Thursday, October 11, 2018

SURAT PEMUTUSAN KONTRAK 2018


SURAT PEMUTUSAN KONTRAK
Nomor :

Monday, October 8, 2018

DENDA KETERLAMBATAN

bagaimana cara perhitungan denda 1/1000 DARI bagian kontrak utk keterlambatan barang yg pengirimannya bertahap?misal kontrak senilai Rp. 1.1 milyar ( termasuk PPN) batas akhir tgl 17 juli,barang dikirim tgl 1 & 6 agustus.terima kasih

Friday, October 5, 2018

yang MENYATAKAN tender / seleksi GAGAL di P1618

P1618
Pasal 51
(1) Prakualifikasi gagal dalam hal:
a. setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

Monday, October 1, 2018

Pengadaan alkes ke satu penyedia ?

Mohon info :Bagaimana cara pengadaan alkes utk penyedianya adalah distributor tunggal ? Tk

KONTRAK UNTUK KEADAAN DARURAT

                 
Ketentuan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat meliputi:
a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat adalah:
1) harga Satuan;
2) lumsum;
3) gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
4) waktu Penugasan; atau
5) biaya Plus Jasa (Cost Plus Fee).

Asal material penyedia berbeda lokasi dengan survai ppk ( data konsultan perencana )

Kontrak pembangunan  Jalan

Pembuatan ahs hps dari sumber material lokasi 10km.

Ternyata penyedia yg berkontrak  mengambil dari lokasi lain..dan jaraknya 6km

Saturday, September 29, 2018

Saturday, September 22, 2018

PEMBERIAN UANG MUKA UNTUK KONSULTAN APLIKASI

As wr wb.
Bagaimana aturan pemberian uang muka untuk jasa konsultan aplikasi sesuai perpres 16/18 ?

Jaminan Pengadaan berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( Per LKPP No. 9 tahun 2018 )

 Jaminan Pengadaan Barang/Jasa berfungsi untuk pengendalian dan mitigasi resiko atas kemungkinan kegagalan atau terhambatnya proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, baik pada tahap pemilihan Penyedia dan pelaksanakan Kontrak.

Wednesday, September 19, 2018

JENIS KONTRAK PENGADAAN JASA KONSULTANSI berdasar P1618


Jenis Kontrak untuk Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri dari :
1)      Lumsum
Kontrak Lumsum digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan pekerjaan, dan produk/ keluaran dapat didefinisikan dengan jelas.

Kontrak Lumsum pada Pengadaan Jasa Konsultansi digunakan misalnya konsultan manajemen, studi kelayakan, desain, penelitian/studi, kajian/telaahan, pedoman/petunjuk, evaluasi, produk hukum, sertifikasi, studi pendahuluan, penilaian/appraisal. Pekerjaan Pra Studi Kelayakan, Pekerjaan Studi Kelayakan termasuk konsep desain, Pekerjaan Detail Engineering Design (DED), manajemen proyek, layanan pengujian dan analisis teknis seperti investigasi kondisi struktur, investigasi kehancuran struktur, investigasi kegagalan struktur, testing struktur/bagian struktur, ahli litigasi/arbitrase layanan penyelesaian sengketa. 

Dalam Kontrak Lumsum pembayaran dengan jumlah harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa memperhatikan rincian biaya. Pembayaran berdasarkan produk/keluaran seperti laporan kajian, gambar desain atau berdasarkan hasil/tahapan pekerjaan yang dilaksanakan.

Saturday, September 15, 2018

Mhon petunjuk dari rekan2 pbj.. apakah utk tender pek konstruksi dalam LDK bisa di persyaratkan BPJS ketenagakerjaan utk perusahaan dan tenaga tetap perusahaan yg terlibat dlm pelaksanaan pekerjaan? Kalo bisa dasar aturan nya apa ya?



Tidak bisa pak...

Dalam evaluasi tidak sedalam itu....
(Krn kebutuhan tenaga kerja dlm pelaks kontrak konstruksi...mungkin bisa ratusan tenaga kerja... shg akan mentulutkan evaluasi atau malah bisa dituduh syaratnya meng_ada2)

 tetapi yesss....
*harus diikat* dalam RANCANGAN KONTRAK... dipertegas dalam SSUK maupun dlm SSKK bshwa harga,/biaya pek sudah termasuk BPJS...
.

Saturday, September 8, 2018

Jafung pbj dgn impassing

Ada yg mau jafung dari kementerian / pemda.. Masih bisa *impassing* ?

 Masih sampai akhir nov 18. Utk tata cara pengajuan dan persyaratannya bisa dilht di Perka no. 3/2017 dan SE no 2/2018

Kalo belum sarjana tetapi sdh golongan III..apa bisa impassing?

Minimal IIIa dengan pendidian S1/D4  harus sepaket karena persyaratan umum JFT keahlian

Monday, September 3, 2018

apakah bisa menggugurkan atau tidak SKT di ganti oleh SKA, SKTnya teknik instalasi jaringan tegangan Rendah sedangkan SKA ahli teknik tenaga listrik

Persyaratan yg di SDP itu kan minimal...apabila yg di sampaikan dlm penwaran lebih tinggi dan masih linier maka tidak ada masalah.

Sunday, August 26, 2018

HARGA SATUAN TIMPANG DI PER LKPP NO 9 TAHUN 2018

PT  AB   menawar  Rp 822 juta
PT  DD   menawar Rp. 835 juta
PT  MS  menawar Rp 837 juta.
Calon pemenang PT  AB, namun ada item yang harga penawarannya timpang.
Bagaimana terhadap penawaran PT AB ?

Thursday, August 23, 2018

Denda keterlambatan

pekerjaan konsultan jasa penelitian dengan output buku, masa berlaku kontrak 60 hari kalender, kontrak lumpsum dengan cara pembayaran sekaligus,

Wednesday, August 22, 2018

Pengadaan s.d Rp 50 juta

Dalam perlem 9/2018 tertulis:
Persyaratan kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Barang/Jasa Perorangan, meliputi:
a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;

Sunday, August 12, 2018

PROSES PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PER LKPP NO. 9 TAHUN 2018


Pengadaan Langsung untuk Barang/Jasa Lainnya yang harganya sudah pasti dengan nilai paling banyak Rp50jt, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Thursday, August 9, 2018

Masa Pemeliharaan ( jaminan pemeliharaan dicairkan dan digunakan )

VALUE FOR MONEY !

a. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap  seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
b. Setelah masa pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan.

Tuesday, August 7, 2018

Pengadaan secara kontrak tahun jamak ( multi years ) Permenkeu 60 tahun 2018

Peng-anggaran untuk APBN dilakukan oleh Pengguna Anggaran sendiri kecuali yang menjadi kewenangan Menkeu sbb :

Monday, August 6, 2018

REPEAT ORDER UNTUK PEKERJAAN JASA KONSULTAN


Permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali. 

Sunday, August 5, 2018

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia

syarat kualifikasi ada tiga
1. kualifikasi administrasi
2. kualifikasi teknis
3. kualifikasi kemampuan keuangan

Syarat Kualifikasi Kemampuan Keuangan Penyedia Barang/ Jasa Lainnya /Jasa Konsultansi

Untuk Penyedia Non Kecil  harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan laporan keuangan.

Saturday, August 4, 2018

Penunjukan Langsung berdasar Per LKPP No, 9 tahun 2018


Penunjukan Langsung
Kriteria Penunjukan Langsung Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  meliputi:

Saturday, July 28, 2018

Istilah divisi dan group dalam Per LKPP No. 9 tahun 2018

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia 

Penyedia usaha kecil maupun non kecil harus memiliki ijin usaha yang sesuai dan pernah mengerjakan kontrak2 sebelumnya yang sesuai juga.

Friday, July 27, 2018

EVALUASI KEWAJARAN HARGA PENAWARAN BERDASAR PER LKPP NO 9 TAHUN2018


Evaluasi Kewajaran Harga 
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan: 
a) pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: 

sanggah di Pepres 16 tahun 2018 dan Per LKPP No. 9 tahun 2018

Ada tiga macam sanggah yaitu  Sanggah di penetapan penyedia yang lulus kualifikasi, ada sanggah dalam penetapan pemenang tender, serta ada sanggah banding untuk semua pekerjaan konstruksi yang ditenderkan.
Dalam hal proses tender menggunakan metode evaluasi  harga terendah, untuk penawaran  yang tidak terendah atau  tidak lebih rendah penawarannya dibanding yang dimenangkan maka  perlu dipertimbangkan untuk  mengajukan sanggahan.

Tuesday, July 24, 2018

PEMBAYARAN SWAKELOLA KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT


Pembayaran swakelola dalam P1618 dan dalam Per LKPP No. 8 tahun 2018  tidak mengenal  lagi  pola pembayaran 40%,  30%, dan terakhir 30%.

Sunday, July 22, 2018

swakelola dengan satuan kerja yang lain ( swakelola tipe II )


Ada beberapa output pekerjaan yang  ingin diperoleh tetapi tidak dapat dilakukan oleh satuan kerja kita sendiri tetapi dapat dilakukan oleh satuan kerja pemerintah yang lain.  Dengan demikian kita dapat melakukan kerjasama dengan satuan kerja yang mampu tersebut.  Hal demikian disebut sebagai  Swakelola tipe II.

Saturday, July 21, 2018

SYARAT PENYEDIA PERORANGAN

A.  memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti KTP/ Paspor/ Surat Keterangan Domisili  tinggal
b. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
C. menandatangani Pakta Integritas; dan
D. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
      1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
     2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
     3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau  sedang menjalani  sanksi pidana; dan
     4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Referensi Per LKPP No. 9 tahun 2018

Friday, July 20, 2018

JADWAL TENDER CEPAT

Mari kita dorong penyedia setempat untuk mendaftar dalam  SIKAP
agar sewaktu waktu di kita ada tender cepat, mereka bisa ikut juga.

Dalam Per LKPP disebut sebagai berikut :

"Penyusunan jadwal pelaksanaan Tender Cepat diserahkan kepada Pokja Pemilihan berdasarkan hari kalender, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. Tahapan Tender Cepat meliputi:
1) Undangan;
2) Penyampaian dokumen penawaran;
3) Pembukaan dokumen penawaran;
4) Pengumuman hasil pembukaan penawaran;
5) Verifikasi; dan
6) Pengumuman pemenang"

Per LKPP No 9 tahun 2018

Tuesday, July 17, 2018

Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV ( KELOMPOK MASYARAKAT )

1) Surat Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
2) memiliki struktur organisasi/pengurus;
3) memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);
4) memiliki sekretariat dengan alamat yang benar dan jelas di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan;         dan/atau

Monday, July 16, 2018

Gangguan aplikasi spse

Ada  masalah dengan aplikasi spse dikoordinasikan dengan lpse nya.
Bila tidak selesai pmep@lkpp.go.id

Tender atau pengadaan langsung

Apakah selaku Pejabat pengadaan sya hanya di batasi maksimal Rp. 200jt saja ? Walaupun metode yg sya pilih adalah Penunjukan langsung untuk Percetakan dokumen kependudukan (Anggaran Rp. 240jt) sedangkan penyedia terbatas (hanya perusahaan tertentu yg di tunjuk pemerintah sebagai perusahaan penyedia) mohon pencerahannya

Lakukan
1. tender atau
2. dibuat hps s.d rp. 200jt dgn out put tercapai kemudian lakukan pengadaan langsung

PROSES PENGADAAN LEWAT CATALOG ( EPURCHASING ) WAJIB DIGUNAKAN ?

Dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya dalam pasal 110 disebutkan keharusan/kewajiban pengadaan dengan menggunakan catalog LKPP / epurchasing 

Selanjutnya TIDAK DIWAJIBKAN lagi berdasar pasal 50 ayat 5 Perpres 16 tahun 2018

Friday, July 13, 2018

Berakhirnya kontrak

Kontrak berakhir  misal tanggal 20 Desember 2017 dan masa pemeliharaannya s.d 20 Juni 2018

KEPUTUSAN DEPUTI LKPP No 20 dan NO 21 TAHUN 2018


Menginformasikan Ibu/Bpk sekalian,
SK Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 20/2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elekronik (SPSE) Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Nomor 21/2018 tentang  Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang sudah diunggah pada aplikasi JDIH LKPP. Silahkan unduh pada link berikut:

1. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-20-tahun-2018

2. https://jdih.lkpp.go.id/regulation/keputusan-deputi-ii/keputusan-deputi-ii-nomor-21-tahun-2018

KEPUTUSAN DEPUTI
BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Thursday, July 12, 2018

Wednesday, July 11, 2018

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

Penulisan pajak di KAK / RAB/ kontrak bagaimana ?

A. Tidak perlu ditulis
B. Ditulis PPN saja
C. Ditulis PPN dan Pph
D. Tidak tahu

Jawabnya B

Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi berdasar P1618 dan Per LKPP 9 2018

Perpres 16 tahun 2018
Pasal  27 ayat  (2) Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi terdiri atas:
a. Lumsum;
b. Waktu Penugasan; dan
c. Kontrak Payung.

Per LKPP No. 9 tahun 2018
Jenis Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi

AHS dari Penyedia tidak perlu dipersyaratkan

Dari sisi PPK
HPS pekerjaan konstruksi yang ditetapkan PPK berdasar reviu EE yang dibuat konsultan perencana. EE dibuat dari beberapa AHS. Jadi PPK memiliki AHS dari konsultan perencana.

Dari sisi penyedia
Analisa harga satuan pekerjaan ( AHS P ) dari penyedia tidak perlu disyaratkan oleh pokja ULP dalam dokumen pemilihan sehingga penyedia tidak perlu menyampaikan dalam dokumen penawaran penyedia.

Rujukannya dimana ?
Dalam standar dokumen pengadaan Kemen PU PR No. 31 tahun 2015 tertulis sebagai berikut :

"Contoh Bentuk Dokumen Penawaran meliputi: 

Monday, July 9, 2018

METODE PEMILIHAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI berdasar Per LKPP No. 9 tahun 2018

Pengadaan langsung dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk pengadaan konsultan perorangan atau badan usaha dengan nilai s.d rp 100juta.

Pokja Pemilihan melaksanakan Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

a. Penunjukan Langsung
Penunjukkan Langsung dapat dilakukan dalam hal:

Sunday, July 8, 2018

buku kontrak " membahas kontrak pemerintah "

Berisi 40 artikel sejak perencanaan kontrak s.d. sengketa kontrak
ditulis oleh 37 penulis
Harga Rp. 150ribu + ongkir
Halaman buku 380
Minat hubungi Reza 0822 111 948 66

Friday, July 6, 2018

Tender cepat bukan supaya cepat

Ada yg mau saya tanyak pak..

Sumber Dana DAK deadline tgl 21 Juli 2018 harus masuk no kontrak..

Thursday, July 5, 2018

Pengadaan Langsung berdasar Perlem LKPP No. 9 tahun 2018

Pengadaan langsung agar dilakukan kepada penyedia sebenarnya, dengan harga wajar, boleh menyebut merek dst.

Perpres 16 tahun 2018

Pasal 1 angka 40 dan angka 41

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus  juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai

SBU PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI ( SE 595 2018 )




Tuesday, July 3, 2018

TEMUAN AUDIT KARENA TIDAK DI TETAPKAN DAFTAR HITAM

Dalam tahun 2011-2012  Dinas PU dipimpin oleh bapak A.
Ada tiga penyedia yang diputus kontrak, belum sempat diproses penetapan daftar hitam.

Tahun 2013- 2016 Dinas PU dipimpin oleh bapak B.
Bapak B, merasa ini tidak menjadi tanggung jawabnya.
Di tahun 2014 ada temuan BPK untuk belum penetapan tiga penyedia tersebut. 

DAFTAR HITAM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK

Dalam pelaksanaan kontrak penyedia bisa dikenakan daftar hitam bila

f. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau

h. Penyedia tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Rujukan
1.  Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018
2.  Perka LKPP No. 18 tahun 2014

KSO atau JO

Kalo utk KSO
 Misalnya utk lead nya tidak punya ISO yg 2015,
Tapi KSO nya punya....itu boleh apa gak pak?

Thanks.

Salah satu harus punya

Mohn petunjuk utk pengalaman perusahaan hasil dr JO pd proy sebelumnya yg bisa dihitung sebagai NPT apabila sebagai leader apakah bisa 100 % atw sesuai dg porsi sebagai leader?

Sesuai porsinya...

Mau tanya pak, jika dalam lelang Perusahaan A melakukan kerjasama (KSO) dgn Perusahaan B, dalam kontrak yang berhak tanda tangan apakah perusahaa  A atau perusahaan B (mitra kerja samanya/KSO)?
Trmksih pak

 Perusahaa  A dinyatakan pemenang di SPSE

Sesuai dengan perjanjian kemitraan/KSO,  perusahaan yang ditunjuk sebagai perusahaan utama (leading firm) yang bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO

Silakan baca juga :
1. http://www.mudjisantosa.net/2017/07/kso-penyedia-harus-dengan-satu-level.html
2. http://www.mudjisantosa.net/2012/06/kso-kemitraan.html
3. http://www.mudjisantosa.net/2012/06/kso-dan-spse.html
4. http://www.mudjisantosa.net/2014/09/kso.html
5. http://www.mudjisantosa.net/2014/09/kso.html
6. http://www.mudjisantosa.net/2013/02/pilihan-melakukan-subkontraktor-atau-kso.html
7. http://www.mudjisantosa.net/2016/11/kso-subkontrak-menjadi-tipikor.html

SERAH TERIMA BERDASAR PERPRES NO. 16 TAHUN 2018 DAN PERLEM LKPP NO 9 TAHUN 2018


Mohon pencerahan :
Perpres 16 tahun 2018 berlaku efektif sejak 1 Juli 2018.
Bagaimana bila proses lelang dilakukan sebelum 1 Juli 2018 sehingga diproses dengan Perpres 54 tahun 2010. Bagaimana aturan selanjutnya manakala kontrak ditandatangani pada bulan Juli 2018. Seperti PPHP dan aturan lainnya apakah menggunakan aturan perpres 54 ato P162018 beserta turunannya?
Sesuai kontraknya ( silakan lihat di kontraknya ) .. bahwa serah terima pekerjaan ..masih menyebut peran PPHP.

PERATURAN LEMBAGA LKPP TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PERPRES 16 TAHUN 2018

HADIR PERLEM LKPP p1618

PERLEM = PERATURAN LEMBAGA

Untuk Perlem sudah dapat diunduh di 

jdih.lkpp.go.id

TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 8 TAHUN 2018 
TENTANG PEDOMAN SWAKELOLA

Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA

Peraturan Lembaga Nomor 14 Tahun 2018

Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

NOMOR 15 TAHUN 2018 
TENTANG PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

PERATURAN NO 17 TAHUN 2018
Tentang SANKSI DAFTAR HITAM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2018 
TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA



Sunday, July 1, 2018

Penyelesaian sengketa kontrak pbj pemerintah

Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak

Sengketa kontrak di negara-negara modern tidak ke pengadilan
Tetapi diselesaikan ke lembaga arbitrase.

Di dunia, penyelesaian melalui Arbitrase pun juga dihindari, lebih dipilih secara melalui *mediasi.*

Penyelesaian secara Mediasi dinilai lebih murah, cepat dan menghasilkan keputusan  yg lebih ikhlas untuk dijalani bagi pihak yang bersengketa.

Uu 2 2017 tentang jasa konstruksi, menyarankan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Penyelesaian secara bertahap dengan musyawarah, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Bahkan dikenal di uu ini adanya dewan sengketa.

Sekarangpun pengadilan perdata dan pengadilan agama juga mempopulerkan *mediasi*.

Sesungguhnya sengketa kontrak pbj lebih banyak karena kurangnya pemahaman para pihak tentang hak dan kewajiban para pihak berdasar berbagai peraturan pemerintah.

Semoga dengan diselesaikan secara konsultasi saja, dapat dipahami para pihak dan selesai,  sehingga tidak perlu bersengketa.

Bagaimana Perlem lkpp no 18 tahun 2018 tentang penyelesaian sengketa kontrak ?


Saturday, June 30, 2018

Klarifikasi pengadaan secara e purchasing dengan katalog lkpp

Melakukan Epurchasing ( pengadaan dgn katalog lkpp ) ... saat proses sebelum deal... diklarifikasi dulu... misal barang dikirim kapan, dikirim s.d mana, pemasangan dan pelatihan bgmn, layanan purna jual . *Harga ditanya ke penyedia apakah* sudah include semua PPN , biaya kirim/pemasangan/pelatihan/layanan purna jual dst.
Bukan barang dalam kardus saja ?
Kebutuhan pengadaan apakah barang dalam kardus saja atau kebutuhannya adalah s.d barang berfungsi serta terjamin penggunaannya dan risiko kerusakannya

Kalau ada biaya2 yang belum include solusinya bagaimana? Mohon pencerahannyaπŸ™

Dibuat kontrak terpisah. Ada kontrak dari katalog dan ada kontrak non katalog

Silahkan baca Perka 11 tahun 2018

Wednesday, June 27, 2018

Anggaran dinkes atau rsud / puskesmas

Anggaran Dinkes Kab/Kota, RSUD Kab/Kota dan Puskesmas semua APBD, APBD ada dua Belanja dan Pendapatan. Jadi mekanisme pengelolaanya dg APBD, kecuali SKPD yg menggunakan BLUD.

Monday, June 25, 2018

TENDER CEPAT ( mari para penyedia barang )

1) Penyedia barang/jasa yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

Sunday, June 24, 2018

KD dari SUBbidang yang sama

Pek. konstruksi rp 30 M

untuk KD perusahaan non kecil HPS 30 M, KD=3xNPt.
persyaratan sub kualifikasi adalah bangunan gedung pendidikan BG007 apakah NPt harus pekerjaan BG007?

Saturday, June 23, 2018

pengadaan konsolidasi dengan itemize


SEMUA JANGAN SIBUK DENGAN PENGADAAN !

Penulis : Amik Tri Istiami
Abstrak
Pengadaan barang/jasa itu hendaknya tidak menjadi beban bagi setiap satker, melainkan menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Untuk itu, dicari jalan bagaimana agar pengadaan barang/jasa tersebut efisien dan tidak mengganggu fungsi utama pelayanan pada masyarakat.

Friday, June 22, 2018

Catatan Kinerja Konsultan Perencana

saya mau konsultasi sedikit pak... saya sedang lelang konsultan perencanaan dengan nilai 810 jt... kebetulan sekarang sedang penilaian teknis, dari 5 peserta, yang lulus.kualifikasi dan memasukan penawaran PT. A dengan nilai teknis tertinggi... yang jadi permasalahan, Dari pengalaman yang pernah di lakukan PT. A ini produk perencanaannya tidak bisa di pakai... yang menyebabkan PPK berharap PT yang lain, asal jangan PT. A. sedang kan nilai teknisnya sudah di umumkan, tinggal pembuktian aja lagi... bagaimana menyikapi hal ini pak ?? Apa.saja yang boleh pokja lakukan dalam hal pembuktian agar hasilnya maksimal, dan kejadian pengalaman serupa tak terjadi lagi... mohon petunjuk pak...??

Janganlah beban ketidakmampuan mengaturnya PPK ke penyedia jadi beban Pokja.
PPK dapat menggunakan PAM untuk hal ini. Buat BA PAM sehingga si penyedia juga “menerima”.
Dengan adanya BA PAM tsb kan Pokja bisa mengevaluasi ulang.
Biasakan jangan “pokoknya gw gak mau si A, si B”.
Pakailah prosedur dan alasan teknis yang dapat diterima siapapun termasuk auditor dan APH.

Ada baeknya kandidat di suruh presentasi dan dicecar dgn tanya jawab.
Ppk, kpa di minta ikut hadir.

Hasil diskusi dgn sdr Lukman, Sinta P, Suryanto

Sengketa audit ?

Sengketa audit ?

Kasus satu :

Wednesday, June 20, 2018

AGEN PENGADAAN PASAL 14 P1618

AGEN PENGADAAN
(1). Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)  Pelaksanaan tugas Agen yaitu mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan. dan/atau PPK. 
(3)  Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK  dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
      perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga.

P1618 pasal 14

Sunday, June 17, 2018

Serah terima kolam ikan

Saya sebagai panitia PHO pekerjaan fisik konstruksi berupa kolam ikan secara visual telah sesuai spesifikasi namun ketika saya minta uji fungsi terhadap kolam ikan tersebut ternyata banyak/ lebih dari satu kolam ikan tersebut air isinya merembes dan bocor. Mohon petunjuk bapak bagaimana selanjutnya

Thursday, June 7, 2018

PERUBAHAN KONTRAK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang  ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, (termasuk kontrak lumsum dapat berubah ), yang meliputi:

Wednesday, June 6, 2018

Ukpbj dalam transisi p1618

Assalamualaikum Wr. Wb. Pak..
saya ingin bertanya terkait kelembagaan UKPBJ, apakah masih dibolehkan anggota pokja pemilihan UKPBJ berasal dari instansi/SKPD diluar UKPBJ?

Saturday, June 2, 2018

PENUNJUKAN LANGSUNG UNTUK PEMELIHARAAN BARANG berdasar P1618


PENUNJUKAN LANGSUNG  UNTUK PEMELIHARAAN BARANG
Amiktri,
Widyaiswara Kemenag RI

Apakah pengadaan pekerjaan pemeliharaan dengan nilai di atas Rp 200 juta harus dilakukan dengan tender ?
Pengadaan tidak semuanya harus  dilakukan dengan tender, tetapi bisa terjadi dilakukan dengan pengadaan secara penunjukan langsung.

Thursday, May 31, 2018

PENGADAAN LANGSUNG UNTUK KONSULTAN BERDASAR P1618

Pekerjaan konstruksi yang pengadaannya berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya telah ditetapkan pemenangnya, sedangkan konsultan pengawas belum diproses pengadaannya. Pengadaan untuk konsultan pengawas senilai Rp. 93 juta.

Bisakah untuk konsultan pengawas diproses berdasar Perpres 16 tahun 2018 ?

Wednesday, May 30, 2018

Konsultan Perencana menjadi konsultan pengawas

Konsultan perencana dapat menjadi konsultan pengawas di pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan perencana tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang direncanakannya.

Konsultan pengawas  tidak boleh menjadi  penyedia pelaksana jasa konstruksi ( kontraktor) pada pekerjaan yang diawasinya.

Monday, May 28, 2018

BUKU PERPRES 16 TAHUN 2018

MENGENAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Pesan buku Pengadaan Perpres 16 tahun 2018 ke Reza 0822 1119 4866

Wednesday, May 23, 2018

CCO

Kontrak konstruksi rp 1 milyar di cco dgn nilai kontrak tetap.
A. Tdk boleh cco
B. Bisa di cco hanya s.d 10%
C. Bisa dicco lebih dari 10%

Tuesday, May 22, 2018

PERAN PPHP DALAM TRANSISI P1618

Perpres  16 tahun 2018 ( P1618 )

Serah Terima Hasil Pekerjaan
Pasal 57
(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 58
(1) PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA.
(2) PA / KPA meminta PjPHP/ PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa yang akan diserahterimakan.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Sunday, May 20, 2018

SAYEMBARA DAN KONTES DI PERPRES 16 TAHUN 2018

SAYEMBARA DAN KONTES

Pasal 9 ayat 1 huruf l
(1) PA memiliki  tugas dan kewenangan:
1. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan  melalui Sayembara/Kontes;

Bagaimana dengan  prosedur pelaksanaan Sayembara/Kontes ?

Friday, May 18, 2018

Pemenang Tender Cepat mengundurkan diri

Dalam lelang cepat atau Tender Cepat, penyedia yang ditunjuk mengundurkan diri, karena harga yang ditawarkan terlalu murah, penyedia sekarang menyadari kalau akan rugi.
Apakah tindakan kami, pokja ULP ?

Wednesday, May 16, 2018

anggota DPRD menjadi penyedia

Terkait pbj, saya mohon sarannya pak, apakah ada larangan anggota DPRD menjadi tenaga ahli pada pekerjaan konstruksi/konsultansi, terima kasih pak sebelumnya

PPK TIDAK DAPAT DITUNTUT OLEH SUBKON PENYEDIA


Adakah kalimat kalimat ini di dalam SSUK di kontrak kita ?

Monday, May 14, 2018

KPA berdasar P1618

(1) KPA melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(2) KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

Dalam satu kode rekening dapat dilakukan banyak kontrak

Dalam anggaran  kami ada pengadaan pembangunan konstruksi dan pengadaan mebeler, dengan total Rp. 4 milyar.  Mebeler ada di catalog LKPP
Apakah pengadaan dilakukan dengan satu paket dengan pemenangnya adalah satu penyedia konstruksi mengingat nilai dominannya adalah penyedia konstruksi ?
Jawaban :

COI BERDASAR P1618

COI P1618
Conflict of interest
Pertentangan kepentingan pihak ANTARA LAIN dalam hal:

Sunday, May 13, 2018

Kontrak tidak selesai ... suatu diskusi ?

Pengadaan kapal dgn kontrak lumsum trus jadi 40% dlm bentuk rangka dan terjadi pemutusan kontrak....apa bisa diakui dan dibayar?

Friday, May 11, 2018

Pihak penyedia yang hadir dalam negosiasi

Salam pak mohon pencerahan apakah tahap negosiasi pada pengadaan langsung harus dilakukan secara langsung dengan direktur?

Wednesday, May 9, 2018

Pekerjaan tidak selesai, keterlambatan bukan salah dari penyedia

Mohon info kalau proyek single year ada terlambat karena pemberi kerja,  apa penyedia bisa dapat perpanjangan waktu yg melewati thn anggaran bukan kesempatan penyelesaian, krn salah pemberi kerja.

Thursday, May 3, 2018

E-Reverse Auction

E-Reverse Auction , penyampaian penawaran kembali
Ada empat skema mengenai hal ini.

Istilah istilah pelaksanaan kontrak

DED    = Detail Engineering Design
STO    = Site Take Over
PHO   = Provisional Hand Over
FHO   = Final Hand Over
COW  = Commencement of Work (Control of Work)
MC0  = Mutual Check 0
VO    = Variation Order
CCO   = Contract Change Order
PAM = Pre Award Meeting
PCM  = Pre Constructions Meeting = rapat persiapan pelaksanaan kontrak
Shop Drawing      = Gambar Kerja
As Built Drawing = Gambar Terlaksana

Friday, April 27, 2018

Repeat order pekerjaan jasa konsultan ( berdasar p1618 )

Mohon penjelasannya...
Pekerjaan jasa konsultansi seperti apa yg bisa dilakukan repeat order sebagaimana ketentuan pasal 41 perpres 16/18?

Monday, April 23, 2018

Perubahan lokasi pekerjaan

Apakah bisa dilakukan Addendum lokasi (perubahan harga satuan) pekerjaan karena perubahan lokasi pekerjaan yang tentunya berpengaruh terhadap jarak angkut (untuk pekerjaan Jalan), jarak angkut semula 12 Km berubah menjadi 50 Km. 
Karena Dalam gambar kerja yang sudah dilelangkan pekerjaan dimulai dari titik akhir (lupa dirubah) sedangkan yang kami maksudkan dimulai dari STA 0+000. Berubah lokasi 40km. Mohon pencerahannya dan makasih sebelumnya

Serah terima pekerjaan

Di SPK perjanjian 7 hari kalender
Selesai pd tgl 1 mei 2018
Namun tgl 1 mei 2018 libur, pemeriksaan pekerjaan itu apakah tgl 1 mei 2018 atau tgl 2 mei 2018
Jika pekerjaan selesai tgl 30 april 2018, apakah pemeriksaan boleh pada tgl 30 april 2018 tsb pak?

Friday, April 20, 2018

Out put pengadaan sesuai dengan dokumen pengadaan

Mohon masukan bapak. Tentang  kegiatan di dinas kami itu ada pengadaan mobil. Tertulis di DPA Belanja Modal :  Kendaraan mini bus 1600 CC 2 unit dengan pagu 400.000.000, melalui e kataog.
Ada spesifikasi lebih tinggi yaitu  1800 CC, dengan pagu masih bisa terpenuhi. Mohon masukan,  bisakah itu kami laksanakan dg spesifikasi yg lbh tinggi, apa yg selanjutnya hrs kami penuhi & kerjakan?? Trima ksh atas pencerahanya.

Respon :
agar diubah / direvisi out put dokumen anggaran

Thursday, April 19, 2018

Penyedia Catalog tidak menyanggupi atau tidak tersedia

Saya dari Dinkes  ingin bertanya terkaitpengadaan...
Kita punya anggaran untuk pengadaan Obat catalog dan non e catalog sebesar 2.8

Katalog E-purchasing sewa kendaraan

Mohon ijin beratanya pak.
Saya mau sewa mobil di trac. Karena itu mobil baru pihak penyedia di katalog LKPP meminta kami membuat surat pernyataan yang di tanda tangani oleh kita untuk melakukan kontrak selama minimal 3 tahun. Apakah diperbolehkan seperti itu. Itu permintaan dari pihak penyedia.

Respon :
Maksimal kontrak epurchasingnya adalah sampai dengan akhir masa kontrak katalognya

Tuesday, April 17, 2018

CONTOH KONTRAK TERINTEGRASI

Perpres 16 tahun 2018 , menyebut beberapa kali tentang pekerjaan terintegrasi.
Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

ASURANSI TENAGA KERJA DISYARATKAN DI DOKUMEN PEMILIHAN

Apakah badan usaha(calon penyedia) yg akan mengikuti lelang WAJIB melampirkan sertifikat yg di keluarkan oleh perusahaan asuransi.

Pertanyaan kami: apakah boleh pokja ulp mencantumkan persyaratan tersbut dalam persyaratan lelang? Apakah ttg bertentangan dgn perpres ttg pengadaan barng jasa?

pemberian kesempatan paling lama 50 hari di P1618


Pemberian kesempatan 50 hari = batasan denda 5% ?
Batasan denda 5persen itu tidak ada.
Denda bisa lebih dari 5%. Yang penting adalah pengendalian kontrak, agar pekerjaan tidak teelambat.

Bagaimana dengan pemberian kesempatan selama 50 hari ?
Pemberian kesempatan dibahas di dalam pasal 56 namun tidak dibahas lagi di P1618 mengenai pemberian kesempatan dengan batasan 50 hari.

PENGENDALIAN KONTRAK adalah PENTING
Kendalikan kontrak sejak membuat rancangan kontrak, saat PCM dan pengendalian saat pelaksanaan kontrak.

Monday, April 16, 2018

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum termasuk yang dikecualikan dalam P1618.

Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan Badan Layanan Umum.
Tidak ada hal yang menghambat penggunaan perpres pengadaan termasuk P1618 dalam pelaksanaan BLU.  Pembahasan yang sering terjadi adalah batasan nilai pengadaan langsung. Banyak yang berpikir bahwa perlu ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi BLU, terutama untuk pengadaan langsung. Banyak pemikiran batasan nilai pengadaan langsung perlu diperlonggar.
Perlunya sampai dimana ? 

Dana investasi apbn apbd di bumn bumd pakai perpres 16 tahun 2018 ?

Dana investasi apbn apbd ke BUMN BUMD .. .. masih ikut  P1618 ?
πŸ™πŸΌ
Tidak ikut P1618, kecuali dana tersebut disalurkan melalui DIPA/DPA sebagai pengadaan dengan  PPK suatu satuan kerja di K/L atau Pemda yang melakukan pengadaan.
Kalo di DIPA atau DPA  kita hanya akun sebagai penyertaan modal ( transfer modal) maka tdk termasuk dalam P1618

Sunday, April 15, 2018

Konsultan Konstruksi kecil ikut paket non kecil

Mohon bantuan pencerahan πŸ˜€, jika dalam seleksi umum untuk usaha non kecil, ada subklasifikasi yg disyaratkan dlm LDK, tapi juga dimiliki oleh usaha kecil, dan usaha kecil tersebut merasa mampu ikut seleksi, bolehkah usaha kecil tersebut di luluskan?

Dalam konsultansi konstruksi===> kecil sanpai dengan nilsi 750juta...bila nilainya diatas itu Tidak boleh pak....    Biarlah diatas 750juta untuk non kecil   (Permen pupr 31/2015)
Tidak boleh= gugur

Tuesday, April 10, 2018

Kelompok Kerja Pemilihan atau Pokja Pemilihan Berdasar Perpres 16 tahun 2018 ( sebelumnya disebut pokja ULP )


Pokja ULP sekarang berdasar  Perpres 16 tahun 2018 disebut Kelompok Kerja Pemilihan atau  disebut Pokja Pemilihan

Pasal 1
Angka 12.
Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Sunday, April 8, 2018

E purchasing berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut   E-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa  rnelalui sistem katalog elektronik.

Saturday, April 7, 2018

TUGAS PPK BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pasal 11
(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:
a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja  (KAK);
c. menetapkan rancangan kontrak;
d. menetapkan HPS;
e. menetapkan besaran uang muka yang akan  dibayarkan kepada Penyedia;
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
g. menetapkan tim pendukung;

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Berdasar Perpres 16 tahun 2018

Banyak yang tidak mau  lulus ujian sertifikasi pengadaan.
Banyak yang tidak mau menjadi pengelola pengadaan.
Banyak proses pengadaan yang  digagalkan saja.
Dst.

Bagaimana nasib Indonesiaku !

Friday, April 6, 2018

Pengadaan untuk bisnis yang sudah mapan berdasar Perpres 16 tahun 2018

Pasal 61
(1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Peraturan Presiden ini adalah:
c. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai  dengan praktik bisnis yang sudah mapan

Wednesday, April 4, 2018

HPS BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Berdasar Perpres 16 tahun 2018  HPS ( Harga Perkiraan Sendiri ) di kecualikan untuk :
a.       Pengadaan s.d. nilai Rp 10 juta
b.      Pengadaan melalui e-purchasing  ==> katalog LKPP
c.       Tender pekerjaan terintegrasi

Monday, April 2, 2018

BEBERAPA HAL MENGENAI PENGADAAN LANGSUNG BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Pasal  1 angka

13. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau  E-purchasing.

40. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa  Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan  Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya  yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua rates juta rupiah).

41. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi  yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus  juta rupiah)

Pasal 43
(1)      Metode penyampaian dokumen penawaran pada  pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Pengadaan  Langsung dan Penunjukan Langsung menggunakan  metode satu file.
 
Pasal 50 ayat (7) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia  untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang  menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau

b. permintaan penawaran yang disertai dengan  klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada  Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang  menggunakan SPK.



Saturday, March 31, 2018

DENDA KETERLAMBATAN PEKERJAAN berdasar Pepres 16 tahun 2018

           Kontrak                 Rp      1milyar
           PPN                       Rp      100juta
           Nilai kontrak         Rp.      1,1 milyar

Klausul di kontrak bahwa pengenaan denda keterlambatan 1/1000 perhari dari nilai kontrak.

Pekerjaan terlambat 54 hari.

Berapa denda keterlambatan yang harus dipotong dari pembayaran ?

Penanganan Pengaduan oleh Masyarakat berdasar Pepres 16 tahun 2018


Pasal 77
(1)    Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
(2)    Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
(

Thursday, March 29, 2018

Kontrak jasa lainnya harus membayar sesuai.upah minimal provinsi

Begini masalahnya.
πŸ‘‰ Saat pengajuan baik dlm KAK,  dok lelang dll,  sy tdk cantumkan wajib UMK karena anggaran tdk cukup.

Wednesday, March 28, 2018

PENANGANAN KEADAAN DARURAT BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

                 
Pasal 59
(1) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan  harus dilakukan segera.

PENYEBUTAN MEREK DALAM PERPRES 16 TAHUN 2018

Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 19 ayat 2
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan
penyebutan merek terhadap:
a. komponen barang/jasa;
b. suku cadang;
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
d. barang/jasa dalam katalog elektronik; atau
e. barang/jasa pada Tender Cepat.

Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap komponen barang/jasa.  Contoh dalam pekerjaan konstruksi untuk lantai dapat menyebut merek aaa untuk cat dapat menyebut YYY dsb.  Tender tidak boleh bersifat mengunci, artinya merek tersebut bisa dipenuhi oleh banyak penyedia, atau merek tersebut teridentifikasi tidak hanya dipenuhi oleh satu penyedia.

Kalo untuk tender dengan menyebut produk dengan merek, yang merek tersebut  bukan komponen bagaimana ?

Dapat dilakukan terhadap barang yang sudah dimuat dalam catalog lkpp

Kalo penyedia produk tersebut banyak maka penyebutan merek terhadap produk yg utuh dapat dilakukan di tender cepat

Tuesday, March 27, 2018

PERUBAHAN KONTRAK LUMP SUM BERDASAR PERPRES 16 TAHUN 2018

Dalam Perpres 16 tahun 2018  Perubahan kontrak tidak membatasi untuk kontrak lump sum sebagaimana dilarang dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya (pasal 87 ayat 1a).

Bagaimana perubahan kontrak lump sum untuk pekerjaan konstruksi ?

Saturday, March 24, 2018

PPK DARI SATUAN KERJA YANG MEMILIKI ANGGARAN ( bukan dari satuan kerja yang lain )

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK
( Perpres 16 tahun 2018 )

Wednesday, March 21, 2018

material on site

Pembayaran prestasi  Pekerjaan
Seperti apa kategori termasuk peralatan/bahan yg menjadi bgian dari hasil pekerjaan yg akan diserahterimakan sesuai pasal 89 perpres 54/2010

Akan dibayar sesuai terpasang pak, kecuali kontrak kita (hs atau gab yg bag hs nya) ada pasal 89 ayat (4c) ngatur tentang mos ( *material on site*=bagian pek yg belum terpasang namun akan diserah terimakan ) yg dican tumkan dlm kontrak (SSUK/SSKK ) a.l: tercantum ketentuan:
1 berada dilokasi pek
2 bagian pek meskipun belum dilakukan uji fungsi (komisioning)
3 memiliki sertifikat uji mutu
4 ada garansi dari produsen/agen resmi yg diitunjuk produsen
5 dilarang dipindahkan oleh pihak manapun dsn penyedia bertsnggungjawab atss keamanan/resiko keeusakan
6 bila pek konstruksi akan dibayar 50 - 70% ditentukan oleh PPK

Contoh di pek konstruksi yg sering kita temui=
1 peralatan= lift,  pompa air, dll
2 bhn pabrikasi= sheet pile, tower dll
3 bhn telah jadi= beton pracetak (yg dibuat dilokasi pek atau dari luar) dll dll

kalimat pasal..namun implementasi bagaimana ya pak?
1. Kalimat pasal tsb bagian yg akan diserahterimakan apakah artinya hy bisa dinilai di akhir menjelang serah terima pekerjaan atau dinilai diposisi prestasi terakhir pekerjaan yg akan diputus kontrak.

2. Apakah bisa bagian dari prestasi pekerjaan sehingga penyedia bs claim dalam termijn mereka??atau hy berlaku diakhir krn kalimat kalusul pasal 89 akan bagian pekerjaan yg akan diserahterimakan

3.kalau contoh2 tsb diatas biaaa untuk pekerjaan yg berbiaya cukup besar
Minta contoh untuk bahan/alat peekerjaan dalam jalur bottleneck pak..
Misal apakah besi selonjor (sesuai spek) belum dirakit, tumpukan puluhan sak semen , baja ringan, atap genteng metal dll bisa dianggap MOS

4. Sepakat pak anton meski masuk kontrak di SSKK

Agar
1 Dibedakan RAW MATERIAL dgn bagian pek pak....

2 mos dihidupkan (saat itu prinsipnya) untuk bantu progres keuangan penyedia pak

 3 shg....pada posisi progres mana pun...bila termasuk BAGIAN PEKERJAAN (bukan RAW MATERIAL) bisa diserahterimakan... bahasa selalu diakhir kontrak adalah kebiasaan....

4 kuncinya adalah jgn debatable lagi (ketika akan mencantumkan dlm kontrak) bagian pekerjaan spt apa?

Berarti pada posisi manapun ya pak progres bs dijadikan penilaian bagian pekerjaan..
Apakah sampel sy diatas masuk RAW material??sy msh bgg perbedaan RAW Material dg Material On site pak korelasi dg termasuk bagian pekerjaan diserahterimakan

MOS itu bahasa sono pak...yg nggak pas dgn keinginan perka LKPP 19/2014 dan permen 31/2015====> ketika terjadi bingungπŸ™‚ *Raw material itu produk mentah/alami/bahan/dasar..* a.l
● tumpukan semen, tumpukan pasir, tumpukan batu,
●● Kalo tumbukan besi (bahan) sebelum membentuk konstruksi ya Raw material (menurut saya)

Sumber pak Anton PU

JAMINAN PELAKSANAAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK PENGADAAN

Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya pada Pasal 70

Penawaran tenaga terampil di ganti tenaga ahli

mohon pencerahannya pa......apabila dalam dokumen pengadaan dipersyaratkan tenaga terampil bidang jembatan (TS 044/TS029) tapi dalam dokumen penawaran ternyata calon penyedia menawarkan tenaga ahli bidang jembatan (203) apakah keduanya bisa disamakan atau beda tugas dan fungsinya pa.....

Ya Gpp sih...
Cuma apa nggak ketinggian ya Pak?
Kalau mau dg bayaran billing rate terampil tidak masalah juga.

Jangan2 alokasi dana untuk tenaga terampil maupun tenaga ahli tidak tercover dalam harga penawaran maupun HPS.

Saturday, March 17, 2018

Syarat SPT 2017 ?

Kalo SPT nya terhutang..bukan urusan pokja ya.. memenuhi ya
Di KUP nya  kewajiban WP itu adalah membuat NPWP dan menyampaikan SPT.

CCO KONTRAK

RAB kontrak terdiri dari ratusan item pekerjaan sewa dan Jasa..
Salah satu kendala adalah banyaknya perubahan2 item (terutama adanya penambahan item pekerjaan)
Menindaklanjuti perubahan2 item pekerjaan, salah satu keputusan yang kami pilih adalah melakukan CCO jika ada pekerjaan baru pada waktu berjalan..

KAPAN MULAI BERLAKU PERPRES 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Friday, March 16, 2018

KONSOLIDASI PENGADAAN


KONSOLIDASI PENGADAAN
Pembahasan konsolidasi telah dimuat di dalam Perpres 4 tahun 2015  pada pasal 126 ayat (7)       Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian dalam Perpres 16 tahun 2018  mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, semakin banyak penyebutan mengenai konsolidasi pengadaan.

Thursday, March 15, 2018

Perpres 16 tahun 2018 perpres pengadaan

Perpres 16 tahun 2018

Peraturan Presiden pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010  Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan diberlakukan Juli 2018 setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Perpres baru bernomor 16 Tahun 2018 ini sedang dalam proses pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM. Apabila sudah diundangkan, maka seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan setelah 1 Juli 2018 diharuskan menggunakan aturan baru tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan kepada Kepala LKPP agar persiapan masa transisi dari perpres lama ke perpres baru harus berjalan dengan baik. “Untuk perpres yang baru disiapkan sosialisasi ke semua, untuk yang belum (aturan turunan) agar diselesaikan, terutama peraturan tentang pembiayaan infrastruktur. “ Kata Seskab dalam pertemuan singkat dengan Kepala LKPP dan tim, Kamis (15/03) di kantor Setkab, di Jakarta.

Agus mengatakan bahwa sosialisasi dan persiapan aturan turunan sudah direncanakan. “Jadi intinya memang segera siap sosialisasi, kemudian tiga bulan kita harus selesaikan sekian set peraturan kepala. Saya jamin, konten dari perpres ini tidak ada yang bertentangan dengan perpres lama. Yang ada malah mempermudah dan mempercepat. Simplicity. Mudah-mudahan semuanya lancar.” Kata Agus.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan terdiri dari 15 bab dengan memuat 94 pasal. Beleid ini disederhanakan dengan hanya memuat aturan umum. Hal-hal yang bersifat prosedural dan teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan LKPP dan peraturan Kementerian sektoral lainnya. (fan)

Tuesday, March 13, 2018

serah terima sebagian ( parsial )

Untuk serah terima parsial apakah memerlukan jaminan pemeliharaan, sedangkan untuk penarikan terminnya masih terdapat potongan retensi yg belum dibayarkan ???
Terima kasih sebelumnya pak

Monday, March 12, 2018

Sunday, March 11, 2018

Kebutuhan tenaga ahli ( SKA )

boleh tanya untuk menentukan jumlah ska yg d pakai baik jumlah.bnyakny ska dan minimal pngalman dlm syarat lelang pak...terimksh

Penunjukan langsung karena penyedia belum terpilih

Jasa Keamanan di Pemda kami  sedang berlangsung proses pengadaan melalui lelang umum dengan nilai 4 Milyar, di karenakan proses masih terus berjalan sedangkan tenaga pengamanan sangat dibutuhkan di lingkungan pemda kami. Untuk itu kami melakukan ;
Pengadaan penunjukan langsung dengan menunjuk kembali penyedia sebelumnya (tahun lalu) untuk 3 (tiga) bulan dengan nilai perbulan @ Rp. 320 juta. Apakah hal ini tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan pengadaan barang jasa ?

LELANG ITEMIZED

LELANG ITEMIZED
Lelang itemize adalah melelangkan item-item dalam satu paket pelelangan.
Penyedia yang menawar dapat hanya menawar satu item saja yang diminati atau beberapa item yang diminati atau semua item.

Friday, March 9, 2018

Kontrak epurchasing di ubah

Bolehkah dalam proses e catalog telah terjadi kesepakatan antara penyedia dan Pejabat pengadaan pengadaan alat dengan type 40, dalam perjalanannya ketika paket tersebut brrada diposisi PPK, terdapat konfirmasi via email bahwa alat dgn type 40 udah discontinue,  oleh penyedia ditawarkan type pengganti yaitu type 43, bolehkah paket tetap dijalankan oleh PPK dengan berdasarkan surat keterangan bahwa alat dalam paket tersebut discontinue dan terdapat unit pengganti yg sejenis yg mempunyai fitur lebih baik dari alat type sebelumnya

Jawab
Kalo sudah berkontrak...
Kembali kpd hukum berkontrak.
Bisa addendum kontrak...
Item pengganti
1. Dibutuhkan
2. Tdk masalah dgn alat lain ( perlu connect / compatibel )
3. Harga wajar
4. Bila temuan audit dinilai kemahalan bersedia mengembalikan

Thursday, March 8, 2018

Pemeliharaan perlu masa pemeliharaan

Pak mohon ijin konsultasi, klo utk pemeliharaan gedung misal pengecatan gedung dan perbaikan plafon2 nilai dibawah 200jt (pengadaan langsung) apa perlu ada masa pemeliharaan nggeh pak.mohon arahan dan trimakasih sbelumnya pak...πŸ™πŸ™πŸ™

Berdasar penjelasan Saudara, untuk pekerjaan tersebut, tidak perlu pak, yang penting spesifikasinya harus jelas. Misalnya cat yang digunakan kualitasnya tahan jamur dan sinar matahari dll. Khusus pengecatan kualitas bahan sangat menentukan kualitas hasil.

SKA dilegalisir

mohon pencerahannya pak...apabila di dokumen penawaran peserta lelang meng-upload hasil scan SKA asli, tapi pada saat pembuktian kualifikasi ternyata peserta lelang tersebut hanya bisa menunjukan fotokopy SKA yg dilegalisir oleh notaris, apakah penawarannya digugurkan pak?  Matur nuwun

Menurut saya GUGUR...

*Yg dibuktiKan SKA ASLI yg masih berlaku...*

Bukan minta FOTOKOPY SKA LEGALISIR...

Terus aslinya dimana ?

Thursday, March 1, 2018

Peran apip dalam persiapan pengadaan dan proses lelang

Apip boleh terlibat dalam mereview spek hps dan draf kontrak  dgn ppk.
Dan keputusan di ppk

Apip bisa mereview proses evaluasi lelang
Dan keputusan ada di pokja ulp

Monday, February 26, 2018

PERUBAHAN KONTRAK SETELAH KONTRAK BERAKHIR

1. setelah berakhirnya kontrak tidak boleh ada perubahan kontrak, karena kontrak telah berakhir
2. dalam masa kontrak ( kontrak belum berakhir ) tidak boleh ada perubahan yang sifatnya diskriminasi terhadap persainang  lelang dan yang akan membuat  kerugian negara.
  Contoh
a.  waktu lelang tidak diberikan uang muka, waktu berkontrak diberikan uang muka
b.  denda dari nilai kontrak, diubah menjadi dari bagian kontrak
c. dsb

Sunday, February 25, 2018

PENAWARAN HANYA DIEVALUASI 3 PENAWAR SAJA

Untuk pengadaan barang, jasa konstruksi dan jasa lainnya dengan metode evaluasi sistem gugur terhadap penawaran yang masuk yang akan dievaluasi hanya 3 penawar terendah saja.

Saturday, February 24, 2018

Subkontrak di e-purchasing ?

...
Di e catalog ada barang yg akan dibeli, disebutkan penyedia dan distributornya adl PT. A. 
Tetapi dalam pelaksanaannya PT.  A melimpahkan pekerjaan kepada PT. B dg berbagai alasan: jarak jauh, kemudahan dll (mskpn dg spek, harga yg sama) 
Tetapi PT. B trsebut tdk tayang/tertulis di web e catalog.. 
Apakah boleh RSUD berikatan perjanjiandg PT. B trsebut??  Ato harus tetap dg PT. A??
Trmksh sblmny
πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»πŸ™πŸ»
Respon...
Kalau melakukan perikatan. Harus dengan yang tercantum di katalog. Beritahu penyedia ybs.
Diluar itu berarti batal e-purchasinya.. anda melaporkan penyedia ke lkpp..
 Sebagai bahan lkpp menegur / memberi sanksi ybs

Thursday, February 22, 2018

SERTIFIKAT PENGADAAN BERLAKU SEUMUR HIDUP

PERKA  LKPP  23 TAHUN 2015

Pasal 1 ayat 6

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 33

(1) Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini, Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/LKPP dengan kategori L2, L4, dan L5, maupun Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku sampai dengan seumur hidup. 



Respon atas temuan audit

Mohon pencerahanya terkait kasus di bawah ini mungkin ada yg pernah mengalami atau mungkin ada solusi terbaik yaitu

Friday, February 16, 2018

Beragam cara pengadaan jasa cleaning service

Pengadaan cleaning service dengan pagu rp 1 milyar

Masa pemeliharaan konstruksi diserahkan ke instansi lain

Saya mau menanyakan terkait pemeliharaan dan pengakuan aset. Ada kegt yg masa pemeliharaan masih ada di dinas teknis, sedangkan ada renovasi bangunan yg ada di skpd pengguna

Kecil atau non kecil dalam pekerjaan konsultan

Mohon izin bertanya pak, kami ada paket pekerjaan jasa konsultansi untuk kajian mitigasi bencana nilai nya 500 jt, apakah berlaku permenpu no 31 tahun 2015 dan sebelum perubahan peraturan  tersebut? dimana untuk jasa konsultansi kualifikasi kecil s.d 750 jt.

Tuesday, February 13, 2018

Konsultan Perencana

Mohon petunjuk, untuk jasa konsultan perencana, mengenai jumlah SKA maupun jenis SKA, kami harus merujuk pada aturan yang mana ya?? terimakasih

Saturday, February 10, 2018

PENGADAAN MOBIL ATAU SEPEDA MOTOR DARI DANA DESA ?

Apakah diatur di peraturan bupati mengenai pengadaan mobil atau motor secara epurchasing ? Bila ya lakukan secara epurchasing. Bila tidak dengan proses sebagai berikut :
1.    Dilakukan identifikasi kebutuhan, sepeda motor bagaimana yang memenuhi kebutuhan dan merek apa ?

Thursday, February 8, 2018

KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG DOKUMEN PENGADAAN DAN KONTRAK

UU 14 tahun 2008 pasal 17
Informasi yang tertutup adalah informasi yang bila dibuka dapat :
a. Menghambat proses penegakan hukum
b. Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat
c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
e. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri

CONTOH JENIS DOKUMEN YANG BERSIFAT TERBUKA

Thursday, February 1, 2018

KONTRAK PAYUNG PENGADAAN PEMERINTAH

Kontrak payung
Mudjisantosa LKPP

Kontrak payung dalam pengertian saya, sederhana saja yaitu kontrak untuk  memayungi  beberapa kontrak.

pemutusan kontrak

Mohon penjelasan mengenai tata cara pemutusan kontrak, di unit kerja kami terdapat pengadaan mebelair dengan anggaran sebesar Rp. 400 juta dengan pemenang CV. A, masa waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai dengan tgl 31 desember 2017, namun sampai sekarang sudah lewat 30 hari kalender progres pekerjaan masih 0%, apakah kami bisa langsung memutuskan kontrak karena progress pekerjaan sama sekali belum dilaksanakan, surat teguran ke 1 dan ke 2 sudah kami kirimkan, dan berapakah besaran nilai denda yang harus kami cantumkan, apakah langsung sebesar 5% dari nilai kontrak atau 1/1000 per hari, mohon penjelasannya, terima kasih

Saturday, January 27, 2018

Penawaran di atas Rp50 Miliar mensubkontrakkan kepada sub 
penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan
dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa
dari lokasi pekerjaan setempat... Pertanyaanx apakah dlm dokumen penawaran penyedia sdh harus melampirkan perusahaan subkonkan tsb beserta surat perjanjian subkon ??

 Iya telah menominasikan perusahaan kecil setempat... (apabila ada....)

Sedangkan...
Surat perjanjian bila telah memenangkan lelang maka harus menyampaikan *draf surat perjanjian subkobtrak dimaksud* dimsksud...

Tuesday, January 23, 2018

Pengadaan saya ini bisa lelang cepat ?

Alat lab bisa di lelang cepat ?
Kalo alat lab tadi tidak perlu lagi dinilai secara teknis
Alat tadi bisa dipenuhi oleh banyak penyedia ( sehingga dapat menyebut mereknya )
Ada penyedia alat tersebut di aplikasi sikap.
Sehingga penyedia dapat menawar harga saja

Monday, January 22, 2018

PERKARA PERDATA DIPIDANA ?

Banyak para pengelola pengadaan di Indonesia disibukkan dengan pemrosesan penegakan hukum tindak pidana korupsi, ditanya-tanya proses lelangnya dan ditanya-tanya proses kontraknya.  

Pertanyaaan tersebut seharusnya dapat menyimpulkan adanya  korupsi atau tidak, bukan hanya adanya kesalahan prosedural, bukannya adanya kesalahan pengelolaan kontrak dan adanya kerugian negara.  Seharusnya dapat menyimpulkan adanya  kolusi, intervensi, suap dsb atau mens rea yang terbukti.