RUJUKAN DAFTAR HITAM DALAM transisi PELAKSANAAN P1618

•Sewaktu berkontrak berdasar Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya

•Kemudian ketika diputus kontrak telah berlaku Perpres 16 tahun 2018

•Pengenaan daftar hitam merujuk kemana ?

               • Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018

•Pasal 29

•(1) Terhadap perbuatan/tindakan sebagaimana diatur dalam  Pasal 3 yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia sebelum Peraturan Lembaga ini ditetapkan dan peserta  pemilihan/Penyedia belum dikenakan Sanksi Daftar Hitam maka terhadap peserta pemilihan/Penyedia tersebut dikenakan sanksi daftar hitam dengan prosedur yang mengacu pada Peraturan Lembaga ini.

•(2) Daftar Hitam yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi.

•

•BAB VII

•KETENTUAN PENUTUP

•Pasal 30

•Pada saat Peraturan Lembaga ini berlaku, maka Peraturan  Kepala LKPP Nomor 18 Tahun 2014 tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1226), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

•

•Pasal 31

•Peraturan Lembaga ini berlaku pada tanggal diundangkan.