Pengadaan langsung menggunakan spse ?

Mohon informasinya untuk tahun 2019 pengadaan langsung dengan SPK apakah melalui aplikasi spse..?

Pertentangan kepentingan atau conflict of interest

Pertentangan kepentingan atau COI ( Conflict of  Interest )

JASA KONSULTAN DAN JAMINAN

 Perpres 16

Pasal 1 angka 31.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

Pasal 1 angka 48

Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

PENUNJUKAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pengadaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan.  Selanjutnya ketika kebutuhan telah jelas maka dilakukan identifikasi penyedia.  Dalam hal penyedianya ter identifikasi  hanya satu maka dilakukan penunjukan langsung.

PENUNJUKAN LANGSUNG dengan mitigasi sebagai berikut

        1.       alasan / dasar hukum penunjukan langsung ? 

        2.       kepada penyedia yang kompeten / penyedia sebenarnya ? 
               Bukan untuk tujuan kolusi atau nepotisme

        3.       dengan negosiasi harga ?

        4.       harga tidak mark up ?

        5.       tidak ada aliran kepatutan dana ?

Kontrak lumsum untuk Konsultan perencana, apakah pertanggungjawabannya secara rinician bukti transaksi atau secara output suboutput ?

        Kontrak lumsum untuk Konsultan perencana, apakah pertanggungjawabannya secara rinician bukti transaksi atau secara output suboutput ?

        BUKAN RINCIAN BUKTI TRANSAKSI

KRITERIA DAN syarat pekerjaan konstruksi untuk design and build

       

Kriteria Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun (Design and Buildmeliputi:

a.     pekerjaan kompleks; atau 

Pekerjaan kompleks meliputi pekerjaan yang:

                                                           I.            memerlukan teknologi tinggi;

                                                         II.            mempunyai risiko tinggi;

                                                      III.            menggunakan peralatan yang didesain khusus; dan/atau

                                                      IV.            pekerjaan yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pekerjaan kompleks  dengan sumber dana APBN ditetapkan oleh Menteri/Kepala pada Kementerian/Lembaga/Institusi dan dengan sumber dana APBD ditetapkan oleh Gubernur/Walikota/Bupati pada Pemerintah Daerah.

b. pekerjaan tertentu.

KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI KONSULTAN BERDASAR PERATURAN LKPP NO 9 TAHUN 2018

Pokja Pemilihan mengundang calon pemenang peringkat pertama untuk menghadiri klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. 

Tujuan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk:

Pemeliharaan AC secara value for money

mohon pencerahan terkait kontrak payung utk kegiatan yg vol belum pasti namun harga sudah pasti. Misal utk jasa pemeliharaan AC.

KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BERDASAR PERMEN PU PR NO 22 TAHUN 2018

Dalam pekerjaan konstruksi, umumnya  terdiri dari empat paket pekerjaan sebagai berikut :

Tender Cepat gagal

Pokja Pemilihan menyatakan Tender Cepat gagal, apabila:

PERAN KONSULTAN PERENCANA BERDASAR PERMEN PU PR NO 22 2018

KEGIATAN PERENCANAAN TEKNIS

Pekerjaan perencanaan teknis meliputi perencanaan lingkungan atau site atau tapak bangunan dan perencanaan fisik bangunan gedung negara.

Kegiatan perencanaan teknis terdiri atas:

PERAN KONSULTAN PENGAWAS KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG NEGARA BERDASAR PERMEN PU PR NO 22 TAHUN 2018

Kegiatan Pengawasan Konstruksi  bangunan gedung terdiri atas:

MASA PEMELIHRAAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

Masa Pemeliharaan

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

RUJUKAN DAFTAR HITAM DALAM transisi PELAKSANAAN P1618

•Sewaktu berkontrak berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

•Kemudian ketika diputus kontrak telah berlaku Perpres 16 tahun 2018

•Pengenaan daftar hitam merujuk kemana ?

Pengadaan darurat oleh PPK

Pelaksanaan pengadaan darurat tidak ada pokja pemilihan / pejabat pengadaan ?

Iya oleh PPK

Peraturan LKPP No 13 tahun 2018

Intruksi tertulis adalah dasarnya

ingin bertanya. Bila ada perselisihan antara PPK dan Pokja terkait pemenang. Apa yg harus dilakukan oleh PA pak? Sebab PPK tidak berkenan untuk mengeluarkan SPPBJ

Dan setelah PA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ, PPK tetap menolak mengeluarkan SPPBJ

Kalo PA mengambil tanggung jawab dan justifikasi benar ..tanpa ada kepentingan dan harga wajar ..
PA memberi *perintah tertulis*
Maka PPK bertindak karena adanya perintah tertulis yg tanggungjawabnya ada di PA.

Bila PPK tetap tidak bersedia maka diganti.

Tender Cepat bisa untuk konsultan ?

Pengadaan konsultan bisa tender cepat ?
Tender cepat itu apa ?
Dalam tender cepat, penyedia hanya menyampaikan harga. Aspek teknis tidak dipersaingkan lagi atau tidak dievaluasi lagi.
Sedang pengadaan jasa konsultan masih perlu menilai aspek teknis

subkon berdasar dokumen tender SE PU PR

Untuk SE PUPR No. 22 tahun 2018 sbb :

Bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Opini hukum

Apakah sebuah opini hukum dari sebuah instansi hukum bisa membantu melegalkan keputusan Panitia peneliti kontrak dlm hal mengambil addendum waktu Krn akibat kompensasi dari kesalahan PPK...?

1. Opini hukum tidak mengikat 
2. Opini hukum tidak untuk melegalkan keputusan. Keputusan menjadi sah bila dilaksanakan sesuai ketentuan (secara sederhana)
-. Dilakukan pejabat yg berwenang.
-. Dilakukan dalam lingkup kewenangan yg dimilikinya.
-. Dilakukan dengan prosedur dan bentuk tertentu sesuai ketentuan.

Opini hukum untuk menjelaskan adanya keterkaitan suatu tindakan dengan aturan aturan yg ada

evaluasi sbu berdasar SDP tender dini pupr ( SE 10 2018 )

Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

PERMEN PU 45 TAHUN 2007 DIGANTI DENGAN PERMEN PU NO. 22 TAHUN 2018

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

Permen PU No.  22/PRT/M/2018

contoh perubahan kontrak ( adendum ) karena pemberian kesempatan

Perubahan  Kontrak 

Nomor: ................

Tanggal: .................

Atas

Surat Perjanjian

Nomor: .................

Tanggal ................

Dalam tender cepat dapat menyebut merek ?

Pengadaan itu tidak harus tender ..

Terlebih dahulu lakukan  identifikasi kebutuhan dan identifikasi penyedia

*identifikasi kebutuhan*

SDP PUPR JASA KONSTRUKSI ( SE PUPR NO 10 2018 )

Surat Edaran (SE) Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan (SDP) Jasa Konstruksi dalam rangka Lelang Dini di Kementerian PUPR untuk Tahun Anggaran 2019

Review serah terima pekerjaan oleh apip

Yang melalkukan serah terima antara penyedia dan ppk.

Apip bisa diminta review.

Review serah terima konstruksi oleh apip
Memiliki peraturan dan klausul kontrak terkait serah terima

1. Volume sesuai kontrak dan faktanya
2. Mutu / uji sesuai kontrak
3. Waktu
    Bila terlambat dikenakan denda
4 Bangunan berfungsi
5. Nilai kontrak wajar...

Dalam hal apip tdk memiliki kompetensi terutama dalam hal volume dan mutu maka dapat melibatkan person / tim yang kompeten

Untuk langkah audit maka diperlukan pemeriksaan lapangan yang seksama

Reviu sifatnya hanya penelusuran bukti dokumen pendukung sesuai tidak dg dok utamanya... tidak sampai melakukan cek fisik. Sehingga tetap tanggung jawab ada di PPK. contoh yg dilakukan saat reviu, total volume suatu item pekerjaan dicocokkan dengan kompilasi lap harian/ mingguan/ bulanan kmd kualitasnya dicocokkan dengan dok hasil uji lab atau data laporan  barang masuk.

Silakan dilihat di PP no.60 tahun 2008 pasal 47,48 dan perka BPKP no.:Per-362/k/D4/2012 tentang Probility Audit PBJ bagi APIP.

SURAT PEMUTUSAN KONTRAK 2018

SURAT PEMUTUSAN KONTRAK

Nomor :

DENDA KETERLAMBATAN

bagaimana cara perhitungan denda 1/1000 DARI bagian kontrak utk keterlambatan barang yg pengirimannya bertahap?misal kontrak senilai Rp. 1.1 milyar ( termasuk PPN) batas akhir tgl 17 juli,barang dikirim tgl 1 & 6 agustus.terima kasih

yang MENYATAKAN tender / seleksi GAGAL di P1618

P1618

Pasal 51

(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:

a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau

b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Pengadaan alkes ke satu penyedia ?

Mohon info :Bagaimana cara pengadaan alkes utk penyedianya adalah distributor tunggal ? Tk

KONTRAK UNTUK KEADAAN DARURAT

                 

Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:

a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:

1) harga Satuan;

2) lumsum;

3) gabungan Lumsum dan Harga Satuan;

4) waktu Penugasan; atau

5) biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee).

Asal material penyedia berbeda lokasi dengan survai ppk ( data konsultan perencana )

Kontrak pembangunan  Jalan

Pembuatan ahs hps dari sumber material lokasi 10km.

Ternyata penyedia yg berkontrak  mengambil dari lokasi lain..dan jaraknya 6km

Anggaran sisa kontrak ?

Sisa tender ?

Mau tanya  terkait sisa dana tender.

PEMBERIAN UANG MUKA UNTUK KONSULTAN APLIKASI

As wr wb.
Bagaimana aturan pemberian uang muka untuk jasa konsultan aplikasi sesuai perpres 16/18 ?

Jaminan Pengadaan berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( Per LKPP No. 9 tahun 2018 )

 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanakan Kontrak.

JENIS KONTRAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI berdasar P1618

Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri dari :

1)      Lumsum

Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/ keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.

Kontrak Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan misalnya konsultan manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi, kajian/telaahan, pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi, studi pendahuluan, penilaian/appraisal. Pekerjaan Pra Studi Kelayakan, Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep desain, Pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa. 

Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

Mhon petunjuk dari rekan2 pbj.. apakah utk tender pek konstruksi dalam LDK bisa di persyaratkan BPJS ketenagakerjaan utk perusahaan dan tenaga tetap perusahaan yg terlibat dlm pelaksanaan pekerjaan? Kalo bisa dasar aturan nya apa ya?



Tidak bisa pak...

Dalam evaluasi tidak sedalam itu....
(Krn kebutuhan tenaga kerja dlm pelaks kontrak konstruksi...mungkin bisa ratusan tenaga kerja... shg akan mentulutkan evaluasi atau malah bisa dituduh syaratnya meng_ada2)

 tetapi yesss....
*harus diikat* dalam RANCANGAN KONTRAK... dipertegas dalam SSUK maupun dlm SSKK bshwa harga,/biaya pek sudah termasuk BPJS...
.

TENDER CEPAT ATAU LELANG CEPAT

SILAKAN KLIK KE
https://www.youtube.com/watch?v=4i-MFuigHVg

Jafung pbj dgn impassing

Ada yg mau jafung dari kementerian / pemda.. Masih bisa *impassing* ?

 Masih sampai akhir nov 18. Utk tata cara pengajuan dan persyaratannya bisa dilht di Perka no. 3/2017 dan SE no 2/2018

Kalo belum sarjana tetapi sdh golongan III..apa bisa impassing?

Minimal IIIa dengan pendidian S1/D4  harus sepaket karena persyaratan umum JFT keahlian

apakah bisa menggugurkan atau tidak SKT di ganti oleh SKA, SKTnya teknik instalasi jaringan tegangan Rendah sedangkan SKA ahli teknik tenaga listrik

Persyaratan yg di SDP itu kan minimal...apabila yg di sampaikan dlm penwaran lebih tinggi dan masih linier maka tidak ada masalah.

HARGA SATUAN TIMPANG DI PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

PT  AB   menawar  Rp 822 juta

PT  DD   menawar Rp. 835 juta

PT  MS  menawar Rp 837 juta.

Calon pemenang PT  AB, namun ada item yang harga penawarannya timpang.

Bagaimana terhadap penawaran PT AB ?

Sisa Kemampuan Paket (SKP) diganti dengan Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

Di Perpres 16 tahun 2018 ada mengenai Sisa Kemampuan Paket (SKP) ?

Denda keterlambatan

pekerjaan konsultan jasa penelitian dengan output buku, masa berlaku kontrak 60 hari kalender, kontrak lumpsum dengan cara pembayaran sekaligus,

Pengadaan s.d Rp 50 juta

Dalam perlem 9/2018 tertulis:
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;

PROSES PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PER LKPP NO. 9 TAHUN 2018

Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50jt, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Masa Pemeliharaan ( jaminan pemeliharaan dicairkan dan digunakan )

VALUE FOR MONEY !

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap  seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.

b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

Pengadaan secara kontrak tahun jamak ( multi years ) Permenkeu 60 tahun 2018

Peng-anggaran untuk APBN dilakukan oleh Pengguna Anggaran sendiri kecuali yang menjadi kewenangan Menkeu sbb :

REPEAT ORDER UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTAN

Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali. 

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia

syarat kualifikasi ada tiga
1. kualifikasi administrasi
2. kualifikasi teknis
3. kualifikasi kemampuan keuangan

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya /Jasa Konsultansi

Untuk Penyedia Non Kecil  harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan.

Penunjukan Langsung berdasar Per LKPP No, 9 tahun 2018

Penunjukan Langsung

Kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  meliputi:

Istilah divisi dan group dalam Per LKPP No. 9 tahun 2018

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia 

Penyedia usaha kecil maupun non kecil harus memiliki ijin usaha yang sesuai dan pernah mengerjakan kontrak2 sebelumnya yang sesuai juga.

EVALUASI KEWAJARAN HARGA PENAWARAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN2018

Evaluasi Kewajaran Harga 

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan: 

a) pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: 

sanggah di Pepres 16 tahun 2018 dan Per LKPP No. 9 tahun 2018

Ada tiga macam sanggah yaitu  Sanggah di penetapan penyedia yang lulus kualifikasi, ada sanggah dalam penetapan pemenang tender, serta ada sanggah banding untuk semua pekerjaan konstruksi yang ditenderkan.

Dalam hal proses tender menggunakan metode evaluasi  harga terendah, untuk penawaran  yang tidak terendah atau  tidak lebih rendah penawarannya dibanding yang dimenangkan maka  perlu dipertimbangkan untuk  mengajukan sanggahan.

PEMBAYARAN SWAKELOLA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT

Pembayaran swakelola dalam P1618 dan dalam Per LKPP No. 8 tahun 2018  tidak mengenal  lagi  pola pembayaran 40%,  30%, dan terakhir 30%.

swakelola dengan satuan kerja yang lain ( swakelola tipe II )

Ada beberapa output pekerjaan yang  ingin diperoleh tetapi tidak dapat dilakukan oleh satuan kerja kita sendiri tetapi dapat dilakukan oleh satuan kerja pemerintah yang lain.  Dengan demikian kita dapat melakukan kerjasama dengan satuan kerja yang mampu tersebut.  Hal demikian disebut sebagai  Swakelola tipe II.

SYARAT PENYEDIA PERORANGAN

A.  memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP/ Paspor/ Surat Keterangan Domisili  tinggal

b. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;

C. menandatangani Pakta Integritas; dan

D. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:

      1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;

     2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;

     3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau  sedang menjalani  sanksi pidana; dan

     4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara

Referensi Per LKPP No. 9 tahun 2018

Buku ini membantu Anda dalam pengadaan langsung perorangan

Pesan buku ke Sofiana
HP 0821 1223 3577

JADWAL TENDER CEPAT

Mari kita dorong penyedia setempat untuk mendaftar dalam  SIKAP
agar sewaktu waktu di kita ada tender cepat, mereka bisa ikut juga.

Dalam Per LKPP disebut sebagai berikut :

"Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Tahapan Tender Cepat meliputi:
1) Undangan;
2) Penyampaian dokumen penawaran;
3) Pembukaan dokumen penawaran;
4) Pengumuman hasil pembukaan penawaran;
5) Verifikasi; dan
6) Pengumuman pemenang"

Per LKPP No 9 tahun 2018

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV ( KELOMPOK MASYARAKAT )

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;         dan/atau

Gangguan aplikasi spse

Ada  masalah dengan aplikasi spse dikoordinasikan dengan lpse nya.
Bila tidak selesai pmep@lkpp.go.id

Tender atau pengadaan langsung

Apakah selaku Pejabat pengadaan sya hanya di batasi maksimal Rp. 200jt saja ? Walaupun metode yg sya pilih adalah Penunjukan langsung untuk Percetakan dokumen kependudukan (Anggaran Rp. 240jt) sedangkan penyedia terbatas (hanya perusahaan tertentu yg di tunjuk pemerintah sebagai perusahaan penyedia) mohon pencerahannya

Lakukan
1. tender atau
2. dibuat hps s.d rp. 200jt dgn out put tercapai kemudian lakukan pengadaan langsung

PROSES PENGADAAN LEWAT CATALOG ( EPURCHASING ) WAJIB DIGUNAKAN ?

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 110 disebutkan keharusan/kewajiban pengadaan dengan menggunakan catalog LKPP / epurchasing 

Selanjutnya TIDAK DIWAJIBKAN lagi berdasar pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018

Berakhirnya kontrak

Kontrak berakhir  misal tanggal 20 Desember 2017 dan masa pemeliharaannya s.d 20 Juni 2018

KEPUTUSAN DEPUTI LKPP No 20 dan NO 21 TAHUN 2018

Menginformasikan Ibu/Bpk sekalian,
SK Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 21/2018 tentang  Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang sudah diunggah pada aplikasi JDIH LKPP. Silahkan unduh pada link berikut:

1. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-20-tahun-2018

2. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-21-tahun-2018

KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Yang tanda tangan kontrak adalah pa kpa ppk

Tanya
Pejabat Pembuat Komitmen vs Pejabat Penandatangan Kontrak Menurut Perpres 16/2018

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

A. Tidak perlu ditulis
B. Ditulis PPN saja
C. Ditulis PPN dan Pph
D. Tidak tahu

Jawabnya B

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi berdasar P1618 dan Per LKPP 9 2018

Perpres 16 tahun 2018

Pasal  27 ayat  (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:

a. Lumsum;

b. Waktu Penugasan; dan

c. Kontrak Payung.

Per LKPP No. 9 tahun 2018

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi

AHS dari Penyedia tidak perlu dipersyaratkan

Dari sisi PPK
HPS pekerjaan konstruksi yang ditetapkan PPK berdasar reviu EE yang dibuat konsultan perencana. EE dibuat dari beberapa AHS. Jadi PPK memiliki AHS dari konsultan perencana.

Dari sisi penyedia
Analisa harga satuan pekerjaan ( AHS P ) dari penyedia tidak perlu disyaratkan oleh pokja ULP dalam dokumen pemilihan sehingga penyedia tidak perlu menyampaikan dalam dokumen penawaran penyedia.

Rujukannya dimana ?
Dalam standar dokumen pengadaan Kemen PU PR No. 31 tahun 2015 tertulis sebagai berikut :

"Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi: 

METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI berdasar Per LKPP No. 9 tahun 2018

Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk pengadaan konsultan perorangan atau badan usaha dengan nilai s.d rp 100juta.

Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

a. Penunjukan Langsung

Penunjukkan Langsung dapat dilakukan dalam hal:

buku kontrak " membahas kontrak pemerintah "

Berisi 40 artikel sejak perencanaan kontrak s.d. sengketa kontrak
ditulis oleh 37 penulis
Harga Rp. 150ribu + ongkir
Halaman buku 380
Minat hubungi Reza 0822 111 948 66

Tender cepat bukan supaya cepat

Ada yg mau saya tanyak pak..

Sumber Dana DAK deadline tgl 21 Juli 2018 harus masuk no kontrak..

Pengadaan Langsung berdasar Perlem LKPP No. 9 tahun 2018

Pengadaan langsung agar dilakukan kepada penyedia sebenarnya, dengan harga wajar, boleh menyebut merek dst.

Penyedia sebenarnya adalah toko, rumah makan, percetakan,  pemilik ruko dst

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 40 dan angka 41

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai

SBU PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI ( SE 595 2018 )

TEMUAN AUDIT KARENA TIDAK DI TETAPKAN DAFTAR HITAM

Dalam tahun 2011-2012  Dinas PU dipimpin oleh bapak A.

Ada tiga penyedia yang diputus kontrak, belum sempat diproses penetapan daftar hitam.

Tahun 2013- 2016 Dinas PU dipimpin oleh bapak B.

Bapak B, merasa ini tidak menjadi tanggung jawabnya.

Di tahun 2014 ada temuan BPK untuk belum penetapan tiga penyedia tersebut. 

DAFTAR HITAM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

Dalam pelaksanaan kontrak penyedia bisa dikenakan daftar hitam bila

f. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Rujukan
1.  Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018
2.  Perka LKPP No. 18 tahun 2014

KSO atau JO

Kalo utk KSO
 Misalnya utk lead nya tidak punya ISO yg 2015,
Tapi KSO nya punya....itu boleh apa gak pak?

Thanks.

Salah satu harus punya

Mohn petunjuk utk pengalaman perusahaan hasil dr JO pd proy sebelumnya yg bisa dihitung sebagai NPT apabila sebagai leader apakah bisa 100 % atw sesuai dg porsi sebagai leader?

Sesuai porsinya...

Mau tanya pak, jika dalam lelang Perusahaan A melakukan kerjasama (KSO) dgn Perusahaan B, dalam kontrak yang berhak tanda tangan apakah perusahaa  A atau perusahaan B (mitra kerja samanya/KSO)?
Trmksih pak

 Perusahaa  A dinyatakan pemenang di SPSE

Sesuai dengan perjanjian kemitraan/KSO,  perusahaan yang ditunjuk sebagai perusahaan utama (leading firm) yang bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO

Silakan baca juga :
1. http://www.mudjisantosa.net/2017/07/kso-penyedia-harus-dengan-satu-level.html
2. http://www.mudjisantosa.net/2012/06/kso-kemitraan.html
3. http://www.mudjisantosa.net/2012/06/kso-dan-spse.html
4. http://www.mudjisantosa.net/2014/09/kso.html
5. http://www.mudjisantosa.net/2014/09/kso.html
6. http://www.mudjisantosa.net/2013/02/pilihan-melakukan-subkontraktor-atau-kso.html
7. http://www.mudjisantosa.net/2016/11/kso-subkontrak-menjadi-tipikor.html

SERAH TERIMA BERDASAR PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 DAN PERLEM LKPP NO 9 TAHUN 2018

Mohon pencerahan :

Perpres 16 tahun 2018 berlaku efektif sejak 1 Juli 2018.

Bagaimana bila proses lelang dilakukan sebelum 1 Juli 2018 sehingga diproses dengan Perpres 54 tahun 2010. Bagaimana aturan selanjutnya manakala kontrak ditandatangani pada bulan Juli 2018. Seperti PPHP dan aturan lainnya apakah menggunakan aturan perpres 54 ato P162018 beserta turunannya?

Sesuai kontraknya ( silakan lihat di kontraknya ) .. bahwa serah terima pekerjaan ..masih menyebut peran PPHP.

PERATURAN LEMBAGA LKPP TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERPRES 16 TAHUN 2018

HADIR PERLEM LKPP p1618

PERLEM = PERATURAN LEMBAGA

Untuk Perlem sudah dapat diunduh di 

jdih.lkpp.go.id

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

PERATURAN NO 9 TAHUN 2018

Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

NOMOR 15 TAHUN 2018 
TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN NO 17 TAHUN 2018
Tentang SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2018 
TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Penyelesaian sengketa kontrak pbj pemerintah

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa kontrak di negara-negara modern tidak ke pengadilan
Tetapi diselesaikan ke lembaga arbitrase.

Di dunia, penyelesaian melalui Arbitrase pun juga dihindari, lebih dipilih secara melalui *mediasi.*

Penyelesaian secara Mediasi dinilai lebih murah, cepat dan menghasilkan keputusan  yg lebih ikhlas untuk dijalani bagi pihak yang bersengketa.

Uu 2 2017 tentang jasa konstruksi, menyarankan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Penyelesaian secara bertahap dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Bahkan dikenal di uu ini adanya dewan sengketa.

Sekarangpun pengadilan perdata dan pengadilan agama juga mempopulerkan *mediasi*.

Sesungguhnya sengketa kontrak pbj lebih banyak karena kurangnya pemahaman para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak berdasar berbagai peraturan pemerintah.

Semoga dengan diselesaikan secara konsultasi saja, dapat dipahami para pihak dan selesai,  sehingga tidak perlu bersengketa.

Bagaimana Perlem lkpp no 18 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa kontrak ?

Klarifikasi pengadaan secara e purchasing dengan katalog lkpp

Melakukan Epurchasing ( pengadaan dgn katalog lkpp ) ... saat proses sebelum deal... diklarifikasi dulu... misal barang dikirim kapan, dikirim s.d mana, pemasangan dan pelatihan bgmn, layanan purna jual . *Harga ditanya ke penyedia apakah* sudah include semua PPN , biaya kirim/pemasangan/pelatihan/layanan purna jual dst.
Bukan barang dalam kardus saja ?
Kebutuhan pengadaan apakah barang dalam kardus saja atau kebutuhannya adalah s.d barang berfungsi serta terjamin penggunaannya dan risiko kerusakannya

Kalau ada biaya2 yang belum include solusinya bagaimana? Mohon pencerahannya🙏

Dibuat kontrak terpisah. Ada kontrak dari katalog dan ada kontrak non katalog

Silahkan baca Perka 11 tahun 2018

Anggaran dinkes atau rsud / puskesmas

Anggaran Dinkes Kab/Kota, RSUD Kab/Kota dan Puskesmas semua APBD, APBD ada dua Belanja dan Pendapatan. Jadi mekanisme pengelolaanya dg APBD, kecuali SKPD yg menggunakan BLUD.

Konsultan perencana konstruksi gedung

Untuk konsultan perencana konstruksi gedung 

TENDER CEPAT ( mari para penyedia barang )

1) Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

KD dari SUBbidang yang sama

Pek. konstruksi rp 30 M

untuk KD perusahaan non kecil HPS 30 M, KD=3xNPt.
persyaratan sub kualifikasi adalah bangunan gedung pendidikan BG007 apakah NPt harus pekerjaan BG007?

pengadaan konsolidasi dengan itemize

SEMUA JANGAN SIBUK DENGAN PENGADAAN !

Penulis : Amik Tri Istiami

Abstrak

Pengadaan barang/jasa itu hendaknya tidak menjadi beban bagi setiap satker, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Untuk itu, dicari jalan bagaimana agar pengadaan barang/jasa tersebut efisien dan tidak mengganggu fungsi utama pelayanan pada masyarakat.

Catatan Kinerja Konsultan Perencana

saya mau konsultasi sedikit pak... saya sedang lelang konsultan perencanaan dengan nilai 810 jt... kebetulan sekarang sedang penilaian teknis, dari 5 peserta, yang lulus.kualifikasi dan memasukan penawaran PT. A dengan nilai teknis tertinggi... yang jadi permasalahan, Dari pengalaman yang pernah di lakukan PT. A ini produk perencanaannya tidak bisa di pakai... yang menyebabkan PPK berharap PT yang lain, asal jangan PT. A. sedang kan nilai teknisnya sudah di umumkan, tinggal pembuktian aja lagi... bagaimana menyikapi hal ini pak ?? Apa.saja yang boleh pokja lakukan dalam hal pembuktian agar hasilnya maksimal, dan kejadian pengalaman serupa tak terjadi lagi... mohon petunjuk pak...??

Janganlah beban ketidakmampuan mengaturnya PPK ke penyedia jadi beban Pokja.
PPK dapat menggunakan PAM untuk hal ini. Buat BA PAM sehingga si penyedia juga “menerima”.
Dengan adanya BA PAM tsb kan Pokja bisa mengevaluasi ulang.
Biasakan jangan “pokoknya gw gak mau si A, si B”.
Pakailah prosedur dan alasan teknis yang dapat diterima siapapun termasuk auditor dan APH.

Ada baeknya kandidat di suruh presentasi dan dicecar dgn tanya jawab.
Ppk, kpa di minta ikut hadir.

Hasil diskusi dgn sdr Lukman, Sinta P, Suryanto

Sengketa audit ?

Sengketa audit ?

Kasus satu :

AGEN PENGADAAN PASAL 14 P1618

AGEN PENGADAAN

(1). Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)  Pelaksanaan tugas Agen yaitu mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK. 
(3)  Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

      perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

P1618 pasal 14

Serah terima kolam ikan

Saya sebagai panitia PHO pekerjaan fisik konstruksi berupa kolam ikan secara visual telah sesuai spesifikasi namun ketika saya minta uji fungsi terhadap kolam ikan tersebut ternyata banyak/ lebih dari satu kolam ikan tersebut air isinya merembes dan bocor. Mohon petunjuk bapak bagaimana selanjutnya

PERUBAHAN KONTRAK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang  ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, (termasuk kontrak lumsum dapat berubah ), yang meliputi:

Ukpbj dalam transisi p1618

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak..
saya ingin bertanya terkait kelembagaan UKPBJ, apakah masih dibolehkan anggota pokja pemilihan UKPBJ berasal dari instansi/SKPD diluar UKPBJ?

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEMELIHARAAN BARANG berdasar P1618

PENUNJUKAN LANGSUNG  UNTUK PEMELIHARAAN BARANG

Amiktri,

Widyaiswara Kemenag RI

Apakah pengadaan pekerjaan pemeliharaan dengan nilai di atas Rp 200 juta harus dilakukan dengan tender ?

Pengadaan tidak semuanya harus  dilakukan dengan tender, tetapi bisa terjadi dilakukan dengan pengadaan secara penunjukan langsung.

PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN BERDASAR P1618

Pekerjaan konstruksi yang pengadaannya berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya telah ditetapkan pemenangnya, sedangkan konsultan pengawas belum diproses pengadaannya. Pengadaan untuk konsultan pengawas senilai Rp. 93 juta.

Bisakah untuk konsultan pengawas diproses berdasar Perpres 16 tahun 2018 ?

Konsultan Perencana menjadi konsultan pengawas

Pepres 16 tahun 2018 Pasal 7

(1)    Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa  mematuhi etika sebagai berikut :

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(2)    Pertentangan kepentingan pihak yang terkait dalam hal:  b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan  Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya,  kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan  terintegrasi;

JADI :

Konsultan perencana boleh jadi konsultan pengawas pada paket yang direncanakannya.

Konsultan perencana tidak boleh jadi pelaksana konstruksinya.

Konsultan perencana dapat menjadi konsultan pengawas di pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan perencana tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan pengawas  tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang diawasinya.

BUKU PERPRES 16 TAHUN 2018

MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pesan buku Pengadaan Perpres 16 tahun 2018 ke Reza 0822 1119 4866

CCO

Kontrak konstruksi rp 1 milyar di cco dgn nilai kontrak tetap.
A. Tdk boleh cco
B. Bisa di cco hanya s.d 10%
C. Bisa dicco lebih dari 10%

PERAN PPHP DALAM TRANSISI P1618

Perpres  16 tahun 2018 ( P1618 )

Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pasal 57
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58
(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
(2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

SAYEMBARA DAN KONTES DI PERPRES 16 TAHUN 2018

SAYEMBARA DAN KONTES

Pasal 9 ayat 1 huruf l

(1) PA memiliki  tugas dan kewenangan:

1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan  melalui Sayembara/Kontes;

Bagaimana dengan  prosedur pelaksanaan Sayembara/Kontes ?

Pemenang Tender Cepat mengundurkan diri

Dalam lelang cepat atau Tender Cepat, penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, karena harga yang ditawarkan terlalu murah, penyedia sekarang menyadari kalau akan rugi.

Apakah tindakan kami, pokja ULP ?

anggota DPRD menjadi penyedia

Terkait pbj, saya mohon sarannya pak, apakah ada larangan anggota DPRD menjadi tenaga ahli pada pekerjaan konstruksi/konsultansi, terima kasih pak sebelumnya

PPK TIDAK DAPAT DITUNTUT OLEH SUBKON PENYEDIA

Adakah kalimat kalimat ini di dalam SSUK di kontrak kita ?

KPA berdasar P1618

(1) KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Dalam satu kode rekening dapat dilakukan banyak kontrak

Dalam anggaran  kami ada pengadaan pembangunan konstruksi dan pengadaan mebeler, dengan total Rp. 4 milyar.  Mebeler ada di catalog LKPP

Apakah pengadaan dilakukan dengan satu paket dengan pemenangnya adalah satu penyedia konstruksi mengingat nilai dominannya adalah penyedia konstruksi ?

Jawaban :

COI BERDASAR P1618

COI P1618
Conflict of interest

Pertentangan kepentingan pihak ANTARA LAIN dalam hal:

Kontrak tidak selesai ... suatu diskusi ?

Pengadaan kapal dgn kontrak lumsum trus jadi 40% dlm bentuk rangka dan terjadi pemutusan kontrak....apa bisa diakui dan dibayar?

Pihak penyedia yang hadir dalam negosiasi

Salam pak mohon pencerahan apakah tahap negosiasi pada pengadaan langsung harus dilakukan secara langsung dengan direktur?

Pekerjaan tidak selesai, keterlambatan bukan salah dari penyedia

Mohon info kalau proyek single year ada terlambat karena pemberi kerja,  apa penyedia bisa dapat perpanjangan waktu yg melewati thn anggaran bukan kesempatan penyelesaian, krn salah pemberi kerja.

E-Reverse Auction

E-Reverse Auction , penyampaian penawaran kembali

Ada empat skema mengenai hal ini.

Istilah istilah pelaksanaan kontrak

DED    = Detail Engineering Design
STO    = Site Take Over
PHO   = Provisional Hand Over
FHO   = Final Hand Over
COW  = Commencement of Work (Control of Work)
MC0  = Mutual Check 0
VO    = Variation Order
CCO   = Contract Change Order
PAM = Pre Award Meeting
PCM  = Pre Constructions Meeting = rapat persiapan pelaksanaan kontrak
Shop Drawing      = Gambar Kerja
As Built Drawing = Gambar Terlaksana

Repeat order pekerjaan jasa konsultan ( berdasar p1618 )

Mohon penjelasannya...
Pekerjaan jasa konsultansi seperti apa yg bisa dilakukan repeat order sebagaimana ketentuan pasal 41 perpres 16/18?

SOSIALISASI P1618 RP 500rb

Perubahan lokasi pekerjaan

Apakah bisa dilakukan Addendum lokasi (perubahan harga satuan) pekerjaan karena perubahan lokasi pekerjaan yang tentunya berpengaruh terhadap jarak angkut (untuk pekerjaan Jalan), jarak angkut semula 12 Km berubah menjadi 50 Km. 
Karena Dalam gambar kerja yang sudah dilelangkan pekerjaan dimulai dari titik akhir (lupa dirubah) sedangkan yang kami maksudkan dimulai dari STA 0+000. Berubah lokasi 40km. Mohon pencerahannya dan makasih sebelumnya

Serah terima pekerjaan

Di SPK perjanjian 7 hari kalender
Selesai pd tgl 1 mei 2018
Namun tgl 1 mei 2018 libur, pemeriksaan pekerjaan itu apakah tgl 1 mei 2018 atau tgl 2 mei 2018
Jika pekerjaan selesai tgl 30 april 2018, apakah pemeriksaan boleh pada tgl 30 april 2018 tsb pak?

Pembayaran kontrak sesuai prestasi ..jangan 100 persen.

Kontrak berakhir 31 des 2017
Prestasi 77 persen.
Tahun depan tidak dianggarankan...

Pelaksanaan epurchasing didasarkan pada RUP

Kalo  Di anggaran tdk ada pengadaan lap top..

Out put pengadaan sesuai dengan dokumen pengadaan

Mohon masukan bapak. Tentang  kegiatan di dinas kami itu ada pengadaan mobil. Tertulis di DPA Belanja Modal :  Kendaraan mini bus 1600 CC 2 unit dengan pagu 400.000.000, melalui e kataog.
Ada spesifikasi lebih tinggi yaitu  1800 CC, dengan pagu masih bisa terpenuhi. Mohon masukan,  bisakah itu kami laksanakan dg spesifikasi yg lbh tinggi, apa yg selanjutnya hrs kami penuhi & kerjakan?? Trima ksh atas pencerahanya.

Respon :
agar diubah / direvisi out put dokumen anggaran

Penyedia Catalog tidak menyanggupi atau tidak tersedia

Saya dari Dinkes  ingin bertanya terkaitpengadaan...
Kita punya anggaran untuk pengadaan Obat catalog dan non e catalog sebesar 2.8

Katalog E-purchasing sewa kendaraan

Mohon ijin beratanya pak.
Saya mau sewa mobil di trac. Karena itu mobil baru pihak penyedia di katalog LKPP meminta kami membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh kita untuk melakukan kontrak selama minimal 3 tahun. Apakah diperbolehkan seperti itu. Itu permintaan dari pihak penyedia.

Respon :
Maksimal kontrak epurchasingnya adalah sampai dengan akhir masa kontrak katalognya

CONTOH KONTRAK TERINTEGRASI

Perpres 16 tahun 2018 , menyebut beberapa kali tentang pekerjaan terintegrasi.

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

ASURANSI TENAGA KERJA DISYARATKAN DI DOKUMEN PEMILIHAN

Apakah badan usaha(calon penyedia) yg akan mengikuti lelang WAJIB melampirkan sertifikat yg di keluarkan oleh perusahaan asuransi.

Pertanyaan kami: apakah boleh pokja ulp mencantumkan persyaratan tersbut dalam persyaratan lelang? Apakah ttg bertentangan dgn perpres ttg pengadaan barng jasa?

pemberian kesempatan paling lama 50 hari di P1618

Pemberian kesempatan 50 hari = batasan denda 5% ?
Batasan denda 5persen itu tidak ada.
Denda bisa lebih dari 5%. Yang penting adalah pengendalian kontrak, agar pekerjaan tidak teelambat.

Bagaimana dengan pemberian kesempatan selama 50 hari ?
Pemberian kesempatan dibahas di dalam pasal 56 namun tidak dibahas lagi di P1618 mengenai pemberian kesempatan dengan batasan 50 hari.

PENGENDALIAN KONTRAK adalah PENTING

Kendalikan kontrak sejak membuat rancangan kontrak, saat PCM dan pengendalian saat pelaksanaan kontrak.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum termasuk yang dikecualikan dalam P1618.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.

Tidak ada hal yang menghambat penggunaan perpres pengadaan termasuk P1618 dalam pelaksanaan BLU.  Pembahasan yang sering terjadi adalah batasan nilai pengadaan langsung. Banyak yang berpikir bahwa perlu ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi BLU, terutama untuk pengadaan langsung. Banyak pemikiran batasan nilai pengadaan langsung perlu diperlonggar.

Perlunya sampai dimana ? 

Dana investasi apbn apbd di bumn bumd pakai perpres 16 tahun 2018 ?

Dana investasi apbn apbd ke BUMN BUMD .. .. masih ikut  P1618 ?
🙏🏼
Tidak ikut P1618, kecuali dana tersebut disalurkan melalui DIPA/DPA sebagai pengadaan dengan  PPK suatu satuan kerja di K/L atau Pemda yang melakukan pengadaan.
Kalo di DIPA atau DPA  kita hanya akun sebagai penyertaan modal ( transfer modal) maka tdk termasuk dalam P1618

Konsultan Konstruksi kecil ikut paket non kecil

Mohon bantuan pencerahan 😀, jika dalam seleksi umum untuk usaha non kecil, ada subklasifikasi yg disyaratkan dlm LDK, tapi juga dimiliki oleh usaha kecil, dan usaha kecil tersebut merasa mampu ikut seleksi, bolehkah usaha kecil tersebut di luluskan?

Dalam konsultansi konstruksi===> kecil sanpai dengan nilsi 750juta...bila nilainya diatas itu Tidak boleh pak....    Biarlah diatas 750juta untuk non kecil   (Permen pupr 31/2015)
Tidak boleh= gugur

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( sebelumnya disebut pokja ULP )

Pokja ULP sekarang berdasar  Perpres 16 tahun 2018 disebut Kelompok Kerja Pemilihan atau  disebut Pokja Pemilihan

Pasal 1

Angka 12.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

E purchasing berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut   E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa  rnelalui sistem katalog elektronik.

TUGAS PPK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja  (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan  dibayarkan kepada Penyedia;

f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasar Perpres 16 tahun 2018

Banyak yang tidak mau  lulus ujian sertifikasi pengadaan.

Banyak yang tidak mau menjadi pengelola pengadaan.

Banyak proses pengadaan yang  digagalkan saja.

Dst.

Bagaimana nasib Indonesiaku !

Pengadaan untuk bisnis yang sudah mapan berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61

(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:

c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai  dengan praktik bisnis yang sudah mapan

HPS BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Berdasar Perpres 16 tahun 2018  HPS ( Harga Perkiraan Sendiri ) di kecualikan untuk :

a.       Pengadaan s.d. nilai Rp 10 juta

b.      Pengadaan melalui e-purchasing  ==> katalog LKPP

c.       Tender pekerjaan terintegrasi

BEBERAPA HAL MENGENAI PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pasal  1 angka

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau  E-purchasing.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus  juta rupiah)

Pasal 43

(1)      Metode penyampaian dokumen penawaran pada  pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan  Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan  metode satu file.

 

Pasal 50 ayat (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia  untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang  menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan  klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada  Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang  menggunakan SPK.

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN berdasar Pepres 16 tahun 2018

           Kontrak                 Rp      1milyar
           PPN                       Rp      100juta
           Nilai kontrak         Rp.      1,1 milyar

Klausul di kontrak bahwa pengenaan denda keterlambatan 1/1000 perhari dari nilai kontrak.

Pekerjaan terlambat 54 hari.

Berapa denda keterlambatan yang harus dipotong dari pembayaran ?

Penanganan Pengaduan oleh Masyarakat berdasar Pepres 16 tahun 2018

Pasal 77

(1)    Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.

(2)    Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.

(

Kontrak jasa lainnya harus membayar sesuai.upah minimal provinsi

Begini masalahnya.
👉 Saat pengajuan baik dlm KAK,  dok lelang dll,  sy tdk cantumkan wajib UMK karena anggaran tdk cukup.

PENANGANAN KEADAAN DARURAT BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

                 

Pasal 59

(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan  harus dilakukan segera.

PENYEBUTAN MEREK DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018

Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa.  Contoh dalam pekerjaan konstruksi untuk lantai dapat menyebut merek aaa untuk cat dapat menyebut YYY dsb.  Tender tidak boleh bersifat mengunci, artinya merek tersebut bisa dipenuhi oleh banyak penyedia, atau merek tersebut teridentifikasi tidak hanya dipenuhi oleh satu penyedia.

Kalo untuk tender dengan menyebut produk dengan merek, yang merek tersebut  bukan komponen bagaimana ?

Dapat dilakukan terhadap barang yang sudah dimuat dalam catalog lkpp

Kalo penyedia produk tersebut banyak maka penyebutan merek terhadap produk yg utuh dapat dilakukan di tender cepat

PERUBAHAN KONTRAK LUMP SUM BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam Perpres 16 tahun 2018  Perubahan kontrak tidak membatasi untuk kontrak lump sum sebagaimana dilarang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (pasal 87 ayat 1a).

Bagaimana perubahan kontrak lump sum untuk pekerjaan konstruksi ?

PPK DARI SATUAN KERJA YANG MEMILIKI ANGGARAN ( bukan dari satuan kerja yang lain )

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK

( Perpres 16 tahun 2018 )

material on site

Pembayaran prestasi  Pekerjaan
Seperti apa kategori termasuk peralatan/bahan yg menjadi bgian dari hasil pekerjaan yg akan diserahterimakan sesuai pasal 89 perpres 54/2010

Akan dibayar sesuai terpasang pak, kecuali kontrak kita (hs atau gab yg bag hs nya) ada pasal 89 ayat (4c) ngatur tentang mos ( *material on site*=bagian pek yg belum terpasang namun akan diserah terimakan ) yg dican tumkan dlm kontrak (SSUK/SSKK ) a.l: tercantum ketentuan:
1 berada dilokasi pek
2 bagian pek meskipun belum dilakukan uji fungsi (komisioning)
3 memiliki sertifikat uji mutu
4 ada garansi dari produsen/agen resmi yg diitunjuk produsen
5 dilarang dipindahkan oleh pihak manapun dsn penyedia bertsnggungjawab atss keamanan/resiko keeusakan
6 bila pek konstruksi akan dibayar 50 - 70% ditentukan oleh PPK

Contoh di pek konstruksi yg sering kita temui=
1 peralatan= lift,  pompa air, dll
2 bhn pabrikasi= sheet pile, tower dll
3 bhn telah jadi= beton pracetak (yg dibuat dilokasi pek atau dari luar) dll dll

kalimat pasal..namun implementasi bagaimana ya pak?
1. Kalimat pasal tsb bagian yg akan diserahterimakan apakah artinya hy bisa dinilai di akhir menjelang serah terima pekerjaan atau dinilai diposisi prestasi terakhir pekerjaan yg akan diputus kontrak.

2. Apakah bisa bagian dari prestasi pekerjaan sehingga penyedia bs claim dalam termijn mereka??atau hy berlaku diakhir krn kalimat kalusul pasal 89 akan bagian pekerjaan yg akan diserahterimakan

3.kalau contoh2 tsb diatas biaaa untuk pekerjaan yg berbiaya cukup besar
Minta contoh untuk bahan/alat peekerjaan dalam jalur bottleneck pak..
Misal apakah besi selonjor (sesuai spek) belum dirakit, tumpukan puluhan sak semen , baja ringan, atap genteng metal dll bisa dianggap MOS

4. Sepakat pak anton meski masuk kontrak di SSKK

Agar
1 Dibedakan RAW MATERIAL dgn bagian pek pak....

2 mos dihidupkan (saat itu prinsipnya) untuk bantu progres keuangan penyedia pak

 3 shg....pada posisi progres mana pun...bila termasuk BAGIAN PEKERJAAN (bukan RAW MATERIAL) bisa diserahterimakan... bahasa selalu diakhir kontrak adalah kebiasaan....

4 kuncinya adalah jgn debatable lagi (ketika akan mencantumkan dlm kontrak) bagian pekerjaan spt apa?

Berarti pada posisi manapun ya pak progres bs dijadikan penilaian bagian pekerjaan..
Apakah sampel sy diatas masuk RAW material??sy msh bgg perbedaan RAW Material dg Material On site pak korelasi dg termasuk bagian pekerjaan diserahterimakan

MOS itu bahasa sono pak...yg nggak pas dgn keinginan perka LKPP 19/2014 dan permen 31/2015====> ketika terjadi bingung🙂 *Raw material itu produk mentah/alami/bahan/dasar..* a.l
● tumpukan semen, tumpukan pasir, tumpukan batu,
●● Kalo tumbukan besi (bahan) sebelum membentuk konstruksi ya Raw material (menurut saya)

Sumber pak Anton PU