait pbj, saya mohon sarannya pak, apakah ada larangan anggota DPRD menjadi tenaga ahli pada pekerjaan konstruksi/konsultansi, terima kasih pak sebelumnya

PPK TIDAK DAPAT DITUNTUT OLEH SUBKON PENYEDIA

Adakah kalimat kalimat ini di dalam SSUK di kontrak kita ?

KPA berdasar P1618

(1) KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Dalam satu kode rekening dapat dilakukan banyak kontrak

Dalam anggaran  kami ada pengadaan pembangunan konstruksi dan pengadaan mebeler, dengan total Rp. 4 milyar.  Mebeler ada di catalog LKPP

Apakah pengadaan dilakukan dengan satu paket dengan pemenangnya adalah satu penyedia konstruksi mengingat nilai dominannya adalah penyedia konstruksi ?

Jawaban :

COI BERDASAR P1618

COI P1618
Conflict of interest

Pertentangan kepentingan pihak ANTARA LAIN dalam hal:

Kontrak tidak selesai ... suatu diskusi ?

Pengadaan kapal dgn kontrak lumsum trus jadi 40% dlm bentuk rangka dan terjadi pemutusan kontrak....apa bisa diakui dan dibayar?

Pihak penyedia yang hadir dalam negosiasi

Salam pak mohon pencerahan apakah tahap negosiasi pada pengadaan langsung harus dilakukan secara langsung dengan direktur?

Pekerjaan tidak selesai, keterlambatan bukan salah dari penyedia

Mohon info kalau proyek single year ada terlambat karena pemberi kerja,  apa penyedia bisa dapat perpanjangan waktu yg melewati thn anggaran bukan kesempatan penyelesaian, krn salah pemberi kerja.

E-Reverse Auction

E-Reverse Auction , penyampaian penawaran kembali

Ada empat skema mengenai hal ini.

Istilah istilah pelaksanaan kontrak

DED    = Detail Engineering Design
STO    = Site Take Over
PHO   = Provisional Hand Over
FHO   = Final Hand Over
COW  = Commencement of Work (Control of Work)
MC0  = Mutual Check 0
VO    = Variation Order
CCO   = Contract Change Order
PCM  = Pre Constructions Meeting = rapat persiapan pelaksanaan kontrak
Shop Drawing      = Gambar Kerja
As Built Drawing = Gambar Terlaksana

Repeat order pekerjaan jasa konsultan ( berdasar p1618 )

Mohon penjelasannya...
Pekerjaan jasa konsultansi seperti apa yg bisa dilakukan repeat order sebagaimana ketentuan pasal 41 perpres 16/18?

SOSIALISASI P1618 RP 500rb

Perubahan lokasi pekerjaan

Apakah bisa dilakukan Addendum lokasi (perubahan harga satuan) pekerjaan karena perubahan lokasi pekerjaan yang tentunya berpengaruh terhadap jarak angkut (untuk pekerjaan Jalan), jarak angkut semula 12 Km berubah menjadi 50 Km. 
Karena Dalam gambar kerja yang sudah dilelangkan pekerjaan dimulai dari titik akhir (lupa dirubah) sedangkan yang kami maksudkan dimulai dari STA 0+000. Berubah lokasi 40km. Mohon pencerahannya dan makasih sebelumnya

Serah terima pekerjaan

Di SPK perjanjian 7 hari kalender
Selesai pd tgl 1 mei 2018
Namun tgl 1 mei 2018 libur, pemeriksaan pekerjaan itu apakah tgl 1 mei 2018 atau tgl 2 mei 2018
Jika pekerjaan selesai tgl 30 april 2018, apakah pemeriksaan boleh pada tgl 30 april 2018 tsb pak?

Pembayaran kontrak sesuai prestasi ..jangan 100 persen.

Kontrak berakhir 31 des 2017
Prestasi 77 persen.
Tahun depan tidak dianggarankan...

Pelaksanaan epurchasing didasarkan pada RUP

Kalo  Di anggaran tdk ada pengadaan lap top..

Out put pengadaan sesuai dengan dokumen pengadaan

Mohon masukan bapak. Tentang  kegiatan di dinas kami itu ada pengadaan mobil. Tertulis di DPA Belanja Modal :  Kendaraan mini bus 1600 CC 2 unit dengan pagu 400.000.000, melalui e kataog.
Ada spesifikasi lebih tinggi yaitu  1800 CC, dengan pagu masih bisa terpenuhi. Mohon masukan,  bisakah itu kami laksanakan dg spesifikasi yg lbh tinggi, apa yg selanjutnya hrs kami penuhi & kerjakan?? Trima ksh atas pencerahanya.

Respon :
agar diubah / direvisi out put dokumen anggaran

Penyedia Catalog tidak menyanggupi atau tidak tersedia

Saya dari Dinkes  ingin bertanya terkaitpengadaan...
Kita punya anggaran untuk pengadaan Obat catalog dan non e catalog sebesar 2.8

Katalog E-purchasing sewa kendaraan

Mohon ijin beratanya pak.
Saya mau sewa mobil di trac. Karena itu mobil baru pihak penyedia di katalog LKPP meminta kami membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh kita untuk melakukan kontrak selama minimal 3 tahun. Apakah diperbolehkan seperti itu. Itu permintaan dari pihak penyedia.

Respon :
Maksimal kontrak epurchasingnya adalah sampai dengan akhir masa kontrak katalognya

CONTOH KONTRAK TERINTEGRASI

Perpres 16 tahun 2018 , menyebut beberapa kali tentang pekerjaan terintegrasi.

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

ASURANSI TENAGA KERJA DISYARATKAN DI DOKUMEN PEMILIHAN

Apakah badan usaha(calon penyedia) yg akan mengikuti lelang WAJIB melampirkan sertifikat yg di keluarkan oleh perusahaan asuransi.

Pertanyaan kami: apakah boleh pokja ulp mencantumkan persyaratan tersbut dalam persyaratan lelang? Apakah ttg bertentangan dgn perpres ttg pengadaan barng jasa?

pemberian kesempatan paling lama 50 hari di P1618

Pemberian kesempatan 50 hari = batasan denda 5% ?
Batasan denda 5persen itu tidak ada.
Denda bisa lebih dari 5%. Yang penting adalah pengendalian kontrak, agar pekerjaan tidak teelambat.

Bagaimana dengan pemberian kesempatan selama 50 hari ?
Pemberian kesempatan dibahas di dalam pasal 56 namun tidak dibahas lagi di P1618 mengenai pemberian kesempatan dengan batasan 50 hari.

PENGENDALIAN KONTRAK adalah PENTING

Kendalikan kontrak sejak membuat rancangan kontrak, saat PCM dan pengendalian saat pelaksanaan kontrak.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum termasuk yang dikecualikan dalam P1618.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

Tidak ada hal yang menghambat penggunaan perpres pengadaan termasuk P1618 dalam pelaksanaan BLU.  Pembahasan yang sering terjadi adalah batasan nilai pengadaan langsung. Banyak yang berpikir bahwa perlu ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi BLU, terutama untuk pengadaan langsung. Banyak pemikiran batasan nilai pengadaan langsung perlu diperlonggar.

Perlunya sampai dimana ? 

Dana investasi apbn apbd di bumn bumd pakai perpres 16 tahun 2018 ?

Dana investasi apbn apbd ke BUMN BUMD .. .. masih ikut  P1618 ?
🙏🏼
Tidak ikut P1618, kecuali dana tersebut disalurkan melalui DIPA/DPA sebagai pengadaan dengan  PPK suatu satuan kerja di K/L atau Pemda yang melakukan pengadaan.
Kalo di DIPA atau DPA  kita hanya akun sebagai penyertaan modal ( transfer modal) maka tdk termasuk dalam P1618

Konsultan Konstruksi kecil ikut paket non kecil

Mohon bantuan pencerahan 😀, jika dalam seleksi umum untuk usaha non kecil, ada subklasifikasi yg disyaratkan dlm LDK, tapi juga dimiliki oleh usaha kecil, dan usaha kecil tersebut merasa mampu ikut seleksi, bolehkah usaha kecil tersebut di luluskan?

Dalam konsultansi konstruksi===> kecil sanpai dengan nilsi 750juta...bila nilainya diatas itu Tidak boleh pak....    Biarlah diatas 750juta untuk non kecil   (Permen pupr 31/2015)
Tidak boleh= gugur

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( sebelumnya disebut pokja ULP )

Pokja ULP sekarang berdasar  Perpres 16 tahun 2018 disebut Kelompok Kerja Pemilihan atau  disebut Pokja Pemilihan

Pasal 1

Angka 12.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

E purchasing berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut   E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa  rnelalui sistem katalog elektronik.

TUGAS PPK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja  (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan  dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasar Perpres 16 tahun 2018

Banyak yang tidak mau  lulus ujian sertifikasi pengadaan.

Banyak yang tidak mau menjadi pengelola pengadaan.

Banyak proses pengadaan yang  digagalkan saja.

Dst.

Bagaimana nasib Indonesiaku !

Pengadaan untuk bisnis yang sudah mapan berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai  dengan praktik bisnis yang sudah mapan

HPS BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Berdasar Perpres 16 tahun 2018  HPS ( Harga Perkiraan Sendiri ) di kecualikan untuk :

a.       Pengadaan s.d. nilai Rp 10 juta

b.      Pengadaan melalui e-purchasing  ==> katalog LKPP

c.       Tender pekerjaan terintegrasi

BEBERAPA HAL MENGENAI PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pasal  1 angka

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau  E-purchasing.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus  juta rupiah)

Pasal 43

(1)      Metode penyampaian dokumen penawaran pada  pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan  Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan  metode satu file.

 

Pasal 50 ayat (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia  untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang  menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan  klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada  Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang  menggunakan SPK.

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN berdasar Pepres 16 tahun 2018

           Kontrak                 Rp      1milyar
           PPN                       Rp      100juta
           Nilai kontrak         Rp.      1,1 milyar

Klausul di kontrak bahwa pengenaan denda keterlambatan 1/1000 perhari dari nilai kontrak.

Pekerjaan terlambat 54 hari.

Berapa denda keterlambatan yang harus dipotong dari pembayaran ?

Penanganan Pengaduan oleh Masyarakat berdasar Pepres 16 tahun 2018

Pasal 77

(1)    Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(2)    Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(

Kontrak jasa lainnya harus membayar sesuai.upah minimal provinsi

Begini masalahnya.
👉 Saat pengajuan baik dlm KAK,  dok lelang dll,  sy tdk cantumkan wajib UMK karena anggaran tdk cukup.

PENANGANAN KEADAAN DARURAT BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

                 

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan  harus dilakukan segera.

PENYEBUTAN MEREK DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018

Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa.  Contoh dalam pekerjaan konstruksi untuk lantai dapat menyebut merek aaa untuk cat dapat menyebut YYY dsb.  Tender tidak boleh bersifat mengunci, artinya merek tersebut bisa dipenuhi oleh banyak penyedia, atau merek tersebut teridentifikasi tidak hanya dipenuhi oleh satu penyedia.

Kalo untuk tender dengan menyebut produk dengan merek, yang merek tersebut  bukan komponen bagaimana ?

Dapat dilakukan terhadap barang yang sudah dimuat dalam catalog lkpp

Kalo penyedia produk tersebut banyak maka penyebutan merek terhadap produk yg utuh dapat dilakukan di tender cepat

PERUBAHAN KONTRAK LUMP SUM BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam Perpres 16 tahun 2018  Perubahan kontrak tidak membatasi untuk kontrak lump sum sebagaimana dilarang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (pasal 87 ayat 1a).

Bagaimana perubahan kontrak lump sum untuk pekerjaan konstruksi ?

PPK DARI SATUAN KERJA YANG MEMILIKI ANGGARAN ( bukan dari satuan kerja yang lain )

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK

( Perpres 16 tahun 2018 )

material on site

Pembayaran prestasi  Pekerjaan
Seperti apa kategori termasuk peralatan/bahan yg menjadi bgian dari hasil pekerjaan yg akan diserahterimakan sesuai pasal 89 perpres 54/2010

Akan dibayar sesuai terpasang pak, kecuali kontrak kita (hs atau gab yg bag hs nya) ada pasal 89 ayat (4c) ngatur tentang mos ( *material on site*=bagian pek yg belum terpasang namun akan diserah terimakan ) yg dican tumkan dlm kontrak (SSUK/SSKK ) a.l: tercantum ketentuan:
1 berada dilokasi pek
2 bagian pek meskipun belum dilakukan uji fungsi (komisioning)
3 memiliki sertifikat uji mutu
4 ada garansi dari produsen/agen resmi yg diitunjuk produsen
5 dilarang dipindahkan oleh pihak manapun dsn penyedia bertsnggungjawab atss keamanan/resiko keeusakan
6 bila pek konstruksi akan dibayar 50 - 70% ditentukan oleh PPK

Contoh di pek konstruksi yg sering kita temui=
1 peralatan= lift,  pompa air, dll
2 bhn pabrikasi= sheet pile, tower dll
3 bhn telah jadi= beton pracetak (yg dibuat dilokasi pek atau dari luar) dll dll

kalimat pasal..namun implementasi bagaimana ya pak?
1. Kalimat pasal tsb bagian yg akan diserahterimakan apakah artinya hy bisa dinilai di akhir menjelang serah terima pekerjaan atau dinilai diposisi prestasi terakhir pekerjaan yg akan diputus kontrak.

2. Apakah bisa bagian dari prestasi pekerjaan sehingga penyedia bs claim dalam termijn mereka??atau hy berlaku diakhir krn kalimat kalusul pasal 89 akan bagian pekerjaan yg akan diserahterimakan

3.kalau contoh2 tsb diatas biaaa untuk pekerjaan yg berbiaya cukup besar
Minta contoh untuk bahan/alat peekerjaan dalam jalur bottleneck pak..
Misal apakah besi selonjor (sesuai spek) belum dirakit, tumpukan puluhan sak semen , baja ringan, atap genteng metal dll bisa dianggap MOS

4. Sepakat pak anton meski masuk kontrak di SSKK

Agar
1 Dibedakan RAW MATERIAL dgn bagian pek pak....

2 mos dihidupkan (saat itu prinsipnya) untuk bantu progres keuangan penyedia pak

 3 shg....pada posisi progres mana pun...bila termasuk BAGIAN PEKERJAAN (bukan RAW MATERIAL) bisa diserahterimakan... bahasa selalu diakhir kontrak adalah kebiasaan....

4 kuncinya adalah jgn debatable lagi (ketika akan mencantumkan dlm kontrak) bagian pekerjaan spt apa?

Berarti pada posisi manapun ya pak progres bs dijadikan penilaian bagian pekerjaan..
Apakah sampel sy diatas masuk RAW material??sy msh bgg perbedaan RAW Material dg Material On site pak korelasi dg termasuk bagian pekerjaan diserahterimakan

MOS itu bahasa sono pak...yg nggak pas dgn keinginan perka LKPP 19/2014 dan permen 31/2015====> ketika terjadi bingung🙂 *Raw material itu produk mentah/alami/bahan/dasar..* a.l
● tumpukan semen, tumpukan pasir, tumpukan batu,
●● Kalo tumbukan besi (bahan) sebelum membentuk konstruksi ya Raw material (menurut saya)

Sumber pak Anton PU

JAMINAN PELAKSANAAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK PENGADAAN

Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 70

Penawaran tenaga terampil di ganti tenaga ahli

mohon pencerahannya pa......apabila dalam dokumen pengadaan dipersyaratkan tenaga terampil bidang jembatan (TS 044/TS029) tapi dalam dokumen penawaran ternyata calon penyedia menawarkan tenaga ahli bidang jembatan (203) apakah keduanya bisa disamakan atau beda tugas dan fungsinya pa.....

Ya Gpp sih...
Cuma apa nggak ketinggian ya Pak?
Kalau mau dg bayaran billing rate terampil tidak masalah juga.

Jangan2 alokasi dana untuk tenaga terampil maupun tenaga ahli tidak tercover dalam harga penawaran maupun HPS.

Syarat SPT 2017 ?

Kalo SPT nya terhutang..bukan urusan pokja ya.. memenuhi ya

Di KUP nya  kewajiban WP itu adalah membuat NPWP dan menyampaikan SPT.

CCO KONTRAK

RAB kontrak terdiri dari ratusan item pekerjaan sewa dan Jasa..
Salah satu kendala adalah banyaknya perubahan2 item (terutama adanya penambahan item pekerjaan)
Menindaklanjuti perubahan2 item pekerjaan, salah satu keputusan yang kami pilih adalah melakukan CCO jika ada pekerjaan baru pada waktu berjalan..

KAPAN MULAI BERLAKU PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

KONSOLIDASI PENGADAAN

KONSOLIDASI PENGADAAN

Pembahasan konsolidasi telah dimuat di dalam Perpres 4 tahun 2015  pada pasal 126 ayat (7)       Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian dalam Perpres 16 tahun 2018  mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semakin banyak penyebutan mengenai konsolidasi pengadaan.

Perpres 16 tahun 2018 perpres pengadaan

Perpres 16 tahun 2018

Peraturan Presiden pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres baru bernomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan setelah 1 Juli 2018 diharuskan menggunakan aturan baru tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan kepada Kepala LKPP agar persiapan masa transisi dari perpres lama ke perpres baru harus berjalan dengan baik. “Untuk perpres yang baru disiapkan sosialisasi ke semua, untuk yang belum (aturan turunan) agar diselesaikan, terutama peraturan tentang pembiayaan infrastruktur. “ Kata Seskab dalam pertemuan singkat dengan Kepala LKPP dan tim, Kamis (15/03) di kantor Setkab, di Jakarta.

Agus mengatakan bahwa sosialisasi dan persiapan aturan turunan sudah direncanakan. “Jadi intinya memang segera siap sosialisasi, kemudian tiga bulan kita harus selesaikan sekian set peraturan kepala. Saya jamin, konten dari perpres ini tidak ada yang bertentangan dengan perpres lama. Yang ada malah mempermudah dan mempercepat. Simplicity. Mudah-mudahan semuanya lancar.” Kata Agus.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terdiri dari 15 bab dengan memuat 94 pasal. Beleid ini disederhanakan dengan hanya memuat aturan umum. Hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral lainnya. (fan)

serah terima sebagian ( parsial )

Untuk serah terima parsial apakah memerlukan jaminan pemeliharaan, sedangkan untuk penarikan terminnya masih terdapat potongan retensi yg belum dibayarkan ???
Terima kasih sebelumnya pak

PENGADAAN KONSTRUKSI KONTRAK GABUNGAN LUMP SUM DAN HARGA SATUAN

Bila sudah menentukan kontrak gab ls+hs maka dlm kontrak tsb=

A hs ( harga satuan)

B ls ( Lumpsum)

*Proses lelangnya=*

Denda tidak dibatasi maksimal 5persen

Pekerjaaan terlambat 111 hari...

Pekerjaan tersebut selesai...

Kebutuhan tenaga ahli ( SKA )

boleh tanya untuk menentukan jumlah ska yg d pakai baik jumlah.bnyakny ska dan minimal pngalman dlm syarat lelang pak...terimksh

Penunjukan langsung karena penyedia belum terpilih

Jasa Keamanan di Pemda kami  sedang berlangsung proses pengadaan melalui lelang umum dengan nilai 4 Milyar, di karenakan proses masih terus berjalan sedangkan tenaga pengamanan sangat dibutuhkan di lingkungan pemda kami. Untuk itu kami melakukan ;

Pengadaan penunjukan langsung dengan menunjuk kembali penyedia sebelumnya (tahun lalu) untuk 3 (tiga) bulan dengan nilai perbulan @ Rp. 320 juta. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan pengadaan barang jasa ?

LELANG ITEMIZED

LELANG ITEMIZED

Lelang itemize adalah melelangkan item-item dalam satu paket pelelangan.

Penyedia yang menawar dapat hanya menawar satu item saja yang diminati atau beberapa item yang diminati atau semua item.

Kontrak epurchasing di ubah

Bolehkah dalam proses e catalog telah terjadi kesepakatan antara penyedia dan Pejabat pengadaan pengadaan alat dengan type 40, dalam perjalanannya ketika paket tersebut brrada diposisi PPK, terdapat konfirmasi via email bahwa alat dgn type 40 udah discontinue,  oleh penyedia ditawarkan type pengganti yaitu type 43, bolehkah paket tetap dijalankan oleh PPK dengan berdasarkan surat keterangan bahwa alat dalam paket tersebut discontinue dan terdapat unit pengganti yg sejenis yg mempunyai fitur lebih baik dari alat type sebelumnya

Jawab
Kalo sudah berkontrak...
Kembali kpd hukum berkontrak.
Bisa addendum kontrak...
Item pengganti
1. Dibutuhkan
2. Tdk masalah dgn alat lain ( perlu connect / compatibel )
3. Harga wajar
4. Bila temuan audit dinilai kemahalan bersedia mengembalikan

Pemeliharaan perlu masa pemeliharaan

Pak mohon ijin konsultasi, klo utk pemeliharaan gedung misal pengecatan gedung dan perbaikan plafon2 nilai dibawah 200jt (pengadaan langsung) apa perlu ada masa pemeliharaan nggeh pak.mohon arahan dan trimakasih sbelumnya pak...🙏🙏🙏

Berdasar penjelasan Saudara, untuk pekerjaan tersebut, tidak perlu pak, yang penting spesifikasinya harus jelas. Misalnya cat yang digunakan kualitasnya tahan jamur dan sinar matahari dll. Khusus pengecatan kualitas bahan sangat menentukan kualitas hasil.

SKA dilegalisir

mohon pencerahannya pak...apabila di dokumen penawaran peserta lelang meng-upload hasil scan SKA asli, tapi pada saat pembuktian kualifikasi ternyata peserta lelang tersebut hanya bisa menunjukan fotokopy SKA yg dilegalisir oleh notaris, apakah penawarannya digugurkan pak?  Matur nuwun

Menurut saya GUGUR...

*Yg dibuktiKan SKA ASLI yg masih berlaku...*

Bukan minta FOTOKOPY SKA LEGALISIR...

Terus aslinya dimana ?

Peran apip dalam persiapan pengadaan dan proses lelang

Apip boleh terlibat dalam mereview spek hps dan draf kontrak  dgn ppk.
Dan keputusan di ppk

Apip bisa mereview proses evaluasi lelang
Dan keputusan ada di pokja ulp

PERUBAHAN KONTRAK SETELAH KONTRAK BERAKHIR

1. setelah berakhirnya kontrak tidak boleh ada perubahan kontrak, karena kontrak telah berakhir
2. dalam masa kontrak ( kontrak belum berakhir ) tidak boleh ada perubahan yang sifatnya diskriminasi terhadap persainang  lelang dan yang akan membuat  kerugian negara.
  Contoh
a.  waktu lelang tidak diberikan uang muka, waktu berkontrak diberikan uang muka
b.  denda dari nilai kontrak, diubah menjadi dari bagian kontrak
c. dsb

PENAWARAN HANYA DIEVALUASI 3 PENAWAR SAJA

Untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan metode evaluasi sistem gugur terhadap penawaran yang masuk yang akan dievaluasi hanya 3 penawar terendah saja.

Subkontrak di e-purchasing ?

...

Di e catalog ada barang yg akan dibeli, disebutkan penyedia dan distributornya adl PT. A. 

Tetapi dalam pelaksanaannya PT.  A melimpahkan pekerjaan kepada PT. B dg berbagai alasan: jarak jauh, kemudahan dll (mskpn dg spek, harga yg sama) 

Tetapi PT. B trsebut tdk tayang/tertulis di web e catalog.. 

Apakah boleh RSUD berikatan perjanjiandg PT. B trsebut??  Ato harus tetap dg PT. A??

Trmksh sblmny

🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Respon...

Kalau melakukan perikatan. Harus dengan yang tercantum di katalog. Beritahu penyedia ybs.

Diluar itu berarti batal e-purchasinya.. anda melaporkan penyedia ke lkpp..

 Sebagai bahan lkpp menegur / memberi sanksi ybs

SERTIFIKAT PENGADAAN BERLAKU SEUMUR HIDUP

PERKA  LKPP  23 TAHUN 2015

Pasal 1 ayat 6

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5, maupun Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup. 

Respon atas temuan audit

Mohon pencerahanya terkait kasus di bawah ini mungkin ada yg pernah mengalami atau mungkin ada solusi terbaik yaitu

Beragam cara pengadaan jasa cleaning service

Pengadaan cleaning service dengan pagu rp 1 milyar

Masa pemeliharaan konstruksi diserahkan ke instansi lain

Saya mau menanyakan terkait pemeliharaan dan pengakuan aset. Ada kegt yg masa pemeliharaan masih ada di dinas teknis, sedangkan ada renovasi bangunan yg ada di skpd pengguna

Kecil atau non kecil dalam pekerjaan konsultan

Mohon izin bertanya pak, kami ada paket pekerjaan jasa konsultansi untuk kajian mitigasi bencana nilai nya 500 jt, apakah berlaku permenpu no 31 tahun 2015 dan sebelum perubahan peraturan  tersebut? dimana untuk jasa konsultansi kualifikasi kecil s.d 750 jt.

Konsultan Perencana

Mohon petunjuk, untuk jasa konsultan perencana, mengenai jumlah SKA maupun jenis SKA, kami harus merujuk pada aturan yang mana ya?? terimakasih

PENGADAAN MOBIL ATAU SEPEDA MOTOR DARI DANA DESA ?

Apakah diatur di peraturan bupati mengenai pengadaan mobil atau motor secara epurchasing ? Bila ya lakukan secara epurchasing. Bila tidak dengan proses sebagai berikut :
1.    Dilakukan identifikasi kebutuhan, sepeda motor bagaimana yang memenuhi kebutuhan dan merek apa ?

KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG DOKUMEN PENGADAAN DAN KONTRAK

UU 14 tahun 2008 pasal 17

Informasi yang tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat :

a. Menghambat proses penegakan hukum

b. Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat

c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara

d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

e. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

CONTOH JENIS DOKUMEN YANG BERSIFAT TERBUKA

KONTRAK PAYUNG PENGADAAN PEMERINTAH

Kontrak payung

Mudjisantosa LKPP

Kontrak payung dalam pengertian saya, sederhana saja yaitu kontrak untuk  memayungi  beberapa kontrak.

pemutusan kontrak

Mohon penjelasan mengenai tata cara pemutusan kontrak, di unit kerja kami terdapat pengadaan mebelair dengan anggaran sebesar Rp. 400 juta dengan pemenang CV. A, masa waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai dengan tgl 31 desember 2017, namun sampai sekarang sudah lewat 30 hari kalender progres pekerjaan masih 0%, apakah kami bisa langsung memutuskan kontrak karena progress pekerjaan sama sekali belum dilaksanakan, surat teguran ke 1 dan ke 2 sudah kami kirimkan, dan berapakah besaran nilai denda yang harus kami cantumkan, apakah langsung sebesar 5% dari nilai kontrak atau 1/1000 per hari, mohon penjelasannya, terima kasih

Penawaran di atas Rp50 Miliar mensubkontrakkan kepada sub 

penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan

dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa

dari lokasi pekerjaan setempat... Pertanyaanx apakah dlm dokumen penawaran penyedia sdh harus melampirkan perusahaan subkonkan tsb beserta surat perjanjian subkon ??

 Iya telah menominasikan perusahaan kecil setempat... (apabila ada....)

Sedangkan...

Surat perjanjian bila telah memenangkan lelang maka harus menyampaikan *draf surat perjanjian subkobtrak dimaksud* dimsksud...

Pengadaan saya ini bisa lelang cepat ?

Alat lab bisa di lelang cepat ?
Kalo alat lab tadi tidak perlu lagi dinilai secara teknis
Alat tadi bisa dipenuhi oleh banyak penyedia ( sehingga dapat menyebut mereknya )
Ada penyedia alat tersebut di aplikasi sikap.
Sehingga penyedia dapat menawar harga saja

PERKARA PERDATA DIPIDANA ?

Banyak para pengelola pengadaan di Indonesia disibukkan dengan pemrosesan penegakan hukum tindak pidana korupsi, ditanya-tanya proses lelangnya dan ditanya-tanya proses kontraknya.  

Pertanyaaan tersebut seharusnya dapat menyimpulkan adanya  korupsi atau tidak, bukan hanya adanya kesalahan prosedural, bukannya adanya kesalahan pengelolaan kontrak dan adanya kerugian negara.  Seharusnya dapat menyimpulkan adanya  kolusi, intervensi, suap dsb atau mens rea yang terbukti.

MENGETAHUI PENYEDIA SEBENARNYA

Mau tanya bagaimana caranya membedakan penyedia  sebenarnya dengan  penyedia  bukan sebenarnaya  ( penyedia perantara ) ?  Terima kasih

Ada pendekatan untuk mengetahui indikasi penyedia sebenarnya atau tidak , dengan  menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut :

HUMOR PENGAWASAN PEKERJAAN ?

Kakek Mukidi : Harga beras masih tinggi ya cucu ?

Cucu  :  Iya kakek, harga dollar juga tinggi.

Cucu: “ Kakek Mukidi, ceritain donk perbedaannya tentang zaman mudanya kakek dengan zaman now ?”

Kakek Mukidi: “Hmm.. Iya dehh, dulu itu waktu kakek masih muda, kalo ke supermarket cuma bawa uang 10 perak, sudah dapat susu, gula, mie instant, pokoknya dapat banyak belanjaan.”

Cucu: “Wahh hebat yaa, kalo zaman now?”

Kakek Mukidi: “Kalo zaman now sudah susah, soalnya sudah banyak CCTV.”

ALASAN BERKONTRAK PAYUNG UNTUK BEBERAPA TAHUN

Apakah pertimbangan mau melakukan kontrak payung ?

Pertimbangannya :

1. pengadaannya bisa sekali saja, ( reduce time )

2. kontrak bisa lebih murah, ( reduce cost )

3. risiko ketidaktersedian bisa dihindari ( reduce risk )

4. barang ber ulang diperlukan ( repeat order )

HUMOR GARANSI

Garansi Yang Salah

Garansi lazim diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa sbg layanan tambahan guna meningkatkan value for money dari setiap rupah yang dibelanjakan oleh Pengguna Barang/Jasa. Namun ternyata, garansi yang salah bisa berakibat buruk bagi Penyedia Barang/Jasa.

pengadaan makan minum

Mohon ijin .. mhn petunjuk utk pelaksanaan kontrak pengadaan makan piket penjagaan krn proses lelang jd baru bs kontrak tgl 26 januari 2018

MENYUSUN HPS KONSULTAN KONSTRUKSI

.SILAKAN KLIK  Kepmen PU 897

Humor Metode pelaksanaan

Penawaran penyedia yang berisi metode pelaksanaan yang jelas dan kronologis , bukan jaminan kontrak akan selesai baik. Masih tetap diperlukan adanya pengendalian kontrak.

Suatu waktu.... Mukidi yang dirumah ditelpon ibunya yang berada di kantor jauh.

E pengadaan langsung

Izin bertanya , e- pengadaan langsung apakah sudah bisa digunakan?

Dapat digunakan bila menggunakan  SPSE 4.2 .
Sudahkah anda install spse 4.2

KONTRAK PAYUNG DAN KONTRAK TAK TERIKAT

KONTRAK PAYUNG
Kontraknya dengan penyedia belum mengikat anggaran. Untuk traksaksinya dibuat kontrak lagi seperti surat pesanan sebagai dasar pertanggungjawaban pembayaran.

KONTRAK TAK TERIKAT
Kontrak sudah ditandatangani, tetapi belum sebagai perikatan, berlaku efektif bila sudah tersedia anggarannya (ada DPA/DIPA nya).

CONTOH BERITA ACARA KAJI ULANG DI ULP

                                                 Berita Acara Kaji Ulang

Pengadaan ....................................................................

Kantor ..............................

Nomor :  .........................................